Memandang Indonesia dari daerah secara kritis
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•399 views
Slide ini digunakan untuk bedah buku Desentralisasi Asimetris dalam NKRI karya Dr. Hj. Ni'matul Huda di Pascasarjana FH UII, yogyakarta. diawali dari absennya negara terhadap pemetaan potensi dan kelemahan daerah, berimbas pada pemberian otonomi khusus yang terkesan serampangan. pemberian status otonomi khusus atau dalam terminologi lain disebut Desentralisasi Asimetris pada Aceh, Papua, DIY, ternyata tidak memiliki pola yang linier. masing-masing memiliki corak yang asimetris juga. pemberian pada Aceh, like or dislike dikarenakan konflik senjata berkepanjangan antara GAM dan pemerintahan RI. pemberian pada Papua, juga tidak dapat dilepaskan dari hal demikian. karenanya, perlu upaya yang serius dari pemerintah RI untuk memetakan segenap potensi dan kelemahan yang ada di setiap daerah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (11)
Similar to Memandang Indonesia dari daerah secara kritis
Similar to Memandang Indonesia dari daerah secara kritis (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Memandang Indonesia dari daerah secara kritis
- 1. Disampaikan dalam Bedah Buku “Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus”. Karya Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum., Sabtu, 18 Oktober 2014, Auditorium Pascasarjana FH UII
- 2. Prawacana • Tidak menyadari (peduli?) realitas multikultur Indonesia • Tiadanya pemetaan tentang potensi dan kelemahan daerah Absennya Negara • Desentralisasi 1999, tiada masa transisi yang memadai • Melahirkan daerah “difabel” • DKI Jakarta, tanpa “berontak” diberikan keistimewaan • Aceh & Papua mengangkat “senjata” untuk mendapat otsus. Efek sentralisasi
- 3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta“mimpi besar” Soekarno untuk Jakarta Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang dikuatkan melalui UU No. 2 PNPS Tahun 1961 dan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963: 1. Peran jakarta harus dijadikan Indokrtinasi (tempat penggemblengan faham tertentu, pen.), kota teladan dan cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. 2. Jakarta harus memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta diberikan kedudukan khusus yang langsung dikuasai oleh Presiden/Pemimpin besar revolusi. 3. Kepala Daerah DKI Jakarta ditempatkan sebagai Mentreri Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui PP No. 15 Tahun 1965. 4. pembangunan DKI Jakarta harus dilaksanakan secara besar-besaran yang intensif. 5. DKI Jakarta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasar Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. Jakarta masa Orde Baru Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sudah dibuka kemungkinan untuk menerapkan desain asimetris bagi Jakarta karena kedudukannya sebagai ibukota negara pemerintah secara khusus mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus ibukota negara republik indonesia Jakarta. Pemerintah memandang penting untuk membina dan menumbuh-kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik dengan Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sekitar. Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur yang berjumlah 5 (lima) orang, pembidangannya diatur dalam Keputusan Gubernur sesuai pedoman yang ditetapkan menteri. DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, sedangkan dalam kotamadya dipimpin oleh Walikotamadya dan bertanggungjawab pada Gubernur. Fungsi DPRD di kotamadya diganti oleh Lembaga Musyawarah Kota yang terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI dan unsur pemerintah. Jakarta Reformasi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Mengatur otonomi “hanya” berada di wilayah provinsi. kotamadya/kabupaten “hanya” wilayah adminstrasi. Selanjutnya dikeluarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI. 1. Kembali menegaskan otonomi di tingkat provinsi. 2. Wakil gubernur cukup 1 dan dipilih langsung oleh rakyat dengan syarat keterpilihan 50% suara sah. 3. walikota/bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
- 4. DKI Jakarta Masyarakat DKI tidak perlu memberontak untuk mendapatkan “perhatian” Pusat Penulis buku tidak memberikan gagasan dalam desain DKI Jakarta Blue Print Pusat hanya untuk DKI, tanpa memiliki Blue Print soal daerah lain.
- 5. Jalan Panjang Integrasi (?) Tim- Tim Revolu si Bunga merah Portug Demokrati sasi kehidupan Timor- Timur. Janji Portugal untuk Referendu Konstelasi berubah dinamis. hampir berujung perang saudara 4 Partai Tim- Tim minus Freetilin (komunis) deklarasi untuk integrasi ke Indonesia. Dilanjutkan dengan Deklarasi Balibo 30 November 1975 7 Desember 1975 Indonesia serta beberapa negara adikuasa menduduki Timor Leste. RI Menjawab deklarasi Balibo, RI mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Tim-Tim ke
- 6. Timor Timur dalam NKRI • Konflik antar pro integrasi dan pro kemerdekaan terus berlanjut • Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 mencoreng citra RI di dunia internasional Integrasi menjadi “duri” bagi NKRI • Indonesia dalam sorotan mengenai Tim-Tim • Habibie menawarkan otonomi luas bagi Tim-Tim • Tarik-menarik otonomi luas atau referendum Detik-detik referendum • New York, 5 Mei 1999 • Otsus atau Merdeka sebagai pilihan • 78,5 % merdeka, 21,5% Otonomi Luas Referendum Timor-Timur • Dugaan pelanggaran HAM • Pengungsi, kewarganegaraan, penyelesaian sengketa aset negara dan hak perdata perseorangan • perbatasan Bercak Referendum Timor-Timur
- 7. Cenderawasih di Langit Nusantara Papua Era Otsus Belum menjadi jawaban Gelontoran dana tak berbekas Urgensi Pendekatan Kesejahteraan Irian Barat dalam NKRI Dari Irian Barat ke Irian Jay(w)a 1998: berteriak “Papua merdeka” Pemekaran sebagai pilihan Jalan Panjang merebut Papua Kepentingan Belanda di Papua Linggajati ke KMB Trikora dan New York Agreement
- 8. Aceh Serambi Mekkah, Serambi Indonesia Dari Bereuh ke Tiro • Bereuh: Harga mati Syariat Islam • “Kawin paksa” Aceh dan Sumut (UU Darurat No. 16 Tahun 1955) • Deklarasi DI/TII oleh Bereuh • Tiro = Melawan dari Perantauan • Motif Sentralisasi atau ekonomi? • GAM = dicinta dan dibenci Otsus Sebagai “Bargaining” • UU No. 24 Tahun 1956 = Regulasi setengah hati • Kep. Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 dikuatkan UU No. 18 Tahun 1965 = Status “Daerah Istimewa”. Otonomi bidang agama, adat, Pendidikan. • UU No. 44 Tahun 1999 = Legalisasi Syariat Islam, tidak menjawab persoalan ekonomi yang diminta GAM, Show off GAM Pasca Reformasi • UU No. 18 Tahun 2001 = Nama “Nanggroe Aceh Daruusalam”. Bagi hasil minyak dan gas bumi 70% selama 8 Tahun. Dapat menerima bantuan LN. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Pembentukan Mahkamah Syariah, Wali Nanggroe. Aceh Kontemporer • Demokratisasi NKRI (Pilpres langsung) • Tsunami Aceh, Blessing in disguise • Mou Helsinki, tonggak perdamaian Aceh • UU No. 11 Tahun 2006 = Mengalah untuk menang? Partai Lokal, Syariat Islam= ibadah, muamalah, ahwal alsyakshiyah jinayah, qadha’, tarbiyah, dakwah. Wali Nanggroe, calon independen dalam Pilkada, 70% hasil semua cadangan hidrokarbon dan SDA saat ini dan masa mendatang di wilayah teritorial Aceh, BPN menjadi perangkat Daerah. • Quo Vadis Perdamaian Aceh • Sikap “banci” RI soal Qanun Wali Nanggroe dan Bendera
- 9. Bhinneka Tunggal Ika • Kesadaran multikultural para pendiri bangsa • Penghormatan terhadap keunikan daerah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 • Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam UU • Ketiadaan turunan Pasal ini dalam UU yang sifatnya holistik Urgensi turunan Pasal 18B ayat (1) dalam bentuk UU • Pemberian parsial. (kepentingan politis) • Perspektif “Jakarta” an sich • Bola liar pemberian daerah istimewa, daerah khusus, otonomi khusus • Mulai memandang Indonesia dari daerah
- 10. “Dalam suatu masyarakat, keadilan barulah bernama keadilan di mana tidak ada perbedaan antara mereka yang dekat dengan mereka yang jauh dari kita” -Emmanuel Levinas