SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN CUT!BERSAMA DI SEKTOR SWASTA
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya cuti bersama tahun 2017
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017
tentang Cuti Bersama Tahun 2017 dan untuk efektivitas
pelaksanaan cuti bersama secara menyeluruh termasuk
sektor swasta, perlu menetapkan pedoman untuk
melaksanakan cuti bersama di sektor swasta Tahun
2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017;
Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti
Bersama Tahun 2017;
-2-
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DI SEKTOR
SWASTA TAHUN 2017.
KESATU Menetapkan Pedoman Pelaksanaan cuti bersama di Sektor
Swasta Tahun 2017 dengan berdasarkan pada penetapan cuti
bersama Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Cuti Bersama Tahun 2017, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29
dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat)
sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan
tanggal 26 Desember 2017(Selasa) sebagai cuti bersama Hari
Raya Natal.
KEDUA Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan bagian dari pelaksanaan cuti
tahunan dan dilakukan secara bersama-sama.
KETIGA Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hak cuti
tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan
upah seperti hari kerja biasa.
KEEMPAT : Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti
bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,hak
cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan mengurangi hak
atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
-3-
KELIMA Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan operasional perusahaan.
KEENAM Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
dan/atau serikat pekeija/serikat buruh dengan pengusaha,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama dan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017
OKI
MENTERI KETENAGAKERJAAN
UBLIK INDONESIA,
ANIF DHAKIRI

More Related Content

What's hot

Sk perangkat desa
Sk perangkat desaSk perangkat desa
Sk perangkat desaSuhad Rian
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
Format Surat izin cuti Tahun 2018
Format Surat izin cuti Tahun 2018Format Surat izin cuti Tahun 2018
Format Surat izin cuti Tahun 2018henry azhary
 
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayPengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayChardian Arguta
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021CIkumparan
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahrazitakhalyla
 
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012agungization
 
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017ItjenKLHK
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 

What's hot (15)

Sk perangkat desa
Sk perangkat desaSk perangkat desa
Sk perangkat desa
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Format Surat izin cuti Tahun 2018
Format Surat izin cuti Tahun 2018Format Surat izin cuti Tahun 2018
Format Surat izin cuti Tahun 2018
 
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy HomestayPengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
Pengalaman membuat TDUP Rumah Charsy Homestay
 
Pkk kabupaten muna
Pkk kabupaten munaPkk kabupaten muna
Pkk kabupaten muna
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Profil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoProfil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone Bolango
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
 
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
Pergub tata naskah dinas no. 194 tahun 2012
 
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017
Rencana kerja inspektorat jenderal klhk tahun 2017
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 

Similar to Kepmen 184 tahun_2017

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Randhy Adrian Sonata
 
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Muhammad Sirajuddin
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021KutsiyatinMSi
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020Web Master
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfNeni Rochmayati
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017KutsiyatinMSi
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfupkabnganjuk
 

Similar to Kepmen 184 tahun_2017 (9)

Skb2018(1)
Skb2018(1)Skb2018(1)
Skb2018(1)
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
 
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
Skb 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
 
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
Peraturan bkn no. 7 tahun 2021
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Kepmen 184 tahun_2017

  • 1. MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN CUT!BERSAMA DI SEKTOR SWASTA TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya cuti bersama tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 dan untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama secara menyeluruh termasuk sektor swasta, perlu menetapkan pedoman untuk melaksanakan cuti bersama di sektor swasta Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017; Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017;
  • 2. -2- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DI SEKTOR SWASTA TAHUN 2017. KESATU Menetapkan Pedoman Pelaksanaan cuti bersama di Sektor Swasta Tahun 2017 dengan berdasarkan pada penetapan cuti bersama Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017(Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. KEDUA Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan dan dilakukan secara bersama-sama. KETIGA Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa. KEEMPAT : Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,hak cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
  • 3. -3- KELIMA Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. KEENAM Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekeija/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017 OKI MENTERI KETENAGAKERJAAN UBLIK INDONESIA, ANIF DHAKIRI