Pengelolaan sarpras

1. MANAJEMEN SARANA DAN
PRASARANA SEKOLAH
BAMBANG NOOR ACHSAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA
ASSALAMU’ALAIKUM WRWB

2. MANAJEMEN SAR-PRAS
1. SARANA DAN PRASARANA
2. INFRASTRUKTUR
3. FASILITAS

3. PENGERTIAN UMUM
PRASARANA
BARANG ATAU BENDA TIDAK BERGERAK YANG
DAPAT MENUNJANG ATAU MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA.
CONTOH GEDUNG KANTOR.
SARANA
BARANG ATAU BENDA BERGERAK YANG DAPAT
DIPAKAI SEBAGAI ALAT DALAM PELAKSANAAN
TUGAS FUNGSI UNIT KERJA. CONTOH MOBIL,
KOMPUTER, PULPEN, KERTAS, TINTA PRINTER, DLL.

4. MANAJEMEN SAR-PRAS
1. SARANA DAN PRASARANA
2. INFRASTRUKTUR
3. FASILITAS

5. PENGERTIAN UMUM
INFRASTRUKTUR
JUGA DISEBUT PRASARANA DAN SARANA YANG
MERUJUK PADA SISTEM FISIK YANG
MENYEDIAKAN TRANSPORTASI, PENGAIRAN,
BANGUNAN GEDUNG, ELEKTRIK DAN
TELEKOMUNIKASI SERTA FASILITAS PUBLIK
LAINNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN DASAR MANUSIA

6. PENGERTIAN UMUM
FASILITAS
ADALAH SESUATU YANG DAPAT MEMBANTU
MEMUDAHKAN PEKERJAAN, TUGAS DAN
SEBAGAINYA.

7. PENGERTIAN KHUSUS
PERMENDIKNAS RI NO. 24 TAHUN 2007
SARANA
ADALAH PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN
YANG DAPAT DIPINDAH-PINDAH
PRASARANA
ADALAH FASILITAS DASAR YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENJALANKAN FUNGSI SATUAN
PENDIDIKAN.

8. STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
PP No. 19 Tahun 2007
KRITERIA MINIMAL
1. RUANG BELAJAR,
2. TEMPAT BEROLAHRAGA,
3. TEMPAT BERIBADAH,
4. PERPUSTAKAAN,
5. LABORATORIUM,
6. BENGKEL KERJA,
7. TEMPAT BERMAIN,

9. STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
PP No. 19 Tahun 2007
KRITERIA MINIMAL
7. TEMPAT BERKREASI
8. TEMPAT BEREKREASI,
9. TOILET
10. SARANA PENUNJANG PBM
11. SARANA TIK
12. SERTA SUMBER BELAJAR LAIN,

10. MANAJEMEN SAR-PRAS
1. PERENCANAAN
2. PENGADAAN
3. PENATAUSAHAAN
4. PENGGUNAAN
.
5. PEMANFAATAN
6. PEMELIHARAAN
7. PEMINDAHTANGANAN
8. PENGHAPUSAN

11. UNSUR TIM PERENCANAAN SEKOLAH
1. KEPALA SEKOLAH,
2. WAKIL KEPALA SEKOLAH,
3. GURU,
4. KEPALA TATA USAHA
5. BENDAHARA,
6. KOMITE SEKOLAH
.

12. PERENCANAAN
1. ADA KEGIATAN KONGKRIT
2. ADA PENANGGUNG JAWAB YANG
MEMIMPIN PELAKSANAAN PROGRAM
3. ADA SASARAN (TARGET) TERUKUR YANG
INGIN DICAPAI
4. ADA BATAS WAKTU
5. ADA ALOKASI ANGGARAN YANG PASTI
UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM.

13. PENGADAAN
(KEPPRES NO.80 TAHUN 2003)
1. ADA KEGIATAN KONGKRIT
2. ADA PENANGGUNG JAWAB YANG
MEMIMPIN PELAKSANAAN PROGRAM
3. ADA SASARAN (TARGET) TERUKUR YANG
INGIN DICAPAI
4. ADA BATAS WAKTU
5. ADA ALOKASI ANGGARAN YANG PASTI
UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM.

14. PRINSIP PENGADAAN
1. EFISIEN,
2. EFEKTIF,
3. TERBUKA & BERSAING,
4. TRANSPARAN,
5. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF
6. AKUNTABEL

15. TUJUAN INVENTARISASI
1. TERTIB ADMINISTRASI,
2. HEMAT UANG NEGARA,
3. SEBAGAI BAHAN KONTROL,
4. MEMPERMUDAH PENGENDALIAN
5. MEMPERMUDAH PENGAWASAN
6. AKURASI LAPORAN

16. TAHAP INVENTARISASI
1. MENGHITUNG JUMLAH BARANG PER SUB
KELOMPOK BARANG
2. MENCATAT BARANG KE DALAM KERTAS
KERJA INVENTARISASI
3. MENEMPELKAN LABEL PADA BARANG YG
TELAH DIHITUNG
4. MENENTUKAN KONDISI BARANG : BAIK,
RUSAK RINGAN ATAU RUSAK BERAT
5. MENYUSUN LAPORAN HASIL INVENTARISASI
(LHI)
6. PENYAMPAIAN LHI KEPADA PENGELOLA
BARANG

17. PENGGOLONGAN & KODIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
(PerMenKeu No. 97/PMK.06/2007)
1. PENGGOLONGAN ADALAH KEGIATAN
UTK MENETAPKAN SECARA SISTEMATIK
KE DLM GOLONGAN, BIDANG,
KELOMPOK, SUB KELOMPOK, DAN SUB-
SUB KELOMPOK BMN
2. KODIFIKASI BARANG ADALAH
PEMBERIAN KODE BMN SESUAI DGN
PENGGOLONGAN MASING-MASING BMN

18. GOL BID KEL SUB
KEL
SUB-SUB
KEL
URAIAN
1 00 00 00 000 BARANG TDK
BERGERAK
1 01 00 00 000 TANAH
1 10 01 04 000 PAGAR
2 00 00 00 000 BARANG BERGERAK
2 03 00 00 000 ALAT BENGKEL & ALAT
UKUR
2 08 08 04 003 TACHO METER
PENGGOLONGAN BARANG
INVENTARIS

19. PENGKODEAN BARANG
1. X Golongan barang
2. XX Bidang
3. XX Kelompok
4. XX Sub kelompok
5. XXX Sub-sub kelompok
6. XX XX No. urut barang
• CONTOH : 2.03.02.08.013.004 – KUNCI PAS 1 SET
1. 2 Barang bergerak
2. 03 Alat bengkel/ukur
3. 02 Alat bengkel tak bermesin
4. 08 Peralatan tukang besi
5. 013 Kunci pas 1 set
6. 0004 No. urut barang

20. PENGKODEAN LOKASI
1. XXX Nama departemen
2. XX Eselon 1
3. XX Wilayah
4. XXXXXX Satuan kerja
5. XXX Pembantu satuan kerja
6. XX XX Tahunpelaksanaan
• Contoh : 023.08.05.54912.000.2006
1. 023 Depdiknas
2. 08 Ditjen PMPTK
3. 01 Jawa Timur
4. 54912 PPPPTK- Malang
5. 000 Tidak ada pembantu
6. 2013 Tahun penginventarisan

21. PENGGUNAAN
PENGGUNAAN ADALAH KEGIATAN YANG
DILAKUKAN OLEH PENGGUNA BARANG
DLM MENGELOLA DAN
MENATAUSAHAKAN BMN YANG SESUAI
DENGAN TUPOKSI LEMBAGA.

22. PEMANFAATAN
1. PENGGUNAAN DILUAR TUPOKSI (SEWA,
KERJASAMA DGN PIHAK LAIN).
2. HASIL DISETOR KE KAS NEGARA.

23. PEMELIHARAAN
1. PEMELIHARAAN ADALAH KEGIATAN ATAU
TINDAKAN YANG DILAKUKAN UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEADAAN SUATU
FASILITAS KEMBALI PADA KONDISI
OPERASIONAL SECARA OPTIMAL SEHINGGA
USIA PEMAKAIAN DAPAT DIPERPANJANG.
2. PEMELIHARAAN = PERAWATAN & PERBAIKAN
ATAU MAINTENANCE AND REPAIR (M & R).

24. TUJUAN PEMELIHARAAN
1. UNTUK MENGOPTIMALKAN USIA PAKAI
PERALATAN.
2. UNTUK MENJAMIN KESIAPAN OPERASIONAL
PERALATAN UNTUK MENDUKUNG
KELANCARAN PEKERJAAN SEHINGGA
DIPEROLEH HASIL YANG OPTIMAL.
3. UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN
PERALATAN YANG DIPERLUKAN MELALUI
PENGECEKAN SECARA RUTIN DAN TERATUR.
4. UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN ORANG
ATAU SISWA YANG MENGGUNAKAN ALAT
TERSEBUT.

25. BENTUK PEMELIHARAAN
PEMELIHARAAN
MR
PEMELIHARAAN
TERENCANA
PEMELIHARAAN
DARURAT

26. PEMELIHARAAN TERENCANA
PEMELIHARAAN
TERENCANA
PEMELIHARAAN
PENCEGAHAN
PEMELIHARAAN
KOREKTIF

27. PENGHAPUSAN
1. PENGHAPUSAN ADALAH TINDAKAN MENGHAPUS BMN
DARI DAFTAR BARANG DGN MENERBITKAN SK
PEJABAT YANG BERWENANG UTK MEMBEBASKAN
PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENG BARANG ATAU
PENGELOLA BARANG DARI TANGGUNGJAWAB
ADMINISTRASI DAN FISIK ATAS BARANG YG BERADA
DLM PENGUASAANNYA.
2. DILAKUKAN SETELAH MELEWATI MASA PAKAI
3. PERTIMBANGAN TEKNIS, EKONOMIS, PLANOLOGI
KOTA, LOKASI, PERKEMBANGAN ORGANISASI,DSB

28. TUJUAN PENGHAPUSAN
1. MENCEGAH KERUGIAN/PEMBOROSAN BIAYA
PEMELIHARAAN SARPRAS YANG KONDISINYA
SEMAKIN BURUK.
2. MERINGANKAN BEBAN KERJA PELAKSANAAN
INVENTARIS.
3. MEMBEBASKAN RUANGAN DARI
PENUMPUKAN.
4. MEMBEBASKAN PENGURUSAN KERJA.

29. PEMINDAHTANGANAN
• PEMINDAHTANGANAN BMN MERUPAKAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN BMN SEBAGAI
TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN,
DENGAN CARA DIJUAL, DIPERTUKARKAN,
DIHIBAHKAN ATAU DISERTAKAN SEBAGAI
MODAL PEMERINTAH.

30. TERIMA KASIH
WASSALAMU’ALAIKUM WRWB
BAMBANG NOOR ACHSAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA