SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH
Oleh: Eflin D. Manusiwa
Kementerian Dalam Negeri
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.
(Pasal 1 Angka 31 Permendagri 19/2016)
Penggunaan Barang Milik Daerah
meliputi:
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
1
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
2
PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH;
3
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN.
4
bmd berupa
tanah
dan/atau
bangunan;
Prinsip Umum Penggunaan
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILAKUKAN OLEH KDH DAN PENGELOLA BARANG BERDASARKAN
KEWENANGAN YG DAPAT DIDELEGASIKAN OLEH KDH
<< KEPALA DAERAH >>
bmd selain
tanah dan/atau
bangunan yg
tidak dalam
kondisi tertentu
bmd selain
tanah dan/atau
bangunan yg
dengan kondisi
tertentu
PENGELOLA BARANG >>
Kondisi tertentu antara lain:
BMD yg tidak mempunyai
bukti kepemilikan atau
dengan nilai tertentu
Prinsip Umum Penggunaan
Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang
bersangkutan
1
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang.
2
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang.
3
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan; dan
d. Aset Tetap Renovasi (ATR).
4
PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS DISERTAI
DOKUMEN
KDH SK KDH
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD:
• FC. SERTIFIKAT
• FC. IMB
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI
PEROLEHAN LAINNYA YG SAH:
• BAST
BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN:
• FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
PENGELOLA BRG
HASIL PENELITIAN
SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS DISERTAI
DOKUMEN
PENGELOLA
BRG
MENETAPKAN STATUS
PENGGUNAAN BMD
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD:
• FC. SERTIFIKAT
• FC. IMB
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI
PEROLEHAN LAINNYA YG SAH:
• BAST
BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN:
• FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN
• FC. DOKUMEN PEROLEHAN
MENELITI
HASIL PENELITIAN
SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
PENGGUNA BRG
PERMOHONAN
TERTULIS
KDH SRT PERSETUJUAN
 DATA BRG
 CALON PENGGUNA BRG BARU
 PERTIMBANGAN
 COPY DAFTAR BRG
 PERNYATAAN PENGGUNAAN BARU MENERIMA
PENGALIHAN
PENGELOLA BRG
HASIL PENELITIAN
PENGGUNA BRG SERAH TERIMA
PENGGUNA BRG
BARU
PALING LAMA 1 BLN SETELAH
PERSETUJUAN KDH
USULAN PENGHAPUSAN PENGELOLA BRG
1 MINGGU SEJAK BAST
DITETAPKAN DGN
KEPUTUSAN
PENGELOLA
BARANG
PENGGUNAAN SEMENTARA
BARANG MILIK DAERAH
BMD YANG TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA
BARANG DAPAT DIGUNAKAN SEMENTARA
PENGGUNA LAINNYA
JANGKA WAKTU
TERTENTU/SEMENTARA
TANPA HARUS MENGUBAH STATUS
PENGGUNAAN BMD
PERSETUJUAN KDH
PLG LAMA 5 THN &
PLG LAMA 2 THN &
SELAIN TANAH
DAN/ATAU
BANGUNAN.
TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.
PENGGUNAAN SEMENTARA BMD KURANG DARI 6 BULAN TANPA PERSETUJUAN KDH
DPT DIPERPANJANG
DPT DIPERPANJANG
3 (TIGA) BULAN SEBELUM JANGKA
WAKTU BERAKHIR
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
DALAM RANGKA MENJALANKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
YANG BERSANGKUTAN
PENGGUNA BRG KDH
PERMOHONAN TERTULIS
1. DATA BMD
2. PIHAK LAIN;
3. JANGKA WAKTU PENJELASAN SERTA PERTIMBANGAN
PENGGUNAAN BMD
4. MATERI YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN
5. FOTOKOPI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
6. FOTOKOPI SURAT PERMINTAAN PENGOPERASIAN DARI PIHAK
LAIN KPD PENGGUNA BARANG; DAN
7. FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN DARI PIHAK LAIN
PENGELOLA
BARANG
PENELITIAN
HSL PENELITIAN
SK
PIHAK LAIN YG
MENGOPERASIKAN
PERJANJIAN
STLH ADA SK KDH
 PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.
Penggunaan BMD.pptx

More Related Content

Similar to Penggunaan BMD.pptx

MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxMANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxnugrohoaditya12334
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
 
Plan pra hitungan
Plan pra hitunganPlan pra hitungan
Plan pra hitunganzurinnor
 
Penghapusan bmn
Penghapusan  bmnPenghapusan  bmn
Penghapusan bmnDorado Sb
 
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptxPermendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptxabdul800639
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDMohammad Ramadhan
 
3 tata-cara-penghapusan-bmn
3 tata-cara-penghapusan-bmn3 tata-cara-penghapusan-bmn
3 tata-cara-penghapusan-bmnallenisnanto
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abFajri A
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganMateri lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganNeea Niio
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Neea Niio
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
 

Similar to Penggunaan BMD.pptx (15)

MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptxMANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG_KEL 4_PEMANFAATAN BMN.pptx
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Plan pra hitungan
Plan pra hitunganPlan pra hitungan
Plan pra hitungan
 
Penghapusan bmn
Penghapusan  bmnPenghapusan  bmn
Penghapusan bmn
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptxPermendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
 
Hibah prim april 2013
Hibah prim april 2013Hibah prim april 2013
Hibah prim april 2013
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
 
3 tata-cara-penghapusan-bmn
3 tata-cara-penghapusan-bmn3 tata-cara-penghapusan-bmn
3 tata-cara-penghapusan-bmn
 
Iai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 abIai pph badan sesi 4 ab
Iai pph badan sesi 4 ab
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang KeuanganMateri lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Tentang Keuangan
 
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP Materi lokakarya mahasiswa FISIP
Materi lokakarya mahasiswa FISIP
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
 

Recently uploaded

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (12)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Penggunaan BMD.pptx

  • 1. PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Oleh: Eflin D. Manusiwa Kementerian Dalam Negeri
  • 2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. (Pasal 1 Angka 31 Permendagri 19/2016)
  • 3. Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi: PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 1 PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 2 PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH; 3 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN. 4
  • 4. bmd berupa tanah dan/atau bangunan; Prinsip Umum Penggunaan PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DILAKUKAN OLEH KDH DAN PENGELOLA BARANG BERDASARKAN KEWENANGAN YG DAPAT DIDELEGASIKAN OLEH KDH << KEPALA DAERAH >> bmd selain tanah dan/atau bangunan yg tidak dalam kondisi tertentu bmd selain tanah dan/atau bangunan yg dengan kondisi tertentu PENGELOLA BARANG >> Kondisi tertentu antara lain: BMD yg tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu
  • 5. Prinsip Umum Penggunaan Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan 1 Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang. 2 Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada KDH melalui Pengelola Barang. 3 Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. Aset Tetap Renovasi (ATR). 4
  • 6. PENGGUNA BRG PERMOHONAN TERTULIS DISERTAI DOKUMEN KDH SK KDH BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD: • FC. SERTIFIKAT • FC. IMB • FC. DOKUMEN PEROLEHAN BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI PEROLEHAN LAINNYA YG SAH: • BAST BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN: • FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN • FC. DOKUMEN PEROLEHAN PENGELOLA BRG HASIL PENELITIAN SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
  • 7. PENGGUNA BRG PERMOHONAN TERTULIS DISERTAI DOKUMEN PENGELOLA BRG MENETAPKAN STATUS PENGGUNAAN BMD BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI APBD: • FC. SERTIFIKAT • FC. IMB • FC. DOKUMEN PEROLEHAN BMD BERUPA TANAH & BANGUNAN YG DIPEROLEH DARI PEROLEHAN LAINNYA YG SAH: • BAST BMD SELAIN TANAH DAN BANGUNAN: • FC. DOKUMEN KEPEMILIKAN • FC. DOKUMEN PEROLEHAN MENELITI HASIL PENELITIAN SURAT PENOLAKAN DAN ALASAN
  • 8. PENGGUNA BRG PERMOHONAN TERTULIS KDH SRT PERSETUJUAN  DATA BRG  CALON PENGGUNA BRG BARU  PERTIMBANGAN  COPY DAFTAR BRG  PERNYATAAN PENGGUNAAN BARU MENERIMA PENGALIHAN PENGELOLA BRG HASIL PENELITIAN PENGGUNA BRG SERAH TERIMA PENGGUNA BRG BARU PALING LAMA 1 BLN SETELAH PERSETUJUAN KDH USULAN PENGHAPUSAN PENGELOLA BRG 1 MINGGU SEJAK BAST DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
  • 9. PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH BMD YANG TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA BARANG DAPAT DIGUNAKAN SEMENTARA PENGGUNA LAINNYA JANGKA WAKTU TERTENTU/SEMENTARA TANPA HARUS MENGUBAH STATUS PENGGUNAAN BMD PERSETUJUAN KDH PLG LAMA 5 THN & PLG LAMA 2 THN & SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. PENGGUNAAN SEMENTARA BMD KURANG DARI 6 BULAN TANPA PERSETUJUAN KDH DPT DIPERPANJANG DPT DIPERPANJANG 3 (TIGA) BULAN SEBELUM JANGKA WAKTU BERAKHIR
  • 10. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM RANGKA MENJALANKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN PENGGUNA BRG KDH PERMOHONAN TERTULIS 1. DATA BMD 2. PIHAK LAIN; 3. JANGKA WAKTU PENJELASAN SERTA PERTIMBANGAN PENGGUNAAN BMD 4. MATERI YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN 5. FOTOKOPI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS 6. FOTOKOPI SURAT PERMINTAAN PENGOPERASIAN DARI PIHAK LAIN KPD PENGGUNA BARANG; DAN 7. FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN DARI PIHAK LAIN PENGELOLA BARANG PENELITIAN HSL PENELITIAN SK PIHAK LAIN YG MENGOPERASIKAN PERJANJIAN STLH ADA SK KDH  PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG.