Dokumen tersebut membahas tentang hak dan tanggung jawab insinyur menurut UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran di Indonesia, yang mencakup tujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, menjamin keselamatan dan keberlanjutan lingkungan, serta mengatur program profesi dan registrasi insinyur.

1. Hak dan Tanggung
Jawab para Insinyur

2. Insinyur
dari Wikipedia:
yang bekerja dalam bidang
teknik, berbekal
pengetahuan ilmiah untuk
menyelesaikan masalah
praktis dengan teknologi.
Insinyur
menurut PII:
yang lakukan rekayasa teknik
dengan iptek untuk
meningkatkan nilai tambah /
daya guna / pelestarian demi
kesejahteraan manusia

3. DAFTAR ISI UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran
BAB I (1 pasal)
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II (3 pasal)
ASAS, TUJUAN, DAN
LINGKUP
Pasal 2,3,4
BAB III (1 pasal)
CAKUPAN KEINSINYURAN
Pasal 5
BAB IV (1 pasal)
STANDAR KEINSINYURAN
Pasal 6
BAB V (3 pasal)
PROGRAM PROFESI
INSINYUR
Pasal 7,8,9
BAB VI (8 pasal)
REGISTRASI INSINYUR
Pasal 10,11,12,13,14,15,16,17
BAB VII (5 pasal)
INSINYUR ASING
Pasal 18,19,20,21,22
BAB VIII (1 pasal)
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
Pasal 23
BAB IX (6 pasal)
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24,25,26,27,28, 29
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Insinyur
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pemanfaat Keinsinyuran
Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban Pengguna
Keinsinyuran
BAB X (6 pasal)
DEWAN INSINYUR
INDONESIA
Pasal 30,31,32,33,34,35
BAB XI (9 pasal)
PERSATUAN INSINYUR
INDONESIA
Pasal 36,37,38,39,40,41,42,43,44
BAB XII (5 pasal)
PEMBINAAN
KEINSINYURAN
Pasal 45,46,47,48,49
BAB XIII (2 pasal)
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50,51
BAB XIV (2 pasal)
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52,53
BAB XV (3 pasal)
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54,55,56
15 BAB
56 PASAL

4. SEMANGAT
UU N0 11/2014
KEINSINYURAN:
KEPENTINGAN NASIONAL & KESETARAAN GLOBAL

5. 2025/45
PEMBANGUNAN
NASIONAL
SDM
&
IPTEK
1. MENJADIKAN INDONESIA MANDIRI DAN MAJU
UUD 45
• Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia– Ps 31(5)
KOMPETISI GLOBAL BERBASIS IPTEK
• Tanpa nilai tambah, Indonesia menjadi pasar saja
Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia -Ps 28 C (1)

6. 2. MELINDUNGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
MENINGKATKAN
STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN SERTA STANDAR
KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

7. JUMLAH
INSINYUR
Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam
Tambahan
Ir/tahun
/1 juta
penduduk
Dari berbagai
sumber,,
tahun 2004 2007
3. MENINGKATKAN JUMLAH INSINYUR
Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam
3,053 5,730 3,380 2,671
25,309
3,333 4,121
9,037
INSINYUR
/1 juta
penduduk
Dari berbagai
sumber,,
tahun 2004 2007
MENINGKATKAN MINAT PADA KEINSINYURAN, DAN
MENINGKATKAN PENGHARGAAN PADA INSINYUR
TAMBAHAN
IR/TAHUN
Kini 194
Kini
48.000
Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam
Kini
750.000
Kini 3.076

8. Kalau hanya
PENGOPERASIAN &
PEMELIHARAAN
PERANGKAT KERAS:
PERAN INSINYUR TIDAK MAKSIMAL
INVESTASI: PEMBELIAN
ALAT TEKNOLOGI
92%
Industri
Manufaktur
berdasar
pembelian lisensi
8%
KEM-
BANGKAN
DAYA SAING &
NILAI TAMBAH
BERKELANJUTAN
Dari PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
IPTEK
IKM
IKM
(jumlah IKM: 4,3 juta unit)
IKM
IKM
IKM
IKM
IKM
IKM
IKM IKM
IKM
IKM
IKM
IKM
IKM
IKM IKM
IKM
IKM
4. MENINGKATKAN PERAN INSINYUR DI INDUSTRI
IKM TANPA IPTEK TIDAK
MAKSIMAL
MERANGSANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DI INDUSTRI
MERANGSANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL KEINSINYURAN

9. 5. TRANSFER IPTEK DAN MINAT
KOMPOSISI
PENDIDIKAN
ANGKATAN
KERJA 2010
Tinggi
(S1, D3,D4)
Menengah
(SMA-SMK)
Dasar
(SD,SMP)
INDONESIA
7,2%
22,4%
70,4%
20,3%
56,3%
24,3%
40,3%
39,3%
20,4%
MALAYSIA OECD
MENINGKATKAN MINAT PADA KEINSINYURAN
Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam
38
17 15
33
24 25
%
Mahasiswa
Teknik &
Pertanian/
Keseluruhan
Dari berbagai sumber,,
tahun 2004 2007
TRANSFER TEKNOLOGI KE IKM YANG MAYORITAS SDM-NYA DARI
YANG BERPENDIDIKAN DASAR

10. 6. MENGENDALIKAN KEBUTUHAN INSINYUR ASING
MP3EI, 2011
Mengantisipasi sumber dana investasi asing/ lembaga
keuangan asing yang membawa sumber dayanya.
Liberalisasi ASEAN:
AEC 2015 termasuk,
Jasa Keinsinyuran
INFRASTRUKTUR
2015-2019:
Rp 5.519 Triliun
Kehadiran
INVESTOR
ASING
HANYA INSINYUR ASING YANG
DIBUTUHKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL YANG DAPAT IJIN KERJA.
1
MENINGKATKAN JUMLAH INSINYUR
YANG MEMILIKI KESETARAAN
INTERNASIONAL
2

11. MEMBANGUN IKLIM AGAR INSINYUR MELAKUKAN
INOVASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING
India $ 1.510
Indonesia $ 3.592
Philipines $ 2.470
Vietnam $ 1.400
Brazil $ 12.590
China $ 5.450
Malaysia $ 9.980
Mexico $ 10.050
South Africa $ 8.070
Thailand $ 4.970
Russia $ 13.000
Spain $ 31.990
South Korea $ 22.420
Taiwan $ 19.980
7. LEPAS DARI MIDDLE INCOME TRAP
PDB Per
capita
2000 2005 2010 2015 2025 2035 2045
HIGH
INCOME
UPPER
MIDDLE
INCOME
LOWER
MIDDLE
INCOME
LOW
INCOME
2000
$ 657
2025
$14.250-
15.500
2045
$44.500-
49.000
10
%
50%
Efficiency-
driven stage
40%
Efficiency enhancers
30%
Innovation-
driven stage
50% 20%
Innovation and
sophistication factors
35% 60%
Factor-driven
stage
Basic recuirement
5
%
COMPETITIVENESS
EFFICIENCY DRIVEN:
• Higher education and training
• Goods market efficiency
• Labor market efficiency
• Financial market development
• Technological readiness
• Market size
INNOVATION DRIVEN:
• Business sophistication
• R&D Innovation
Sumber: Economist Pocket World in Figures 2014, WEF-GCR 2013
2005
$ 1.203
2010
$ 2.500
$12.616
$1.036
$4.086
FACTOR DRIVEN:
• Institutions
• Infrastructure
• Macroeconomic environment
• Health and Primary education
2012
$ 3.592
Sulit beranjak
meningkatkan
income /kapita
Prediksidan target
peningkatan
income/kapita

12. Produk mini & mega-
proyek perlu teknologi
dan engineering dari
puluhan/ratusan sumber.
yang makin kompleks
pemutakhiran dan
pengembangannya,
KOMPETISI INSINYUR GLOBAL Kebutuhan kemampuan
Keinsinyuran modern:
• Kerjasama multi disiplin dan
multi layer
• Sistem energi, air, material,
keselamatan, keberlanjutan
• Pengelolaan resiko dan
akuntabilitas
• Pengetahuan engineering :
nano-, bio-, neuro-, geo,
• Pemanfaatan IT baru
• Model matematika mutakhir,
cloud computing, simulasi
dan visualisasi
INDUSTRI
INTEGRATOR
1
pengalaman
2 3
Penurunan
pengetahuan
Peningkatan
pengalaman
Penurunan
pengetahuan
4 Pembaruan
Pengetahuan
(PKB)
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan, Untuk
menjaga tingkat
pembaruan atau
pemutakhiran ilmu
pengetahuan
keinsinyuran,
8. MENDORONG PEMUTAKHIRAN PENGETAHUAN

13. PENGATURAN
DALAM
UU No 11/2014
KEINSINYURAN:

14. PETIKAN UU KEINSINYURAN
Dengan UU ini
diharapkan Keinsinyuran dapat
meningkatkan daya saing bangsa dan
negara dalam menggali dan memberikan
nilai tambah atas berbagai potensi yang
dimiliki tanah air, menjawab kebutuhan
mengatasi segala kendala dan masalah
dari perubahan global yang dihadapi dan
selanjutnya dapat menyumbang banyak
bagi kemajuan
dan kemandirian bangsa.
KEINSINYURAN
INSINYUR

15. 10. PEMBINAAN
INDONESIA LEBIH
MAJU DARI PADA
BANGSA LAIN
KEMANDIRIAN
PENGUASAAN
TEKNOLOGI
PEMIHAKAN PADA
SDM KEINSINYURAN
NASIONAL,
LEMBAGA KERJA
KEINSINYURAN
NASIONAL, dan
PRODUK HASIL
KEINSINYURAN
NASIONAL;
1.CAKUPAN
KEINSINYURAN
3.PROGRAM
PROFESI
INSINYUR
7.PENGEMBANGAN
KEPROFESIANI
BERKELANJUTAN
4.HAK DAN
KEWAJIBAN
INSINYUR
KESELAMATAN
KEAMANAN
MASYARAKAT
KEBERLANJUTAN
LINGKUNGAN
5.REGISTRASI
INSINYUR
2.STANDAR
KEINSINYURAN
6.
INSINYUR
ASING
KEINSINYURAN
INSINYUR
9. ORGANISASI
INSINYUR: PII
INOVASI DAN NILAI
TAMBAH SECARA
BERKESINAMBUNGAN
PENGATURAN DALAM UU KEINSINYURAN
8. DEWAN INSINYUR INDONESIA

16. INSINYUR DALAM UU KEINSINYURAN
A B C D E F G
Pendidikan
dan
pelatihan
teknik
Penelitian,
pengemba
ngan,
pengkajian
Konsultan-
si,
konstruksi,
Manajemen
industri,
manufaktur
pengolahan
,
Sumber
daya
mineral
Sumber
daya alami
/hayati
Pembentuk-
an, pengo-
perasian
pengelolaan
aset
1 kebumian dan energi;
2
rekayasa sipil dan
lingkungan terbangun;
3 industri;
4
konservasi dan
pengelolaan sumber
daya alam;
5
pertanian dan hasil
pertanian;
6
teknologi kelautan dan
perkapalan;
7
aeronotika dan
astronotika
BAB III CAKUPAN KEINSINYURAN
mencakup
bidang
BIDANG
mencakup disiplin teknik
(rumpun) keilmuan
DISIPLIN
Termasuk Jasa Ikutan, Jaringan Kerja

17. PERJALANAN INSINYUR
ST STr
Non
ST
DAYA SAING
NILAI TAMBAH
MAJU
MANDIRI
UJI
KOMPETENSI
oleh LSP
KESELAMATAN,
KEAMANAN MASYARAKAT
dan KEBERLANJUTAN
LINGKUNGAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI
INSINYUR
Ir.
Asing
(PE)
7 DISIPLIN TEKNIK
Di 7 BIDANG
PERTI
PKB
PROFESONALITAS
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL
PPI
INSINYUR
Hak &
kewajiban
Berprofesi
STRI
SURAT TANDA
REGISTRASI
INSINYUR
IJIN
KERJA
SSIP-PII
Setara APEC
dan ASEAN
sejak 1997
1
2
3
4
HKK HKK
(diakreditasi
oleh PII)
(Dicatat
oleh PII)
(dikeluarkan
oleh PII)

18. PPI
(Program Profesi Insinyur)
Pendidikan Tinggi Teknik
ST / STr
(Gelar Akademis)
MULAI BERPROFESI INSINYUR
Pasal 8 (1)
Penyelenggara PPI: Perti
bekerja sama dengan
kementerian terkait, PII,
dan kalangan industri..
BAB V PROGRAM PROFESI INSINYUR
Pengalaman
bekerja di
Keinsinyuran
Pendidikan Tinggi Teknik non ST
NON ST
Pengalaman di
bekerja di
Keinsinyuran:
DICATAT
oleh PII
Praktik
memupuk
kompetensi
Gelar Profesi
INSINYUR
1
3
Program PENYETARAAN
2
Pertambah-
an Insinyur
Pasal 7 (3) Program
Profesi Insinyur dapat
diselenggarakan melalui
mekanisme rekognisi
pembelajaran lampau.
Rekognisi
pembelajaran
lampau (RPL)
1

19. Praktik
memupuk
kompetensi
INSINYUR
MENGEMBANGKAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL
BAB VI REGISTRASI INSINYUR
Pasal 10
(1) Setiap insinyur yang akan
melakukan Praktik
Keinsinyuran di Indonesia
harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Insinyur.
(2) Surat Tanda Registrasi
Insinyur dikeluarkan oleh
PII
Pasal 11
(2) Sertifikat Kompetensi
Insinyur diperoleh setelah
lulus uji kompetensi.
(3) Uji kompetensi dilakukan
oleh lembaga sertifikasi
profesi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR
UJI KOMPETENSI
Praktik Insinyur memikul
tanggung jawab
Keselamatan/ Keamanan
Masyarakat dan
Keberlanjutan Lingkungan
Sertifikat
Kompetensi Insinyur
Hindarkan malpraktik
Hindarkan pencemaran
lingkungan
LEMBAGA
SERTIFIKASI
PROFESI
Pasal 14
d) pencabutan Surat Tanda
Registrasi Insinyur oleh PII
atas malapraktik atau
pelanggaran kode etik
Keinsinyuran
2

20. INSINYUR ASING
PROSES KERJA INSINYUR ASING
WN Asing
penyandang PE
Sistem
Kompetensi Ir
Diakui
APEC/ASEAN
BAB VII INSINYUR ASING
Insinyur Asing yang
ingin bekerja sebagai
PE di Indonesia, harus
ter-registrasi sebagai
insinyur profesional di
negara asalnya
Dibutuhkan
Pembangunan
Nasional
PEMERINTAH
Insinyur Asing hanya dapat
melakukan kegiatan
Keinsinyuran di Indonesia
sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional.
IJIN KERJA
SURAT
TANDA REGISTRASI INSINYUR
(STRI)
Insinyur asing
hanya di bidang
Yang kekurangan
insinyur
Pasal 18
(3) Untuk mendapat surat izin
kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) insinyur asing
harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Insinyur dari PII
berdasarkan surat tanda
registrasi atau sertifikat
kompetensi Insinyur menurut
hukum negaranya.
Perpanjangan
IJIN KERJA
Melakukan
alih teknologi
Pasal 18
(4) Dalam hal Insinyur Asing tidak
memiliki surat tanda registrasi
atau sertifikat kompetensi
Insinyur menurut hukum
negaranya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Insinyur
Asing harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.
PE
3

21. Perpanjangan
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan:
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan:
MEMELIHARA KOMPETENSI PROFESIONAL
BAB VIII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Tujuan :
a.memelihara kompetensi dan
profesionalitas; dan
b.tanggung jawab sosial pada
masyarakat di sekitarnya
(termasuk bakti masyarakat)
SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR
(STRI)
Praktik Insinyur memikul
tanggung jawab
Keselamatan/ Keamanan
Masyarakat dan
Keberlanjutan Lingkungan
PKB
(Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan)
30%
Innovation
-driven
stage
50%
20
%
Innovation and
sophistication
factors
Penguatan
IPTEK pada IKM
Penguatan
Inovasi IPTEK
Pasal 13
Surat Tanda Registrasi Insinyur
berlaku selama 5 (lima) tahun dan
diregistrasi ulang setiap 5 (lima)
tahun sekali dengan tetap
memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 dan persyaratan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan.
4

22. HAK DAN KEWAJIBAN INSINYUR
BERKEWAJIBAN
• Melaksanakan kode etik Insinyur;
• Mengupayakan inovasi dan nilai
tambah;
• Melaksanakan standar
Keinsinyuran;
• Menerapkan keberpihakan;
• Memutakhirkan Iptek;
• Melaksanakan secara berkala
darma bakti masyarakat yang
bersifat sukarela;
• Melakukan pencatatan rekam
kerja keinsinyuran.
BERHAK
• Memperoleh pelindungan
hukum selama melaksanakan
kode etik insinyur dan standar
Keinsinyuran;
• Menerima imbalan hasil kerja
sesuai dengan perjanjian kerja;
• Mendapatkan pembinaan dan
pemeliharaan kompetensi
profesi Keinsinyuran.

23. HAK DAN KEWAJIBAN
PENGGUNA KEINSINYURAN
BERKEWAJIBAN
• memberikan informasi dan
dokumen yang lengkap
sesuai kebutuhan;
• mengikuti petunjuk
Insinyur atas hasil kegiatan
yang akan diterima;
• memberikan imbalan yang
setara dan adil
• mematuhi ketentuan yang
berlaku di tempat
pelaksanaan Praktik
Keinsinyuran.
BERHAK
• mendapat cakupan dan
mutu Keinsinyuran
sesuai perjanjian kerja;
• mendapat informasi atas
hasil kegiatan
Keinsinyuran;
• menolak hasil kegiatan
Keinsinyuran yang tidak
sesuai perjanjian kerja;
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMANFAAT KEINSINYURAN
BERKEWAJIBAN
• mengikuti ketentuan
standar penggunaan hasil
kegiatan Keinsinyuran.
BERHAK
• mendapatkan informasi
atas keselamatan hasil
kegiatan Keinsinyuran;
• memanfaatkan hasil
kegiatan Keinsinyuran
secara aman dan
nyaman sesuai dengan
standar Keinsinyuran;
•.

24. PERAN
KELEMBAGAAN
DAN PEMERINTAH

25. PRESIDEN
DEWAN INSINYUR
INDONESIA
KELEMBAGAAN: DEWAN INSINYUR
UNSUR
PEMERINTAH
INDUSTRI
PERGURUAN TINGGI
PII
Pemanfaat Keinsinyuran
Dewan Insinyur Indonesia bertugas
Merumuskan kebijakan:
• sistem registrasi Insinyur,
• standar Program Profesi Insinyur,
• standar Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan,
• pengawasan pelaksanaan Praktik
Keinsinyuran oleh PII,
• sistem Uji Kompetensi,
• standar kompetensi Insinyur dan
Menjalin perjanjian kerja sama
Keinsinyuran internasional
Mengawasi alih teknologi oleh
insinyur asing
BAB X DEWAN INSINYUR

26. PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
DEWAN INSINYUR
INDONESIA
PERSATUAN
INSINYUR
INDONESIA
• pelayanan keinsinyuran;
• Program Profesi Insinyur bersama
dengan perguruan tinggi;
• Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan;
• pengawasan kewajiban insinyur;
• registrasi Insinyur;
PII bertugas melaksanaan kebijakan
Dewan Insinyur Indonesia dalam:
Wadah berhimpun
Insinyur Indonesia
• menetapkan, menerapkan, dan menegakkan
kode etik Insinyur;
• kerja sama Keinsinyuran internasional
dengan pengesahan DII
• memberikan advokasi bagi insinyur
• memberikan akreditasi keprofesian pada
himpunan keahlian keinsinyuran (HKK)
PII bertugas :
BAB XI PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
HKK HKK HKK HKK
Pasal 41
1)Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam
melaksanakan Praktik Keinsinyuran, ditetapkan kode etik
Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi.
2)Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh PII.
(3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan
kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur.
Kode
etik
Insinyur

27. PEMBINAAN
PEMERINTAH: MENTERI
TERKAIT
KEM
PERINDUSTRIAN
KEM
ESDM
KEM
PERTANIAN
KEM
KEHUTANAN
KEM
PU
KEM
PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN
BIDANG
PENDIDIKAN
Pemerintah bertanggung jawab :
• Meningkatkan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan kemampuan
perekayasaan;
• Mendorong industri untuk melakukan
penelitian dan pengembangan untuk
meningkatkan nilai tambah;
• Mendorong Insinyur agar kreatif dan
inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
• Mendorong peningkatan produksi dalam
negeri yang berdaya saing dari jasa
Keinsinyuran;
• Remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang
setara dan berkeadilan;
• Melakukan sosialisasi guna menarik minat
generasi muda untuk menjadi Insinyur
• Melakukan audit kinerja keinsinyuran.
KEM
RISTEK
KEM
PERTAHANAN
BAB XII PEMBINAAN KEINSINYURAN
KEMRISTEKDIKTI

28. SANKSI,
PERALIHAN
DAN MANFAAT

29. KETENTUAN PIDANA
Bagi
Insinyur atau Insinyur Asing
yang dalam melaksanakan
tugasnya tidak memenuhi
standar Keinsinyuran sehingga
mengakibatkan kecelakaan,
hilangnya nyawa seseorang,
dan/atau hilangnya harta benda
Bagi bukan Insinyur yang
menjalankan Praktik Keinsinyuran
dan bertindak sebagai Insinyur
BAB XIII KETENTUAN PIDANA
Bagi bukan Insinyur yang bertindak
sebagai insinyur sehingga
mengakibatkan kecelakaan, cacat,
hilangnya nyawa seseorang,
dan/atau hilangnya harta benda
Pidana penjara
paling lama lima
tahun dan/ atau
denda paling
banyak satu
miliar rupiah
Pidana penjara
paling lama
dua tahun dan/
atau
denda paling
banyak dua
ratus juta
rupiah
Pidana
penjara paling
lama sepuluh
tahun dan/
atau
denda paling
banyak satu
miliar rupiah

30. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
KETENTUAN PERALIHAN
Ir Ir
a. Yang telah bergelar
Insinyur tetap berhak
menggunakan
gelarnya.
Ir Sudah Praktik Keinsinyuran
Memiliki
IJIN KERJA
STRI
c. Insinyur yang telah
Praktik Keinsinyuran
dengan izin kerja,
dinyatakan sebagai
Insinyur teregistrasi dan
harus menyesuaikannya
dengan UU dalam 3 (tiga)
tahun.
STr Ir
ST SKI STRI
b. Insinyur, ST, Str yang
telah tersertifikasi
dinyatakan sebagai
Insinyur teregistrasi
dan harus
menyesuaikannya
dengan UU dalam 3
(tiga) tahun.
IPP IPM
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
IPU

31. MANFAAT UU KEINSINYURAN
 Keamanan dan
keselamatan
 Keberlanjutan lingkungan
 Beberapa jalur menjadi
insinyur.
 IKM mendapat transfer
iptek.
BAGI
MASYARAKAT
 Memperjelas tanggung
jawab lingkup tugas.
 Berpeluang peningkatan
penghasilan.
 Pelindungan profesional.
 Menyaring yang bukan
Insinyur
BAGI
INSINYUR
BAGI
PENDIDIKAN
KEINSINYURAN
 Data insinyur akan
memberi umpan balik
pendidikan.
 Membantu mengurangi
kesenjangan pendidikan
 Sosialisasi minat
BAGI
NEGARA
 Penyumbangan nilai
tambah dari inovasi
 Meminimalkan
malpraktek.
 Pengendalian insinyur
asing.

32. TERIMA KASIH

33. YANG MASIH HARUS DILENGKAPKAN
PERATURAN PEMERINTAH
1. Cakupan keinsinyuran
2. Program Profesi Insinyur
3. Registrasi Insinyur
4. Insinyur Asing
5. Pembinaan Keinsinyuran
TUGAS DEWAN INSINYUR INDONESIA
• Standar kompetensi Insinyur bersama Menteri
• Sistem registrasi Insinyur
• Sistem sertifikasi Insinyur
• Standar PKB / CPD
• Sistem Uji Kompetensi
• Sistem pengawasan alih IPTEK Insinyur Asing
• Sistem pengawasan Praktik Keinsinyuran
PENGORGANISASIAN PII
• Perbaikan AD-ART, dengan persetujuan Menteri
• Majelis kehormatan etik
• Kelengkapan organisasi menyandang tugas UU
PERATURAN
PRESIDEN
•Pembentukan Dewan
Insinyur Indonesia
(DII)
KEPUTUSAN
PRESIDEN
• Susunan DII

34. KKNI – KERANGKA KLASIFIKASI NASIONAL INDONESIA
(SEMUA HARUS BERSERTIFIKAT)
IPM
IPP
Ir
Program
Profesi
Insinyur
PROFESI:
SERTIFIKAT
PROFESI
PENDIDIKAN
IJAZAH AKADEMIS
INDUSTRI
SERTIFIKAT
JABATAN KERJA
OTODIDAK
PENGAKUAN
PENGALAMAN
KEAHLIAN KHUSUS