Pelaksanaan Vaksin Covid 19

1. Dukungan TNI/POLRI
(Babinsa/Bhabinkamtibmas)
dalam
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
SUBDIT IMUNISASI
KEMENKES RI

2. EPIDEMIOLOGI
COVID-19
OUTLINE
PAPARAN
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19
COVID-19
PESAN KUNCI
DUKUNGAN
TNI/POLRI
(BABINSA/BHABIN
KAMTIBMAS)

3. KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID-19

4. Perpres No. 99
Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin
dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam
Rangka
Penanggulangan
Pandemi COVID-19

5. Keputusan Menteri Kesehatan No.
HK.01.02./MENKES/9860/2020
tentangPenetapanJenis Vaksinuntuk
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
1. Menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang
dapat digunakan dalam pelaksanaan
vaksinasi COVID-19
2. Menetapkan bahwa vaksin hanya dapat
digunakan bila sudah mendapat EUA dari
BPOM
3. Perubahan terhadap jenis vaksin dapat
dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI
dan pertimbangan KPCPEN

6. Permenkes No
84 Tahun 2020
tentang
Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam
Rangka
Penanggula
ngan Pandemi
COVID-19

7. Kepmenkes No.
HK.01.07/MENKE
S/12757/ 2020
tentang
Penetapan
Sasaran
Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-
19
Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui
Short Message Service (SMS) Blast WAJIB mengikuti
pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kecuali, bagi masyarakat
yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19
sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia

8. Keputusan Dirjen
P2P Nomor
HK.02.02/4/1/2021
tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan
Vaksinasi dalam
Rangka
Penanggulangan
Pandemi COVID-19

9. Instruksi Presiden Untuk Program Vaksinasi Covid-19
Vaksin Covid-19 diberikan
secara gratis dan
masyarakat tidak
dikenakan biaya sama
sekali.
1 Seluruh jajaran kabinet,
kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah
agar memprioritaskan
program vaksinasi pada
tahun anggaran 2021
2
3 Memprioritaskan dan
merelokasi anggaran
lain terkait
ketersediaan dan
vaksinasi secara gratis.
Presiden akan menjadi yang
pertama mendapat vaksin
Covid-19. Tujuannya untuk
memberikan kepercayaan
dan keyakinan kepada
masyarakat bahwa vaksin
yang digunakan aman.
4
meminta masyarakat untuk terus menjalankan
disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga
jarak, dan mencuci tangan
5

10. 1. Menurunkan kesakitan &
kematian akibat COVID-19
serta mencapai kekebalan
kelompok
2. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan
secara menyeluruh
3. Menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak
sosial dan ekonomi
TUJUAN VAKSINASI COVID-19

11. PETUGAS PUBLIK MASYARAKAT
LAINNYA
MASYARAKAT
RENTAN
PETUGASKESEHATAN
Vaksinasi dilakukan
untuk tenaga kesehatan
dan tenaga penunjang
di fasyankes tersebar di
34 provinsi
Masyarakat di daerah
dengan resiko
penularan tinggi
Dengan pendekatan
kluster sesuai dengan
ketersediaan vaksin
1 2 3 4
1,3 Jt 21,5 Jt 63,9 jt 77,4 jt
Catatan:
1. Vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga Kesehatan dan dilajutkan dengan masyarakat usia 18-59 tahun
2. Umur 60 tahun* ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut (mis. tertuang EUA/data
hasil uji klinis tahap 3)
3. Vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid tertentu (sesuai rekomendasi ahli)
PENTAHAPAN KELOMPOK PRIORITAS
PENERIMA VAKSINASI
LANSIA*
17,4 Jt
WAVE I : PERIODE VAKSINASI JAN - APR 2021 WAVE II : PERIODE VAKSINASI APR 2021 - MAR 2022

12. KEGIATAN VAKSINASI COVID-19
PERENCANAAN PELAKSANAAN
MONITORING
DAN
EVALUASI
• PENDATAAN DAN PENETAPAN FASYANKES
• REGISTRASI DAN VERIFIKASI SASARAN
• PERHITUNGAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
• RENCANA DISTRIBUSI VAKSIN DAN LOGISTIK
• PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ADSOS,
PELATIHAN, MONEV
• PENDANAAN
• PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL
WILAYAH SULIT
• DISTRIBUSI DAN
MANAJEMEN VAKSIN
DAN LOGISTIK
• STANDAR
PELAYANAN
• KERJA SAMA
• MANAJEMEN
LIMBAH
• PENCATATAN DAN
PELAPORAN
• PEMANTAUAN PRA,
SAAT DAN PASKA
PELAKSANAAN
• PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN
KIPI
INPUT:
SDM, vaksin
dan logistik,
cold chain
OUTPUT:
Penerimaan
masy. tinggi,
seluruh sasaran
divaksinasi,
Aspek Legal: Perpres No. 99 Tahun 2020 ttg Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19,
Permenkes No. 12 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Imunisasi,
Permenkes No. 84 Tahun 2020 ttg Pelaksanaan Vaksinasi dlm Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI SATU DATA VAKSINASI COVID-19

13. Waktu dan Tempat
Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19
dilaksanakan dalam
beberapa tahapan
mempertimbangkan
ketersediaan, waktu
kedatangan dan profil
keamanan vaksin
Tempat
Pelayanan Vaksinasi COVID-
19 dilaksanakan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan baik
Pemerintah maupun swasta,
berupa:
1. Puskesmas, Puskesmas
Pembantu;
2. klinik;
3. rumah sakit; dan/atau
4. klinik Kantor Kesehatan
Pelabuhan
Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan
dalam memberikan Vaksinasi bagi seluruh sasaran dan/atau tidak
memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membuka
pos Vaksinasi COVID-19

14. Distribusi dari pusat sampai ke Tingkat Provinsi melalui udara atau darat
menggunakan kendaraan berpendingin khusus, cold box atau alat transportasi
vaksin lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin COVID-19. Untuk peralatan
pendukung dan logistik lainnya menggunakan sarana pembawa lain yang standar,
sesuai dengan ketentuan
Di Provinsi :
1. vaksin disimpan oleh instalasi farmasi dalam cold room,
vaccine refrigerator dan/atau tempat penyimpanan
vaksin lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin COVID-19
pada suhu yg direkomendasikan
2. Logistik vaksinasi lainnya (seperti Auto Disable Syringe –
ADS, Safety Box, alcohol swab) disimpan pada
area/ruang yg telah ditentukan di dlm instalasi farmasi
Proses pengadaan :
1. vaksin
2. logistik vaksinasi (seperti
ADS, Safety Box, alcohol swab)
SISTEMDISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
Pusat (Kemenkes) sampai Provinsi
Berdasarkan prosedur/manajemen
penyimpanannya, vaksin COVID-19 dibagi
menjadi 3 yaitu vaksin COVID-19 dengan
suhu penyimpanan 2-8 °C, -20 °C (vaksin
mRNA, Moderna) dan -70 °C (vaksin mRNA,
Pfizer)
Penyimpanan vaksin harus sesuai dengan
Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam
rangka menjamin kualitas vaksin tetap
terjaga sampai diterima oleh sasaran

15. SISTEMDISTRIBUSI VAKSIN COVID-19
Provinsi ke Kabupaten/Kota
Distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dilakukan dengan kendaraan berpendingin
khusus (beberapa Prov/Kab/Kota), cold box / vaccine carrier atau alat transportasi vaksin
lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin COVID-19. Untuk peralatan pendukung dan logistik
lainnya menggunakan sarana pembawa lain yang standar, sesuai dengan ketentuan
Mekanisme distribusinya tergantung kebijakan dan ketersediaan anggaran masing2 daerah :
1. Provinsi mengantarkan ke Kab/Kota
2. Kab/Kota mengambil dari provinsi sesuai jadwal tibanya vaksin atau dibuat jadwal
pengambilan sesuai alokasi
Di Kabupaten/Kota diterima oleh instalasi farmasi,
kemudian:
1. vaksin disimpan dalam cold room, vaccine refrigerator
atau tempat penyimpanan vaksin lain sesuai jenis
vaksin pada suhu yg direkomendasikan sebelum
didistribusikan ke faskes.
2. Logistik vaksinasi lainnya (seperti Auto Disable Syringe
– ADS, Safety Box, Kapas Alkohol) disimpan area/ruang
yg ditentukan di dlm instalasi farmasi
Kab/kota akan mendistribusikan vaksin dan
logistik lainnya ke Rumah Sakit, Puskesmas,
KKP, Klinik atau Pos pelayanan vaksinasi
lainnya yang terdaftar sebagai tempat
pelayanan vaksinasi Covid 19 dengan
menggunakan mobil box atau puskesmas
keliling, vaksin ditempatkan pada vaccine
carrier atau alat transportasi vaksin lainnya
sesuai jenis vaksin
Berdasarkan prosedur/manajemen
penyimpanannya, vaksin COVID-19 dibagi
menjadi 3 yaitu vaksin COVID-19 dengan
suhu penyimpanan 2-8 °C, -20 °C (vaksin
mRNA, Moderna) dan -70 °C (vaksin mRNA,
Pfizer)
Penyimpanan vaksin harus sesuai dengan
Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam
rangka menjamin kualitas vaksin tetap
terjaga sampai diterima oleh sasaran

16. SISTEM DISTRIBUSI VAKSINCOVID-19
Kabupaten/Kota ke Puskesmas/Fasyankes/KKP
Di tk fasyankes, vaksin disimpan di
vaccine refrigerator atau tempat
penyimpanan vaksin sesuai dengan
jenis vaksin COVID-19. Peralatan
pendukung dan logistik lainnya
disimpan pada area/ruang yang telah
ditentukan di dalam instalasi farmasi
Berdasarkan prosedur/manajemen
penyimpanannya, vaksin COVID-19 dibagi
menjadi 3 yaitu vaksin COVID-19 dengan
suhu penyimpanan 2-8 °C, -20 °C (vaksin
mRNA, Moderna) dan -70 °C (vaksin mRNA,
Pfizer)
Penyimpanan vaksin harus sesuai dengan
Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam
rangka menjamin kualitas vaksin tetap
terjaga sampai diterima oleh sasaran

17. Sasaran
vaksinasi
COVID-19
datang
Meja 1 (Pendaftaran)
• Peserta menunjukkan e-ticket untuk verifikasi
• Verifikasi data dilakukan dengan menggunakan
aplikasi Pcare
Meja 2 (Skrining)
• Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi
kondisi penyerta (komorbid)
• Skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pcare
• Sasaran yang ditunda pemberian vaksinnya akan dijadwalkan ulang
oleh sistem
Meja 3 (Vaksinasi)
• Petugas memberikan vaksinasi secara intra muskular sesuai
prinsip penyuntikan aman
• Petugas mencatat merek/jenis dan nomor batch vaksin yang
diberikan kepada sasaran
Meja 4 (Pencatatan dan Observasi)
• Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi ke dalam aplikasi PCare.
• Sasaran diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan
KIPI
• Petugas memberikan penyuluhan tentang 3M dan vaksinasi COVID-19
• Peserta mendapatkan kartu vaksinasi
ALUR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
P Care

18. PENCATATAN DAN PELAPORAN
HASIL
PELAYANAN
VAKSIN DAN
LOGISTIK
Pencatatan dan pelaporan secara elektronik
menggunakan aplikasi Primary Care (PCare)
Setiap fasyankes dan pos vaksinasi yang
menyelenggarakan pelayanan vaksinasi
COVID diharuskan mencatat dan melaporkan
hasil pelayanan vaksinasi COVID-19
menggunakan PCare
Pencatatan dan pelaporan vaksin dan
logistik pelaksanaan vaksinasi COVID-19
menggunakan sistem monitoring logistik
elektronik yaitu Bio Tracking dan SMILE
(Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik
secara Elektronik)
Bagi petugas yang mengalami kesulitan dalam menggunakan
salah satu aplikasi dalam Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi dapat menghubungi Call Centre 021-3808888 atau WA
0812-11000510

19. ALUR DAN KURUN WAKTU PELAPORAN KIPI
Jenjang Administrasi Kurun waktu diterimanya laporan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Pokja
KIPI
24 jam dari saat penemuan kasus
Dinas Kesehatan Provinsi/Komda PP-KIPI 24-72 jam dari saat penemuan
kasus
Sub Direktorat Imunisasi/Komnas PP-KIPI 24 jam-7 hari dari saat penemuan
kasus
Pelaporan dan
Pelacakan KIPI
Alur Pelaporan dan
Kajian KIPI

20. MONITORING
DAN EVALUASI
SEBELUM
(PRA)
SAAT
SETELAH
(PASKA)
COVID-19 Vaccine Introduction Readiness
Assessment Tools (VIRAT)
• Monitoring capaian cakupan
• Monitoring kualitas pelayanan
• Penilaian Cepat Cakupan Vaksinasi Mel.
Survei Daring
• Monev Vaksin dan Logistik
• Evaluasi Dampak mel. Surv COVID-19
• Pemantauan dan Evaluasi Strategi
Komunikasi

21. DUKUNGAN TNI/POLRI
(BABINSA/
BHABINKAMTIBMAS)

22. KERJA SAMA
DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
1. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur,
sedangkan di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Wali Kota.
2. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 perlu melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah
atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Upaya kerja sama yang
dilakukan meliputi:
a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
b. tempat vaksinasi COVID-19;
c. keamanan;
d. sosialisasi dan penggerakan masyarakat;
e. dukungan penyediaan tenaga non kesehatan; dan
f. pengelolaan limbah medis.
3. Agar kerja sama dapat terlaksana dengan efektif, dibutuhkan Tim Pelaksana mulai dari
tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas. Tim ini harus melibatkan seluruh lintas
program di lingkungan sektor kesehatan Serta lintas sektor terkait.

23. Dukungan TNI/POLRI di setiap
tahapan pelaksanaan vaksinasi
PERENCANAAN PELAKSANAAN MONEV
PENDAMPINGAN
REGISTRASI ULANG
MASY. PENERIMA
VAKSIN OLEH
BABINSA/
BHABINKAMTIBMAS
PENGAMANAN DISTRIBUSI
DAN PENYIMPANAN
VAKSIN&LOGISTIK SERTA
PENGAMANAN SAAT
PELAYANAN
MONEV
TERINTEGRASI

24. Registrasi dan Verifikasi Sasaran
Data sasaran vaksinasi
program diperoleh
secara top-down
melalui Sistem
Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19
1. Sasaran menerima
notifikasi via SMS Blast
2. Konfirmasi atau registrasi
ulang sasaran, termasuk
memilih tempat dan
jadwal layanan
3. Tiket elektronik bagi
sasaran terverifikasi
Peran Babinsa/Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 sangat penting YAITU MELAKUKAN KUNJUNGAN
DAN PENDAMPINGAN KEPADA PENERIMA VAKSIN DALAM MELAKUKAN
REGISTRASI ULANG

25. PROSES REGISTRASI ULANG SASARAN
1. Masyarakat penerima vaksinasi akan menerima pemberitahuan melalui SMS
Blast dengan ID pengirim: PEDULICOVID, selanjutnya diminta melakukan
registrasi ulang melalui:
a. SMS ke nomor 1199,
b. UMB dengan nomor *119#,
c. aplikasi Pedulilindungi,
d. web pedulilindungi.id
e. atau melalui Babinsa/Bhabinkamtibmas setempat
2. Registrasi ulang melalui SMS dan UMB tidak dikenakan biaya (gratis).
3. Pasa saat penerima vaksin melakukan registrasi ulang, penerima vaksin perlu
melakukan konfirmasi terkait beberapa hal yang akan ditanyakan oleh sistem
yaitu:
a. identitas calon penerima,
b. kondisi kesehatan (dengan alasan keamanan, penerima vaksin yang memiliki
penyakit penyerta tertentu belum dapat diberikan vaksinasi), serta
c. pemilihan tempat dan jadwal layanan vaksinasi.
4. Setelah itu, penerima vaksin akan mendapatkan nomor tiket elektronik yang
harus dibawa ke tempat pelayanan sesuai jadwal yang dipilih.
5. Pengingat jadwal layanan akan dikirimkan oleh sistem via SMS atau aplikasi
Peduli Lindungi kepada penerima vaksin.

26. Pendampingan
Registrasi Ulang Masyarakat Penerima Vaksin
oleh Babinsa/Bhabinkamtibmas
Ada beberapa kriteria masyarakat yang perlu dilakukan pendampingan dalam
melakukan registrasi ulang yaitu:
1. Masyarakat penerima vaksinasi yang tidak memiliki HP atau nomor HP telah
berganti sehingga tidak menerima SMS Blast.
2. Masyarakat penerima vaksinasi yang telah menerima SMS Blast namun
tidak mengetahui cara registrasi ulang.
3. Masyarakat penerima vaksinasi yang telah menerima SMS Blast namun lupa
atau ragu untuk melakukan registrasi ulang.
Dalam melakukan kunjungan ke masyarakat penerima vaksin,
Babinsa/Babinkamtibmas dapat melibatkan Lurah, Kepala Dusun, Ketua RT/RW
serta Puskesmas setempat.

27. Strategi Pendampingan (1)
 Memberi salam dan perkenalan diri serta menunjukkan tanda anggota TNI/POLRI
dan surat tugas
 Menjelaskan maksud kedatangan
 Menjelaskan kepada warga yang dikunjungi bahwa ia merupakan calon penerima
vaksin COVID-19 dan harus melakukan registrasi ulang
 Menjelaskan bahwa Babinsa/Bhabinkamtibmas akan membantu untuk melakukan
registrasi ulang.
 Melakukan proses registrasi ulang menggunakan aplikasi yang disediakan bagi
Babinsa/Bhabinkamtibmas termasuk menanyakan kepada warga yang
bersangkutan tentang informasi-informasi yang dibutuhkan meliputi: identitas,
kondisi kesehatan, serta pilihan tempat dan waktu pelayanan vaksinasi.

28. Strategi Pendampingan (2)
 Apabila proses registrasi telah selesai dan tiket elektronik telah terbit,
sampaikan agar nomor tiket tersebut dicatat dan agar warga yang
bersangkutan membawa nomor tiket dan KTP ke tempat pelayanan
vaksinasi sesuai jadwal yang telah dipilih.
 Bagi warga yang nomor HP nya berganti agar dicatat nomor HP yang baru
dan dimasukkan ke dalam aplikasi.
 Apabila warga yang bersangkutan menolak untuk melakukan registrasi
ulang, tanyakan alasannya, apabila alasannya adalah karena enggan atau
ragu untuk diberikan vaksinasi, maka lakukan edukasi mengenai manfaat
dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Dalam melakukan edukasi ini dapat
melibatkan Puskesmas setempat.

29. Regulasi mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat
diunduh pada tautan: http://bit.ly/LampiranJuknisVC19
Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat diunduh pada tautan:
https://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-media-terkait-vaksinasi-
covid-19

30. PELAKSANAAN VAKSINASI MERUPAKAN BAGIAN DARI
UPAYA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
PEKERJAAN BERAT INI TIDAK DAPAT DIPIKUL SENDIRI
OLEH SEKTOR KESEHATAN
KETERLIBATAN AKTIF DAN DUKUNGAN KONKRIT DARI
SELURUH SEKTOR/PIHAK TERKAIT TERMASUK
TNI/POLRI SANGAT DIBUTUHKAN

31. TERIMA KASIH