Moh. Hatta memandang demokrasi Indonesia harus mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Ia menolak demokrasi yang hanya mengekor pada model Barat. Sumber demokrasi Indonesia menurut Hatta adalah kolektivisme desa, ajaran Islam, dan pandangan sosialis Barat tentang kesetaraan. Demokrasi politik membutuhkan kedaulatan rakyat dan partai politik sebagai sarana aspirasi rakyat. Sementara demokrasi ekonomi membutuhkan pen
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
MOH_HATTA
1. Moh. Hatta, “Demokrat”
dalam laku dan kata
Fitrah Bukhari, M.S.I., M.H.
Disampaikan dalam “Sekolah Insinyur” edisi
Diskusi Buku “Demokrasi Kita”, karya Moh.
Hatta. Rabu, 25 Februari 2015
2. Titik-titik Kisar perjalanan Moh. Hatta
1902
Lahir di Bukit tinggi,
12 Agustus
1921
Selesai P.H.S. Sekolah
menengah dagang di
batavia lanjut Handels
Hooge school,
Rotterdam
1925
Belajar hukum konstitusi
1926 -1930
Menjabat ketua
“Perhimpunan
Indonesia” di Belanda
1927
Ditahan selama 5,5
bulan di Den Haag
karena aktivitas
politiknya
1932
Kembali ke Indonesia
1934
dibuang ke Boven Digul
1942
Dipindah ke sukabumi
1945
Atas nama seluruh
rakyat Indonesia,
bersama Soekarno,
memproklamirkan
kemerdekaan
Indonesia
1949
(Agustus-November)
memimpin Delegasi RI
di KMB, Den Haag.
(Desember) menerima
penyerahan
kedaularan RI dari
Ratu Juliana
1956
Meletakkan jabatan
sebagai Wakil
Presiden
3. Demokrasi khas Indonesia
Penolakan
“mengekor” pada
demokrasi barat
Untuk persamaan
dan persaudaraan
manusia
dibutuhkan
demokrasi politik
dan demokrasi
ekonomi
Demokrasi
Indonesia
cenderung
mengarah pada
“demokrasi sosial”,
yang meliputi
seluruh lingkungan
hidup yang
menentukan nasib
manusia
4. Sumber Demokrasi Indonesia
menurut Hatta
Kolektivisme
Desa
• Pengelolaan tanah sebagai faktor utama produksi milik bersama,
tidak dimonopoli individu/kerajaan
• Rapat, mufakat, gotong royong, Hak protes dan hak menyingkir
Ajaran Islam
• Pengaruh ajaran Tauhid
• Persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Allah
Sosialis Barat
• Pembelaan terhadap dasar-dasar kemanusiaan
• Pandangan “daulat rakyat”
6. Partai Politik
Institusi penting
dalam demokrasi
Sarana organisasi
opini publik. Agar
rakyat belajar dan
bertanggungjawab
sebagai WN
Jembatan aspirasi
Rakyat merasa terlibat
dalam proses
pemerintahan
Mengukuhkan
legitimasi
pemerintahan
7. Demokrasi Ekonomi
Negara
Pengurus
(Pasal 33
UUD 1945)
Koperasi
Perekonomian
disusun berdasar
asas kekeluargaan
Cabang-cabang
produksi yang
menguasai hajat
hidup orang banyak
dikuasai oleh
negara
Bumi, air dan
kekayaan alam yang
terkandung di
dalamnya dikuasai
oleh negara dan
digunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat
8. Sila 1
dasar yang memimpin cita-cita
kenegaraan untuk
menyelengggarakan segala
yang baik bagi rakyat
Sila 2
pantulan dari sila pertama
dalam praktek
Sila 3
Indonesia merupakan
negara nasional yang satu
dan tidak terbagi berdasar
ideologi sendiri
Sila 4
menciptakan pemerintahan
yang adil, yang
mencerminkan kemauan
rakyat yang dilakukan
dengan tanggung jawab
Sila 5
Panduan dan Tujuan Negara