SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Information available in audio.
PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI
1. PATRICIA G. TULLE
2. HELEONY SINLAE
3. GRACELY A. LEOKADJA
4. MAULIDIN ALWI
5. FERENMATOS C. MUDA
6. PIETER C. M. WANGGE
7. ANGKASA UMBU SAPU
DAMPAK KORUPSI
Back to Agenda
BIDANG EKONOMI
1. Penurunan Produktivitas
Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih
maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak
pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak
Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang
memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga
mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan
menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.
Back to Agenda 04
3. Meningkatkan Utang Negara
Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru
hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat
memperburuk keadaan negara.
4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya
lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini
mempersulit pembangunan ekonomi.
5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa
Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk
yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas
yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan
menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan
untuk dikorupsi.
Back to Agenda
6. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi
Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan
semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti,
penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem
kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan
tidak akan efektif.
7. Ketimpangan Pendapatan
Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini
membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan
pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik
tadi.
Back to Agenda
BIDANG HUKUM
1. Peraturan Perundang- Undangan Tidak Efektif
Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadlian pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus
adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh sebab itu, sangat penting bagi
pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku, seperti halnya yang dibahas pada
buku Pemberantasan Korupsi.
2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara
Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa
mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat.
Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak.
Back to Agenda 09
BIDANG POLITIK
1. Pemimpin Koruptor
Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan
bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin
koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat. Tradisi seperti
ini harus kita hentikan.
2. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi
Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif,
maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana
3. Menguatnya Plutokrasi
Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar
memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu.
Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai. Ketua partai ini dapat melakukan tindakan
suap dengan mudah jika mereka ingin menang karena banyaknya modal yang mereka punya.
Back to Agenda 10
4. Kedaulatan Rakyat Hancur
Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan
terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya
yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang
di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan
negara yang tidak jelas.
Back to Agenda
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan
Jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-
hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk
melindungi negara.
2. Garis Batas Negara yang Lemah
Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang
menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan
mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain..
3. Kekerasan dalam Masyarakat
Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah dan semua kebijakan pemerintah pun
masyarakat tidak dihiraukan masyarakat lagi., karena mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Hal ini
mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara
yang negatif sehingga kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi.
Back to Agenda 12
BIDANG LINGKUNGAN
1. Kualitas Lingkungan Rendah
Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang
merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan
hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran.
2. Kualitas Hidup yang Menurun
Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas
hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurai oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang
semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun.
DAMPAK KORUPSI BAGI
PELAKU/KORUPTOR
Bagi pelaku tindak pidana korupsi dan perbuatan curang lainnya ganjaran yang mereka
dapatkan atas perilaku mereka adalah dapat kehilangan pangkat dan jabatannya, nama baik,
reputasi dan keluarga yang hancur, menderita sakit penyakit, dipenjara dengan kurun waktu
yang panjang, menerima sanksi sosial dan lain sebagainya.
BEDAH KASUS KORUPSI
[Surya Darmadi Rp 78 Triliun]
Surya Darmadi merupakan pemilik dari pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma yang
merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode
1999-2008 Raja Thamsir Rachman terjerat kasus korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang
dilakukan oleh PT. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat
penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kawasan Indragiri Hulu atas lahan
seluas 37.095 hektare.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Gubernur Riau Annas
Maamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi
lahan pada September 2014. Mejelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis
Annas 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
BEDAH KASUS KORUPSI
[Surya Darmadi Rp 78 Triliun]
Surya Darmadi kemudian kembali ke Indonesia dari sebelumnya berada di Taiwan dan harus
mendekam selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, terhitung sejak 15 Agustus
hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan.
Kejaksaan Agung tengah memeriksa tiga orang saksi yang terkait dalam perkara PT Duta Palma
Group. Ketiga orang saksi yang diperiksa yaitu, HH selaku Marketing Supervisor PT Wanamitra
Permai. Saksi kedua, yaitu AD selaku Direktur PT Wanamitra Permai dan saksi ketiga, yaitu TTG
selaku Direktur PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to pptx_20230306_040842_0000.pptx

60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdfAnnisaPujiLestari3
 
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYAGEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYABiani Mawal
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfWeninggalihP
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiAzinuddin Haq
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRZaitun Hakimiah NS
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmeliaWulandari33
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41fahmialzie
 
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Fathur Rohman
 
Dampak Masif Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdf
Dampak Masif  Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdfDampak Masif  Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdf
Dampak Masif Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdfHyasintusGergoriusLi
 
Pancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsiPancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsierza m
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfMUSAWAL MAJID
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...8gbagusindraslub
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiGreg Tae
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
 

Similar to pptx_20230306_040842_0000.pptx (20)

60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
 
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYAGEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
 
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdfMAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
MAKALAH TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU_UTS.pdf
 
Dampak Masif Korupsi
Dampak Masif KorupsiDampak Masif Korupsi
Dampak Masif Korupsi
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
Bahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten KorupsiBahaya Laten Korupsi
Bahaya Laten Korupsi
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIRKORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
 
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdfAmelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
Amelia Wulandari - Keuangan Negara.pdf
 
12 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 4112 031 milian a.b korupsi 41
12 031 milian a.b korupsi 41
 
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
 
Dampak Masif Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdf
Dampak Masif  Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdfDampak Masif  Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdf
Dampak Masif Korupsi Jilid I Pertemuan Ke-4.pdf
 
Pancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsiPancasila integitas antikorupsi
Pancasila integitas antikorupsi
 
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdfPaper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
Paper Keuangan Negara_Musawal Majid Mustafa.pdf
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
 
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMakalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunan
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Budaya korupsi
Budaya korupsiBudaya korupsi
Budaya korupsi
 

Recently uploaded

PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 

Recently uploaded (20)

PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 

pptx_20230306_040842_0000.pptx

  • 1. Information available in audio. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 1. PATRICIA G. TULLE 2. HELEONY SINLAE 3. GRACELY A. LEOKADJA 4. MAULIDIN ALWI 5. FERENMATOS C. MUDA 6. PIETER C. M. WANGGE 7. ANGKASA UMBU SAPU DAMPAK KORUPSI
  • 2. Back to Agenda BIDANG EKONOMI 1. Penurunan Produktivitas Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. 2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.
  • 3. Back to Agenda 04 3. Meningkatkan Utang Negara Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. 4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. 5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi.
  • 4. Back to Agenda 6. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. 7. Ketimpangan Pendapatan Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi.
  • 5. Back to Agenda BIDANG HUKUM 1. Peraturan Perundang- Undangan Tidak Efektif Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadlian pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku, seperti halnya yang dibahas pada buku Pemberantasan Korupsi. 2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak.
  • 6. Back to Agenda 09 BIDANG POLITIK 1. Pemimpin Koruptor Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat. Tradisi seperti ini harus kita hentikan. 2. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana 3. Menguatnya Plutokrasi Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu. Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai. Ketua partai ini dapat melakukan tindakan suap dengan mudah jika mereka ingin menang karena banyaknya modal yang mereka punya.
  • 7. Back to Agenda 10 4. Kedaulatan Rakyat Hancur Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas.
  • 8. Back to Agenda BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan Jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal- hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara. 2. Garis Batas Negara yang Lemah Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain.. 3. Kekerasan dalam Masyarakat Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah dan semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak dihiraukan masyarakat lagi., karena mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif sehingga kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi.
  • 9. Back to Agenda 12 BIDANG LINGKUNGAN 1. Kualitas Lingkungan Rendah Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran. 2. Kualitas Hidup yang Menurun Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurai oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun.
  • 10. DAMPAK KORUPSI BAGI PELAKU/KORUPTOR Bagi pelaku tindak pidana korupsi dan perbuatan curang lainnya ganjaran yang mereka dapatkan atas perilaku mereka adalah dapat kehilangan pangkat dan jabatannya, nama baik, reputasi dan keluarga yang hancur, menderita sakit penyakit, dipenjara dengan kurun waktu yang panjang, menerima sanksi sosial dan lain sebagainya.
  • 11. BEDAH KASUS KORUPSI [Surya Darmadi Rp 78 Triliun] Surya Darmadi merupakan pemilik dari pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 Raja Thamsir Rachman terjerat kasus korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Mejelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Annas 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
  • 12. BEDAH KASUS KORUPSI [Surya Darmadi Rp 78 Triliun] Surya Darmadi kemudian kembali ke Indonesia dari sebelumnya berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Kejaksaan Agung tengah memeriksa tiga orang saksi yang terkait dalam perkara PT Duta Palma Group. Ketiga orang saksi yang diperiksa yaitu, HH selaku Marketing Supervisor PT Wanamitra Permai. Saksi kedua, yaitu AD selaku Direktur PT Wanamitra Permai dan saksi ketiga, yaitu TTG selaku Direktur PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.