6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | i

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | i
RESENSI BUKU:
Administrasi Negara Kontemporer
Adi Suryanto, et.al. (Editors)
Copyright @ 2021 Lembaga Administrasi Negara. All Right Reserved.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Judul Buku : Resensi Buku: Administrasi Negara Kontemporer
Penerbit : Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia
Tempat Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2021
Cetakan Ke : 1 (Pertama)
ISBN : 978 – 623 – 98929 – 2 - 0
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
IKAPI : Nomor Anggota 599/Anggota Luar Biasa/DKI/2021
Redaksi:
Gedung Atmodarminto, BPPK Kementerian Keuangan
Jl. Purnawarman No.99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Email : bppdapwi@gmail.com
Website : https://www.bppdapwi.com
Whatsapp : 083840572182

ii | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer
RESENSI BUKU:
Administrasi Negara Kontemporer
Editor :
Adi Suryanto
Agus Sudrajat
Basseng
Reviewer :
 Agus Sudrajat  Haris Faozan
 Basseng  Fahri Ardiansyah Tamsir
 Seno Hartono  Arif Ramadhan
Peresensi :
 Mid Rahmalia  Desy Maritha
 Heni Kusumaningrum  Ahmad Soekarno Syahrir
 Marsono  Muskamal
 Ilham Khalid  Riris Elisabeth
 Yasniva  Budi Fernando Tumanggor
 Neneng Sri Rahayu  Amrillah M
 Citra Permatasari
Desain Sampul dan Tata Letak :
Agus Pahrul Sidik
Arif Ramadhan

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | iii
KATA SAMBUTAN
Dewasa ini, menjaga kualitas sumber daya
manusia di tengah tuntutan perubahan zaman
menjadi satu hal yang mutlak dilakukan oleh
organisasi. Lembaga Administrasi Negara RI
sebagai lembaga think tank pemerintah tentu
menyadari betul bahwa senjata terbesar
memajukan organisasi yakni berinvestasi pada
pengembangan kemampuan sumber daya
manusianya. Salah satu upaya yang dilakukan
dengan membuat program tersturuktur yang
dapat memberdayakan kualitas gagasan dari setiap pegawai melalui
aktivitas peningkatan literasi. Wujud nyata tujuan mulia tersebut
diimplementasikan dalam suatu kegiatan bernama Kompilasi Resensi
Buku yang akan menghimpun tulisan-tulisan resensi dari setiap pegawai
di lingkup LAN yang terkait dengan bidang manajemen ASN.
Mengingat indeks literasi yang masih rendah di level nasional, sekiranya
kegiatan ini dapat menjadi pengungkit akan pentingnya kesadaran
literasi, yang dikemudian hari tentu akan mendorong percepatan kualitas
SDM secara menyeluruh. Oleh karenanya, selain menjadi ajang
peningkatan kemampuan pegawai melalui aktivitas menulis, kegiatan ini
juga dapat dijadikan ruang belajar untuk saling bertukar gagasan terkait
dengan sumber pengetahuan tertentu.
Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada
kedeputian Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN yang telah
merampungkan buku kompilasi resensi ini, yang tentu saja dapat
menjadi sumber referensi penting bagi setiap pegawai, bukan hanya di
internal LAN, tapi juga di luar LAN itu sendiri. Semoga ini dapat menjadi
bekal kita semua untuk memajukan organisasi dan lebih jauh lagi dapat
berkontribusi terhadap bangsa dan Negara.
Jakarta, 22 Desember 2021
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
Dr. Adi Suryanto, M.Si

iv | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer
SALAM PEMBUKA
Sebagai organisasi filantropi yang memiliki misi
untuk mengembangkan potensi sumber daya
manusia melalui pendikan yang berkualitas dan
transformatif, Tanoto Foundation secara
konsisten telah menaruh perhatian khusus bagi
dunia pendidikan. Hal ini telah dibuktikan
dengan partisipasi aktif Tanoto Foundation
dalam mendukung dan membantu banyak
program maupun kegiatan yang terkait dengan upaya pengembangan
dunia pendidikan dan pengembangan kompetensi.
Upaya nyata tersebut melalui dukungan kami terhadap Lembaga
Administrasi Negara untuk menjalankan peran dalam hal pengembangan
kompetensi aparatur pemerintahan demi terciptanya kualitas aparatur
yang mumpuni. Oleh karena itu, melalui kegiatan penulisan resensi buku
ini, Tanoto Foundation berdiri secara tegak guna mendukung secara
penuh pelaksanaan kegiatan ini, yang tentu dapat berkontribusi pada
pengembangan kualitas aparatur.
Buku kompilasi Resensi buku ini merupakan karya yang patut untuk
dibaca bagi segenap insan pembaca yang tertarik dengan buku-buka luar
biasa yang telah ditulis oleh penulis-penulis handal, karena dapat
membuka cakrawala pengetahuan kita lebih luas lagi.
Sebagai penutup, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga
Administrasi Negara yang telah menginisiasi kegiatan cemerlang ini dan
mempercayakan kami untuk menjadi mitra kolaborasi. Semoga
kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan
terkhusus untuk kemajuan bangsa dan Negara.
CEO Global
Tanoto Foundation
Dr. J. Satrijo Tanudjojo

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | v
KATA PENGANTAR
Ibarat sebuah pintu, buku adalah gerbang dunia
dan membaca adalah kuncinya. Dewasa ini,
membaca adalah kebutuhan pokok, karena
dengan membaca orang dapat meningkatkan
kualitas diri, yang tentu saja menjadi salah satu
persoalan utama dari ketimpangan pengetahuan
sumber daya manusia hari ini.
Buku ini berisi kumpulan resensi buku yang sangat
populer dan layak dibaca, yang telah disajikan dalam bahasa yang
sederhana dan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca.
Topik dari buku yang diangkat sangat relevan dengan isu di
pemerintahan dan administrasi Negara, dan dapat dijadikan referensi
bagi para ASN maupun pengambil kebijakan di pemerintahan. Jauh dari
itu, kumpulan resensi buku ini diharapkan dapat menjadi gerbang
motivasi bagi insan manusia yang gemar membaca dalam menemukan
referensi terbaik mereka.
Kami sangat mengapresiasi dengan terbitnya karya ini yang semoga
dapat menjadi pengungkit akan lahirnya karya-karya besar kedepannya.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulisa yang terlah
berkontribusi dalam penulisan ini dan tentu saja apresiasi sebesar-
besarnya kepada Tanoto Foundation yang secara konsisten terus
mendukung kami dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur
pemerintah.
Sebagai penutup, semoga dengan hadirnya buku resensi ini dapat
bermanfaat bagi ASN, akademisi, mahasiswa maupun pihak lainnya,
untuk senantiasa bersama-sama meneropong masa depan yang
gemilang dengan khasanah pengetahuan yang lebih luas.
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN
Dr. Agus Sudrajat, M.A

vi | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | vii
DAFTAR ISI
Identitas Buku
Kata Sambutan
Salam Pembuka
Kata Pengantar
Quote
Daftar Isi
Editorial
Disaster Governance ……………………………………………………………………….
Menjadi Manajer Publik Efektif ….…………………………………………………….
Simpler: The Future of Government ………………………………………………..
Green Constitution ………………………………………………………………………….
A Coach's Guide To Developing Exemplary Leaders ………………………..
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat ………………………………………………………………………………………
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah ………………………………..
Handbook for Supervisors ………………………………………………………………
Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Nonprofit ……………………………………………………………………….
Standar Kompetensi Praktisi MSDM di Indonesia ……………………………
Revolusi Mental; Seni Berperang Mengalahkan Diri Sendiri ……………
UNBOSS, Bagaimana Kita Memimpin di Era Digital …………………………
Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang
Efektif dan Prima ……………………………………………………………………………..
Public Administration: Balancing Power and Accountability ……………
Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah ………………………………
i
iii
iv
v
vi
vii
ix
1
5
9
13
20
24
28
32
36
42
48
53
65
69
78

viii | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer
Business Process Mapping: Untuk Meningkatkan Kepuasan
Pelanggan ………………………………………………………………………………………..
Leading In A Vuca World (Integrating Leadership, Discernment And
Spirituality) ………………………………………………………………………………………
Millenials Who Manage ……………………………………………………………………
The Next Global Stage: Challenges And Opportunities In Our
Borderless World …………………………………………..………………………………..
Governansi Nusantara: Jejak Kosmopolitan Dalam Sejarah
Kepemerintahan Di Indonesia …………………………………………………………
Learning 5.1: Duluan Tiba Di Masa Depan ……………………………………….
Transformasi Menuju Corporate University Generasi Berikut ..……….
Profil Peresensi Buku
84
88
94
97
107
111
118
172

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | ix
EDITORIAL :
MENGENAL BUKU ADALAH CARA TERBAIK
MEMAHAMI DUNIA
Dalam sejarah panjang kehidupan manusia, peradaban yang maju selalu
terbentuk dari kecerdasan kolektif masyarakatnya. Budaya intelektual yang
secara praktis mampu mengubah lingkungan gersang menjadi nan hijau
dengan buah produk kecerdasan manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana
budaya intelektual tersebut bisa berkembang dengan begitu pesat hingga
mampu mengubah hal fundamental dari peradaban manusia, sebut saja era
renaissance, revolusi industri, era teknologi, internet dan seterusnya?
Mungkinkah iya hanya mukjizat semata, atau mungkin hanya berupa
fenomena spontan yang turun dari langit, tanpa ada campur tangan manusia?
Pertanyaan demikian tentu dapat terjawab ketika kita perlahan mulai
sadar akan pentingnya memahami dunia secara holistik. Dalam epistemologi
kausalitas, tentu tak ada yang kebetulan. Semua hal dapat terbentuk karena
sebab dan akibat. Begitu halnya dengan bagaimana peradaban terbentuk
hingga saat ini, bergerak dari hal yang mungkin sangat konservatif menjadi
sangat modern. Sekali lagi, tak ada yang kebetulan. Semua eksistensi hari ini
tercipta karena buah kecerdasan manusia, yang mereka dapatkan dari proses
panjang memahami dunia.
Memahami dunia berarti mencari tahu segala hal yang telah diberikan
dunia kepadanya, dan satu-satunya cara terbaik memahami dunia adalah
dengan berkenalan dengan buku dan membaca isi di dalamnya. Dengan
membaca buku, kita seolah-olah dapat mengarungi luasnya dunia, dengan
akumulasi pengetahuan yang tak terbatas jumlahnya. Semua bentuk dan jenis
pengetahuan dapat kita miliki hanya dengan mendekatkan diri kita dengan
aktivitas membaca yang secara terus-menerus dapat menjelma menjadi
sebuah budaya membaca.
Saat zaman bergerak begitu cepat, konteks pengetahuan pun berubah tak
kalah cepatnya. Pengetahuan yang kita miliki saat ini, belum tentu akan relevan
lagi dengan tahun atau dua tahun selanjutnya, atau bahkan dalam bulan, hari,

x | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer
jam selanjutnya. Sehingga proses peningkatan kualitas pengetahuan
(upgrading) tentu sangat diperlukan guna menyesuaikan dengan
perkembangan lingkungan saat ini, dan salah satu solusi terbaiknya adalah
memahami dunia dengan membaca. Bahkan dengan membaca, bukan saja
akan menambah referensi pengetahuan semata, namun juga dapat
mendekatkan kita pada penciptaan solusi persoalan yang lebih objektif. Cara
kita menyelesaikan permasalahan, kebijakan dan keputusan yang kita ambil,
tentu akan sangat berbeda ketika dibuat oleh orang yang kurang atau tidak
gemar membaca. Produk kebijakannya cenderung lebih subjektif, bias, dan
tidak berujung pada solusi yang ideal.
Seorang seniman Austria, Franz Kafka pernah berujar bahwa buku harus
menjadi kampak untuk menghancurkan lautan beku dalam diri manusia. Franz
menganalogikan lautan beku sebagai kebodohan manusia. Kebodohan
manusia yang hanya mampu dihancurkan dengan membaca buku. Bukankah
perjuangan bangsa hari ini salah satunya adalah melawan kebodohan. Namun
Ironisnya, perjuangan tersebut seolah tak pernah benar-benar tercapai
dengan kebiasaan membaca atau literasi kita yang masih jauh dari kata cukup.
Survei dari Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019
menunjukkan tingkat literasi Indonesia berada pada posisi ke 62 dari 70
negara, yang menggambarkan bahwa salah satu kebiasaan membaca kita
masih jauh dari harapan. Padahal di negara-negara maju, buku menjadi sangat
penting dan menjadi salah satu pegangan bahkan saat bebepergian.
Tradisi membaca kita yang masih minim tentu menjadi potret bahwa
persoalan fundamental dari masyarakat kita perlu dibenahi, tak terkecuali bagi
aparat pemerintah. Budaya membaca buku harus menjadi budaya baru, baik
baik masyarakat umum maupun aparatur pemerintah, karena dengan
membaca buku dapat menawarkan kehidupan yang lebih baik dan baru.
Membaca tak hanya sekedar menerjemahkan huruf, kata, kalimat demi kalimat
dalam sebuah buku. Namun jauh di dalamnya kita akan mampu menafsirkan
dunia secara luas, menghubungkan realitas dan idealitas, hingga mencita-
citakan kehidupan yang lebih baik ke depan.

RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer | 1
DISASTER GOVERNANCE,
Suatu Pengantar
Neneng Sri Rahayu
Politeknik STIA LAN Jakarta
nenengsrirahayu@stialan.ac.id
A. Identitas Buku
Judul : Disaster Governance
Penulis Buku : Oscar Radyan Danar, PhD
Penerbit : DIVA Press (Anggota IKAPI)
Tahun Terbit : Februari 2020
Tebal buku : 179 halaman
B. Isi Buku
Buku ini membahas pengelolaan kebencanaan atau tata kelola
bencana untuk mengurangi resiko bencana, disaster governance
merupakan sebuah pendekatan bagi berbagai aktor untuk
mengelola risiko bencana. Ruang lingkup pembahasan buku ini
meliputi :
1. Penjelasan konsep dan teori disaster governance, pada bagian
ini mengupas terkait teori dan berbagai pendekatan yang
digunakan untuk menjelaskan disaster governance termasuk
didalamnya berbagai istilah yang sering digunakan.
Pembahasan disaster governance sejalan dengan

2 | RESENSI BUKU: Administrasi Negara Kontemporer
pembahasan dari UNDP, disaster governance merupakan
sebuah pendekatan bagi pemerintah, pegawai, media, swasta
dan LSM, lembaga lain seperti lembaga akademis, lembaga
penelitian independen, atau lembaga internasional untuk
berkoordinasi dengan masyarakat baik di tingkat nasional dan
regional untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana
dan risiko perubahan iklim.
2. Pembahasan terkait kebijakan-kebijakan yang mendasari
penanganan suatu bencana yang diintegrasikan dengan konsep
tata kelola bencana serta menyajikan berbagai praktek dalam
penanganan bencana dalam lingkup nasional maupun
internasional. Secara umum menjelaskan bahwa bencana dapat
terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga perlu kebijakan-
kebijakan yang tepat dalam pengelolaan serta simultan apabila
terjadi kebencanaan, dengan adanya tata kelola kebencanaan,
diharapkan meminimalkan dampak atau kerusakan yang
ditimbulkan.
3. Pembahasan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam melaksanakan pencegahan yakni terkait kapasitas dari
seluruh elemen yang terkait dalam pencegahan dan
pengurangan resiko dan strategi- strategi untuk mengurangi
risiko bencana. Pada bagian ini sebelumnya dibahas terkait awal
mula bangkitnya kajian-kajian terkait pencegahan dan
pengurangan resiko bencana yang dikenal dengan International
Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR), pelaksanaan
konferensi The World Conference on Disaster Risk Reduction
(WCDRR) yang melahirkan program unggul yang dikenal dengan
strategi1) Yokohama Strategy and Plan of Action for Safer World,
2) The Hyogo Framework for Action, dan 3) Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction. Ketiga kerangka tersebut telah disahkan
oleh PBB sebagai strategi yang dapat diterapkan secara global
untuk mengurangi dampak risiko bencana baik di tingkat
nasional, sub-regional, maupun regional.

4. Pembahasan pentingnya memahani resiko bencana, bagi
masyarakat umum bagian ini sangat berguna untuk
meminimalisir risiko bencana. Sedangkan bagi pembuat
kebijakan (misalnya pemerintah, atau LSM peduli bencana), hal
ini memberikan gambaran mengenai pentingnya nilai kesadaran
masyarakat terhadap upaya penang gulangan dampak bencana,
dimana masyarakat yang sadar akan risiko bencana lebih mudah
berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dampak bencana,
hal ini akan sangat membantu proses koordinasi, evakuasi, dan
kerjasama dalam melaksanakan upaya tersebut.
5. Peningkatan kapasitas organisasi dan masyarakat dalam
mengelola kebencanaan sebagai pihak yang
mengimplementasikan.
6. Pembahasan terkait aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola
bencana yang menekankan pada aspek partisipasi, partisipasi
menjadi kunci dari keberhasilan yang disuguhkan dalam
bentuk kolaborasi dari berbagai sekltor atau lintar sektor yakni
pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya.
Pembahasaniniterkait organisasi dalam implementasi tata kelola
risiko bencana.
7. Pembahasan terkait organisasi dalam penyediaan
pembiayaan dan organisasi atau kelembagaan pembuat
kebijakan, strategi dan kebijakan dan masyarakat sebagai
penerima kebijakan.
C. Kelebihan dan Kelemahan
 Kelebihan
Buku ini dapat dipahami oleh para pembaca karena dapat
menyuguhkan informasi dasar dalam tata kelola kebencanaan.
Tata kelola bencana sangatlah penting untuk dipelajari seluruh
lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat atau bahkan
para stakeholders di negara berkembang masih memiliki
keterbatasan dalam melaksanakan penanganan risiko bencana
secara maksimal. Walaupun sebagai sebuah pengantar, isinya

sudah lengkap dan memberikan arahan teknis sebagai pedoman
dalam melakukan pencegahan dan pengurangan resiko bencana.
 Kelemahan
Kelemahan dari buku ini, dalam tata penulisan masih banyak
kesalahan typo, dan sistematika penulisan belum terstruktur
karena terdapat bab pembahasan yang lompat-lompat dan
berulang. Selain itu pembahasannya pada bagian tertentu sangat
mendetail tetapi di bagian lain masih kurang dikupas dan belum
adanya pembahasan yang mendalam pada tugas dan fungsi dari
lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kebencanaan
khususnya di Indonesia agar penanganan bencana tidak tumpang
tindih.

MENJADI MANAGER PUBLIK EFEKTIF
Yasniva
Puslatbang KHAN LAN
Yasniva64@gmail.com
A. Identitas Buku
Judul : Menjadi Manager Publik Efektif:
Menciptakan Kinerja Tinggi
Organisasi Pemerintah
Penulis Buku : Steven Cohen, William Eimicke,
dan Tanya Heikkila
Penerbit : PPM Manajemen
Tahun Terbit : Jakarta 2011
Tebal Buku : 351 Halaman
B. Isi Buku
Krisis kepercayaan berkelanjutan terhadap manajemen publik yang
tidak efektif merupakan keprihatinan tersendiri bagi para penulis.
Berangkat dari kondisi inilah buku ”Menjadi Manajer Publik Efektif:
Menciptakan Kinerja Tinggi Organisasi Pemerintah” ditulis. Secara
khusus, buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah-masalah
yang dihadapi oleh para manajer publik dalam mengelola operasi
internal organisasi dan berkomunikasi dengan pihak di luar
organisasinya; memberikan pilihan-pilihan strategi untuk mengatasi

masalah-masalah manajemen tersebut dan petunjuk bagi manajer
publik tentang cara membangun dan mempertahankan reputasi
profesi serta cara mementingkan hierarkhi birokrasi.
Reputasi dan kredibilitas para penulis sungguh tidak diragukan.
Steven Cohen, profesor dalam Praktik Urusan Publik di School of
International and Public Affairs sekaligus direktur eksekutif dan COO
Columbia University’s Earth Institute; William Eimicke adalah
profesor dalam Praktek Urusan Internasional dan Publik dan direktur
eksekutif pendiri Picker Center for Executive Education di Universitas
Columbia; serta Tanya Heikkila yang merupakan profesor dan
direktur program doktoral di School of Public Affairs di University of
Colorado, Denver. Pendekatan para penulisan dalam buku ini juga
didasari oleh pengalaman-pengalaman mereka selaku konsultan
bagi organisasi pemerintah dan nirlaba.
Para penulis berupaya menuntun pembaca buku ini dari hulu ke hilir
dengan 12 bab yang disajikan, mulai dari: (1) Krisis Berkelanjutan
dalam Manajemen Publik; (2) Manajemen Publik yang Efektif; (3)
Menemukan dan Mempertahankan Pegawai Berkinerja Tinggi; (4)
Mengembangkan Hubungan Kerja yang Efektif; (5)Menata Sistem,
Tugas dan Tanggung Jawab; (6) Menerapkan Strategi Inovasi pada
Sektor Publik; (7) Seni dan Keterampilan Pengontrakan Pelayanan; (8)
Mengumpulkan, Mengelola dan Menggunakan Informasi; (9)
Menguasai Proses Anggaran; (10) Membentuk Tujuan dan Strategi
Organisasi; (11) Berkomunikasi dengan Masyarakat, Media dan
Pemangku Kepentingan; dan (12) Bertahan dan Berkembang dalam
Pelayanan Publik.
Melalui dua belas bab tersebut, dapat dipelajari gagasan-gagasan
dalam buku ini, yaitu:
1. Mewirausahakan dan menghidupkan kembali pemerintah.
Sementara juga mengakui tuntutan-tuntutan manajer publik
agar tetap bertanggung jawab pada tuntutan-tuntutan publik

serta melayani masyarakat secara etis dan bertanggung-
jawab.
2. Resep kegagalan sektor publik dan strategi keberhasilannya.
3. Strategi untuk memperoleh dan mempertahankan para staf
yang unggul.
4. Keterampilan berkomunikasi dan mendengarkan bagi para
manajer agar dapat mempertahankan organisasi agar tetap
berfungsi baik.
5. Cara menyusun kembali struktur organisasi, penempatan
tugas, penempatan tugas, serta SOP untuk meningkatkan
efektivitas organisasi.
6. Memahami dan mengaplikasikan strategi-strategi inovasi
dalam sektor publik.
7. Peningkatan privatisasi, Membentuk jejaring, meningkatkan
kinerja, dan mempengarui perilaku jaringan organisasi.
8. Pendekatan seerhana untuk mengelola arus informasi.
9. Penggunaan dan batasan anggaran sebagai alat untuk
mempengaruhi perilaku organisasi
10. Cara menginterpretasikan perintah dari atas, sinyal-sinyal
yang dikirimkan oleh kelompok-kelompok di luar organisasi,
serta merumuskan strategi organisasi yang realistis bagi
organisasi.
11. Beberapa petunjuk yang membantu untuk berurusan dengan
dunia luar.
12. Mengambil resiko dalam manajemen publik.
 Kelebihan
Buku ini mendeskripsikan tantangan-tantangan dalam
manajemen publik dan strategi menghadapinya, sangat baik
dimiliki manajer pemula dan mahasiswa Manajemen Publik.
Selain itu, sebagai buku praktis yang memberikan “resep” lengkap,
tentu saja buku ini layak dijadikan sebagai referensi dalam

pelatihan manajerial ataupun pelatihan kepemimpinan bagi
manajer publik.
 Kelemahan
Sebagai buku yang disarankan bagi para manajer publik dan
mahasiswa administrasi negara, buku ini tidak mendapatkan
sentuhan konteks Indonesia. Cover buku pun dirasakan tidak lagi
relevan dengan tuntutan terhadap manajer publik saat ini, bahkan
tidak mereprentasikan gagasan-gagasan yang ada dalam buku ini.
Melihat cover buku, kita membayangkan, betapa manajer publik
digambarkan sebagai pekerjaan yang ekslusif, begitu dingin, kaku,
mewah, serta berjarak dengan para pegawai, dan tentu saja publik
yang dilayani. Sebuah stigma yang sebenarnya ingin dikikis para
penulis dalam buku ini.

SIMPLER :
THE FUTURE OF GOVERNMENT
Heni Kusumaningrum
Lembaga Administrasi Negara
heni.kusumaningrum.lan.go.id
A. Identitas Buku
Judul Buku : Simpler: The Future of Government
Penulis : Cass R. Sustein
Penerbit : Simon&Schuster
Tahun Terbit : 2013
Halaman : 272 halaman
B. Isi Buku
Pendahuluan
Pernakah Anda membeli barang elektronik yang tidak dilengkapi
dengan buku manual? Atau buku manual berbahasa asing yang tidak
Anda kuasai? Apakah Anda tidak akan memakainya? Tentu tidak,
bukan? Anda tetap akan menggunakan barang tersebut secara
intuitif, bukan? Hal yang awalnya rumit, namun bisa diselesaikan
dengan simpel. Cass R Sustein, seseorang yang pernah bekerja di
White House Information and Regulatory Affairs (OIRA) pada era
pemerintahan Obama tahun 2009 hingga 2012, berpendapat bahwa
pemerintah dapat mengambil inspirasi dari hal simpel tersebut
ketika menyusun kebijakan.

Mengapa birokrasi terkenal dengan istilah berbelit-belit dan rumit?
Mengapa rumit menjadi ciri khas birokrasi? Bukankah pemerintah
harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal? Pertanyaan-
pertanyaan ini terlihat sederhana namun bukan sesuatu yang sepele.
Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan harus dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Simpler adalah salah
satu buku bacaan yang menarik dimana dalam buku ini
menceritakan tentang hubungan pendekatan perilaku ekonomi
dengan kebijakan publik. Dalam buku ini, Sustein memberikan
gambaran tentang proses pemerintahan Obama dimana Sustein
pernah bekerja di OIRA pada era pemerintahan Obama. OIRA adalah
salah satu lembaga negara yang memiliki tigas untuk meninjau,
mengatur, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
OIRA menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam
mencapai tujuan sebuah kebijakan dan program yang disusun oleh
pemerintah. Sebagian besar isi buku ini menceritakan pengalaman
menarik yang dialami oleh Sustein ketika mengelola OIRA.
Simpler: The Future of Government
Dalam menjalankan tugasnya di OIRA, Sustein menceritakan banyak
pengalaman menarik yang ia alami seperti adanya perdebatan peran
pemerintah dalam pendekatan ekonomi dan juga red tape. Salah satu
perdebatan yang ia ceritakan adalah perdebatan terkait dengan
peran pemerintah dalam pendekatan ekonomi. Dalam perdebatan
ini selalu muncul pertanyaan “seberapa besar seharusnya”. Dari satu
pertanyaan ini memicu perdebatan dan diskusi yang panjang tentang
biaya yang dihabiskan oleh negara dalam menjalankan program,
berapa pegawai yang dilibatkan dalam pelaksanaan program, hingga
berapa banyak kebijakan dan program yang disusun oleh
pemerintah. Sustein berusaha mengubah pertanyaan tersebut dari
“seberapa besar” menjadi “seberapa efektif”. Pemerintah seringkali
menyusun program yang menggunakan anggaran besar, pada era
Obama, hal tersebut diubah menjadi dengan biaya yang minimal
namun dapat tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Affordable
Care Act (regulasi sistem layanan kesehatan di Amerika) dimana

seluruh warga Amerika secara otomatis terdaftar dalam asuransi
kesehatan sehingga dapat membantu warga yang tidak memiliki
asuransi kesehatan dan mengurangi biaya perawatan kesehatan
bagi individiu. Pendaftaran secara otomatis ini diharapkan dapat
mengurangi biaya yang pemerintah keluarkan untuk mengurus
registrasi, namun jika da warga yang ingin keluar pun diperbolehkan.
Artinya kebebasan warga untuk memilih tetap dipertahankan. OIRA
sangat aktif menyusun alternatif kebijakan yang menggunakan
“mempengaruhi keputusan dengan tetap mempertahankan
kebebasan memilih” sehingga rasa percaya masyarakat terhadap
pemerintah dapat tumbuh.
Perdebatan yang selanjutnya adalah terkait dengan red tape, Sustein
mengatakan bahwa pada pemerintahan Obama, mereka sangat aktif
dan tidak dapat menolerir birokrasi yang lamban, berbelit-belit dan
rumit. Saat memimpin OIRA, Sustein melakukan peninjauan,
pengawasan serta penyederhanaan lebih dari 2.000 peraturan yang
sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah
dengan menyederhanakan aturan dalam mendapatkan fasilitas
kesehatan di Rumah Sakit sehingga warga yang membutuhkan
layanan kesehatan dapat dengan cepat tertangani. Hal tersebut juga
dapat menghemat pengeluaran Rumah Sakit. Sustein mencoba
membangun lingkungan yang memberikan kemudagan dalam akses
dan menyediakan informasi yang baik bagi warganya.
Dalam buku ini, Sustein dan OIRA juga menggunakan cost-benefit
analysis (CBA) dalam setiap beberpa kebijakan pemerintah. Salah
satu tujuan menggunakan CBA dalam penyusunan kebijakan adalah
untuk meminimalkan biaya namun tepat sasaran. Sustein menyadari
bahwa tidak semua kebijakan publik dapat menggunakan
penghitungan secara kuantitatif, namun jika keuntungan dari
penggunaan CBA lebih besar, maka CBA adalah salah satu langkah
yang benar. Selain itu, kebijakan yang ada sebagian besar dipahami
oleh pemangku kebijakan namun tidak dipahami oleh masyarakat
sebagai sasarannya. Sustein berusaha membuat dan mengubah
kebijakan yang rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat menjadi

lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. CBA menjadi
salah satu analisis yang digunakan olehnya, meskipun CBA adalah
analisis yang rumit namun outputnya adalah kebijakan yang
sederhana. Dalam bukunya, Sustein memberikan contoh
penggunaan CBA dalam penyusunan kebijakan polusi udara untuk
mengurangi emisi merkuri. Keuntungan dari kebijakan ini tidak
hanya untuk mengurangi emisi merkuri saja melainkan juga untuk
mengurangi polusi lainnya. Sustein menuliskan bahwa jika peraturan
menciptakan bahaya, bahaya tersebut seharusnya diperhitungkan,
hal yang sama berlaku pula jika peraturan menciptakan manfaat.
Dengan memanfaatkan alat analisis yangs sederhana, OIRA
membawa CBA ke level yang lebih tinggi dimana dapat digunakan
dalam memilih kebijakan pemerintah yang akan diambil. CBA
menjadi salah satu cara yang digunakan untuk seseorang mengambil
keputusan yang terbaik dengan keuntungan yang tinggi dan biaya
yang rendah.
 Kelebihan
Buku Simpler ini menawarkan hal yang menarik yang disampaikan
dengan bahasa yang sederhana dimana perilaku ekonomi dapat
mempengaruhi kebijakan pemerintah. OIRA dapat menjadi salah
satu inspirasi dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah
serta mengevaluasinya. Buku ini menjadi salah satu buku yang harus
dibaca dimana didalamnya banyak pengetahuan baru tentang
bagaimana pemerintah dapat berperan aktif dalam membantu
warga negaranya untuk mendapatkan hiduo yang lebih baik.
 Kelemahan
Buku ini banyak menceritakan pengalaman penulisnya ketika bekerja
di bawah pemerintahan Obama, sehingga beberapa pembaca yang
tidak paham tentang pemerintahan Obama akan sedikit sulit
memahaminya. Selain itu, pembaca harus membayangkan
bagaimana penerapan kebijakan OIRA yang ada di Amerika dapat
diterapkan di negara pembaca.

GREEN CONSTITUTION
Desy Maritha, S.E., MSE
Lembaga Administrasi Negara
A. Identitas Buku
Judul : GREEN CONSTITUTION; Nuansa
Hijau Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Penulis Buku : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada
Tahun Terbit : 2016
Tebal Buku : 222 halaman
B. Isi Buku
Buku yang bertajuk Green Constitution ini ditulis oleh Prof Jimly
Asshiddiqie, SH, MH seorang pakar Hukum Tata Negara. Beliau
menuangkan konsep konstitusi yang berwawasan lingkungan,
perbandingan dengan beberapa negara yang telah mengadopsi
Green Constitution, dan konsep pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Dalam beberapa tahun belakangan perhatian terhadap
permasalahan lingkungan semakin meningkat mencapai titik
kulminasi tertinggi. Menurut beberapa penelitian permasalahan
lingkungan kerap terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:

kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan
cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan
ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah
laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola
kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta
individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Berangkat dari
permasalahan tersebut, Jimly Asshiddiqie menerjemahkan
pemikiran-pemikiran terkait dengan gagasan “Konstitusi Hijau”
dalam sebuah buku secara khusus.
Menurutnya, konsep green constitution sangat penting dipahami
karena dua alasan: Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan
hidup yang mengalami degradasi selama ini, maka sudah seharusnya
kita meletakkan dan memperkuat kembali dasardasar konseptual
mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development) yang berwawasan
lingkungan.
Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the Supreme Law of the
land pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai
kedaulatan lingkunngan dan ekokrasi yang disetarakan pula nilai-
nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu,
norma-norma hukum lingkungan hidup yang ada di dalamnya,
secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan untuk
patuh dan tunduk kepadanya. Sayangnya, hingga saat ini belum
banyak yang belum mampu menerjemahkan maksud dan nilai-nilai
lingkungan hidup yang terkandung dalam UUD 1945.
Wacana Konstitusi Hijau
Istilah green constitution sebenarnya telah muncul sejak tahun 1970-
an, karena sering dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang
berkaitan dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Penuangan
kebijakan lingkungan (Green Policy) ke dalam produk perundang-
undangan juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan

Green Legislation. Selanjutnya, jika norma hukum tersebut
diadopsikan ke dalam teks undang-undang dasar , maka hal itu
disebut Green Constitution. Konstitusi Hijau d beberapa negara
contohnya adalah, Konstitusi Portugal 1976, Konstitsi Spanyol 1978,
Konstitusi Polandia 1997, dan Konstitusi Ekuador 2008 disebut juga
sebagai the green constitution.
Dari sejumlah konstitusi negara dunia tersebut, terdapat dua negara
yang dapat dikatakan memiliki perlindungan kuat terhadap
lingkungan hidup, yaitu Perancis dan Ekuador. Negara Perancis
mendeklarasikan Piagam Lingkungan Hidup (Charter
for the Environment) yang mengandung nilai-nilai konstitusi sejak
2005.14 Lebih kuat lagi, yaitu Konstitusi Ekuador yang memberikan
hak terhadap lingkungan sebagai subyek hukum sederajat dengan
hak asasi manusia. Oleh karenanya banyak pihak yang
menyandangkan istilah “The Real Green Constitution” kepada negara
Ekuador.
Wacana konstitusi hijau di Indonesia sendiri muncul di akhir abad 20
dan awal abad ke 21 ketika mulai merasa penting untuk merespons
secara konkrit permasalahan lingkungan demi keberlangsungan
hidup umat manusia, sehingga menjamin keberlangsungan
pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 1982
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dan
diberlakukan. Produk hukum pertama di Indonesia ini diinisiasikan
oleh Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama Prof.
Emil Salim, yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan
mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk
undang-undang pada tahun 1982.
Sesudah membahas konsep Kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God),
Kedaulatan Raja (Sovereign Monach), Kedaulatan Rakyat (Sovereignty
of the People), dan Kedaulatan Hukum (Sovereignty of Law), sekarang
tiba gilirannya kita membahas persoalan Kedaulatan Lingkungan
(Sovereignty of the Environment) yang juga menjadi poin penting
dalam buku ini. Namun demikian, sebelum membahas hal itu, kita

perlu menguraikan lebih dulu akibat-akibat dari paham demokrasi
yang dipraktikkan selama ini, terutama akibat dari kebebasan yang
dipraktikkan dalam dan atas nama sistem demokrasi modern.
Hampir semua orang, semua masyarakat, dan negara yang ada
sekarang mengidealkan konsep kekuasaan negara yang disebut
demokrasi. Semua sistem politik yang ada sekarang mengklaim
dirinya sebagai penganut paham demokrasi. Bahkan jika kita pelajari
konstitusi negara-negara anggota PBB satu per satu, maka – seperti
dikatakan oleh Amos J. Peaslee, akan kita dapati bahwa lebih dari 90%
konstitusi itu mengaku menganut demokrasi atau ajaran kedaulatan
rakyat. Artinya, kata demokrasi itu sudah berkembang menjadi
simbol mengenai sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan
negara yang baik dan ideal. Bahkan, seperti dikatakan oleh Ian
Shapiro, “The democratic idea is close to nonnegotiable in today’s
world” . Padahal, di zaman Artistoteles dan Plato, istilah demokrasi
itu sendiri dianggap mempunyai citra dan konotasi yang negatif atau
buruk. Sekarang kita harus menerima kenyataan bahwa semua
orang mengidealkan demokrasi sebagai bahasa pergaulan dalam
pemikiran dan praktik penyelenggaraan negara di dunia, meskipun
setiap negara mempunyai pengertiannya sendiri dan menerapkan
ukurannya sendiri mengenai apa yang demokratis dan apa yang
tidak. Meskipun semua negara mengaku demokratis, tetapi setiap
negara juga mempunyai definisinya sendiri tentang demokrasi dan
menerapkan ukuran-ukuran sendiri tentang apa yang diidealkan
dalam demokrasi itu.
Kedaulatan Lingkungan
Gagasan Ekokrasi dan Kedaulatan Lingkungan ini dapat
dikembangkan sebagai pengimbang sistem demokrasi yang
dikembangkan dewasa ini. Konsep ekokrasi dapat dipahami dalam
konteks keseimbangan hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia.
Selama ini, relasi-relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai
persoalan manusia. Dalam demokrasi, hanya manusia yang disebut
rakyat saja lah yang dijadikan titik tolak dan pusat perhatian satu-

satunya. Pandangan ini dikenal dengan istilah anthropocentrisme
yang menempatkan kehidupan terpusat hanya pada diri manusia.
Dibandingkan masa sebelumnya, terutama di zaman pra-modern,
pandangan yang bersifat “anthropocentris” ini tentu dapat dianggap
lebih maju dan lebih baik. Akan tetapi dewasa ini, orang harus
menyadari bahwa demokrasi bukanlah segala-galanya jika sistem ini
ternyata justru menyebabkan umat manusia merusak ekosistem dan
sumber kehidupannya sendiri.
Dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga
Australian Geo-Science menggambarkan bahwa Indonesia sebagai
salah satu negara yang berkontribusi pada permasalahan kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan lingkungan
dan ekosistem dan perubahan iklim. Menurut laporan tersebut,
pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai kemiskinan dan
ditambah dengan perubahan iklim, akan menimbukan dampak
bencana alam di Asia Pasifik semakin meningkat. Berdasrakan
fenomena tersebut, maka diharapkan untuk dapat mengembangkan
kebijakan pemerintah dan pembangunan yang pro-lingkungan.
Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan.
Istilah Sustainable Development mulai diperkenalkan oleh Rachel
Carson melalui bukunya yang berjudul Silent Spring yang terbit pada
tahun 1962. Istilah pembangunan berkelanjuta memiliki makna yaitu
diharapkan proses pembangunan dapat memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan
datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan
potensi sumber daya alam untuk kehidupan.
Namun, istilah tersebut baru muncul di Indonesia sejak tahun 1980-
an, terkait dengan agenda politik lingkungan hidup yang dipusatkan
pada paradigma pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang
berkembang di dunia barat. Sampai sekarang, banyak konvensi dan
resolusi yang telah dihasilkan yang berkaitan dengan prinsip dan
pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam

perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan selalu
dikaitkan dengan tiga hal pokok (Three Major aspects of Sustainable
Development), mencakup soal lingkungan (environment), ekonomi
(economics) dan komunitas (community). Pada umumnya, konsep
pembangunan keberlanjutan cenderung hanya dilihat dari perspektif
ekonomi, dan belum dilihat secara lebih mendasar sebagai
fenomena global yang krusial. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 ,
ketentuan mengenai pembangunan berkelanjutan dan wawasan
lingkungan ini ditempatkan dalam Bab XIV yng berjudul
“Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, yaitu pada Pasal
33 ayat (4).
Perkembangan pemikiran dan kebijakan tentang lingkungan hidup
dan pembangunan berkelanjutan sangat luas bergema di seluruh
dunia. Sayangnya, belum banyak negara yang secara eksplisit
mengaitkan konsepsi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan
hidup dalam perspektif konstitusi. Beberapa negara yang dapat
dikatakan sudah mangadopsi ide lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan dalam konstitusinya yaitu Polandia, Prancis dan
Ekuador. Konstitusi yang paling substantif adalah Prancis yang
berhasil menyusun satu piagam tersendiri yang dinamakan Charter
for Environment of 2004.
Bentuk hukum Kebijakan Lingkungan
Dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) tahap perkembangan kebijakan
lingkungan hidup. Tahap pertama, atas dorongan kesadaran yang
semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya
melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan
perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan secara resmi. Dengan demikian,
timbul gelombang di seluruh dunia, yaitu gelombang legalisasi atau
legislasi kebijakan lingkungan hidup. Tahap ke dua dengan
melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam
rumusan Undang-Undang Dasar.

Dari buku ini dapat disimpulkan:
1. Sejak meluasnya kesadaran umat manusia akan pentingnya
perlindungan lingkungan hidup, kebijakan pemerintahan yang
dikembangkan di pelbagai negara di dunia sekarang telah
berlangsung dalam dua tahap perkembangan, yaitu gelombang
legislasi kebijakan dan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan
hidup.
2. Dalam tahap perkembangan generasi kedua atau tahap
konstitusionalisasi, terdapat pula atau berkembang adanya tiga
model ataupun tahap perkembangan lagi, yaitu (a) model
konstitusionalisasi formal seperti Konstitusi Portugal, (b) model
konstitusionalisasi substansial seperti Konstitusi Prancis, dan (c)
model konstitusionalisasi struktural seperti di Ekuador.
3. Setelah reformasi, UUD juga telah mengadopsi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai HAM atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUD 1945 telah
melakukan konstitusionalisasi atas kebijakan lingkungan hidup
dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, setidaknya
konstitusionalisasi formal, sehingga dapat disebut sebagai salah
satu konstitusi hijau (green constitution) yang penting disadari
dan ditegakkan dalam praktik bernegara.
Buku ini cukup apik dalam menjelaskan bagaimana pentingnya
konsep konstitusi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
bisa diadopsi di Negara kita. Hanya saja, permasalahan yang kita
hadapi saat ini adalah tentang pemahaman penyelenggara
pembangunan dan semua pemangku kepentingan serta sosialisai
konsep tersebut secara luas kepada penyelenggara negara dan
masyarakat umum.

A COACH'S GUIDE TO DEVELOPING EXEMPLARY
LEADERS
Riris Elisabeth
P3K Bangkom ASN
ririselisabeth1977@gmail.com
A. Identitas Buku
Judul : A Coach's Guide To Developing
Exemplary Leaders
Penulis Buku : James M. Kouzes Dan Barry Z. Posner
Penerbit : Pfeiffer
Tahun Terbit : 2016
B. Isi Buku
Dalam buku A Coach's Guide to Developing Exemplary Leaders,
penulis menuliskan adanya korelasi antara Coach dan Coachee,
korelasi tersebut terlihat dengan pernyataan bahwa Coach harus
menjadi role model dari Coachee-nya, Coach harus mampu membuat
visi dan misi pada diri Coachee dengan menantang Coachee untuk
mencoba hal yang baru sehingga Coachee dapat meningkatkan
kepercayaan dirinya. Namun sebagai Coach, banyak permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan Coaching, diantaranya adalah
banyak Coachee ingin menjadi pemimpin yang memiliki teladan
tetapi tidak tahu cara mengembangkan kemampuan dirinya sendiri.
Selain itu Coach belum mampu meng-handle Coachee dan belum

dapat menghadapi Coachee yang mempunyai kesibukan dan tidak
dapat bertemu tatap muka.
Dari permasalahan diatas terdapat 5 langkah praktis dalam
menyelesaikanj hal tersebut, yaitu:
1. Coach mengidentifikasi dan mengartikulasi nilai personal dari
seorang Coachee, memberi contoh yang dapat diikuti serta
membuat konsensus bersama dengan Coachee.
2. Menginspirasi Visi Bersama, yaitu menciptakan gambaran ideal
tentang tujuan organisasi.
3. Coachee mengimprovisasi sebuah proses menjadi kesempatan
untuk sukses dan belajar dari kesalahan.
4. Coach mendorong Coachee untuk bertindak, yaitu dengan
mengembangkan hubungan kerja sama, memperlakukan
Coachee dengan bermartabat dan hormat, dan memercayai
Coachee mampu melakukannya.
5. Coach mengapresiasi prestasi yang dibuat oleh tim.
Beberapa definisi Coaching dari Situs web International Coach
Federation:
1. Coaching merupakan suatu proses interaktif untuk membantu
individu dan organisasi berkembang lebih cepat dan
menghasilkan hasil yang lebih memuaskan; meningkatkan
kemampuan orang lain untuk menetapkan tujuan, mengambil
tindakan, membuat keputusan yang lebih baik, dan
memanfaatkan sepenuhnya kekuatan alami mereka.
2. Coaching adalah hubungan yang bermakna dan bertanggung
jawab yang dilakukan dengan melakukan percakapan satu lawan
satu secara rutin tentang pengalaman dan kekuatan dalam
proses Coaching.
3. “. . . komitmen untuk menyelaraskan keyakinan dengan tindakan.
Melatih pemimpin berkomunikasi dengan kuat, membantu
orang lain untuk menciptakan hasil yang diinginkan, dan
menjalin hubungan berdasarkan kejujuran, penerimaan, dan
akuntabilitas. ”

Organisasi membutuhkan proses Coaching, karena Coaching
dirasakan sangat bermanfaat bagi organisasi, yaitu untuk
mempromosikan konsistensi organisasi, menumbuhkan
pengembangan kepemimpinan dengan memfasilitasi implementasi
dan pemahaman keterampilan kepemimpinan, serta meningkatkan
kinerja dan produktivitas. Kemampuan yang harus dimiliki seorang
Coach adalah memiliki keterampilan dan kompetensi, memiliki
karakteristik menjadi seorang Coach, memiliki sikap dan perilaku
sebagai Coach serta mencari banyak pengalaman sebagai Coach.
Kompetensi Utama yang harus dimiliki seorang Coach adalah
memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kecakapan
Interpersonal, mampu membangun hubungan yang baik dengan
Coachee, mampu merancang Road Map dalam mencapai tujuan
Coaching; memiliki tindakan yang Inspiratif; dan dapat memfasilitasi
proses Coaching. Menurut Penulis, proses Coaching dikenal dengan
6C, yaitu:
1. Clarify the Agreement (Klarifikasi Perjanjian)
2. Create a Partnership (Ciptakan Kemitraan)
3. Collect and Analyze Data (Kumpulkan dan Analisis Data)
4. Construct a Development Plan (Bangun Rencana
Pengembangan)
5. Collaborate and Challenge (Berkolaborasi dan Menantang)
6. Complete and Celebrate (Lengkapi dan Apresiasi)
Ada beberapa penyebab proses Coaching tidak berjalan lancar,
diantaranya Coachee memiliki prioritas yang berbeda dengan tujuan
awal Coaching, Coachee tidak tertarik lagi dan sering tidak mengikuti
jadwal Coaching, Coachee memiliki sifat egois dan emosional dan
Coachee berpikiran negatif dan sering menentang Coach. Tanda
bahwa Coachee tidak siap untuk melakukan proses Coaching dapat
terlihat dengan adanya perubahan komitmen yang sedah disepakati
berdua, sering menunda jadwal Coaching, kegiatan, dan acara
lainnya, Coachee memiliki harapan yang tidak realistis, tidak
berkomitmen pada hasil, terlalu sibuk untuk melakukan proses
Coaching, mengabaikan saran dan rekomendasi dari Coach dan

memiliki agenda lain tanpa mengiformasikan pada Coach. Untuk
mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari Coach,
Seorang Coach harus meningkatkan komitmennya dengan
melakukan pembelajaran secara terus menerus, membuat rencana
pembangunan master Coaching, meningkatkan keterampilan
pelatihan, meningkatkan pengetahuan kepemimpinan dan
meningkatkan kemampuan interpersonal.
Hasil Review A Coach's Guide to Developing Exemplary Leaders
jika dikaitkan dalam Metoda Pengembangan Kompetensi Non
Klasikal:
1. Proses Coaching hanya mampu menjawab kebutuhan personal
dan belum menyentuh kebutuhan organisasi;
2. Coach terkadang hanya dari atasan langsung, sedangkan
proses Coaching tidak melulu pada hal teknis;
3. Belum ada batasan yang jelas antara proses Coaching dan
mentoring;
4. Singkatnya waktu Coaching membuat Coach terlalu cepat
mengambil keputusan sehingga Coachee kurang mandiri dan
belum menyentuh akar masalahnya.
Pembelajaran yang dapat diambil dari Buku A Coach's Guide to
Developing Exemplary Leaders adalah:
1. Seorang Coach harus mampu menempatkan dirinya sebagai
seorang pemimpin atau role model.
2. Seorang Coach harus selalu berani menerapkan metode terbaru
karena banyak faktor kegagalan disebabkan kurangnya
informasi yang diperlukan ketika menghandle sebagai seorang
pemimpin.
3. Seorang Coach harus mendeteksi dini ketika ada pemimpin yang
belum menerima siap dalam proses Coaching.
4. Seorang Coach harus membuat rencana aksi yang jelas dalam
setiap proses Coaching.
5. Seorang Coach harus mempunyai kepekaan emosi yang tinggi.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
Citra Permatasari
Puslatbang KHAN
citra.noreng@gmail.com
A. Identitas Buku
Judul : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berbasis Partisipasi Masyarakat
Penulis Buku : Drs. Moch Solekan, MAP
Penerbit : Malang Setara Press
Tahun Terbit : 2014
B. Identitas Buku
Terjadi perubahan paradigma pada sistem pemerintahan setelah
orde baru yaitu terpusat (sentralistik) berakhir maka dimulailah
sistem pemerintahan yang desentralistik, dimana sistem ini
menempatkan partisipasi masyarakat menjadi instrumen yang
penting dalam sistem pemerintahan. Adanya otonomi daerah
merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dimana pemerintah pusat memberikan kepercayaan
kepada pemerintah desa untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)
yang sumber dananya dari APBN. Menurut Undang Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Partisipasi merupakan salah satu elemen penting dalam good
governance. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan
secara partisipasif tersebut diharapkan bisa menumbuhkan
kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam
proses pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan terkait keutuhan dan kepentingan
masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah berperan sebagai
regulator (pengatur) dan fasilitator yang bertujuan membanguan
iklim kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial
politik dan ekonomi masyarakat. Sistem pemerintahan yang
demokratis bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap
pengambilan keputusan dan kebijakan. Peran anggota masyarakat
disini diperlukan agar terwujud suatu tata pemerintahan yang baik di
dalam sebuah desa.
Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah berdampak pada
minimnya Pendidikan politik serta partisipasi masyarakat. Sikap tidak
peduli akan adanya hak partisipasi yang akan berpengaruh pada
kebijakan publik, cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang
mereka yakini bisa mewakili dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kegagalan pembangunan dalam hal menuntaskan permasalahan
sosial di dalam masyarakat karena tidak adanya partisipasi
masyarakat, perlunya ditumbuhkan semangat partisipasi
masyarakat untuk keberhasilan suatu pembangunan. Aparat
pemerintah mau terbuka menerima kritik, saran serta masukan dari
masyarkat merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat secara
tidak langsung. Sikap saling percaya antara masyarakat dengan
pemerintah lokal dibangun dengan menciptakan suasana yang
kondusif agar proses penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan
lancer, namun proses ini memerlukan waktu dan tahapan sehingga

rasa saling percaya itu semakin kuat untuk membangun partisipasi
masyarakat.
 Kelebihan
Penggambaran partisipasi masyarakat cukup jelas tergambarkan
ketika adanya Musrenbang (musyawarah perencanaan dan
pembangunan) di setiap desa dan sudah terjadwalkan di setiap
tahunnya. Musrenbang merupakan forum publik perencanaan
program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa, bekerjasama dengan stakeholder dan juga warga desa. Dalam
kegiatan musrenbang tersebut disitulah tertuang aspirasi serta
usulan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Dalam buku ini juga
dijelaskan bagaimana proses terlaksananya musrenbang dari tingkat
kecamatan sampai tingkat kota. Ketika musrenbang tersebut sudah
terlaksana rutin setiap tahun maka akan terus menumbuhkan
semangat partisipasi dari masyarakat, aspirasi baru akan terus
bermunculan demi mempercepat program pembangunan di desa.
 Kelemahan
Partisipasi masyarakat dalam penyelanggaraan pemerintahan desa
terutama pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masih memerlukan
penyempurnaan regulasi untuk memberikan lebih ruang bagi
partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan kualitas sumber daya
manusia dan juga kemampuan kelembagaan masyarakat dalam
suatu desa. Peranan organisasi masyarakat di dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi kegiatan program
pembangunan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan masyarakat tersebut. Yang sangat penting yaitu, pada
dasarnya partisipasi masyarakat merupakan keinginan dan
kesadaran dari dalam diri masing-masing individu masyarakat itu
sendiri. Diperlukan stimulan untuk seseorang mau dan rela untuk
berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
masyarakat. Adanya Musrenbangdes merupakan salah satu wadah

aspirasi bagi partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dalam forum ini masyarakat sendiri harus aktif
berperan demi kemajuan pembangunan di desa dimana mereka
tinggal. Peran Partisipasi masyarakat masih kurang karena biasanya
masyarakat mau mendukung pada calon tertentu yang sesuai dengan
pilihan mereka sehingga partisipasi kurang objektif.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH
Ilham Khalid, SH
Puslatbang KHAN
A. Identitas Buku
Judul : Perbuatan Melawan Hukum Oleh
Pemerintah
Penulis Buku : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,S.H
Penerbit : CV. Maha Karya Pustaka
Tahun Terbit : 2019
B. Isi Buku
Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini terdapat banyak sekali kasus
mengenai perbuatan-perbuatan pemerintah yang secara substansial
dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
Namun, karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan oleh Negara, perbuatan ini tidak dipandang sebagai
perbuatan melawan hukum. Keadaan seperti ini jelas menimbulkan
kerugian dan rakyat yang menjadi korbannya tidak mendapatkan
keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini pada akhirnya
menimbulkan berbagai gejolak sosial dan bahkan berujung pada
tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Buku yang diangkat dari
karya ilmiah penulis ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab dengan jumlah
halaman sebanyak 121 halaman, secara umum buku ini coba

membahas seperti apa konsep perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah dalam konteks buku ini yaitu pemerintah Republik
Indonesia serta analisis terhadap perkembangan putusan-putusan
pengadilan mengenai melawan hukum dari pemerintah zaman Hindia
Belanda sampai dekade awal kemerdekaan. Dalam bab I penulis
memberikan pemahaman sejauh mana melihat Perbuatan melawan
hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheadsdaad) yang tidak
hanya berada dalam dimensi hukum tata usaha Negara namun juga
dapat disengketakan dalam perkara perdata, karena ajaran
“perbuatan melawan hukum” pada umumnya merupakan ajaran
hukum perdata. Dasarnya ialah pasal 1365 KUHPerdata yang
berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu penulis
mempertegas menggolongkan “onrechmatige overheadsdaad” ini
sebagai ajaran hukum perdata bukan ajaran hukum tata usaha
negara sebagaimana yang beliau jabarkan dalam bab II buku ini.
Dalam ajaran hukum perdata haklah yang memegang peran penting.
Sedang sifat atau kedudukan dari pihak-pihak yang bersengketa
tidaklah penting, sehingga penguasa pun dapat juga menjadi salah
satu pihak dalam sengketa perdata dan hakim berwenang
menjatuhkan putusan terhadap penguasa.
Dalam Bab III penulis mendefinisikan apa yang disebut dengan
perbuatan melawan hukum dengan menjabarkan secara bertahap
seperti apa perbuatan melawan hukum itu mulai dari zaman Romawi
hingga abad ini “Gangguan keseimbangan dalam masyarakat yang
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum seseorang
menimbulkan hak kepada si penderita kerugian atas penggantian
kerugian. Sebaliknya, sebagai imbangan timbul pula kewajiban atau
pertanggungjawaban pada pembuat pelanggaran untuk mengganti
kerugian tersebut. Hukum dalam alam primitif hanyalah
memerhatikan perbuatan-perbuatan lahir saja dengan tiada
menghiraukan motif-motifnya dalam hal perbuatan melawan
hukum”. Penulis juga memberikan pengayaan untuk pembaca guna

memahami betul makna dari perbuatan melawan hukum dengan
mengaitkan juga pada hukum adat yang ada di Indonesia, dimana
hukum adat memiliki latar belakang magis religious dan bersifar
commune yang dipengaruhi oleh susunan masyarakat, keadaan
ekonomi, dan kepercayaan rakyat. Maka, untuk dapat menetapkan
apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adat
haruslah diselidiki terlebih dahulu masyarakat atau persekutuan
hidupnya.
Pada hakikatnya, pemahaman perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah itu tidak ada bedanya dengan pemahaman perbuatan
melawan hukum pada umumnya, keduanya itu merupakan sebuah
ajaran tentang keseimbangan dalam masyarakat. Dalam bab VI
penulis menguraikan dengan detail beberapa pokok pikirannya
terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau
perbuatan pemerintah yang melawan hukum, juga memberikan
analisa seperti apa bentuk tanggung jawab negara atas tindakannya
yang bersifat melawan hukum serta sejauh apa sebuah negara dapat
diminta pertanggungjawaban.
Di Indonesia tidak banyak kita jumpai gugatan-gugatan perseorangan
yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah, tidak banyak orang yang berani menggugat pemerintah,
misalnya karena ia mengalami kecelakaan dalam mengenderai
sepeda motornya akibat banyak lubang di jalan yang membuatnya
terjatuh. Atau hanya karena mencium bau busuk di fasilitas umum
kemudian seseorang menggugat pemerintah untuk hal itu. Di
Indonesia sangat jarang kita jumpai gugatan seperti itu beda dengan
di Belanda semua orang tidak segan menggugat pemerintah hanya
karena beberapa persoalan sepele (anggapan orang-orang di negara
Indonesia), walaupun disisi lain juga berarti memiliki budaya yang baik
karena suka menyelesaikan masalah dengan jalur damai (khas
ketimuran).

 Kelebihan
Buku ini sangat memberikan pemahaman dasar dalam melihat
seperti apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sebuah
negara/pemerintahan, tersajikan beberapa pengertian-pengertian
dari berbagai ahli hukum lengkap dengan kasus-kasus yang ada di
berbagai negara lainnya ditampilkan dalam buku ini tentu dengan
analisa penulis dalam membedah kasusnya.
 Kelemahan
Saya mengasumsikan pembaca yang tidak mendalami ilmu hukum
atau sering membaca literasi hukum maka akan sangat menyulitkan
dalam memahami bukunya selain banyak istilah hukum, juga tata
bahasa khas buku-buku hukum sangat kentara dalam buku ini.

HANDBOOK FOR SUPERVISOR
Mid Rahmalia, SE, M.Si
Pusat Pengembangan Kader ASN
mid.rahmalia@yahoo.com / midrahmalia@gmail.com
A. Identitas Buku
Judul : Handbook for Supervisors
Penulis Buku : Lester R. Bittel dan John W. Newstrom
Penerbit : PPM Manajemen
Tahun Terbit : 2011
B. Isi Buku
Buku Handbook for Supervisor karangan Lester R. Bittel dan John W.
Newstrom merupakan buku yang sudah berulangkali mengalami
perbaikan dalam kontennya, semenjak pertama kali di terbitkan edisi
perdananya tahun 1959 dilanjutkan 1968, 1974, 1988, 1990 oleh
McGraw-Hills Inc. Buku ini mengungkapkan hal-hal atau dimensi-
dimensi kesupervisoran yang perlu diketahui dan dikuasai oleh
seorang Supervisor atau calon supervisor.
Dalam buku ini supervisor adalah manajer yang umumnya berada
dibawah koordinasi manajer menengah, yang memikul
tanggungjawab dengan mengupayakan agar petugas pelaksana
dapat melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Supervisor merencanakan, memotivasi, mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan pegawai pada tingkat operasional dari
organisasi dengan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk
menyelesaikan tugas.
Konten buku ini memuat bagaimana peran supervisor dalam
manajemen dan bagaimana supervisor mengelolanya, bagaimana
merencanakan dan mengendalikan kegiatan dan tugas yang
dijalankan dalam lingkup kewenangannya, bagaimana
pengorganisasikan sumberdaya manusia, menilai kinerjanya dan
melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, bagaimana
menggiatkan armada kerja yang dimiliki, menangani masalah kinerja,
bagaimana meningkatkan produktivitas dan perhatian terhadap
aspek kemanusiaan dan keselamatan dalam kesupervisoran.
 Kelebihan
Konten Buku Handbook for Supervisor karangan Lester R. Bittel dan
John W. Newstrom merupakan buku pegangan bagi seorang manajer
atau pimpinan unit tugas, isi buku ini mengalami berbagai perubahan
yang merupakan adaptasi atas edisi konten terdahulu sehingga dapat
dipraktekkan pada setiap zamannya. Buku ini memberikan gambaran
praktek-praktek terbaik yang harus atau sebaiknya dilakukan oleh
seorang pemangku jabatan sebagai supervisor. Aspek-aspek yang
mewarnai peran seorang Supervisor yakni merencanakan,
memotivasi, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pegawai
pada tingkat operasional dari organisasi dengan mengelola berbagai
sumber daya yang ada dijelaskan secara gamblang dalam buku ini
sehingga dapat dipahami dengan baik.
Cara-cara menghadapi situasi nyata dalam pekerjaan diuraikan dalam
buku ini. Nasihat diberikan penulis bagi pembaca buku terutama
dalam menghadapi persoalan-persoalan hubungan antar personal
yang komplek dan tidak dapat distandarkan.
Seorang Supervisor dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan
sumber-sumber daya yang diperlukan yakni 5 M (Man, Money,

Material, Methode, Machine) dan 1 T(Technology). Dalam
pelaksanaan kegiatannya, sumber daya Man (manusia) merupakan
chalange / tantangan tersendiri yang cukup menyita perhatian dan
waktu seorang supervisor dalam mengelolanya dibandingkan dengan
jenis sumber daya lainnya. Bila sumber daya Money tidak mencukupi
maka kegiatan dan target output disesuakani dengan keterdiaan
anggaran. Namun bila sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak
diperoleh, sementara sumberdaya / pegawai yang ada kurang cakap,
disinilah tantangan seorang Supervisor dalam mengelola kegiatannya
dengan keterbatasan yang ada. Tehnik-tehnik komunikasi yang efektif
dan nasihat atau tips dalam menggunakan tehnik komunikasi sangat
membantu pembaca (supervisor) dalam memainkan perannya
sebagai supervisor dengan baik dan dapat mengelola kegiatan/
pekerjaannya.
Dalam buku ini setiap akhir materi Bab diberikan penilaian self
assessment yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri pembaca
dengan mempercayakan kepada yang bersangkutan untuk
mengevaluasi dan menilai dirinya sendiri, sehingga pembaca buku
(khususnya bagi si supervisor) menyadari kelebihan dan kelemahan
dirinya.
Buku ini dapat pula digunakan oleh fasilitator atau pengajar sebagai
referensi dasar dalam menyiapkan materi/bahan pelatihan yang
dapat diaplikasikan secara langsung oleh para peserta pelatihan. Saya
pernah mencoba beberapa konten dalam buku ini yang relevan
dengan mata pelatihan yang saya ampu, dan mampu menggiringi
peserta untuk lebih intens memahami kemampuan dirinya sebagai
pemimpin dalam unit organisasinya, dan dapat mengembangkan
kompetensinya kedepan.
 Kelemahan
Dibalik kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam konten buku ini
(sebenarnya banyak kelebihannya), disisi lain ada kekurangannya
yang perlu dilengkapi (saya memakai kata adaptasi yang lebih tepat),

mengingat sebagai salah satu sumber referensi dalam bidang
manajemen harus tetap terupdate agar tetap sesuai dengan
perubahan jaman/ kekinian.
Buku ini diterbitkan pada tahun 2011, saat itu kita berada pada
revolusi industry ketiga, atau disebut revolusi teknologi. Dimana pada
abad 20 atau tahun 2000an awal manusia sudah mulai familiar
dengan ponsel genggam, mesin kontrol dan computer (terutama di
kota besar, industry besar dan pemerintah pusat), sebahagian besar
lainnya terutama di daerah pelosok dan desa computer dan ponsel
genggam masih merupakan barang langka. Proses bisnis kegiatan
belum diwarnai penuh oleh teknologi.
Saat ini adalah era revolusi 4.0 ini, dimana keberadaan smartphone,
teknologi informasi manajemen, perkembangan paradigma New
public management dan New public services menuntut perubahan.
Ditahun 2021 yang merupakan tahun kedua era revolusi 4.0 atau
disebut juga era revolusi internet yang dicanangkan Presiden Jokowi
di Indonesia, pekerjaan atau kegiatan bisa semua terhubung dengan
cerdas dan mempermudah capaian tujuan dari kegiatan atau proses
bisnis yang dilakukan berdasarkan kecerdasan buatan yang ada.
menuntut penyesuaian peran dan kemampuan / talenta lain yang
harus dimiliki oleh seorang Supervisor. Selama ini seorang supervisor
dalam hubungan kerjanya lebih banyak bertemu dan mengelola
manusia. Maka sekarang menjalankan tugasnya seorang supervisor
juga harus memiliki kemampuan lain terutama dalam menghadapi
permasalahan yang sifatnya kompleks problem dan membutuhkan
kepiawaian untuk mengelola manusia dari berbagai generasi yang
memiliki cara fikir, cara pandang dan cara kerja yang berbeda dengan
generasi lainnya.
Terkait dengan hal tersebut konten buku Handbook for SUPERVISORS
perlu disempurnakan kembali menyesuaikan dengan perkembangan
yang mampu mempengaruhi perubahan peran supervisor di era 4.0
ini.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEJIK:
UNTUK ORGANISASI PUBLIK DAN ORGANISASI
NONPROFIT
Marsono
Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi
marsonoahmad@yahoo.co.id
A. Identitas Buku
Judul : Pengambilan Keputusan Stratejik :
Untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Nonprofit
Penulis Buku : Prof. Dr. J. Salusu, M.A.
Penerbit : Grasindo
Tahun Terbit : 1996
B. Isi Buku
Buku ini terdiri dari 15 Bab membahas tentang pengambilan keputusan
stratejik dalam organisasi publik dan organisasi nonprofit, serta berbagai
dimensi dari ketiga jenis organisasi yang dikenal dalam masyarakat
selama ini, yaitu organisasi publik, bisnis, dan nonprofit. Ruang lingkup
pembahasan buku ini meliputi:
1. Penjelasan terkait dengan kesamaan dan perbedaan organisasi
publik, bisnis, dan nonprofit. Raison d’etre setiap organisasi ialah to
get the job done. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik,

yaitu melaksanakan suatu pekerjaan, maka organisasi itu dilengkapi
dengan beberapa karakteristik yang sama, baik untuk
pemerintahan, organisasi bisnis, maupun organisasi nonprofit.
Karakteristik tersebut antara lain, setiap orang yang bekerja dalam
organisasi itu dibagi menurut keterampilan dan kewenangannya,
tanggungjawab masing-masing diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Pada setiap tingkatan dalam organisasi ada jabatan
superior dan ada subordinasi. Seleruhnya disusun dalam satu
hierarki kekuasaan yang pyramidal. Setiap orang bekerja sesuai
rincian tugas yang disediakan baginya dan menurut aturan umum
yang berlaku. Adapun beberapa perbedaan utamanya adalah pada
tipe organisasi pemerintahan yang jelas adalah “publik”, yaitu
organisasi kompleks yang diciptakan oleh undang-undang dan yang
bertugas mengatur dan mengadministrasikan undang-undang.
Fungsinya adalah otoritatif dalam pengertian yang sangat dalam dan
sangat formal (Gortner et.al., 1987). Lebih khas lagi, menurut Gortner
ialah “memampu-dayakan”, yaitu suatu karakteristik yang paling
dominan dan paling menonjol dari birokrasi publik. Akan tetapi,
sistem kewenangan yang diciptakan dalam jajaran birokrasi
seringkali kompleks dan tumpeng tindih. Berbeda dengan sistem
kewenangan dalam organisasi bisnis, yang umumnya lebih
sederhana dan jelas. Selain itu, para manajer dari organisasi bisnis
relative lebih bisa bertindak dan merumuskan suatu kebijakan dan
bahkan juga dalam menggunakan cara yang dianggap paling efektif
dalam melaksanakannya sepanjang hal itu tidak secara tegas
dilarang (Gortner, et.al., 1987). Bagi organisasi swasta, menurut
Gortner, pesan yang penting ialah, “jalan saja, sampai saya
mengatakan berhenti”, sedangkan bagi manajer publik, pesannya
ialah, “jangan lakukan, kecuali saya perintahkan kepadamu”. Dari
hasil studi pustaka yang dilakukan oleh Rainey et al. (1976), yang
kemudian disimpulkan oleh Gortner et al. (1987), mereka mencoba
menawarkan sejumlah perbedaan mendasar antara apa yang
disebutnya “organisasi publik dan organisasi privat”. Perbedaan itu
melihat apa yang membedakan organisasi publik dari organisasi

privat, yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, (1) Faktor
lingkungan, (2) transaksi organisasi-lingkungan, dan (3) struktur dan
proses internal. Sedangkan terkait dengan organisasi nonprofit,
sejak awal tahun 1980-an, literatur tentang “nonprofit organization”
semakin bertambah banyak dan berfariasi. Bermacam-macam istilah
untuk mengidentifikasi organisasi nonprofit ini yaitu sebagai
organisasi sukarela, non-bisnis, kolektif, hadiah atau sumbangan
(charitable), non-pasar, dermawan, sector ketiga, sector-non
pemerintah, atau sector nonprofit. Bagi ketiga jenis organisasi
tersebut di atas, pengambilan keputusan strategic tidaklah semudah
membuat keputusan biasa. Berbagai dimensi dan informasi perlu
dipertimbangkan, tidak terkecuali apakah keputusan itu dibuat oleh
pemerintah, swasta, atau organisasi nonprofit.
2. Pembahasan konsep stratejik, konsep-konsep stratejik selalu
memberi perhatian serius terhadap perumusan tujuan dan sasaran
organisasi, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan tantangan yang
senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi. Analisis mengenai factor-
faktor ini sangat berguna dalam merumuskan alternative-alternatif
yang akan memudahkan para pengambil keputusan tertinggi dalam
setiap organisasi untuk memilih alternative terbaik.
3. Pembahasan arti pentingnya pengambilan keputusan. Pengambilan
keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu
organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak
ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingya
pengambilan keputusan dilihat oleh Mintzberg (1979) dari segi
kekuasaan untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola
sentralisasi atau desentralisasi. Berbeda dengan Mintzberg, Weber
(1969) memberi perhatian pada pengambilan keputusan dari sudut
kehadirannya, yaitu tanpa adanya teori pengambilan keputusan
administratif, kita tidak mengerti, apalagi meramalkan tindakan-
tindakan manajemen sehingga kita tidak dapat menyempurnakan
efektivitas manajemen.
4. Penjelasan Pengertian pengambilan keputusan. Pada hakekatnya
pengambilan keputusan adalah pekerjaan sehari-hari dari

manajemen sehingga kita perlu mengetahui apakah pengambilan
keputusan itu, bagaimana kita tiba pada pengambilan keputusan,
apa keputusan itu, tingkat-tingkatnya, klasifikasinya dan jenis-
jenisnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan teknik pengambilan
keputusan, pendekatannya, metodenya, teori-teorinya, etika dalam
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses
memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien
sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan
masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil
keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa
langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran
seseorang yang sekaligus mengajaknya berfikir sistematis. Dalam
dunia manajemen atau kehidupan organisasi, baik swasta mapun
pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam
berbagai diskusi.
5. Penjelasan proses pengambilan keputusan. Ada dua pandangan
dalam proses mencapai suatu keputusan organisasi (Brinckloe, et.al.,
1977) yaitu: (1) Optimasi. Disini seorang eksekutif yang penuh
keyakinan berusaha menyusun alternatif-alternatif,
memperhitungkan untung rugi dari setiap alternative itu terhadap
tujuan organisasi. Sesudah itu ia memperkirakan kemungkinan
timbulnya bermacam-macam kejadian di kemudian hari,
mempertimbangkan dampak dari kejadian-kejadian itu terhadap
alternatif-alternatif yang telah dirumuskan, dan kemudian menyusun
urut-urutannya secara secara sistematis sesuai prioritas dan kadang-
kadang juga selera. Barulah ia membuat keputusan. Keputusan yang
dibuatnya itu dianggap optimal karena setidaknya ia telah
memperhitungkan semua factor yang berkaitan dengan keputusan
itu. (2) Satisficing. Seorang eksekutif cukup menempuh suatu
penyelesaian yang asal memuaskan ketimbang mengejar
penyelesaian yang terbaik. Ia tidak akan dapat mengindentifikasi
semua alternatif sebagai akibat dari kelalaian atau kurangnya
sumber informasi dari hasil penelitian. Ia hanya mengetahui sedikit
mengenai kerugian atau keuntungan yang melekat pada alternative

apapun yang dipilih. Ia juga memiliki kekurangsempurnaan
pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul dan
kaitannya dengan pilihan yang ia lakukan. Oleh karena itu tidak
memiliki dasar yang akurat untuk memilih alternatif-alternatif itu,
makai a akan memilih alternatif yang dianggap paling memuaskan.
Dengan demikian, keputusannya sudah cukup begitu, tidak perlu
melelahkan diri atau menghabiskan waktu untuk melibatkan diri
dalam berbagai aspek sampai detilnya. Model satisficing ini
dikembangkan oleh Simon (Simon, 1982; Roach, 1979) karena adanya
pengakuan terhadap rasionalitas terbatas (bounded rationality).
6. Pembahasan implementasi keputusan stratejik. Setiap keputusan
sratejik, setiap srtategi, menuntut implementasinya. Tanpa
implementasi, ia tidak mempunyai arti apa-apa. Implementasi adalah
seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan.
Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran
tertentu, Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan
serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi
adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu
sasaran tertentu. Dalam rumusan Higgins (1985), implementasi
adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber
daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai
sasaran dari strategi. Kegiatan itu menyentuh semua jajaran
manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan
lini paling bawah.
 Kelebihan
Buku ini dapat dipahami oleh para pembaca dan memberikan
dimensi yang luas terkait dengan konsep, proses, dan
implementasi pengambilan keputusan stratejik dalam beragam
model organisasi baik organisasi publik, ekonomi dan nonprofit.
Pengambilan keputusan stratejik mempunyai arti penting bagi
maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan

suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan
sekarang.
 Kelemahan
Kelemahan dari buku ini, terutama pembabakan dan sistematika
penulisan yang terlalu panjang dengan 15 Bab. Ini akan
berdampak pada pembahasan yang kurang mendalam dan
elaborasi contoh konkrit yang kurang kontekstual juga perlu
waktu yang cukup banyak untuk membaca keseluruhan ini buku.

STANDAR KOMPETENSI PRAKTISI MSDM DI
INDONESIA
Budi Fernando Tumanggor
Politeknik STIA LAN Jakarta
budi.tumanggor@lan.go.id
A. Identitas Buku
Judul : Standar Kompetensi Praktisi MSDM di
Indonesia
Penulis Buku : Dr. Yunus Triyonggo, CAHRI
Penerbit : PT Intipesan Pariwara
Tahun Terbit : 2016
B. Isi Buku
Mengutip pernyataan dari Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia dalam sambutannya di buku ini bahwa “sertifikasi
tenaga kerja diperlukan untuk memperoleh pengakuan kompetensi
yang berstandar nasional, atau bahkan internasional” maka buku
cetakan kedua dari Dr. Yunus Triyonggo, CAHRI ini menjadi krusial
dan penting. Tantangan dunia ketenagakerjaan nasional tidak ringan
apalagi saat ini semakin diperparah dengan pandemi global Covid-19
selain juga tentunya secara bersamaan perlu dipertimbangkan dan
disiapkan juga bonus demogafi dan dampak dari era revolusi industri
4.0. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang komptensi pengelola dan
penanggung jawab Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu Negara

sangat menentukan dalam pembentukan SDM Negara tersebut yang
berkualitas dan berdaya saing secara global.
Apabila diamati apa yang terjadi di Indonesia saat ini, peningkatan
kompetensi para praktisi di bidang Manajemen SDM (MSDM) sangat
menjadi perhatian dan benar-benar diatur juga disiapkan oleh
pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Salah
satu contohnya dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan
dari Kemenaker melalui Surat Edaran Menaker Nomor
M/5/HK.04.00/VII/2019 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi
Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya
Manusia. Selain itu, baru-baru ini Kemenaker juga memperbarui
peraturan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia melalui Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Standar Kompetensi Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional,
Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan
Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
Sekilas Tentang Penulis
Pak Yunus Triyonggo yang saat ini bekerja sebagai Direktur Human
Resource General Affair (HRGA) PT Bridgestone Tire Indonesia dan juga
saat ini menjabat sebagai Ketua Steering Committee Gerakan Nasional
Indonesia Kompeten (GNIK) merupakan salah seorang praktisi SDM
yang sudah lama berkecimpung dalam berbagai pembenahan
kompetensi praktisi SDM di Indonesia bahkan beliau termasuk Wakil
Ketua Tim Penyusun SKKNI MSDM Tahap Perdana yang dimulai dan
diinisiasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak 2013
lalu. Sebelum menjabat sebagai direktur di perusahaan saat ini,
beliau memiliki pengalaman bekerja lainnya di beberapa perusahaan
besar di Indonesia.
Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, beliau juga aktif di
organisasi lain dan pernah menjadi anggota Dewan Pakar PMSM dari
tahun 2016-2019. Beliau juga merupakan salah seorang dari pendiri
LSP MSDM Indonesia, dan Ketua Umum Indonesia Human Resources
Institute (IndHRI). Dari latar belakang pendidikannya, Pak Yunus

adalah salah seorang lulusan Intsitut Pertanian Bogor (IPB) dari
Teknologi Industri Pertanian. Jenjang pendidikan magister (S2) beliau
tempuh di Universitas Diponegoro dan akhirnya menyelesaikan
pendidikan jenjang doktor (S3) di Sekolah Bisnis IPB.
Buku yang mendapatkan penyempurnaan dari cetakan pertama
sebelumnya di bulan Agustus 2016, mencakup 6 (enam) bab yang
disusun untuk memberikan kemudahan bagi seluruh praktisi
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di seluruh Indonesia
dalam mengenal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Hal yang
ditambahkan dalam buku ini adalah mengenai hasil survei peran
praktisi MSDM selama pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan oleh
penulis bersama dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten
(GNIK) pada awal Agustus 2020 dengan tujuan mengetahui
bagaimana peran praktisi SDM sebanyak 781 orang yang disurvei
terhadap perusahaan tempatnya bekerja selama pandemi global
Covid-19 terjadi. Hal ini menarik karena dengan adanya pandemi
global Covid-19 ini para praktisi SDM semakin ditantang untuk dapat
berkontribusi dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki
agar dapat membantu perusahaannya bertahan di tengah terpaan
kesulitan sebagai akibat dari situasi pandemi ini.
Dalam bagian pembuka buku ini, para pembaca diajak untuk
mengingat kembali betapa mendesaknya sertifikasi kompetensi
dilakukan bagi para praktisi MSDM di Indonesia dalam menghadapi
persaingan global. Hal ini menjadi semakin relevan dengan
dimulainya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang juga disebut
dengan pasar bebas Asia Tenggara, pada 1 Januari 2016 di mana
masyarakat Indonesia dengan dimulainya MEA ini harus mampu
bersaing dengan pelaku bisnis di wilayah ASEAN. MEA dapat menjadi
lumbung pekerjaan bagi para tenaga kerja karena akan terbukanya
berbagai lapangan pekerjaan dengan keahlian dan kebutuhan yang
beragam. Selain bagi tenaga kerja, MEA juga dapat mempermudah

para pengusaha dan pegiat bisnis untuk mencari tenaga kerja yang
kempeten dan dibutuhkan karena lebih mudahnya akses ke berbagai
negara ASEAN.
Lebih lanjut disebutkan dalam buku ini bahwa dalam praktik di
beberapa negara, kesadaran bersertifikat profesi bagi beberapa
okupasi atau pekerjaan sudah menjadi hal yang biasa dan
merupakan persyaratan seseorang untuk dapat menjalankan
pekerjaannya. Dengan demikian, penyiapan kompetensi menjadi
sangat penting mengingat sudah berjalannya MEA dan Indonesia
tidak boleh kalah dalam persaingan dengan tenaga kerja dari negara
ASEAN lainnya yang sudah tersertifikasi kompetensi. Apabila hal
tersebut terjadi maka bukan tidak mungkin tenaga kerja Indonesia
tidak akan memeroleh kesempatan bekerja di negara sendiri karena
sudah dikuasai oleh tenaga kerja dari negara lain yang lebih dinilai
kompeten. Para praktisi Manajamen SDM memang seharusnya
mengenal dan memahami dengan baik apa yang menjadi standar
kompetensi profesinya agar mampu melakukan peningkatan
kompetensi secara terus-menerus, terukur, obyektif dan mampu
ditelusuri. Hal tersebut nantinya akan mendukung pada semakin
siapnya praktisi MSDM tersebut bukan hanya bersaing dengan
tenaga kerja baik dari dalam maupun luar Indonesia namun juga
praktisi MSDM tersebut juga akan mempunyai kesempatan untuk
bekerja di negara lain di luar Indonesia yang memang memerlukan
kompetensinya. Buku ini membantu memudahkan para praktisi
MSDM dan pimpinan organisasi dalam memahami ruang lingkup dan
pentingnya standar kompetensi seorang pengelola dan penanggung
jawab SDM di suatu organisasi atau negara.
Penulis dalam buku ini menegaskan bahwa menurut Ardana, et.al.
(2012) terdapat 10 pengetahuan, keahlian dan kompetensi yang
harus dimiliki oleh seorang pemimpin manajemen SDM, yaitu: (1)
keahlian memecahkan masalah; (2) pengetahuan bisnis dan
sensitivitas organisasi; (3) pengetahuan tentang teknik kompensasi
yang mendukung rencana bisnis; (4) keahlian strategis dan

konseptual; (5) pengetahuan tentang sistem perencanaan karir; (6)
kemampuan kepemimpinan yang ideal dan diakui; (7) kemampuan
menganalisis data dan membuat perencanaan; (8) pengetahuan
tentang computer; (9) kompetensi dalam bidang-bidang fungsional
manajemen SDM; (10) kepedulian akan dampak finansial seperti
biaya perawatan kesehatan, perubahan kompensasi, tunjangan dan
biaya pensiun.
Buku ini juga mendalami secara khusus dalam salah satu bab khusus
mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Bidang MSDM. Apa yang membuat buku ini berbeda dari cetakan
sebelumnya adalah penggunaan peraturan tentang SKKNI Bidang
MSDM yang merujuk pada Kepmenaker terbaru yaitu Kepmenaker
Nomor 149 Tahun 2020 sementara pada cetakan pertama
sebelumnya merujuk pada Kepmenaker Nomor 307 Tahun 2014.
Perbedaan keduanya ada pada daftar unit kompetensi yang nantinya
akan diujikan dalam uji sertifikasi kompetensi di setiap skemanya.
Terkait dengan penjabaran SKKNI (Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia) Bidang MSDM dalam buku ini diuraikan dengan
detail kesembilan klaster yang diatur dalam peraturan baru tersebut
dengan mencakup beberapa Unit Kompetensi berbeda dari
peraturan sebelumnya (Kepmenaker Nomor 307 Tahun 2014), yaitu:
(1) Strategi dan Kebijakan Manajemen SDM dengan 7 (tujuh) Unit
Kompetensi; (2) Pengembangan Organisasi dengan 9 (sembilan) Unit
Kompetensi; (3) Pengadaan SDM dengan 5 (lima) Unit Kompetensi;
(4) Remunerasi dengan 4 (empat) Unit Kompetensi; (5) Manajemen
Kinerja dengan 5 (lima) Unit Kompetensi; (6) Pembelajaran dan
Pengembangan dengan 4 (empat) Unit Kompetensi; (7) Manajemen
Talenta dengan 7 (tujuh) Unit Kompetensi; (8) Hubungan Industrial
dengan 13 Unit Kompetensi; (9) Sistem Informasi Pekerja dan
Administrasi SDM dengan 7 (tujuh) Unit Kompetensi. Dalam buku ini
dijelaskan tentang elemen kompetensi dari masing-masing Unit
Kompetensi yang ada di sembilan klaster tersebut. Namun,
sayangnya buku ini tidak menguraikan dengan konkrit dan

sederhana terkait dengan contoh dokumen portfolio apa yang
mewakili dari dan menjadi bukti kompetensi dalam uji sertifikasi
kompetensi nantinya terhadap seorang praktisi Manajemen SDM.
Sisi menarik lain yang mungkin juga menjadi kelebihan dari buku ini
adalah adanya pemaparan dari penulis tentang standar kompetensi
profesi MSDM dari negara lain misalnya dari Amerika Serikat, Inggris,
Afrika Selatan, dan Australia. Standar kompetensi yang diterapkan
dari negara lain ada beberapa hal yang perlu dicontoh dan
diterapkan dalam konteks manajemen SDM di Indonesia. Buku ini
juga mengulas terkait dengan bagaimana peran praktisi Manajemen
SDM selama masa pandemi global Covid-19 dan memasuki
kenormalan baru/new normal. Dalam bagian tersebut ditegaskan
bahwa selama masa pandemi global Covid-19 ini, para praktisi
Manajemen SDM dituntut untuk dapat menyelaraskan organisasi
dengan perubahan yang terjadi serta membangun daya resiliensi
bagi karyawan, manajer, pimpinan organisasi agar tetap tegar dan
inovatif serta kreatif menghadapi tekanan dari perubahan tersebut.
Tantangan lainnya bagi para praktisi Manajemen SDM pada kondisi
pandemi global Covid-19 ini adalah bagaimana mempersiapkan
program upskilling atau bahkan reskilling ke karyawan atau pegawai
agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis yang
cepat berubah sesuai dengan tuntutan pasar.
Akhirnya, buku ini dengan segala penjelasan detailnya terkait dengan
kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh setiap profesional atau
praktisi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di
ranah privat/swasta dapat menjadi suatu acuan yang sangat relevan
dan komprehensif dalam suatu upaya misalnya proses menyusun
SKKNI Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang secara
spesifik relevan bagi pengelolan Manajemen SDM Aparatur di semua
instansi pemerintah seluruh Indonesia.

REVOLUSI MENTAL;
SENI BERPERANG MENGALAHKAN DIRI SENDIRI
Musklamal, S.Sos, M.Si
Puslatbang KMP
A. Identitas Buku
Judul : Revolusi Mental; Seni Berperang
Mengalahkan Diri Sendiri
Penulis Buku : Andreas Hartono
Penerbit : Sinergi Aksara, Jakarta Selatan
Tahun Terbit : 2016
B. Isi Buku
Sebagai pengantar buku ini dimulai dengan defenisi manusia yang
lebih merupakan mahkluk non fisik daripada mahluk fisik dasar
penciptaan manusia adalah penciptaan non fisik yang sementara
diwadahi dalam badan wadah fisik kemudian akan ditinggalkan lagi
setelah mati. Dengan demikian sebagai mahluk non fisik maka
bukanlah fisik yang utama tetapi adalah kesadaran, kesadaran
intelektual, emosional, dan spiritual. Kesadaran adalah awal dari
segalanya kesadaran akan menimbulkan pengenalan diri lebih banyak
yang selanjutnya akan membawa energi perubahan. Buku ini
mencoba membawa kita untuk mengenali, menyadari serta mengelola

emosi dan spirit dalam diri kita sendiri yang menjadi kunci sukses tiap
pribadi untuk memberikan yang terbaik dari diri kita bagi koorporasi
atau dimanapun dan apapun yang kita kerjakan sehari-hari,
kelebihannya buku ini adalah bukanlah sekedar teori karna berangkat
dari pengalaman pribadi sebuah refleksi dari pergulatan panjang dari
sang penulis dalam melakukan olah batin melalui pemanfaatan dari
seluruh sendi kehidupan yang dilaluinya “ Life Journey” yang mampu
membawa kita semua menjadi pribadi yang matang. Selain itu juga
memberikan cara untuk mengenali, menyadari serta mengelola emosi
dan spirit dari dalam kita sendiri yang menjadi kunci sukses tiap
pribadi untuk memberikan yang terbaik.
Namun kekurangannya bahwa setiap manusia pasti memiliki
pengalaman batin dengan berbagai tingkat kompleksitas yang
berbeda-beda. Ada yang menanggapi biasa saja, ada yang mencoba
mencari namun hanya sekilas dan ada juga yang berusaha untuk
mendalami lebih jauh lagi. Hanya saja tidak semua bisa
mendalaminya, mencari akar pengalamannya dan mencari solusinya
sambil mencoba memahami rahasia kehidupan, jadi hikmah yang
diambil bisa saja berbeda satu sama lain, juga perlu dikaitkan dengan
teori- teori pengembangan yang telah ada untuk membantu penulis
dalam menganalisa berbagai fakta yang didapatkan karna kebenaran
suatu teori secara akademik bisa lebih dipertanggungjawabkan karna
sifatnya yang dapat dibuktikan baik melalui pengamatan maupun
praktik di lapangan, selain itu perlunya ditambahkan teori karna teori
juga bisa membantu dalam melihat sebuah fenomena dalam
perspektif tertentu. Selain itu penggunaan teori pada dasarnya juga
bisa membawa dampak positif kepada penulisnya sendiri. Sebagai
contohnya ketika seorang penulis menggunakan teori tentang fungsi
partai politik didalam tulisannya maka dirinya akan dikenal sebagai
orang yang memang ahli dibidang partai politik dan ketika ada seminar
atau kegiatan yang membutuhkan narasumber terkait dengan ilmu
politik maka dirinya bisa ditawarkan sebagai pembicara. Dengan
Otomatis pembaca yang pernah membaca tulisannya akan tertarik
untuk menguindangnya kedalam sebuah kegiatan. Tentu pihak panitia

akan meminta orang tersebut untuk berbicara tentang partai politik
baik secara teori dan praktik sesuai dengan isi buku yang ditulisnya,
oleh karna itu keahlian tersebut kemudia bisa dikonversikan menjadi
sesuatu yang lebih tinggi lagi dikenal sebagai orang yang ahli di
bidangnya.
Lebih lanjut dalam buku ini emosi dijelaskan sebagai sesuatu yang
sangat penting karena emosi menentukan kualitas hidup manusia.
Dimulai dari pembahasan defenisi emosi yang tidak sebagaimana
biasa yaitu emosi adalah energy dan emosi adalah molekul akhirnya
defenisi emosi oleh penulis yaitu emosi adalah reaksi tubuh atas apa
yang dipikirkan. Karena emosi mempunyai energi sehingga dapat
menggerakkan fisik tubuh seperti menggetarkan bibir saat marah
besar. Dengan demikian yang paling utama adalah mengenali emosi
diri sendiri melalui pendekatan kesadaran. Ulasan mendalam akan
diperoleh selama membaca bukti dengan contoh-contohnya untuk
defenisi emosi adalah reaksi tubuh terhadap pikiran. Kemudian
keutamaan spirit daripada fisik ditunjukkan sebagai fungsinya
mendorong untuk sampai kepada kesadaran tersebut. Dorongan ini
menjadi kekuatan untuk mengenali diri sendiri dan mengubahnya
menjadi pribadi sebagaimana mestinya yang dapat mengatasi
persoalan hidup dan terus berkembang.
Buku ini mengantarkan kepada pengembangan kecerdasan emosi
yang sejatinya dapat dikembangkan ketimbang kecerdasan
intelektual, beranjak dari energy emosional tingkat rendah (EETR)
menuju energy emosional Tingkat Tinggi (EETR) Melalui pendidikan
keluarga dan dan sarana pendidikan lainnya. Lebih tinggi lagi adalah
kecerdasan spiritual dimana ketika komunikasi antar alam sadar dan
alam bawah sadar terbuka maka kita dapat menerima sentuhan agung
dan mulailah pengembangan kecerdasan spiritual. IQ, EQ dan SQ akan
berfungsi efektif ketika terjadi dialektis dan akan tumbuh secara
efesien yaitu terjadinya pertalian antara Mind, Emotion, Spirit dan
Body. Namun kekurangannya penulis tidak mengantarkan terlebih
dahulu kepada pemahaman tentang tentang struktur dan fungsi otak,

dimana otak merupakan pengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh
tubuh, organ ini tersusun dari dari sejumlah jaringan pendukung dan
miliaran sel saraf yang saling terhubung yang terdiri dari otak kiri yang
bertugas melibatkan logika bahasa dan pemikiran analitis, Otak kanan
mengerjakan hal hal yang berkaitan dengan kreativitas dan otak
tengah yang berkaitan dengan gairah dan rasa waspada. Bagian yang
mana yang lebih dominan dalam proses pengembangan kecerdasan
dan seperti apa bentuk perubahan peran fungsi sesuai perkembangan
usia dan tingkat kompleksitas persoalan hidup yang dihadapi.
Penulis juga memperkenalkan tentang kontemplasi yang mampu
membawa kepada proses transformasi diri yang berlandaskan pada
kesadaran sebagai manusia yang berkehendak. Kesadaran diri
berkorelasi langsung dengan obyek yaitu permasalahan hidup dan
merupakan proses revolusi mental yang terjadi dialam pikirannya
berkaitan dengan obyek tersebut. Namun kekurangannya penulis
tidak memberikan gambaran lebih, tentang kontemplasi itu, bahwa
kontemplasi itu adalah ruang bermeditasi virtual yang diciptakan
dalam alam pikiran kemudian meluangkan waktu untuk berbicara
dengan diri sendiri lalu berekfleksi tentang hal yang kita anggap
penting dalam hidup sejumlah prinsip, nilai, persepsi dan pandangan
hidup mungkin perlu direkontruksi diterjemahkan dan ditafsirkan
ulang. Kita tidak mungkin dapat mengetahui apa yang benar-benar
kita inginkan apabila tidak berkontemplasi. Kontemplasi dalam bentuk
renungan yang menenangkan akan melahirkan ketentraman batin,
lebih-lebih bisa menghasilkan rumusan konsep kehidupan yang
hendak kita jalani dengan lebih segar dan membahagiakan.
Buku ini memberikan pembahasan perubahan menjadi manusia
selalu berpikiran positif dan sehat dengan memberikan contoh riil dan
mudah dipahami. Apabila setiap individu dan keluarga mempunyai
kesadaran diri dan kecerdasan emosional yang tinggi maka kiranya
Indonesia akan menyongsong Indonesia generasi baru melalui
revolusi mental.

Namun penulis tidak memberikan gambaran lebih tentang bagaimana
membangun kesadaran diri dan kecerdasan emosional yang tinggi,
Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa revolusi mental
merupakan gerakan untuk mengembleng manusia Indonesia agar
menjadi manusia baru yang berhati putih berkemauan baja
bersemaangat elang rajawali, berjiwa api menyala-nyala, begitupun
Presiden Jokowi mengatakan untuk lebih memperkokoh kedaulatan
dan meningkatkan daya saing dan memperearat persatuan dan
kesatuan bangsa kita perlu melakukan revolusi mental, pada pola
pikir, sikap kejiwaan, mentalitas dan prilaku kebiasaan dan karakter.
Revolusi mental adalah melakukan perubahan pola pikir, cara kerja
dan cara pandang untuk membangun karakter integritas, etos kerja
dan gotong royong. Secara Nasional revolusi mental untuk
mewujudkan tujuan bernegara Indonesia yang berdaulat, berdikari
dan berkepribadian.
Revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah tidak lahir tanpa
sebab akan tetapi ia merupakan jawaban dari tiga masalah pokok
bangsa yaitu merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi
perekonomian bangsa, intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik-praktik dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara banyak dibumbui oleh
ketidakjujuran tidak memegang etika dan moral tidak bertanggug
jawab tidak dapat diandalkan dan tidak dipercaya. Oleh karnanya
Revolusi mental itu adalah gerakan seluruh masyarakat (pemerintah
dan rakyat ) dengan cara yang tepat mengangkat kembali nilai-nilai
strategis yang diperlukan oleh bangsa dan Negara untuk mampu
menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat
memenangkan persaingan di era globalisasi.

UNBOSS :
BAGAIMANA SEHARUSNYA KITA MEMIMPIN DI ERA
DIGITAL
Ahmad Soekarno Syahrir, SIP, M.Adm.SDA
Puslatbang KMP
A. Identitas Buku
Judul : Unboss : Bagaimana Seharusnya Kita
Memimpin Di Era Digital
Penulis Buku : Lars Kolind & Jacob Botter
Penerbit : ReneBook
Tahun Terbit : 2017
B. Isi Buku
Buku UNBOSS adalah sebuah gerakan menuju manajemen yang
lebih baik, organisasi yang lebih baik, dan akhirnya, dunia yang lebih
baik. Ada 3 konsep dasar dalam buku ini:
1. UNBOSS, yang merupakan konsep pelingkup untuk Gerakan
baru ini.
2. Seorang UNBOSS, yang merupakan kebalikan dari seorang
bos. sang UNBOSS bertindak sebagai pemimpin, tetapi
dengan cara yang secara mendasar berbeda dengan para
menejer yang kita kenal sekarang.

3. Dan Meng-UNBOSS, yakni proses mengubah sesuatu
organisasi konvensional menjadi organisasi yang lebih selaras
dengan visi organisasi, organisasi yang lebih berkelanjutan
serta lebih menarik untuk dimasuki.
Buku ini ditulis melalui experiment dengan cara-cara baru dengan
mengorganisasi pekerjaan dan melibatkan orang agar berbuat
sesuatu. Buku ini terdiri dari 23 BAB yang secara singkat dapat kita
lihat dibawah ini.
BAB 1. WAKTUNYA TELAH TIBA
Pada bab ini dijelaskan perusahan-perusahaan masa depan yang
sudah UNBOSS, yakni organisasi-organisasi yang memiliki suatu visi
atau niat mulia, perusahaan-perusahan yang merupakan gerakan
social. Mereka akan mengetahui seperti apa rasanya ketika setiap
kolega adalah mitra, bukan sesama karyawan. Mereka akan
memainkan banyak peran yang berlainan di dalam organisasi, mulai
dari kontribusi kecil pada keikutsertaan dalam proses
pengembangan gabungan, hingga kerja keras purnawaktu yang
mencakup beberapa tangan. Organisasi-organisasi yang UNBOSS ini
akan memberi para karyawan berbagai kesempatan baru untuk
mengembakan diri serta memungkinkan mereka mengambil
prakarsa, termasuk mencari peluang-peluang bisnis baru dan
Bersama-sama menikmati nilai yang dihasilkan.
BAB 2. PERTAMA-TAMA ANDA HARUS MENINGGALKAN ILMU LAMA
Pada bab ini bercerita tentang bos-bos konvensional memiliki
pengetahuan sehingga alasan itu mereka direkrut karena
mengetahui banyak aspek-aspek teknis dalam organisasi yang
mereka pimpin. Jarang sekali mempertanyakan pikiran atau asumsi
mereka sendiri tentang dunia. Pokoknya mereka lebih tau termasuk
bila sampai pada urusan mengelola. Ini merupakan masalah. Karena
sekarang dunia ini begitu kompleksnya sampai-sampai orang per
orang dan perusahan, sebenarnya tidak mungkin memiliki semua
jawaban. Manajemen dewasa ini terdiri dari mengumpulkan

6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf

6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf

Similar to 6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf (20)

More from National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia

More from National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia (16)

6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf