Dokumen tersebut membahas tentang aktivitas industri persusuan mulai dari input, proses produksi, output, dan regulasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha peternakan sapi perah. Beberapa poin penting adalah peningkatan produksi susu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengembangan kelembagaan koperasi, dan pengaturan ruang untuk mendukung kelangsungan usaha peternakan sapi perah.

2.  Aktivitas Industri Persusuan
Bidang Usaha Aktivitas Utama Ouput
Penyediaan
Input
Penyediaan prasarana
dan sarana produksi
peternakan sapi perah
a. Pakan konsentrat
b. Pakan Rumput
c. Peralatan
d. Mesin/kendaraan
e. Bahan bangunan
f. Obat-obatan
g. Semen beku
h. Layanan kesehatan
Usaha Ternak
(Dairying)
Memelihara sapi perah
dan memproduksi susu
a. Susu segar
b. Ternak replacement
stock
c. Pedet jantan
d. Bahan pupuk organik

3. Pasca Panen a. Penanganan Susu segar
b. Pengolahan
c. Pengangkutan
d. Usaha perdagangan
a. Susu segar dingin
bahan baku IPS
b. Kegunaan fisik
makanan/minuman
c. Kegunaan tempat
d. Kegunaan waktu
e. Kegunaan nilai
Konsumsi a. Transaksi
b. Konsumsi
a. Bahan pangan
b. Pemenuhan nutrisi
c. Kesukaan

4. Input Utama/Biaya
Produksi
Tingkat Penggunaan/
Koef. teknis
Satuan Deviasi
Ternak 4,06 ST 3,41
Hijauan 208,50 Kg/hari/UU 52,93
56,10 Kg/ST/hari 16,60
Tenaga Kerja:
- Pemeliharaan 4,05 Jam/hati 2,61
- Nyabit rumput 5,43 Jam/hari 3,01
Konsentrat 37,21 Kg/hari/UU 39,35
9,00 Kg/ST/UU 3,94
Biaya variabel 20,52 Juta
rp/tahun/UU
14,96

5. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan Peternakan Sapi Perah
Peningkatan produksi susu dalam rangka mendukung sasaran
nasional untuk memenuhi 50% kebutuhan lokal, Setidaknya Jawa
Barat memenuhi kebutuhan 25% dari kebutuhan nasional.
Kebijakan Strategis
 Pengembangan kelembagaan usaha, khususnya koperasi
persusuan
 Pengembangan teknologi dan penataan wilayah sentra
produksi susu
 Pengembangan industri pasca panen

6. Program Prioritas Jangka Pendek
1. Pembinaan dalam rangka memperkuat kemampuan bisnis koperasi
dan dinamika kelompok peternak.
2. Penataan ruang untuk mendukung kelangsungan peternakan sapi
perah dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah, dinas
perkebunan dan kehutanan.
3. Peningkatan peran peternak dan koperasi primer dalam
penanganan dan pengolahan susu dan produk susu

7. MASALAH PEMBANGUNAN PETERNAKAN
SAPI PERAH
Identifikasi Peternak Non Peternak
Investasi ……………………… ………………………..
Peternak
Pakan Hijauan
Pakan Konsentrat
Ternak Bibit
Alat dan Mesin
Obat-obatan dan IB
Produk
Harga
……………………….

9.  Tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum
 Tidak di pusat kota dan pemukiman penduduk, jarak dari
pemukiman > 250 meter.
 Memperhatikan topografi  tidak mencemari wilayah sekitar
lokasi.
 Jarak dengan perusahaan sapi perah lain > 250 meter.
 Jarak dengan perusahaan sapi perah dalam satu kelompok > 50
meter.
 Diberi pagar setinggi > 1,75 meter agar ternak lain tidak dapat
masuk.
 Jarak pagar dari kandang > 5 meter.

10.  Kandang untuk anak, induk, beranak, isolasi, karantina dan
pengobatan
 Gudang pakan ternak dan peralatan
 Kamar susu dan laboratorium kecil
 Bangunan instalasi air
 Luas lantai kandang 2 x 1,5 meter2 / ekor dewasa
 Ventilasi pertukaran udara memadai
 Secara teknis harus ekonomis, permanen/semi permanen, lantai
beton/kayu, miring ke arah pembuangan.
 Kamar susu dilapisi porselin putih.
 Jarak antara dua bangunan kandang > 6 meter.
 Kandang induk terpisah dengan kandang anak.
 Kandang melahirkan terpisah, berdinding tembok.
 Jarak kandang dengan kamar susu > 15 meter.
 Jarak dengan kandang isolasi > 25 meter, atau > 10 meter bila
dibatasi dinding tembok setinggi > 2 meter.

11.  Memiliki peralatan kandang, persusuan, sanitasi dan kesehatan.
 Peralatan kandang memenuhi kebutuhan, peralatan persusuan
tidak berkarat dan mudah dibersihkan.
 Peralatan sanitasi dilengkapi semprotan air bertekanan tinggi.
 Tersedia noodstal.
 Peralatan tidak boleh utk kandang lain tanpa disucihamakan dulu.
 Penataan bangunan harus memperhatikan aliran air mencegah
pencemaran.
 Jarak kandang dengan bangunan lain > 15 meter atau dinding > 2
meter. Orang dan kendaraan tidak keluar masuk kandang.

12.  Mempunyai tenaga akhli teknis (tetap/tidak tetap).
 Berbadan sehat, bebas TBC, penyakit kulit
(Keterangan dokter/ tahun).
 Memperhatikan peraturan perundang-undangan
ketenaga-kerjaan.

13.  Bibit harus berasal dari daerah bebas penyakit
menular.
 Bibit dari LN harus izin Ditjen Peternakan.
 Ternak baru harus dikarantina > 14 hari.
 Perusahaan yang melakukan pembibitan harus ada
pengawasan Ditjen Pet atau Dispet setempat..

14.  Air tersedia cukup utk ternak dan kebersihan.
 Menyediakan pakan hijauan cukup, baik sebagian
/seluruhnya tanam sendiri.
 Menyediakan konsentrat cukup. (beli/buat sendiri)
 Wajib menyediakan lahan sesuai dengan kapasitas
produksi.
 Status lahan harus jelas sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

15.  Perusahaan tidak mudah dimasuki binatang lain.
 Melakukan desinfeksi peralatan, insektisida dan
pemberantasan hama.
 Pembersihan kandang dan cuci hama.
 Pekerja dari kandang isolasi tidak boleh masuk
kandang lainnya.
 Orang lain tidak keluar masuk kandang.
 Ternak yang sakit menular tidak boleh keluar
komplek kandang, kecuali untuk diagnosa.
Bangkai harus dimusnahkan, dibakar, dikubur
(pengawasan Disnak setempat).

16.  Wajib melakukan vaksinasi.
 Vaksinasi dicatat dalam kartu kesehatan.
 Ada sertifikat bebas Brucellosis dan Tuberculosis.,
melakukan uji/tes bebas penyakit (paling lama 2 tahun)
 Susu dan daging dari sapi + antibiotik dapat
dikonsumsi setelah > 7 hari
 Susu dan daging dari sapi + hormon dapat
dikonsumsi setelah > 3 hari
 Wajib membantu pemerintah memberantas penyakit
hewan menular.
 Kasus penyakit, wajib lapor kepada Disnak setempat.

17.  Mencegah erosi, kelestarian lingkungan,
penghijauan.
 Mencegah polusi, gangguan serangga, tikus
dll.
 Ada bak pembuangan dan pembakaran
bangkai.
 Ada septictank.

18.  Membuat laporan tiap 6 bulan kepada
pemberi izin usaha.
 Wajib membantu petugas dlm
pengawasan dan bimbingan.
 Perusahaan yang didirikan sebelum
SK perlu melakukan penyesuaian < 3
tahun.
 Sanksi