Pembiaran galian tanah oleh pihak berwenang di kalsel

1. PEMBIARAN GALIAN TANAH OLEH PIHAK BERWENANG DI KALSEL
Bati-Bati ,JW.com 8/7/2017 - Maraknya kegiatan proyek pengurugan di wilayah
Kalimantan Selatan terutama dalam percepatan Pembangunan infrastruktur menjadi
sebuah peluang bisnis bagi para Kepala Desa, Pihak Polsek dan jajaran Muspika terkait
dengan penyediaan Lahan yang mengandung tanah merah sesuai dengan spesifikasi
urugan tanah yang dibutuhkan.
Proses pekerjaan urugan semakin meresahkan para pemilik tanah yang terkadang
diabaikan status kepemilikannya.
Hal ini terjadi di wilayah Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
Di wilayah yang dipimpin oleh Sutarman selaku Kepala Desa nya, ada lahan seluas 100
hektar yang sebenarnya milik PT Delimurni Wijaya, namun saat ini diserobot oleh
beberapa orang yang berbekal Surat Keterangan Tanah dari Desa, kemudian tanah
tersebut digali dengan alat berat dan diangkut untuk dijual demi kepentingan
pemenuhan proyek urugan yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
Pihak Kepolisian yang sudah beberapa kali dilapori oleh PT Delimurni , seakan
mengabaikan dan tidak menggubris bahkan cenderung melakukan Pembiaran atas
tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut.

2. Tim investigasi dari JurnalWicaksana menemukan kondisi lahan yangsudah rusakparah
akibat dilakukan penggalian secara sporadik.
Padahal sesuai dengan peruntukan lahan yang tertera pada SHGU (Surat Hak Guna
Usaha) milik PT Deilmurbi Wijaya jelas menyebutkan bahwa tanah tersebut diberikan
untuk usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
Oleh oknum yang ditengarai "jagoan" di desa atau di wilayah Bati Bati, kemudian
dipergunakan pemanfaatan lahan yang melanggar. Yakni digali, dengan alat berat untuk
diambil tanah merahnya dan dijual kepada para kontraktor sesuai pesanan masing
masing.
Perihal Pembiaran ini, secara terang diketahui oleh banyak pejabat setempat terutama
pihak penyelenggara pemerintahan di Desa Nusa Indah, Pemerintahan Kecamatan Bati
Bati dan juga Kepolisian Sektor Bati Bati.
Padahal pihak berwajib dalam hal ini Polisi di setiap desa memiliki personalia
Babinkamtibmas yang seharusnya memberikan pengayoman terhadap upaya
Penegakkan hukum bagi yang berhak.
Warga masyarakat di Desa Nusa Indah juga sudah merasa terganggu dengan banyaknya
aktifitas mobil besar pengangkut tanah yang bising dan merusak jalan desa serta lahan
pertanian yang dilewatinya.
Perhatian dari semua pihak terkait harus segera dilakukan agar kegiatan pelanggaran
hukum tersebut segera dihentikan.!!!(Red JW)