Dokumen tersebut membahas penggunaan barang milik daerah oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terdapat empat poin utama yaitu penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penetapan status penggunaan untuk dioperasikan pihak lain. Dokumen ini menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam keempat aktivitas terkait penggunaan barang milik daer
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.
(Pasal 1 Angka 31 Permendagri 19/2016)
3. Penggunaan Barang Milik Daerah
meliputi:
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
1
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
2
PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH;
3
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN.
4
4. bmd berupa
tanah
dan/atau
bangunan;
Prinsip Umum Penggunaan
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILAKUKAN OLEH KDH DAN PENGELOLA BARANG BERDASARKAN
KEWENANGAN YG DAPAT DIDELEGASIKAN OLEH KDH
<< KEPALA DAERAH >>
bmd selain
tanah dan/atau
bangunan yg
tidak dalam
kondisi tertentu
bmd selain
tanah dan/atau
bangunan yg
dengan kondisi
tertentu
PENGELOLA BARANG >>
Kondisi tertentu antara lain:
BMD yg tidak mempunyai
bukti kepemilikan atau
dengan nilai tertentu
5. Prinsip Umum Penggunaan
Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang
bersangkutan
1
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang.
2
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang.
3
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan; dan
d. Aset Tetap Renovasi (ATR).
4
6. PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS DISERTAI
DOKUMEN
KDH SK KDH
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD:
• FC. SERTIFIKAT
• FC. IMB
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI
PEROLEHAN LAINNYA YG SAH:
• BAST
BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN:
• FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
PENGELOLA BRG
HASIL PENELITIAN
SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
7. PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS DISERTAI
DOKUMEN
PENGELOLA
BRG
MENETAPKAN STATUS
PENGGUNAAN BMD
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD:
• FC. SERTIFIKAT
• FC. IMB
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI
PEROLEHAN LAINNYA YG SAH:
• BAST
BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN:
• FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
MENELITI
HASIL PENELITIAN
SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
8. PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS
KDH SRT PERSETUJUAN
DATA BRG
CALON PENGGUNA BRG BARU
PERTIMBANGAN
COPY DAFTAR BRG
PERNYATAAN PENGGUNAAN BARU MENERIMA
PENGALIHAN
PENGELOLA BRG
HASIL PENELITIAN
PENGGUNA BRG SERAH TERIMA
PENGGUNA BRG
BARU
PALING LAMA 1 BLN SETELAH
PERSETUJUAN KDH
USULAN PENGHAPUSAN PENGELOLA BRG
1 MINGGU SEJAK BAST
DITETAPKAN DGN
KEPUTUSAN
PENGELOLA
BARANG
9. PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH
BMD YANG TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA
BARANG DAPAT DIGUNAKAN SEMENTARA
PENGGUNA LAINNYA
JANGKA WAKTU
TERTENTU/SEMENTARA
TANPA HARUS MENGUBAH STATUS
PENGGUNAAN BMD
PERSETUJUAN KDH
PLG LAMA 5 THN &
PLG LAMA 2 THN &
SELAIN TANAH
DAN/ATAU
BANGUNAN.
TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.
PENGGUNAAN SEMENTARA BMD KURANG DARI 6 BULAN TANPA PERSETUJUAN KDH
DPT DIPERPANJANG
DPT DIPERPANJANG
3 (TIGA) BULAN SEBELUM JANGKA
WAKTU BERAKHIR
10. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
DALAM RANGKA MENJALANKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
YANG BERSANGKUTAN
PENGGUNA BRG KDH
PERMOHONAN TERTULIS
1. DATA BMD
2. PIHAK LAIN;
3. JANGKA WAKTU PENJELASAN SERTA PERTIMBANGAN
PENGGUNAAN BMD
4. MATERI YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN
5. FOTOKOPI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
6. FOTOKOPI SURAT PERMINTAAN PENGOPERASIAN DARI PIHAK
LAIN KPD PENGGUNA BARANG; DAN
7. FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN DARI PIHAK LAIN
PENGELOLA
BARANG
PENELITIAN
HSL PENELITIAN
SK
PIHAK LAIN YG
MENGOPERASIKAN
PERJANJIAN
STLH ADA SK KDH
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.