Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan di Banten, dan Tantangan Pembelajaran Abad 21

1. SEMINAR KIHAJAR TIK TALKS PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
“Strategi Transformasi Digital Pendidikan di Provinsi Banten”
Pusdatin Kemendikbudristek – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Potret Banten:
Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, serta
Tantangan Pembelajaran Abad 21”
Serang, 22 September 2021

2. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Curriculum Vitae
 GANDUNG ISMANTO, lahir di Tanjung Karang, 7 Agustus 1974,
SD-SMA ditamatkan di Lampung; Pendidikan terakhir S3
Administrasi Publik Universitas Padjadjaran.
 Assoc. Professor pada Program Administrasi Publik FISIP
UNTIRTA, dengan konsentrasi kepakaran pada bidang
perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan manajemen
pemerintahan daerah.
 Tinggal di Kelurahan Unyur Kota Serang. Menikah dengan
Listyaningsih, dan memiliki 3 putra. Hobi membaca, bermusik,e-
mail: gandung@untirta.ac.id; +628121824494
 Pernah memimpin Panwas Pemilu Kabupaten Serang 2004,
Ketua Panwas Pilkada Provinsi Banten 2006, Sekretaris
Eksekutif Dewan Riset Daerah Provinsi Banten, Wakil Dekan II
dan III di FISIP UNTIRTA, Ketua Gugus Penjaminan Mutu;
Dewan Pembina Pusat Telaahan Informasi Regional (PATTIRO)
Provinsi Banten, Ketua Masyarakat Informasi Banten (MIB), dll
 Dosen dan Peneliti pada Program Sarjana dan Pascasarjana
Administrasi Publik UNTIRTA; Konsultan Perencana dan Analis
Kebijakan pada sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah;
Pembicara pada sejumlah seminar, lokakarya, dan diklat
lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

3. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Pendahuluan
 Provinsi Banten memasuki usia ke-21 pada 4
Oktober 2021 nanti. Tentu banyak kemajuan
setelah dua dasawarsa membangun, meski
sejumlah “PR” msh hrs mendapat perhatian serius;
 Tak mudah buat Banten untuk mengejar
ketertinggalan, mengingat episode gelap dengan
citra korupsi yang sangat lekat selama lebih dari
dasawarsa pertamanya, sebagaimana tercermin
dari praksis shadow state atau shadow government
(Hidayat dalam Nordholt, 2004), maupun praksis
patronal governance yang berciri pseudo-
governance (Ismanto, 2017), sebagai faktor
penyebab maraknya praktik rent-seeking yang
sistemik dan melibatkan elite birokrasi, politik, dan
sektor privat kala itu.
 Sektor pendidikan, dan sejumlah sektor lainnya
(pekerjaan umum, dan kesehatan), menjadi “lahan
basah” korupsi, bahkan hingga kini.

4. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Lokal..
 Tema “Strategi Transformasi Digital
Pendidikan di Provinsi Banten” memang
aktual dalam konteks era disrupsi saat ini,
fenomena Super Smart Society 5.0; Industrial
Revolution 4.0; Internet of Thing: Big Data,
Artificial Inteligent; autonomous robots,
cybersecurity, cloud, augmented reality,
biotechnology, nano-technology, dan
renewable energy,
 namun tidak cukup kontekstual dengan
permasalahan lokal yang menjadi realitas dan
kebutuhan di Provinsi Banten.
 Gagapnya sektor pendidikan dalam
pelaksanaan PJJ selama pandemi adalah
sinyalemen problem lambannya transformasi
digital, yang lebih banyak terkendala oleh
problem infrastruktur, suprastruktur, dan
daya beli masyarakat, yang diperburuk
dengan policy mismatch.

5. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Tantangan Sektor Publik di Masa Depan
Momentum Pandemi untuk:
• Mendorong percepatan transformasi digital;
• Evaluasi Kebijakan Pendidikan
berparadigma New Normal: kurikulum, tata
kerja guru, proses bisnis, anggaran,
peraturan, kelembagaan, dll
Succes Factor Sektor Publik hadapi Pandemi:
• Transformasi digital (Agostino et al, 2020;
Lorsuwannarat, 2020; Moon, 2020; Jo, 2020; Yen,
2020; Huang, 2020; Christensen and Lægreid, 2020;
Willi et al, 2020)
• Agile-adaptive approach, transparansi informasi, serta
partisipasi publik (Moon, 2020; Jo, 2020);
• Jaminan infrastruktur kesehatan; pemanfaatan big data
dan teknologi, sinergisitas negara-masyarakat, public
trust, transparansi, dan kolaborasi yang efektif (Yen,
2020; Huang, 2020).
• Kapasitas manajemen krisis, legitimasi publik
(Christensen dan Lægreid, 2020);
• Transformative governance: kebijakan berbasis eviden;
optimalisasi peran sentral negara; peningkatan
kapasitas negara; dan faktor paradigma yang
mendasari perubahan kebijakan (Willi et al, 2020)

6. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Mengapa Perlu Evaluasi?

7. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Transformasi Digital: Beberapa Catatan…
Beberapa catatan terkait SPBE:
 Baru 13,31% institusi pusat dan daerah
dengan SPBE berpredikat baik-sangat
baik (KemenpanRB, 2019);
 5300 desa ≈11% wilayah Indonesia
belum terjangkau sinyal seluler
(Kemenkominfo, 2019);
 Baru 64% penduduk adalah pengguna
internet (We Are Social,2019);
 Negara dengan kecepatan internet
paling lambat dunia
(https://www.cnnindonesia.com/)
 Peringkat electricity acces population
yang tertinggal dibanding negara-
negara ASEAN meski dengan rasio
elektrifikasi yang telah mencapai
99,48% pada tahun 2020
(https://finance.detik.com/).
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

8. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Kondisi SPBE di Banten
• Indeks SPBE Nasional 1,98 (2018); 2,18 (2019); dan
2,26 (2020), dengan kateori CUKUP;
• Predikat BAIK: 60% K/L; 50% Pemprov, dan 23%
kabupaten/kota.

9. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Kelembagaan…
 Lambatnya reformasi birokrasi diyakini menjadi kausa prima dari problem rendahnya daya saing
bangsa akibat inefisiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan baik di pusat maupun daerah (Narasi RPJMN 2020-2024). Demikian pula dengan
gagapnya birokrasi dalam beradaptasi dengan era disrupsi dan industrial revolution 4.0, serta
lemahnya kapasitas dalam pengendalian pandemi dan dampaknya yang multidimensi.
 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), merupakan parameter yg digunakan untuk menilai capaian
reformasi birokrasi pada 8 area perubahan sesuai dengan Grand Design RB 2010-2025;
 Capaian IRB Banten yang hanya sebesar 55,08 (2018); serta capaian tahun 2019 dan 2020
yang hanya sebesar 60,12 tidak hanya merepresentasi problem administratif, namun juga
problem substantif dari reformasi birokrasi itu sendiri;
 Implementasi Reformasi Birokrasi baik di tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di
Pemprov Banten masih cenderung bersifat formalitas, belum sepenuhnya berfokus kepada
tercapainya sasaran reformasi birokrasi itu sendiri. Sehingga dampak dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi belum dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan secara signifikan.
Profesionalitas ASN yang masih terkategori rendah, kualitas pengelolaan barang dan jasa yang
kurang, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang masih relatif rendah
merupakan sinyalemen dari hal ini (KemenPANRB, 2020).

10. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Kesejahteraan…
2016 2017 2018 2019 2020
IPM (%) 70.96 71.42 71.45 72.44 72.45
UHH (th) 69.46 69.49 69.64 69.84 69.96
Pengeluaran (Rp.100rb/jiwa/th) 114.69 116.59 119.94 122.67 119.64
Miskin (%) 5.42 5.45 5.24 5.09 5.92
TPT (%) 8.92 9.28 8.52 8.11 10.64
RLS (th) 8.37 8.53 8.62 8.74 8.89
5.42 5.45 5.24 5.09
5.92
8.92
9.28
8.52 8.11
10.64
8.37
8.53
8.62 8.74 8.89
4
5
6
7
8
9
10
11
50
60
70
80
90
100
110
120
130
POTRET
PENDIDIKAN
DAN
KESEJAHTERAAN
DI
PROVINSI
BANTEN

11. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Ketimpangan…
Pandegl
ang
Lebak
Tangera
ng
Serang
Kota
Tangera
ng
Kota
Cilegon
Kota
Serang
Kota
Tangsel
Banten
Nasiona
l
IPM 65.00 63.91 71.92 66.70 78.25 73.05 72.16 81.36 72.45 71.94
UHH (th) 64.66 67.21 69.89 64.64 71.60 66.67 68.00 72.47 69.96 71.47
Pengeluaran (Rp.100rb/jiwa/th) 85.72 86.90 122.03 106.65 144.84 130.10 132.12 156.67 119.64 110.13
Miskin 9.92 9.24 6.23 4.94 5.22 3.69 6.06 2.29 5.92 9.99
TPT (%) 9.15 9.63 13.06 12.22 8.63 12.69 9.26 8.48 10.64 6.01
RLS (th) 7.10 6.40 8.39 7.50 10.69 9.87 8.76 11.81 8.89 8.48
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
POTRET
PENDIDIKAN
DAN
KESEJAHTERAAN
DI
PROVINSI
BANTEN

12. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Kesenjangan…
Miliki HP
Miliki
Komputer
Gunakan HP
Gunakan
Komputer
Akses Internet Sepeda Motor Mobil
Pandeglang 50.23 5.02 66.08 5.94 34.65 67.38 6.95
Lebak 47.07 5.76 61.35 5.62 35.29 68.38 5.45
Tangerang 63.50 13.85 70.64 8.63 58.49 89.18 11.54
Serang 56.71 9.42 67.39 7.64 45.85 80.01 9.03
Kota Tangerang 76.26 30.83 84.94 22.91 76.03 87.87 21.74
Kota Cilegon 74.63 30.86 82.79 18.20 66.12 89.57 21.72
Kota Serang 65.93 23.00 81.54 14.28 57.91 85.18 22.74
Kota Tangsel 76.79 39.21 85.20 25.96 79.17 90.26 23.38
Banten 64.40 19.47 74.38 13.44 58.63 83.76 14.67
64.40
19.47
74.38
13.44
58.63
83.76
14.67
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
POTRET
PENDIDIKAN
DAN
KESEJAHTERAAN
DI
PROVINSI
BANTEN

13. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Problem Literasi…
Berita Belajar e-Mail Medsos Belanja Jualan Hiburan
Fas.
Keu
Info Brg Lainnya
Pandeglang 50.40 15.70 6.07 84.54 10.23 2.53 63.72 1.70 6.08 7.60
Lebak 56.86 16.09 6.41 90.95 12.25 3.18 60.43 2.99 11.16 11.81
Tangerang 67.88 18.13 14.61 89.00 16.85 4.41 62.91 4.68 10.57 5.31
Serang 78.47 18.62 8.01 86.36 9.56 2.67 57.45 2.50 7.16 8.70
Kota Tangerang 76.50 18.11 17.56 90.15 23.05 5.32 54.77 13.06 12.95 8.28
Kota Cilegon 83.62 27.75 12.31 89.67 17.78 2.36 69.02 8.58 12.25 1.56
Kota Serang 76.75 26.01 17.22 91.40 13.69 3.41 77.62 11.90 18.39 2.42
Kota Tangsel 78.19 26.81 18.39 90.04 19.15 6.01 63.16 14.17 13.09 3.85
Banten 72.15 20.31 14.47 89.24 17.24 4.45 61.53 8.39 11.53 6.23
72.15
20.31
14.47
89.24
17.24
4.45
61.53
8.39 11.53
6.23
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
POTRET
PEMANFAATAN
TIK
DI
PROVINSI
BANTEN

14. Unduh
slide
di:
bit.ly/romogandungslide
Intervensi Kebijakan
Perlu intervensi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang secara spesifik
berfokus pada:
 Peningkatan kesejahteraan dengan pemberdayaan sumber daya setempat;
 Pengurangan ketimpangan dan kesenjangan: antarwilayah (desa-kota), dan
antardaerah;
 Pemenuhan infrastruktur pendukung transformasi digital;
 Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis TIK;
 Peningkatan Literasi Digital guna mengubah mindset masyarakat agar menjadi
lebih bertanggung jawab dan produktif;
Pemerintah Provinsi wajib meningkatkan mutu tata Kelola pemerintahannya, dg:
 Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mengatasi hambatan
kelembagaan yang ada, serta hambatan psikologis dengan Kabupaten/Kota;
 Membangun SPBE yang paripurna melalui pembangunan “smart city” di
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yang dapat menjadi
model bagi Kab/Kota di Provinsi Banten

15. Hatur Nuhun