Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia (SDM) di puskesmas. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur perencanaan dan pengelolaan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Juga dijelaskan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas seperti standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja kesehatan.

1. L/O/G/O
MANAJEMEN SDM
Ns. Olvinda Maki, S.Kep, M.Si

2. BIODATA
 Fasilitator Manajemen Puskesmas
 Surveior Nasional Akreditasi FKTP
Hp. 085343532842 (WA)
DINKESDA PROV SULUT
Langowan, 08 Oktober 1979
Ns.Olvinda Maki, S.Kep, M.Si
olvindamaki@yahoo.com

3. Semangat Pagi.... SALAM SEJAHTERA!!

5. TUJUAN PEMBELAJARAN
UMUM
Setelah mengikuti materi ini, peserta
mampu melakukan Manajemen SDM di
Puskesmas.
5

6. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu :
Membuat Pengelolaan SDM di Puskesmas.
6

7. Charger ilmu lagi…

8. 1. LATAR BELAKANG
8

9. Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
UUD 1945
UU NO. 36 TAHUN
2009
TENTANG
KESEHATAN
Pemerintah mengatur
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan,
pembinaan, dan
pengawasan mutu
tenaga kesehatan
dalam rangka
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
(pasal 21 ayat 1 UU
Nakes)
PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN) TTG PERENCANAAN
DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA
 Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah wajib
memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam
jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata
untuk menjamin keberlangsungan pembangunan
kesehatan (Pasal 13 UU Nakes)
 Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara
berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota,
Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah
secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga
Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan
pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2
UU Nakes)
UU NO. 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA
KESEHATAN
9

10. PERMENKES NO.33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM
KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan SDMK terdiri dari :
1. Jenis
2. Jumlah
3. Kualifikasi
Metode Yang digunakan :
1. ABK-Kes  Dapat menjadi Dakung Pengajuan formasi CPNS, sebagai bahan
untuk penataan SDMK
2. Standar Ketenagaan Minimal  Dapat menjadi Dakung Pemenuhan Nakes
secara temporary, untuk proses akreditasi dan pendirian faskes baru
Perencanaan Kebutuhan SDMK disusun secara Periodik:
1. Jangka Pendek ( jangka waktu 1 thn/ tahunan)
2. Jangka waktu menengah ( 5/10 tahun)
10

11. 2.PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN
BERDASARKAN PMK 43/2019
DAN ABK KES
11

13. No Jenis Tenaga
Puskesmas kawasan
Perkotaan
Puskesmas kawasan
Pedesaan
Puskesmas kawasan Terpencil dan
Sangat Terpencil
Non Rawat Inap
Non Rawat
Inap
Rawat
Inap
Non Rawat Inap Rawat Inap
Tenaga Kesehatan
1. Dokter dan/atau dokter layanan primer 1 1 2 1 2
2. Dokter gigi 1 1 1 1 1
3. Perawat 5 5 8 5 8
4. Bidan 4 4 7 4 7
5. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu
perilaku
2 1 1 1 1
6. Tenaga sanitasi lingkungan 1 1 1 1 1
7. Nutrisionis 1 1 2 1 2
8. Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis
kefarmasian
1 1 1 1 1
9. Ahli teknologi laboratorium medik 1 1 1 1 1
Tenaga Non Kesehatan
10. Tenaga sistem informasi kesehatan 1 1 1 1 1
11. Tenaga administrasi keuangan 1 1 1 1 1
12. Tenaga ketatausahaan 1
13. Pekarya 2 1 1 1 1
Jumlah 22 19 27 19 27
Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan
baik.
Belum termasuk tenaga di Pustu dan tempat praktik bidan desa.

14. Metode Standar Ketenagaan Minimal tepat digunakan untuk
Pendirian Faskes Baru sebagai persyaratan ijin pendirian, dan
Peningkatan Status / Kelas Faskes (Rs, Puskesmas, RS Swsta,
UPT / UPTD)  Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
(sumber: Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan
Klasifikasi Rumah Sakit dan Permenkes No.43 Tahun 2019
tentang Puskesmas)
14

15. 1. Informasi Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2. Data jenis, jumlah, dan kualifikasi SDMK sebagai data kondisi
saat ini atau tahun terakhir untuk dibandingkan dengan Standar
Kebutuhan Minimal (sumber data: Sekretariat rumah sakit atau
Puskesmas atau sekretariat Dinkes Kabupaten/kota).
15

16. LANGKAH-01
Penetapan Standar Ketenagaan Minimal Faskes :
• Standar Ketenagaan Minimal SDMK Puskesmas menurut Permenkes No. 43 tahun 2019
tentang Puskesmas
LANGKAH-02
Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK di Puskesmas  Membandingkan antara jumlah standar dengan
jumlah SDMK yang ada di puskesmas sehingga terlihat apakah SDMK yang ada sudah sesuai dengan
standar atau belum. Output dari perhitungan dengan menggunakan standar ini bisa berupa :
Perhitungan Kebutuhan SDMK Puskesmas:
i. Puskesmas Kawasan Perkotaan
ii. Puskesmas Kawasan Pedesaan
iii. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil
Telah dikembangkan aplikasi metode Standar Ketenagaan Minimal yang melengkapi buku manual 1 ini.
Prinsip SKM ini adalah membandingkan antara standar dengan jumlah SDMK yang saat ini ada
LANGKAH-LANGKAH METODE
STANDAR KETENAGAAN MINIMAL
16

17. Analisis Beban Kerja (ABK)
Kesehatan
SE MENPAN NO 6 TAHUN 2012  Point 5a no 1  Perhitungan
beban kerja dlm rangka penyusunan formasi PNS ditindaklanjuti
dengan pedoman perhitungan tenaga kesehatan yang dikeluarkan
Menkes
menghasilkan perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan riil di tingkat
institusi baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun non
Fasyankes sesuai dengan beban kerja organisasi dan
kompetensi jabatan yang dipegangnya
Latar Belakang
17

18. Data yang dibutuhkan dalam ABK Kesehatan :
• Jenis & Jumlah Jabatan
• Jenis Pekerjaan
a. Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Norma Waktu;
b. Tugas Penunjang, Uraian Tugas, dan Norma Waktu
• Capaian / cakupan program tiap tahun
Langkah-langkah dalam ABK Kesehatan :
1. Menetapkan Faskes dan Jenis SDMK
2. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT)
3. Menetapkan Komponen Beban Kerja (Tugas Pokok dan
Tugas Penunjang) serta Norma Waktu
4. Menghitung Standar Beban Kerja
5. Menghitung Standar Kegiatan Penunjang
6. Menghitung Kebutuhan SDMK Per Institusi / Faskes 18

19. LANGKAH 1
Menetapkan Faskes dan Jenis Jabatan
No. Faskes Jenis Jabatan
1 Puskesmas “A” Dokter
Dokter gigi
Perawat
Bidan
…
…
…
…
dst
Sumber: 1. UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
19

20. Kode Faktor Keterangan Penghitungan Jumlah Satuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Hari Kerja
5 hr kerja / mg 52 260 hr/th
6 hr kerja / mg 52 312 hr/th
B Cuti pegawai Hak Pegawai 12 hr/th
C
Llibur Nasional + Cuti
bersama Dalam 1 th (Kalender) 19 hr/th
D Mengikuti Pelatihan Dalam 1 th 5 hr/th
E Absen (Sakit, dll) Dalam 1 th 12 hr/th
F
Waktu Kerja (dalam 1
minggu) Kepres No. 68/1995 37,5 Jam/mg
G Jam Kerja Efektif (JKE)
Permendagri 12/2008;
Permen PAN-RB
26/2011
70% x 37.5 26,25 Jam/mg
WK
Waktu kerja (dalam 1
hari)
5 hr kerja / mg (5) / (3) 5,25 Jam/hr
6 hr kerja / mg
(5) / (3)
4,375 Jam/hr
WKT
Waktu Kerja Tersedia
(hari)
5 hr kerja / mg A-(B+C+D+E) 212 Hari/th
6 hr kerja / mg
A-(B+C+D+E)
264 Hari/th
Waktu Kerja Tersedia
(jam)
5 hr kerja / mg A-(B+C+D+E)x7.5 1113 Jam/th
6 hr kerja / mg A-(B+C+D+E)x6.25 1155 Jam/th
Waktu Kerja Tersedia (WKT)…..dibulatkan 1200 Jam/th
WKT (Waktu Kerja Tesedia) : Jam Kerja Efektif bagi setiap SDMK untuk melaksanakan kewajiban
pekerjaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (hari/th; jam//th; menit/th)
LANGKAH 2
Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) – DALAM 1 TAHUN
20

21. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan
jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu,
baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari
kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kepala Daerah masing-
masing.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil, Jam Kerja Efektif (JKE) sebesar 1200
jam per tahun.
Permen PAN-RB No. 26 tahun 2011, Jam Kerja Efektif (JKE)
sebesar 1200 jam per tahun atau 72000 menit per tahun baik
5 hari kerja maupun 6 hari kerja.

22. Test Matematika
Jika…
1 = 4
2 = 3
3 = 4
4 = ???

23. Langkah 3
Menetapkan Komponen Beban Kerja dan
Norma Waktu
NO
Jenis
Tugas
Kegiatan
Norma
waktu
Satuan
Norma
waktu
Satuan
1
Tugas
Pokok
1. Yan. ANC (K1-4) 30 menit/ps 30 menit/ps
2. Pertolongan
Persalinan 600 menit/ps 600 menit/ps
3. Yan. Ibu Nifas (KF1-3) 60 mnt/psn 60 mnt/psn
4. Yan. BBL (KN1-3) 60 menit/ps 60 menit/ps
5. Yan. Gadar Obs 60 menit/ps 60 menit/ps
6. Yan Gadar Neot 60 menit/ps 60 menit/ps
7. Yan Bayi (1-4) 30 menit/ps 30 menit/ps
2
Tugas
Penunjan
g
1. Mengikuti seminar 12 jam/hr 720 menit/th
2. Menjadi anggota OP 1 Jam/bln 60 menit/bln
3. ..
4. …
5. …
23

24. Data dan informasi dapat diperoleh dari:
a) Komponen Beban Kerja dapat diperoleh dari Standar Pelayanan dan
Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan oleh Institusi
yang berwenang.
b) Norma Waktu atau Rata-rata Waktu tiap kegiatan pokok dapat diperoleh
dari data Analisis Jabatan (Anjab) Fasyankes yang bersangkutan atau
waktu penyelesaian butir kegiatan standar norma waktu yang telah
ditetapkan oleh masing-masing unit pembina berdasarkan kesepakatan
dengan organisasi profesinya.
c) Bilamana Norma Waktu atau Rata-rata Waku per kegiatan tidak ada
dalam Anjab institusi, dapat diperoleh dengan pengamatan atau observasi
langsung pada SDMK yang sedang melaksanakan tugas dan kegiatan.

25. LANGKAH 4
Menetapkan Standar Beban Kerja (SBK)….. (6)/(4)
NO
Jenis
Tugas
Kegiatan
Norma
Waktu
(menit)
Satuan
mnt/Ps
WKT
menit
SBK
(6)/(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Tugas
Pokok
1. Yan. ANC (K1-4) 30 menit/ps 72000 2400
2. Pertolongan
Persalinan
600 menit/ps 72000 120
3. Yan. Ibu Nifas (KF1-
3)
60 mnt/psn 72000 1200
4. Yan. BBL (KN1-3) 60 menit/ps 72000 1200
5. Yan. Gadar Obs 60 menit/ps 72000 1200
6. Yan Gadar Neot 60 menit/ps 72000 1200
7. Yan Bayi (1-4) 30 menit/ps 72000 2400
25

26. 6:4

27. LANGKAH 5
Menetapkan Standar Tugas Penunjang (STP)… 6/7x100
27

29. Jenis
Tugas
Kegiatan
Capaian
(1 th)
SBK
Kebutuhan SDMK
(Bidan)
(1) (2) (3) (4) (5) =(3)/(4)
A. Tugas
Pokok
1. Yan. ANC (K1-4) 845 2400 0.35
2. Pertolongan Persalinan 197 120 1.64
3. Yan. Ibu Nifas (KF1-3) 342 1200 0.29
4. Yan. BBL (KN1-3) 326 1200 0.27
5. Yan. Gadar Obstetri 35 1200 0.03
6. Yan. Gadar Neonatus 31 1200 0.03
7. Yan Bayi (1-4) 452 2400 0.19
JKT = Jumlah Kebutuhan Tenaga Tugas Pokok (Bidan) 2.79
B. Tugas Penunjang Standar Tugas Penunjang (hasil dari Langkah 5) 1.02
Total Kebutuhan SDMK (Bidan)= (JKT x STP) 2.84
Pembulatan 3
LANGKAH 6
Perhitungan Kebutuhan SDMK (Bidan) Pusk "A”Th 2014
29

30. 30

32. TERIMA KASIH
 
lanjut penugasan
32

33. Penugasan:
1. Peserta dibagi beberapa kelompok
2. Buatlah ABK Kes salah satu Nakes
(selain Bidan) dengan menggunakan 6
langkah sesuai materi
3. Waktu 30 menit, 15 menit untuk
presentasi