Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mencakup kronologi pembahasan undang-undang, cakupan bab dan pasalnya, serta implikasi bagi koperasi yang sudah ada dan yang baru didirikan."

1. SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1
Oleh :
Drs. Setyo Heriyanto, MM

2. I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
2
Tahun 2000, Kementerian
Koperasi dan UKM menyusun
Naskah Akademis (NA)
tentang Undang Undang
Koperasi,
Pada 21 Desember 2000,
berdasarkan Surat Sekretaris
Kabinet (Seskab) No.:
B.1034/Seskab /12/2000
tanggal 21 Desember 2000,
Presiden memberikan
persetujuan ijin prakarsa untuk
menyusun RUU Perubahan atas
Undang-Undang tentang
Perkoperasian.
Penyusunan RUU tersebut
melibatkan para pakar koperasi,
pakar ekonomi, pakar hukum,
akademisi, praktisi
perkoperasian, gerakan
koperasi, dan lembaga/instansi
terkait.
Pada tgl 1 September 2010,
berdasarkan surat Presiden
nomor : R-69/Pres/09/2010
tanggal 1 September 2010
perihal Rancangan Undang-
Undang tentang Koperasi,
Pemerintah menyampaikan
Naskah RUU Koperasi kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Naskah RUU tersebut terdiri atas
15 BAB dan 124 Pasal.
Rapat kerja dilakukan sebanyak
6 kali mulai 13 Desember 2010,
30 Juni 2011, 29 September
2011, 20 Oktober 2011, 26
Januari 2012, dan 21 Februari
2012.
Pada Rapat Kerja (Raker) DPR
tanggal 13 Desember 2010,
RUU Koperasi disetujui untuk
dibahas di DPR.
Rapat Panitia Kerja dilakukan
sebanyak 11 kali mulai tanggal 5
Maret 2012, 7 Maret 2012, 21
Maret 2012, 4 April 2012, 9 April
2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25
Juni 2012, 4 Juli 2012, 13
September 2012, dan 9 Oktober
2012.
Rapat Tim Perumus dan Tim
Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1
kali yaitu pada tanggal 1- 3
Oktober 2012.
Rapat Paripurna tanggal 18
Oktober 2012, DPR RI menyetujui
RUU tentang Perkoperasian.
Disahkan sebagai UU Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian
dan diundangkan dalam Berita
Negara pada tanggal 30 Oktober
2012

3. II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
17 BAB 126 PASAL
10 PP
6 PERMEN
3

4. Bab I Ketentuan Umum
Bab II Landasan, Asas dan Tujuan
Bab III Nilai dan Prinsip
Bab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman
Bab V Keanggotaan
Bab VI Perangkat Organisasi
Bab VII Modal
Bab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan
Bab IX Jenis, Tingkatan, dan Usaha
Bab X Koperasi Simpan Pinjam
Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan
Bab XII Penggabungan dan Peleburan
Bab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum
Bab XIV Pemberdayaan
Bab XV Sanksi Administratif
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
4

5. 1. Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang
Perkoperasian;
2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur
Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA);
(Pasal 5-6)
3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris
Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
4. Penggunaan nama koperasi diatur.
5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap
permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat –
lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer:
-pengawas
-pengurus + pengelola (jika diperlukan)
IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
5

6. 7. Jenis Koperasi :
1) Koperasi Produksi
2) Koperasi Konsumen
3) Koperasi Jasa
4) Koperasi Simpan Pinjam
8. Pengurus bisa dari non anggota
9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14
(empat belas) hari
10. Bahan RAT secara lengkap terperinci
11.Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan
dengan sistem delegasi.
12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan
peranan dan kewenangannya
Lanjutan…
6

7. 13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal;
(Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut :
a. Setoran Pokok
Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang
untuk masuk sebagai anggota koperasi.
b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan
menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis
menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi.
c. Modal penyertaan
koperasi diperbolehkan menerima modal penyertaan dari anggota, non anggota, pemerintah
dan pemerintah daerah.
14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha
dan Defisit Hasil Usaha;
15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman
kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah
menjadi anggota.
Lanjutan…
7

8. 16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman
kepada koperasi lain, harus melalui sekundernya.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah /
memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi
tersendiri; (Pasal 122)
18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik
masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87)
19. Untuk menjamin simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan
untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam
(LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2).
20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini
khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga
diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP)
yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah;
(Pasal 100)
Lanjutan…
8

9. 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal.
22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan
menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan
Koperasi Indonesia. (Pasal 115).
23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012
tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.
24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat
lambatnya 2 (dua) tahun.
Lanjutan…
9

10. A. Peraturan Pemerintah
1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4))
2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85)
3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))
4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat
(5))
5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95)
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya
status badan hukum Koperasi (Pasal 111)
7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata
cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2))
8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal
120 ayat (3))
9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)
10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3))
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG
PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
10

11. B. Peraturan Menteri
(1) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai
badan hukum (Pasal 10 ayat (5))
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))
(3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
(4) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
(5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat
(4))
(6) Ketentuan mengenai persyaratan standart kompenti pengawas dan pengurus koperasi
simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)).
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG
PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
11

12. 12
VI. IMPLIKASI BAGI KOPERASI
A. Bagi Koperasi Baru
Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung
menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012
B. Bagi koperasi Yang Telah Lama
1. Yang tidak ada unit simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar
mengikuti UU 17/2012
2. Bagi koperasi simpan pinjam mengadakan perubahan anggaran dasar mengikuti
UU 17/2012
3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam :
a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja langsung perubahan anggaran dasar
menjadi Koperasi Simpan Pinjam.
b. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus
dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi
koperasi simpan pinjam.

13. 13
Pedoman Teknis Pemisahan USP Menjadi KSP
I. Latar Belakang
1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 122
yang berbunyi :
Ayat (1) :
Koperasi yang mempunyai Unit Simpan pinjam mengubah Unit Simpan Pinjam
menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
Undang – Undang ini disahkan.

14. 2. PERPUTARAN UANG
Riil Keuangan
UANG
UANG
14
Pinjaman
Angsuran

15. - UPPKS
- KUBE
- LEPMM
- MEP
- KELOMPOK
- ARISAN
-KARANG TARUNA
- DLL
INSTUTISIONALISASI
3. Kedudukan Koperasi
PRANATA SOSIAL
15
- PNPM
- LUEP
- BMT
- PKBM
Koperasi

16. 16
Koperasi
Sebagai anggota
Mengikatkan diri
AD
ART
Persus - persus
Tata tertib
4. Koperasi Sebagai Badan Hukum

17. 17
Usaha
Sektor Riil
Keuangan
5. Jenis USaha

18. JASA
Sektor Riil
Transportasi
Perhotelan
dll
Jasa
Keuangan
Intermediasi
Terbuka Perbankan
Tertutup
Simpan
Pinjam
Tidak
intermediasi
Gadai
Anjak
Piutang
Leasing
Ventura. dll
6. KEGIATAN USAHA
18
B, P, P, P, P

19. Neraca Induk
Neraca USP - KOP
MODAL
USP
Anggota
7. ALUR PENEMPATAN MODAL USP
19
Simpanan
Simpanan

20. 20
8. POLA PELAYANAN
Pola
Pelayanan
Konvensional
Syariah

21. Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan
UKM :
•Mengatur
•Mengawasi
•Memeriksa
•Menilai kesehatan
•Sanksi
9. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR
21

22. Badan Hukum
Izin Usaha Legalitas Usaha
Legalitas Lembaga
10. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN
IJIN USAHA
22

23. 23
11. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha
Badan Hukum Usaha Instansi YMIU
PT
Koperasi
Penerbangan
Pelayaran
Perdagangan
Pegelolaan Hutan
Perhotelan
Perkebunan
Perbankan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Bank Indonesia
Istimewa Simpan Pinjam
Penerbangan
Pelayaran
Perdagangan
Pegelolaan Hutan
Perhotelan
Perkebunan
Perbankan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Bank Indonesia
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Lembaga Usaha
Jadi harus lebih
Full Comittmen Untuk
membina SP

24. 12. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA
NO KELEMBAGAAN NO USAHA
1 Legalisasi Lembaga : Badan Hukum
1 Legalisasi Usaha : Izin Usaha
2 Terkait disini adalah : 2 Terkait disini adalah :
a Rapat Pembentukan a Business Plan
b Akta b Modal Usaha
c Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum c Struktur Organiasasi Usaha
d Struktur Organisasi Kepengurusan d Manager
e Struktur Organisasi Pengawas e Karyawan
f Modal Pendirian f Job Description Pengelola
g Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas g Sistem dan Prosedur
h Keanggotaan h Pengendalian Internal
i Administrasi Organisasi i Persus - persus dibidang Usaha
j Izin Pembentukan Kantor Cabang j Audit External
k Pembubaran k Pencabutan Izin Usaha
l Anggaran Rumah Tangga l Jenis - jenis Simpanan / Tabungan
m Pengembangan dan Pembagian m Jenis - jenis Pembiayaan
n Rating / pemeringkatan n Izin Usaha Kantor Cabang
o Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah o Penilaian Kesehatan
p Jaringan / Kemitraan

25. 25
II. LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN KELEMBAGAAN
A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja.
Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur
pengarah :
1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.
2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi/DI.
3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM .
B. Persiapan Kelembagaan.
1. Kepengurusan calon koperasi baru
2. Pengawasan calon koperasi baru
3. Karyawan calon koperasi baru
4. Sarana dan prasarana kerja
5. Anggota

26. Lanjutan …
26
C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru.
D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan.
E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru.
F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan
1. Kepengurusan calon koperasi baru
2. Pengawasan calon koperasi baru
3. Karyawan calon koperasi baru
4. Sarana dan prasarana kerja
5. Anggota

27. 27
III. Langkah – Langkah Pemisahan Aset
A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca
1. Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited)
2. Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan
3. Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan /
tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau
digunakan di sektor riil (usaha koperasi induk)
4. Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari
unit sektor riil.
5. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang,
persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman.
6. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi – investasi
disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva.
7. Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor, perabotan
kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya.
8. Exercisekan konstruksi neraca KSP baru.
9. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva
10. Perhatikan selisih pasiva tersebut.
11. Selisih itu adalah equitu KSP, yang harus tersedia bagaimana
menyediakannya?

28. 28
IV. Pemenuhan Equity KSP Baru
1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya
melakukan konversi permodalan.
2. Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam,
menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah selisih
tersebut diatas.
3. Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam RAT
koperasi induk .
V. Exekusi
1. Persiapkan rapat anggota
2. Persiapkan draft keputusan – keputusan
3. Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap)
4. Persiapkan berita acara pemisahan
5. Buat akte pemberian KSP Baru
6. Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau
Kementerian Koperasi dan UKM.
Lanjutan …

29. 29
Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap
Undang - Undang 17/2012
I. Latar Belakang
1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121
yang berbunyi :
Huruf a :
Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini;
Huruf b :
Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang
ini;

30. 30
II. Persiapan Penguatan Kelembagaaan
A. AD -> Jenis Koperasi
B. ART
C. Persus – Persus
D. Revitalisasi keanggotaan
E. Pengawas
F. Pengurus -> Apa perlu luar
G. Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggota
H. Database Usaha anggota
I. Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP
Lanjutan …

31. 31
III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan
1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran
Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.
2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilities
a. Simpanan – simpanan
b. Tabungan – tabungan
c. Hutang jangka pendek lainnya
d. Hutang jangka panjang
e. Hutang lainnya
f. Modal penyertaan
Lanjutan …

32. IV. Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan
Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat
Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun
2012 Tentang Perkoperasian.
32
Lanjutan …

33. Lama Baru
1. Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi
anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota
@ Rp. 100.000,-
2. Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
1. Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran
pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000
Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal
mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk
menjadi anggota koperasi
2. Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa
simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran
pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 =
Rp. 10.900.000.000,-
terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh :
Si Badu :
Status anggota penuh
Simpanan pokok = Rp. 100.000,-
Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,-
Setoran pokok = Rp. 10.000,-
Sertifikat modal koperasi =
Rp. 100.090.000,-
Kepemilikan SMK si Badu :
Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
33
Lanjutan …

34. 34
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam
Mengantisipasi Peluang Usaha
Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk
Anggota : 3.000 orang
Simpanan Pokok : @ Rp. 10.000,- Total Simpanan Pokok : Rp. 30.000.000,-
Simpanan Wajib : Total Simpanan Wajib : Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-
Setoran Pokok : Rp. 30.000.000,-
Sertifikat Modal koperasi: : (12.000 lembar) Rp. 120.000.000,-
Total : Rp. 150.000.000,-
Sertifikat Modal Koperasi Baru : (1.000.000 lembar) Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M

35. 35
MANAJER
BAGIAN
PENGADAAN
BAGIAN
GUDANG
BAGIAN
PEMASARAN
1. KOPERASI KONSUMSI

36. 36
MANAJER
BAGIAN
BAHAN BAKU
BAGIAN
PENGOLAHAN
BAGIAN
PEMASARAN
2. KOPERASI PRODUKSI

37. 37
MANAJER
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
3. KOPERASI JASA
DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA

38. 38
STRUKTUR ORGANISASI USAHA
MANAJER
BAGIAN
PENGHIMPUNAN
DANA
BAGIAN
PENGELOLAAN
DANA
BAGIAN
PENYALURAN
DANA/PINJAMAN
4. KOPERASI SIMPAN PINJAM

39. SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA
KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI

40. 40

41. 41