Dokumen tersebut membahas tentang struktur kurikulum, kompetensi mata pelajaran, dan peraturan akademik di SMK Diponegoro Depok. Struktur kurikulum terdiri atas muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Kompetensi mata pelajaran terdiri atas kompetensi inti dan kompetensi dasar. Peraturan akademik mengatur tentang beban belajar peserta didik, guru, dan kepala se

1. 38
BAB IV
STRUKTUR KURIKULUM, KOMPETENSI MAPEL
DAN PERATURAN AKADEMIK
A. Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus
ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan kedalam muatan kurikulum pada
setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi kompetensi yang dimaksud, terdiri
atas standar Kompetensi, kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan
berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan
beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.
Berdasarkan Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 menjelaskan bahwa muatan
pelajaran pada Kompetensi mata pelajaran dan alokasi waktu tiap mata pelajaran
Kompetensi keahlian di SMK Diponegoro Depok adalah sebagai berikut;
1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Tabel 02. beban Belajar semester 1 sampai dengan 6
MATA PELAJARAN
KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2.
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 2 2
4. Matematika 4 4 4 4 4 4
5. Sejarah Indonesia 3 3 - - - -
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris TBSM* 3 3 3 3 2
2
2
2
Jumlah A 19 19 15 15 15 15
B. Muatan Kewilayahan
1. Seni Budaya 3 3 - - - -
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 - -
3. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2
4. Ke Nu an 2 2 2 2 2 2

2. 39
5. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2
Jumlah B 11 11 8 8 6 6
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3 - - - -
2. Fisika 3 3 - - - -
3. Kimia 3 3 - - - -
C2. Dasar Program Keahlian
1. Gambar Teknik Otomotif 4 4 - - - -
2. Teknologi Dasar Otomotif 4 4 - - - -
3. Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif 5 5 - - - -
C3. Kompetensi Keahlian
1. Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor - - 8 8 8 8
2. Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor - - 8 8 4 4
3. Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor - - 8 8 7 7
4. Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor - - - - 6 6
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan - - 7 7 8 8
Jumlah C 22 22 31 31 33 33
Total 52 52 54 54 54 54
2. Tata Busana
Tabel 03. beban Belajar semester 1 sampai dengan 6
MATA PELAJARAN
KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A.Muatan Nasional
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 2 2
4. Matematika 4 4 4 4 4 4
5. Sejarah Indonesia 3 3 - - - -
6. Bahasa Inggris
Bahasa Inggris Tata Busana*)
3 3 3 3 2
2
2
2
Jumlah A 19 19 15 15 15 15
B.Muatan Kewilayahan

3. 40
1. Seni Budaya 3 3 - - - -
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 - -
3. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2
4. Ke NU an 2 2 2 2 2 2
2
2
5. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2
Jumlah B 11 11 8 8 6 6
C.Muatan Peminatan Kejuruan
C1.Dasar Bidang Keahlian
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3 - - - -
2. IPA Terapan 3 3 - - - -
3. Kepariwisataan 3 3 - - - -
C2.Dasar Program Keahlian
1. Pengetahuan Bahan Tekstil 3 3 - - - -
2. Dasar Desain 3 3 - - - -
3. Pembuatan Pola 3 3 - - - -
4. TeknologiMenjahit 4 4 - - - -
C3. Kompetensi Keahlian
1. Desain Busana - - 3 3 - -
2. Pembuatan Hiasan Busana - - 5 5 - -
3. Pembuatan Busana Custom Made - - 9 9 13 13
4. Pembuatan Busana Industri - - 7 7 12 12
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan - - 7 7 8 8
Jumlah C 22 22 31 31 33 33
Total 52 52 54 54 54 54
3. Desain Komunikasi Visual
4. Tabel 04. beban Belajar semester 1 sampai dengan 6
MATA PELAJARAN
KELAS
X XI XII
1 2 1 2 1 2
A. Muatan Nasional
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3
2.
Pendidikan Pancasila
danKewarganegaraan
2 2 2 2 2 2

4. 41
3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3
4. Matematika 4 4 4 4 4 4
5. Sejarah Indonesia 3 3 - - - -
6.
Bahasa Inggris dan Bahasa
AsingLainnya
3 3 3 3 4 4
B. Muatan Kewilayahan
1. Seni Budaya 3 3 - - - -
2.
Pendidikan Jasmani, Olahraga,
danKesehatan
2 2 2 2 - -
3.
Bahasa Jawa
2 2 2 2 2 2
4.
Ke-NU-an
2 2 2 2 2 2
5.
Bahasa Arab
2 2 2 2 2 2
Jumlah A dan B 30 24 23 23 22 22
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3 - - - -
2. Tinjauan Seni 2 2 - - - -
3. Dasar-dasar Kreativitas 2 2 - - - -
C2. Dasar Program Keahlian
1. Dasar-dasar Seni Rupa 4 4 - - - -
2. Gambar 7 7 - - - -
3. Sketsa 4 4 - - - -
C3. Kompetensi Keahlian
1. Desain Publikasi - - 9 9 8 8
2. KomputerGrafis - - 7 7 7 7
3. Fotografi - - 4 4 4 4
4. Videografi - - 4 4 6 6
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan - - 5 5 5 5
Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30
Total 52 52 52 52 52 52

5. 42
B. Kompetensi Mata Pelajaran
Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnyausia peserta didik pada
kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar
pada kelas yang berbeda dapat dijaga.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi adalah Kompetensi Inti-1 (KI-1)
untuk kompetensi inti sikap spiritual, Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti
sikap sosial, Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan
kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik,
kemampuan awal, serta ciri dari suatu Mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi
empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:
a. Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka
menjabarkan KI-1;
b. Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan
KI-2;
c. Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan
KI-3; dan
d. Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan
KI-4.
1. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Nasional (A)
Mata Pelajaran yang termasuk dalam Muatan Nasional adalah:
a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP)
b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)
c. Bahasa Indonesia
d. Matematika
e. Sejarah Indonesia
f. Bahasa Inggris
2. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Kewilayahan
(B)
Mata Pelajaran yang termasuk dalam Muatan Kewilayahan (B) adalah:
a. Seni Budaya
b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
c. Bahasa Jawa

6. 43
d. Ke NU an
e. Bahasa Arab
3. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan
(C)
a. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Dasar
Bidang Keahlian (C1)
1) Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
a) Simulasi dan Komunikasi Digital
b) Kimia
c) Fisika
2) Tata Busana
a) Simulasi dan Komunikasi Digital
b) IPA Terapan
c) Kepariwisataan
3) Desain Komunikasi Visual
a. Simulasi dan Komunikasi Digital
b. Tinjauan Seni
c. Dasar Kreativitas
b. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Program
Keahlian (C2)
1) Teknik Bisnis dan Sepeda Motor
a) Gambar Teknik Otomotif
b) Teknologi Dasar Otomotif
c) Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif
2) Tata Busana
a) Pengetahuan Bahan Tekstil
b) Dasar Desain
c) Pembuatan Pola
d) Teknologi Menjahit
3) Desain Komunikasi Visual
a) Dasar-dasar seni rupa
b) Gambar
c) Sketsa

7. 44
c. Deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan
Kompetensi Keahlian (C3)
1) Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
a) Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor
b) Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor
c) Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor
d) Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor
e) Produk Kreatif dan Kewirausahaan.
d. Tata Busana
a) Desain Busana
b) Pembuatan Hiasan Busana
c) Pembuatan Busana Custom Made
d) Pembuatan Busana Industri
e) Produk Kreatif dan Kewirausahaan
e. Desain Komunikasi Visual
a) Desain Publikasi
b) Komputer grafis
c) Fotografi
d) Videografi
e) Produk Kreatif dan Kewirausahaan
C. Peraturan Akademik
1. Pengaturan Beban Belajar Peserta Didik, Beban Kerja Guru dan Beban Kerja Kepala
Sekolah
a. Pengaturan Beban Belajar Peserta Didik
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta
didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran. Selanjutnya
beban belajar di SMK Diponegoro Depok diatur dalam jam pelajaran per minggu.
Beban belajar satu minggu kelas X adalah 52 jam pelajaran, sedangkan kelas XI
dan XII adalah 54 jam pelajaran. Pengaturan beban belajar menggunakan system
paket yaitu system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya
diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah
ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada
SMK Diponegoro Depok.

8. 45
SMK Diponegoro Depok mengatur beban belajar peserta didik sebagai
berikut:
1) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan
sebagaimana tertera dalam struktur Kurikulum.
2) Alokasi waktu kelompok muatan nasional, muatan kewilayahan dan muatan
pemintana kejuruan.
3) Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit.
4) Beban belajar SMK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di
sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri diekuivalen dengan
standar minimal 52 jam pelajaran perminggu untuk kelas X dan 54 jam pelajaran
perminggu untuk kelas XI dan XII
5) Beban belajar dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak
20 minggu untuk kelas X dan XI
6) Beban belajar kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan
paling banyak 20 minggu, sedangkan untuk semester genap paling sedikit 16
minggu dan paling banyak 18 minggu.
7) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling
banyak 40 minggu
8) Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur,
maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran
9) Penambahan jam pembelajaran dilakukan pada pengembangan KTSP yang
telah ditetapkan secara nasional. Mata Pelajaran dalam KTSP dapat
dikembangkan ataupun ditambah oleh sekolah dengan mata pelajaran yang
sesuai dengan kondisi lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang
bersangkutan. Semua tambahan tersebut tidak mengurangi kurikulum yang
berlaku secara nasicnal dan tidak boleh menyimpang dari jiwa dan tujuan
pendidikan nasional. Atas dasar tersebut, maka SMK Diponegoro Depok yang
bernaung di bawah lembaga pendidikan Ma’arif Nahdhatul Ulama,
menambahkan mata pelajaran yang merupakan ciri khas NU, yaitu keNUan dan
Bahasa Arab. Disamping itu sesuai dengan Pergub DIY No. 64/KEP/2013,
maka SMK Diponegoro Depok juga menambahkan muatan lokal Bahasa Jawa.

9. 46
b. Pengaturan Beban Kerja Guru
Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru ditentukan
bahwa Guru melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1
(satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
Dalam hal diperlukan, sekolah menambah jam istirahat yang tidak
mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud.
Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa:
1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja
efektif sebagaimana dimaksud pada diatas, Guru mencakup kegiatan pokok:
a) merencanakan pembelajaran ataupembimbingan;
b) melaksanakan pembelajaran ataupembimbingan;
c) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d) membimbing dan melatih peserta didik; dan
e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan
pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
2) Pemenuhanbebankerjasebagaimanadimaksudpadano 1) dilaksanakan dalam
kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
3) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud
dalam no. 1) huruf a) meliputi:
a) pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program
kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
b) pengkajian program tahunan dan semester; dan
c) pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai
standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
4) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud
dalam no. 1) huruf c) merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana
Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

10. 47
5) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud padano. 4) dipenuhi paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak
40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
6) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada padano. 4) dipenuhi
oleh Guru Bimbingan dan Konseling; atau
7) Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling
sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.
8) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam
padano. 1 huruf c) merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
9) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pada
no. 1 huruf d) dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan
ekstrakurikuler.
10) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan
beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada no. 1 huruf e meliputi:
a) wakil kepala satuan pendidikan;
b) ketua program keahlian satuanpendidikan;
c) kepala perpustakaan satuanpendidikan;
d) kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/teaching factory satuan
pendidikan;
e) pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
f) tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.
11) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada no. 9) huruf a) sampai dengan
huruf e) dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.
12) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam no. 9) huruf a) sampai dengan
huruf d) diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu
bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) rombongan
belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan beban kerja dalam
melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud
dalam no. 3) dan huruf c dan d).

11. 48
13) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam no 3) huruf e)
diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru
pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan
pembelajaranataupembimbingansebagaimanadimaksud dalam no 9) dan 10).
14) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada no. 9 huruf f) meliputi:
a) wali kelas;
b) pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
c) pembina ekstrakurikuler;
d) koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja
Khusus (BKK) pada SMK;
e) Guru piket;
f) penilai kinerja Guru;
g) pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru;dan/atau
h) tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.
15) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada no. 13) huruf a) sampai
dengan huruf g dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.
16) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada no. 13) huruf i) dapat
dihitung sebagai pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
17) Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada no. 13) dapat
diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap
Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran.
18) Pelaksanaan 2 (dua) atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud
oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan
Komunikasi dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan
terhadap 1 (satu) rombongan belajar per tahun.
19) Guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada no. 17)
wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18
(delapan belas) jam Tatap Muka per minggu bagi Guru mata pelajaran atau
paling sedikit membimbing 4 (empat) rombongan belajar per tahun bagi Guru
Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi
pada satuan administrasi pangkalnya.

12. 49
20) Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada no. 18), Guru yang bersangkutan
dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 (satu)
zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
21) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada pada no. 19) melaksanakan
kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) jam Tatap
Muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak
6 (enam) jam Tatap Muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan
zona yang ditetapkan oleh Dinas.
22) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pada
no. 13) huruf a) sampai dengan huruf e) juga dapat melaksanakan tugas
tambahan lain sebagaimana dimaksud dalam no. 13.
23) Pelaksanaan tugas tambahan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak
diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan pembelajaran atau
pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dan ayat (4) namun
diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam no. 2).
c. Pengaturan Beban Kerja Kepala Sekolah
Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Pemenuhan Beban Kerja Kepala Sekolah
ditentukan bahwa Kepala Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat
puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa:
1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. no 9) huruf g).
2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. no. 1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan
kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan
belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3) Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru sebagaimana

13. 50
dimaksud pada no 2) masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi
pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam
no. 4) dan 5) atau terdapat kekurangan guru, maka Kepala Sekolah wajib
melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
4) Dinas yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada no. 3) wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:
a) manajerial;
b) pengembangan kewirausahaan; dan
c) supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
6) Beban kerja Kepala Sekolah ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaranatau
pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. no. 4) dan 6) yang
merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh
koma lima)jam kerja efektif.
7) Rincian ekuvalensi beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada
no 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
8) Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan
apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau
pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atautetap atau
belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.
2. Praktek Kerja Lapanganm(PKL)
Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja, perlu pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan nonformal melalui
praktik kerja lapangan. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan (PKL) diatur dengan
Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.
a. Tujuan PKL dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan
bagi Peserta Didik, adalah:
1) menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada
Peserta Didik;
2) meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia
kerja; dan
3) menyiapkan kemandirian Peserta Didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

14. 51
b. Pokok-pokok peraturan dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja
Lapangan bagi Peserta Didik, yaitu:
1) Praktik kerja lapangan merupakan program pembelajaran:
2) inti kejuruan bagi peserta didik SMK/MAK;
3) keterampilan bagi peserta didik SMALB; dan
4) pilihan atau tambahan bagi peserta didik LKP.
c. Praktik kerja lapangan diselenggarakan oleh SMK dan LKP bekerja sama dengan
dunia kerja yakni dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah, instansi pemerintah, atau lembaga lainnya baik di dalam
dan/atau di luar negeri. Praktik kerja lapangan dilaksanakan secara luring dan/atau
daring. Praktik kerja lapangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1) perencanaan;
2) pelaksanaan;
3) penilaian; dan
4) monitoring dan evaluasi.
d. Peserta Didik atau anak sekolah pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP
melaksanakan PKL di dunia kerja. Dunia Kerja tersebut dalam Permendikbud 50
tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik, yaitu:
1) dunia usaha;
2) dunia industri;
3) badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
4) instansi pemerintah; atau
5) lembaga lainnya.
Bagi penyandang disabilitas menurut Permendikbud 50 tahun 2020 tentang
Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk mengikuti PKL. Dunia kerja menyediakan akomodasi yang layak untuk
pemenuhan kebutuhan ragam disabilitas Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan
PKL. Pemenuhan akomodasi yang layak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan PKL bagi Peserta Didik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 50 tahun 2020 tentang PKL bagi
Peserta Didik dilaksanakan di dunia kerja di dalam dan/atau di luar negeri.
Penyelenggarakan PKL dilaksanakan secara luring dan/atau daring. PKL yang
dilaksanakan secara luring dilakukan dengan praktik pembelajaran secara langsung
oleh Peserta Didik di dunia kerja. PKL yang dilaksanakan secara daring diperuntukkan

15. 52
bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu. Keadaan
tertentu yang dimaksud adalah:bencana alam; bencana non-alam; atau kondisi
geografis. Pelaksanaan PKL secara daring dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari dunia kerja.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah Program Pembelajaran yang dilaksanakan
secara khusus dengan mengambil alokasi waktu tertentu dan melibatkan pihak lain di
luar sistem sekolah. Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk memberikan
pengalaman kerja nyata bagi peserta didik dalam pembentukan kompetensi secara utuh
dan lebih bermakna, terutama pembentukan sikap (etos) kerja sesuai dengan tuntutan
kebutuhan di lapangan kerja. Program PKL di SMK Diponegoro Depok dilaksanakan
di DU/DI untuk waktu pelaksanaannya dilakukan menurut undang-undang yang
berlaku.
Proses pembelajaran di SMK Diponegoro Depok dilaksanakan dengan
pembelajaran di sekolah dan di industri. Pembelajaran di sekolah bertujuan untuk
pemenuhan capaian akademis dan sedangkan di dunia kerja (Dunia Usaha dan Dunia
Industri) untuk mengasah keterampilan kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya
serta memberikan bekal pengalaman kerja, dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL). Porsi pembelajaran mata pelajaran kejuruan di sekolah antara praktik dan teori
dengan perbandingan 70 persen praktik dan 30 persen teori. Maka dari itu untuk
pelaksanaan PKL di DU/DI untuk peserta didik di SMK Diponegoro Depok
dilaksanakan selama 6 bulan di kelas XI semester genap.
3. Penilaian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 tahun
2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah disebutkan bahwa
Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian kinerja,
penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah
semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat
kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian
sekolah/madrasah. Pengertian pada penilaian hasil belajar, secara umum dapat
diuraikan sebagai berikut :

16. 53
a.Jenis-jenis penilaian:
1) Penilaian Harian
Penilaian Harian (PH) merupakan kegiatan yang dilakukan secara
periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah
menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih, dengan menggunakan
berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau
kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan
tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian Harian dilaksanakan oleh masing-
masing guru mata pelajaran pengampu, waktu pelaksanaan menyesuaikan
masing-masing guru mata pelajaran.
2) Penilaian Tengah Semester
Penilaian Tengah Semester (PTS) merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah
melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah
semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada
periode tersebut dengan menggunakan teknik penilaian berupa tes. Pelaksanaan
Penilaian Tengah Semester ini dilaksanaan sesuai dengan jadwal di kalender
pendidikan dan sesuai program kerja kurikulum dengan dibentuk kepanitiaan.
3) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun
Penilaian Akhir Semester (PAS) yang dilaksanakan pada semester
gasal dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) yang dilaksanakan pada semester genap
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh
indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut dengan
menggunakan teknik penilaian berupa tes tertulis. Disamping penilaian setiap
KD untuk kurikulum yang berlaku di SMK Diponegoro Depok sesuai dengan SK
yang berlaku menggunakan kurikulum merdeka belajar dengan melaksanakan
penilaian proyek pada setiap maple di akhir semester. Pelaksanaan Penilaian
Akhir Semester Gasal dan Penilaian Akhir Tahun ini dilaksanaan sesuai dengan
jadwal di kalender pendidikan dan sesuai program kerja kurikulum dengan
dibentuk kepanitiaan.
4) Ujian Sekolah (US)
Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi
peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar

17. 54
Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dengan
menggunakan teknik penilaian berupa tes tertulis. Pelaksanaan Ujian Sekolah ini
dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah seperti yang sudah
dijadwalkan di kalender pendidikan yang berlaku dan program kerja kurikulum
dengan dibentuk kepanitiaan.
5) Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)
Asesmen Kompetensi Minimal adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta
didik pada mata pelajaran tertentu dengan menggunakan teknik penilaian
berbasis komputer;
6) Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) atau Uji Sertifikasi Profesi
Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disingkat UKK adalah
penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) pada KKNI
dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan
pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan
memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio yang dilaksanakan
di kelas XII semester genap yang mengacu pada Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) dengan menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes,
observasi, penugasan perseorangan, dan bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik;
Pelaksanakan Uji Kompetensi Keahlian dilaksanakan sesuai dengan
peraturan pemerintah dan mengacu pada kalender pendidikan yang berlaku serta
berdasarkan program kerja kurikulum. Uji Kompetensi Keahlian di SMK
Diponegoro Depok dilaksanakan secara mandiri oleh penguji dari DU/DI.
4. Pelaporan
Seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh guru, dijadikan bahan untuk
membuat laporan hasil belajar (LHB) peserta didik. LHB dibuat selama satu semester
yang menggambarkan perkembangan peserta didik yang dapat ditunjukkan pada
peserta didik dan orang tua/wali.
Rapor bagian akademik berisi uraian hasil penilaian pengetahuan dan
ketrampilan yang disampaikan dalam bentuk bilangan bulat (skala 0-100) dan predikat.
Selain pencantuman capaian belajar dalam bentuk bilangan dan predikat, wali kelas
juga membuat catatan akademik yang merangkum capaian kompetensi pengetahuan
dan ketrampilan peserta didik, Selain penilaian pengetahuan dan ketrampilan, wali

18. 55
kelas juga membuat catatan deskriptif tantang sikap spiritual dan sosial yang
merupakan rangkuman dari penilaian guru PABP dan PPKN.
5. Ketuntasan Belajar
Skor Ketuntasan Minimal (SKM) adalah kriteria skor paling minimal untuk
menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Kriteria ketuntasan hasil belajar
diperlukan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta didik. Penentuan Skor
Ketuntasan Minimal (SKM) ditetapkan di awal tahun pelajaran melalui musyawarah
guru mata pelajaran di sekolah. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah
ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal
ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan menentukan
kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan urgensi masing-masing
kompetensi, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, serta kemampuan sumber daya
pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan
meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria
ketuntasan ideal. Ketuntasan belajar kompetensi kejuruan ditetapkan mengacu kepada
standar minimal penguasaan kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang
bersangkutan.
SKM untuk setiap mata pelajaran ditetapkan oleh guru atau kelompok guru
mata pelajaran yang bersangkutan dengan mempertimbangkan :
1. Tingkat kompleksitas, yaitu kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar,
dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila dalam
pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi
sebagai berikut:
a. Guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus disampaikan pada
peserta didik;
b. Guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi;
c. Guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang
diajarkan;
d. Peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi;
e. Peserta didik yang cakap/terampil menerapkan konsep;
f. Peserta didik yang cermat, kreatif dan inovatif dalam penyelesaian
tugas/pekerjaan;
g. Waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki

19. 56
tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses
pembelajarannya memerlukan pengulangan/latihan;
h. Tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik
dapat mencapai ketuntasan belajar.
2. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
a. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang
harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat/bahan
untuk proses pembelajaran;
b. Ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholders sekolah.
3. Tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik
Penetapan intake di SMK Diponegoro Depok berdasarkan kemampuan peserta
didik. Untuk memudahkan analisis setiap indikator, ditetapkan skala penilaian atau
tabel SKM mata pelajaran sebagai berikut:
Tabel 05. Tabel SKM kompetensi keahlian
MATA PELAJARAN KKM
A. Muatan Nasional
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 75
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 75
3. Bahasa Indonesia 75
4. Matematika 75
5. Sejarah Indonesia 75
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) 75
B. Muatan Kewilayahan
1. Seni Budaya 75
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 75
3. Bahasa Jawa 75
4. Ke-Nu-an 75
5. Bahasa Arab 70
C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 75
2. Kimia 70
3. Fisika 70

20. 57
4. IPA Terapan 75
5. Kepariwisataan 75
6. Tinjauan Seni 75
7. Dasar-Dasar Kreativitas 75
C2. Dasar Program Keahlian
1. Gambar Teknik Otomotif 75
2. Teknik Dasar Otomotif 75
3. Pendidikan Dasar Teknik Otomotif 75
4. Pengetahuan Bahan Tekstil 75
5. Dasar Desain 75
6. Pembuatan Pola 75
7. TeknologiMenjahit 75
8.
Das
a
Dasar-dasar seni rupa 75
9. Gambar 75
10. Sketsa 75
C3. Kompetensi Keahlian
1. Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor 75
2. Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor 75
3. Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor 75
4. Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor 75
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 75
6. Desain Busana 75
7. Pembuatan Hiasan Busana 75
8. Pembuatan Busana Custom Made 75
9. Pembuatan Busana Industri 75
10. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 75
11. Desain Publikasi 75
12. Komputer Grafis 75
13. Fotografi 75
14. Videografi 75
15. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 75

21. 58
6. Kenaikan Kelas
Kenaikan kelas di SMK Diponegoro Depok dilaksanakan pada setiap akhir
tahun pelajaran melalui rapat pleno dewan guru. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud
No 1 tahun 2021. Secara umum peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi
syarat:
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun
pelajaran yang diikuti.
b. Nilai rapor yang belum mencapai SKM tidak boleh lebih dari 3 (tiga) mata
pelajaran.
c. Kehadiran minimal 90 %
d. Nilai sikap minimal baik (B)
e. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya BAIK
f. Memiliki nilai minimal BAIK untuk program BTQ/Tahfidz
7. Kelulusan
Adapun untuk persyaratan kelulusan di SMK Diponegoro Depok, didasarkan
ketentuan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 Pasal 24, Permendikbud No.1 tahun
2020 dan ketetentuan yayasan, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
a. Menyelesaikan program pembelajaran selama 6 semester untuk program 3 tahun
yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
b. Memperoleh nilai minimal cukup pada penilaian seluruh mata pelajaran.
c. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
d. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan
guru.
e. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK
Adapun program yang dilakukan untuk mengantisipasi peserta didik yang
melakukan ujian perbaikan adalah pendampingan secara intensif secara individu berupa
pembimbingan secara individu dari guru mata pelajaran yang ditunjuk, pendampingan
guru BK dan Wali Kelas
Adapun program yang dilakukan untuk mengantisipasi peserta didik yang
melakukan ujian perbaikan adalah pendampingan secara intensif secara individu berupa

22. 59
pembimbingan secara individu dari guru mata pelajaran yang ditunjuk, pendampingan
guru BK dan Wali Kelas.
8. Mutasi Peserta Didik dan Peminatan
Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain,
dan atau dari sekolah satu ke sekolah yang lain yang sejajar. SMK Diponegoro Depok
membuat aturan mutasi peserta didik, dengan beberapa ketentuan berikut;
a. Mutasi Intern
Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu
dengan kelas yang lain. Ketentuan mutasi intern adalah sebagai berikut;
1) Mutasi bisa dilakukan di semua tingkat/kelas yang masih satu kompetensi
keahlian
2) Mutasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang
rasional
3) Mutasi disetujui dengan sepengatuhan orang tua/wali peserta didik, wali
kelas mutasi, BK, Waka ur Kesiswaan dan Kepala Sekolah.
4) Mutasi antar kompetensi keahlian hanya bisa dilaksanakan sebelum
dilaksanakan Penilaian Tengah Semester pada semester I (pertama) dengan
mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional
b. Mutasi Esktern
Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah
lain. Secara umum ketentuan mutasi ekstern adalah sebagai berikut;
1) Mutasi ekstern bisa dilakukan jika mempunyai kompetensi keahlian yang
sama
2) Mutasi ekstern dilakukan dengan alasan-alasan yang rasional
3) Mutasi eksternal harus diketahui oleh sekolah asal dan dinas terkait
4) Mutasi eksternal dari luar propinsi diwajibkan menyertakan wali
pendamping
Aturan Mutasi ekstern terdiri dari mutasi keluar dan mutasi masuk;
1) Mutasi Keluar
Syarat mutasi keluar
a) Permohonan pindah sekolah dari orang tua

23. 60
b) Peserta didik sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran
akademik sesuai dengan aturan yang berlaku (setelah kegiatan
pembelajaran/PTS/PAS/ UKK) selesai
c) Sudah memenuhi aturan administrasi sekolah
Sedangkan mekanisme mutasi keluar
a) Orang tua/wali mencari sekolah baru yang akan dituju dan meminta surat
keterangan diterima dari sekolah baru dan diserahkan ke SMK
Diponegoro Depok
b) Orang tua/wali mengajukan surat permohonan pindah yang disampaikan
kepada Kepala SMK Diponegoro Depok
c) Sekolah membuat surat keterangan mutasi
d) Surat mutasi keluar harus melampirkan raport asli/fotokopi dilegalisis
Kepala SMK Diponegoro Depok dan diisi bagian belakang buku rapor
2) Mutasi Masuk
Syarat mutasi masuk
a) Surat keterangan pindah dari sekolah asal
b) Rapor asli/fotokopi legalisir
c) Surat keterangan peserta didik tidak menjalani sanksi dari sekolah asal
Mekanisme mutasi masuk
a) SMK Diponegoro Depok menerima dan melampirkan surat keterangan
diterima
b) Melakukan seleksi berkas usulan perpindahan peserta didik sesuai
dengan persyaratan serta rasio jumlah pagu di sekolah
c) Surat mutasi masuk ditandatangani Kepala Sekolah dan pejabat
berwenang sesuai dengan yang tercetak dalam lembar mutasi
d) Surat mutasi masuk harus melampirkan;
(1) Surat keterangan pindah dari sekolah
(2) Rapor asli/ fotokopi legalisir
(3) Surat keterangan siswa tersebut tidak menjalani sanksi dari sekolah
asal

24. 61
c. Mutasi lintas kompetensi keahlian
Mutasi lintas kompetensi keahlian di SMK Diponegoro Depok bisa
dilakukan dengan syarat peserta didik bersedia untuk mengikuti pembelajaran
tambahan untuk mengejar kompetensi yang belum dipelajari.
d. Peminatan terhadap SMK Diponegoro Depok
Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk
mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik dengan
orientasi pemusatan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan
kejuruan. Pada sekolah menengah kejuruan dikenal Peminatan Kejuruan yakni
program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat
dan/atau kemampuan vokasional peserta didik dengan orientasi penguasan
kelompok mata pelajaran kejuruan. Guna mengakomodasi pemantapan pilihan
minat akademik peserta didik dengan orientasi pemahaman kelompok mata
pelajaran keilmuan dalam lingkup pilihan minat, maka diperlukan kegiatan
proses Pemantapan Peminatan.
e. Informasi Peminatan
Informasi tentang peminatan peserta didik dilakukan bersamaan dengan
penerimaan peserta didik baru (PPDB). Calon peserta didik dan orang tua
peserta didikdiberikan informasi selengkapnya tentang pilihan peminatan yang
ada di SMK agar dapat memilih bidang peminatan yang sesuai dengan minat
dan potensi peserta didik. Bila memungkinkan informasi tentang peminatan
dapat dilakukan bersamaan dengan waktu promosi ke sekolah-sekolah sasaran
(SMP). Hal ini diperlukan agar peserta didik yang mendaftar memiliki
pemahaman yang baik dengan pilihannya pada saat mendaftar di SMK.
Informasi peminatan memuat tentang:
1) Jenis-jenis peminatan yang ada di SMK.
2) Cara-cara belajar, kegiatan pengembangan minat, bakat, dan sarana
prasarana belajar yang ada di SMK.
3) Profil tamatan pada setiap bidang peminatan.
4) Karir atau jenis pekerjaan yang dapat dijangkau setelah tamat mengikuti
pendidikan di SMK.
5) Studi lanjutan setelah tamat pendidikan di SMK.

25. 62
f. Pengusulan Peminatan oleh Peserta Didik
Peminatan diusulkan berdasarkan minat peserta didik yang disetujui oleh
orang tua/walinya. Usulan peminatan peserta didik dilakukan pada awal masuk
sekolah setelah peserta didik dinyatakan diterima dikelas X. Peminatan diusulkan
oleh calon/peserta didik pada bidang keahlian, program keahliandan kompetensi
keahlian sesuai denganspektrum keahlian. Hal ini wajib dilakukan untuk
menghindari terjadinya perubahan peminatan peserta didik, mengingat
pembelajaran pada masing-masing program keahlian sangat spesifik.
Apabila keputusan pilihan peminatan peserta didik sudah tepat tetapi tidak
tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang bersangkutan dianjurkan
untuk mengambil pilihan tersebut di sekolah lain. Apabila pilihan sudahtepat dan
fasilitas di sekolah tersedia, tetapi dukungan moral dan finansial orang tua tidak
ada, maka perlu dilakukan konseling individual dengan peserta didik dan orang tua
peserta didik untuk mencari solusi yang terbaik bagi peserta didik.
Pembelajaran peminatan pada masing-masing program keahlian akan
dilakukan selama 2 semester. Proses perpindahan peminatan hanya boleh
dilakukan pada semester I. Perpindahan peminatan tersebut dimungkinkan apabila
kuota program keahlian yang dituju masih tersedia dan berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan dapat mendorong/meningkatkan kompetensi peserta didik menjadi
lebih baik. Sebagai konsekuensinya, peserta didik harus menempuh program
matrikulasi untuk materi-materi pada program keahlian yang diminati.
g. Analisis Usulan Peminatan oleh Peserta Didik
Analisis usulan peminatan oleh peserta didik merupakan langkah penting
sebelum dilakukan penetapan peminatan oleh pihak sekolah. Analisis usulan
peminatan peserta didik dilakukan terhadap pilihan/minat dan data-data prestasi
peserta didik. Minat belajar peserta didik diperoleh dari angket saat
pendaftaran/pendataan. Kemampuan peserta didik dapat dianalisis melalui nilai
raport kelas VII, VIII dan IX, Nilai Raport di SMP/Paket B, dan prestasi non
akademik lainnya.
Analisis usulan peminatan di SMK Diponegoro Depok dapat dilakukan
dengan menggunakan data rekomendasi dari pihak-pihak lain yang kompeten
(contoh: rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs). Selain itu sekolah dapat pula
menggunakan data deteksi potensi peserta didik menggunakan tes peminatan yang
dilaksanakan di SMP/MTs atau melakukannya sendiri jika memungkinkan.

26. 63
Apabila diperlukan, tim analisis peminatan dapat melakukan pengumpulan data
lain sesuai kebutuhan.
Pengumpulan data diperlukan untuk mengetahui berbagai macam data atau
informasi tentang diri peserta didik. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
teknik tes maupun nontes. Pengumpulan data dengan teknik tes dilakukan
menggunakan instrumen tes yang didesain secara khusus dan dilakukan oleh pihak
yang memiliki kompetensi tertentu. Jenis tes yang dapat dilakukan untuk
menentukan peminatan peserta didik dapat berupa tes psikologis atau tes
peminatan. Data yang diperoleh melalui teknik tes tersebut dianalisis dan
dipergunakan sebagai dasar penetapan peminatan peserta didik. Sementara itu
teknik nontes dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik-teknik
sebagai berikut:
1) Dokumentasi, merupakan teknik untuk memperoleh data prestasi belajar siswa
berdasarkan dokumen peserta didik pada jenjang sekolah sebelumnya
(SMP/MTs). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis buku
raport peserta didik (kelas VII, VIII, dan IX), nilai ujian nasional di SMP/MTs
serta prestasi non akademis lainnya. Data dari dokumen tersebut dapat
digunakan sebagai pendukung untuk analisis kesesuaian kemampuan belajar
peserta didik dengan bidang keahlian atau jenis peminatan peserta didik.
2) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
terstruktur melalui tanya jawab terhadap peserta didik maupun orang tua
peserta didik. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mengklarifikasi isian
angket dan hal lain yang diperlukan.
3) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai aspek peserta
didik. Observasi dapat dilakukan untuk memperoleh data kondisi fisik dan
perilaku peserta didik.
Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari teknik tes dan non tes
(dokumentasi, wawancara, observasi, dll) dianalisis dengan metode tertentu
sebagai bahan/acuan dalam menentukan peminatan peserta didik. Penetapan
peminatan peserta didik dapat menggunakan data hasil tes, data non tes, atau
gabungan dari hasil tes dan non tes.

27. 64
9. Pendidikan Kecakapan Hidup, Kecakapan Pribadi, Kecakapan Sosial, Kecakapan
Akademik dan/atau Kecakapan Vokasional serta Tata Cara Pelaksanaannya
Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan
untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan
menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan
kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Indikator-
indikator yang terkandung dalam life skills tersebut secara konseptual
dikelompokkan : (1) Kecakapan mengenal diri (self awarness) atau sering juga disebut
kemampuan personal (personal skills), (2) Kecakapan berfikir rasional (thinking skills)
atau kecakapan akademik (academik skills), (3) Kecakapan sosial (social skills), (4)
Kecakapan vokasional (vocational skills) sering juga disebut dengan keterampilan
kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu dan
bersifat spesifik (spesifik skills) atau keterampilan teknis (technical skills). SMK
Diponegoro Depok memberikan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup
kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional,
secara terpadu dan merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran,
muatan lokal dan pengembangan diri yang dilakukan dalam kegiatan intra kurikuler
maupun kegiatan ekstra kurikuler.
Contoh kegiatan ekstrakurikuler di SMK Diponegoro Depok yang dapat
meningkatkan kecakapan pribadi dan kecakapan sosial siswa adalah melalui
pengembangan diri kelas menulis atau jurnalistik, yang melatih peserta didik untuk
mengembangkan kemampuan mereka dalam menulis, dan berkomunikasi. Kegiatan
ekstrakurikuler lain yang dapat meningkatkan kecakapan akademik sekaligus
kecakapan vokasional adalah pembinaan dalam LKS (Lomba Kompetensi Siswa).
Kecakapan ini juga diperoleh melalui pembinaan yang sesuai dengan kompetensi yang
dilombakan.
Contoh kegiatan intrakurikuler di SMK Diponegoro Depok yang dapat
meningkatkan kecakapan hidup bagi siswa adalah pada program Teaching Factory.
Pada program ini, peserta didik di wajibkan untuk terlibat dalam mini industri yang
didirikan di lingkungan sekolah. Peserta didik dididik untuk belajar dalam industri yang
sesungguhnya, sehingga mereka terlatih dan dilatih untuk menghadapi dan melayani
konsumen dengan baik dan bertanggungjawab. Disamping itu, kemampuan teknis
mereka juga akan meningkat karena terbiasa menghadapi masalah-masalah yeng
berkaitan dengan keahlian kompetensi yang mereka miliki.