Management Logistik untuk cadangan beras

2.  Indonesia adalah negara yang rawan terhadap berbagai bencana baik
bencana alam maupun bencana sosial
 Jumlah penduduk indonesia yang besar menambah risiko bencana
menjadi semakin besar
 Pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi seluruh
stakeholder
2
 Intensitas kejadian bencana, karakteristik dan dampak bencana alam di
Indonesia terus meningkat
 Kementerian Sosial merupakan lembaga negara yang mendapat mandat
untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengendalikan PB
bidang perlindungan sosial

3. Dasar
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal
1, poin 9 : Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Peraturan Mendagri No. 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
Dijelaskan penanggulangan korban bencana, meliputi kesiapsiagaan menghadapi
bencana dengan KSB, dan bantuan permakanan/lauk pauk selama masa tanggap
darurat bagi korban bencana, dan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan
bencana sosial
Draft Renas PB 2015-2019, Kementerian Sosial mendapatkan tugas dalam
pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan relawan
Klusterisasi PB di Indonesia, Kementerian Sosial sebagai koord. Kluster
Pengungsian dan Perlindungan, serta Wakil Koordinator Kluster Logistik
1

4.  Barang Bantuan Sosial adalah barang bantuan
yang di adakan oleh Kementerian Sosial
dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial
pada korban bencana alam
 Logistik adalah proses aktivitas yang
berkaitan dengan
pengadaan,penyimpanan,dan pendistribusian
barang sesuai dengan jenis, jumlah, waktu,
dan tempat yang di kehendaki atau di
butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidup manusia yang terdiri dari sandang,
pangan, dan papan

5. Terdiri dari 8 (Delapan) Tahapan pedoman logistik
yang dilakukan secara keseluruhan menjadi satu
sistem terpadu :
 Identifikasi dan pengkajian kebutuhan
 Perencanaan
 Pengadaan
 Proses
 Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Barang
 Pergudangan
 Pendistribusian
 Pengawasan dan Pelaporan

6. • Asessment/Pendataan
• Maping/Pemetaan Wlayah
• Evakuasi
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Sandang,Pangan,Papan)
• Recovery/Pembersihan
• Pemulihan

7. 1
Gambar 1: Skema SOP AP Penyaluran dan Pelaporan Bantuan Tanggap Darurat
KEMENSOS RI
DINAS SOSIAL
PROVINSI
MASYARAKAT/
POSKO
DINAS SOSIAL
KAB./KOTA
SOP AP Pelaporan Bantuan Tanggap Darurat
SOP AP Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat
SOP AP Reguler
7
SOP AP :
(Dalam Pelaksanaan)

8. 1. Barang yang diterima di Gudang harus sesuai
dengan berita acara
2. Penyimpan barang sesuai dengan jenis dan
kelompoknya
3. Khusus barang persediaan dicatat dalam bentuk
manual
4. Barang keluar dari gudang harus disertai dengan
Berita Acara
5. Opname Fisik (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan
Tahunan).
6. Pelaporan

9. BERAS
1. Beras Reguler adalah sejumlah beras milik
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI
yang pengadaannya didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan arah
penggunaan untuk pra bencana, tanggap darurat, dan
pasca bencana.
2. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah
tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang
pengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras
Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum)
BULOG.

10. Lanjutan
3. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat
dicairkan pada saat TANGGAP DARURAT
berdasarkan SK Tanggap Darurat oleh
Bupati/Gubernur
4. Pada saat tanggap darurat, Kabupaten/
kota dapat mencairkan 100 ton, Provinsi
200 ton, lebih dari 200 ton harus
persetujuan Menteri Sosial RI.

11. Lanjutan
5. Beras yang terambil dari DOLOG/DIVRE
tidak boleh di Stock di Gudang Provinsi/
Kabupaten/ Kota.
6. Pengunaan Beras sesuai dengan kebutuhan di lokasi
pengungsian/ bencana
7. Penyerahan laporan paling lama 2 minggu terhitung
dari tanggal terbitnya DO/ Penyerahan SPJ Beras

12. PERIHAL PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BAB II PROSEDUR DAN MEKANISME
PASAL 6
“Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai
nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari
dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat”
Gubernur
*(200 ton)
Bupati/Walikota
*(100 ton)
Perum BULOG
Divre/Sub Divre
mengajukan
permohonan
*=maksimum
PASAL 7

13. PERIHAL PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA
BENCANA
BAB II PROSEDUR DAN MEKANISME
PASAL 8-9
Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud Pasal 7
melampirkan :
 Penetapan status tanggap darurat;
 Data korban dari instansi sosial; dan
 Surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan
tembusan kepada Gubernur dan Menteri (100 ton) dan Menteri (200ton)
Jika CBP di kabupaten/kota pada tahun berjalan telah habis digunakan,
dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP dengan melampirkan bukti
pertanggungjawaban penggunaan
Kewenangan menggunakan CBP = 1
Tahun
PASAL 11-12

14.  Ketidak sesuaian antara pencatatan dg barang =
barang persdiaan blm dicatat.
 Penataan barang di gudang belum memadai, tidak
beraturan & tidak sesuai standar
 Barang rusak/kadaluarsa masih di gudang
 Mutasi barang tidak dicatat
 Laporan tidak sesuai kondisi riil
 Tidak dilakukan stock opname
 Kondisi gudang tidak memadai
14