2. A. Dasar Hukum
JAMIANAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA
Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
Setiap negara perlu mengambangka UHC melalui mekanisme asuransi
Kesehatan social untuk menjamin pembiayanaan Kesehatan yang
berkelanjutan
WORLD
HEALTH
ASSEMBLY
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM Pasal
25, Ayat (1
Pancasila
Sila ke5
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
11. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
FASKES TINGKAT LANJUTAN
PERMENKES nomor 71 tahun 2012
Tentang pelayanan Kesehatan pada JKN
Pasal 2 :
1. Klinik utama atau yang setara
2. Rumah sakit umum dan
3. Rumah sakit khusus
13. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
Pola Pembayar Faskes
ERA BPJS : MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
GATE KEEPER CONCERPT – PROMOTIF – PREVENTIF
Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan : Sebagai Pintu Masuk
Sistem Yankes BERJENJENG
18. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
Siapa yang membayar
layanan di Rumah Sakit?
Pasien membayar sendiri ?
Kartu BPJS tidak berlaku ?
Biayanya infonya berapa ?
Bagaimana dengan pelayanan
covid-19 di Rumah Sakit ?
19. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/238/2020
tentang
PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU BAGI RUMAH SAKIT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019(COVID-19)
20. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
C. Pelayanan yang dapat dibiayai
1. Mengikuti standar pelaynan dalam panduan tata laksana pada
pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di
bawah
2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi :
administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang
gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan
ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian
ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan oenunjang
diagnostic (layanan laboratorium dan radiologi sesuai dengan
indikasi medis), obat-obatan, alat Kesehatan termasuk penggunaan
APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan
Kesehatan lai sesuai indikasi medis.
22. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
Permenkes No 71 Tahun 2013
Tentang JKN
Kendali mutu dan kendali biaya dalam
Program JKN menjadi tanggung jawab :
1. Menteri Kesehatan
2. Fasilitas Kesehatan
3. BPJS Kesehatan
26. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
TANTANGAN (A)
a. Ketersediaan tenaga Kesehatan di daerah remote area untuk
menjamin probobilitas pelayanan
b. Standarisasi kompetensi tenaga Kesehatan untuk memberikan
pelayanan Kesehatan bermutu
c. Standarisasi fasilitas Kesehatan
d. Perbaikan pola koordinnasi anatara Dokter pelayanan dasar dengan
dokter spesialis dalam system rujukan timbal-balik
e. Standar pelayanan medik yang berlaku sama di seluruh Indonesia
27. Universitan Muhamadiyah
Purwokerto
TANTANGAN (B)
f. Iuran
• Sistem pengumpulan iuran
• Besaran iuran yang ideal untuk semua pihak
• Meningkatkan kesadaran membayar iuran (WTP)
g. Manajemen Resiko
• Ageing population
• NCD ( Non Communicable Disease)
h. Manajemen Pembiayaan yang adekuat
• Akses untuk seluruh peserta ke faskes harus sama diseluruh wilayah
NKRI
• Perbedaan besaran pembayaran pelkes per wilayah
• Sistem audit
i. Health Technology Assement
j. Komitmen Regulator
k. Master file kepesertaan nasional