tttt

1. FILSAFAT
HUKUM

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN PERDAGANGAN
MANUSIA TERHADAP HAK
ASASI PERADILAN

5. HAK
ASASI
MANUSIA

6. Sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai :“Hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak yang bersifat
kodrati).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
angka 1 menyebutkan : “Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang
melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. (sources : buku
“Hak Asasi Manusia” milik Firdaus Arifin, S.H., M.H. dalam bentuk e-book)
Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan
untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan,
pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara
Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada
negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari
kesewenangan kekuasaan.

7. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu,
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun.
HAM meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatan yang saling
bergantung dan saling terkait. Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan
penyelenggaraan hak dan kewajiban hak asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi
hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan
umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Hak-hak asasi manusia tersebut, sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang kemudian dikonkritkan lagi dalam berbagai peraturan perundang- undangan. Perhatian terhadap HAM
ini, tentunya tidak boleh berhenti sampai pada rumusan aturan-aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji
dengan peristiwa-peristiwa konkret. Pandangan keliru bahwa HAM identik dengan pandangan dunia Barat, tidak
boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan Hak Asasi Manusia. HAM tersendiri merupakan persoalan yang
universal, tetapi sekaligus juga kontekstual.
perlindungan terhadap pelaksanaan dari HAM akan selalu ditampilkan sebagai tindakan pertama dalam tataran
pemerintah yang demokratis. HAM merupakan suatu bentuk pembicaraan yang akan menjadi sorotan dalam
pelaksanaan demokratisasi negara. Perlindungan HAM warga negara merupakan parameter pertama yang
menentukan kadar demokrasi suatu negara. Pemahaman terhadap HAM harus dilakukan melalui pendekatan
filsafat hukum, hal ini karena pemahaman akan kebenaran dari suatu perlindungan HAM akan dapat diketahui
melalui penafsiran secara filosofis. Negara sebagai pemegang kekuasaan harus mampu mengakomodasi
perlindungan hak asasi warganegaranya yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah
dirumuskan melalui penafsiran-penafsiran secara filsafati tersebut, baik melalui sosialisasi tentang HAM itu sendiri.
Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum

8. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia
pasal 297 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan manusia/orang.
Yang dimana dalam pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan memasarkan
laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan berkembangnya zaman dan
bentuk perdagangan orang ini makin beragam dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang
perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur keselarasan hidup dalam
masyarakat. Undang-Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi
hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara
yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.

9. Faktor-faktor yang mendorong
terjadinya aksi tindak pidana
perdagangan orang :
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi tindak pidana
perdagangan orang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang
yaitu penawaran dan permintaan. Dari sudut pandang
penawaran faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain,
yang pertama, perdagangan orang merupakan salah satu bisnis
yang menguntungkan.
Berdasarkan dua sudut pandang diatas sebenarnya yang
menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus human
trafficking (perdagangan orang) ini yaitu faktor ekonomi atau
kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan serta
kurangnya informasi mengenai perdagangan orang ini, serta
kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang
berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada
pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini.

10. CONTOH KASUS

11. • Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa
diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara
serius mengaplikasikannya.
• Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan
bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk
memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk
memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai
cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis
maupun mental
• Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak
langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk
perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis),seperti rasa puas (kepuasan).
Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati
secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat
materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian
perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang
merendahkan.