Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan UMKM melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dijelaskan bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan dukungan untuk UMKM antara lain dengan penyediaan standar, pembinaan, sertifikasi, dan kerja sama pemasaran. Proses penerapan SNI bagi UMKM meliputi pembinaan, penilaian kesesuaian, hingga sertifikasi. Penerapan standar diharapkan dap

1. Penguatan UMKM Melalui
Penerapan SNI
Adhitya Himawan 122011810001
Dian Yuardi 122011810017
Sarah Gabriella 122011710062
Dirangkum dari Webinar Badan Standarisasi Nasional - 3 September 2020
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Pengantar Manajemen Kualitas – Magister Manajemen, Universitas Trisakti
Dosen : Dr Dadang Surjasa, Ssi., MT

3. UMKM
Adalah perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau
perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang
nomor 20 tahun 2008.

4. Usaha Miko
Usaha produktif milik perorangan
dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam undang-
undang.
Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh
perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil
yang diatur dalam undang
Usaha Menengah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh
perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau
penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam undang-undang.
Undang-undang
No. 20 tahun 2008

5. Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp. 50.000.000, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
01
Memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp. 300.000.000,-02

6. Usaha Kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
50.000.000,- sampai dengan Rp.
500.000.000,- tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
01
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,-;
02

7. Usaha Menengah
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
500.000.000,- sampai dengna paling
banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak
termasuk tanah dan bangunan; atau
01
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling
banyak Rp. 50.000.000.000,-
02

8. Kontribusi dan Perkembangan UMKM di Indonesia
527647750 541148210
552064440 563345920 578957210 592627720 616511770 616511770
641940570
961936230 982389130 1017220000
1076570000
1141440000
1232290000
1128280000 1166730000 1169780000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Upaya BSN untuk UMKM
Penyediaan SNI dan
Standar lainnya
Pembinaan
Penerapan
SNI (Role
Model)
Pembiayaan
Sertifikasi
Penguatan
Akses Pasar
Kerjasama
dan
Pengakuan
Internasional

10. UMKM yang Dibina dalam Penerapan SNI

11. Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI kepada
UMKM 2020

12. Standard

13. Mengapa Perlu Standar?

14. Badan Standarisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang
disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103
Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok
mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi
dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi
Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional.

15. Tujuan Standarisasi dan Penilaian
Kesesuaian
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing
nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam
perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku
Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
01
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha,
tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari
aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian
fungsi lingkungan hidup;
02
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi
perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar
negeri.03

16. Bagaimana standar dan penilaian kesesuaian
membantu UMKM

17. Manfaat SNI

18. Bagaimana Standar berperan dalam meningkatkan mutu dan daya saing

19. PROSES SNI

20. Dokumen
Administrasi
Fotocopy Akte Notaris Perusahaan
Fotocopy SIUP, TDP
Fotocopy NPWP
Sertifikat Merk
Surat Pelimpahan Merk atau Kerjasama
Bagan Organisasi yang Disahkan Pimpinan
Surat Penunjukkan Wakil Manajemen dan Biodatanya
Surat Permohonan SPPT SNI
Angka Pengenal Importir
Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau lainnya

21. Dokumen
Teknis
Pedoman Mutu yang telah disahkan
Diagram Alir Proses Produksi
Daftar Peralatan Utama Produksi
Daftar Bahan Baku Utama dan Pendukung Produksi
Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian
Salinan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu

22. Tahap Pembinaan Penerapan SNI untuk UMKM

23. PROSES PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA UMKM

24. Contoh SNI
SNI ACUAN
http://pesta.bsn.go.id/produk/detail/8486-sni235412010

26. Menurut SNI CAC/RCP 1:2011, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah
piranti untuk menilai bahaya dan menetapkan sistem pengendalian yang memfokuskan
pada pencegahan daripada mengandalkan sebagian besar pengujian produk akhir (end
product testing) atau suatu sistem pencegahan untuk keamanan pangan. HACCP dapat
diterapkan pada seluruh rantai pangan dari produk primer sampai pada konsumsi akhir
dan penerapannya harus dipandu oleh bukti secara ilmiah terhadap resiko kesehatan
manusia. Sistem HACCP bukan merupakan suatu jaminan keamanan pangan yang zero-
risk (tanpa resiko) tetapi dirancang untuk meminimumkan resiko bahaya keamanan
pangan.
Prinsip – prinsip yang dilaksanakan dalam penerapan HACCP adalah :
1). Penetapan bahaya dan resiko yang berhubungan dengan bahan pangan sejak
pemeliharaan, pemanenan atau penangkapan atau pemotongan, penanganan,
pemilihan ingredient dan bahan tambahan, penyimpanan bahan, pengolahan, distribusi,
pemasaran dan konsumsi.
2). Penetapan CCP (Critical Control Point) yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya,
misalnya CCP-1 menjamin dapat mencegah atau menghilangkan bahaya, CCP-2
mengurangi bahaya, tetapi tidak menjamin dapat mencegah atau menghilangkan bahaya,
3). Penetapan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP yang telah ditetapkan.
Kriteria yang umum digunakan sebagai batas kritis: suhu, waktu, kelembaban, nilai pH,
keasaman (titrasi), bahan pengawet, konsentrasi garam, klorin bebas, viskositas,
4). Penetapan prosedur untuk memantau CCP dan batas kritis termasuk pengamatan,
pengukuran dan pencatatan. Kegiatan pemantauan meliputi: memeriksa apakah
prosedur pengolahan dan penanganan pada CCP dapat dikendalikan, pengujian atau
pengamatan jadwal terhadap efektifitas suatu untuk menghasilkan data yang teliti dan
dilanjutkan untuk menjamin bahwa batas kritis yang ditetapkan dapat menjamin
keamanan produk.

27. SNI ISO 22000:2009
ISO 22000 menetapkan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan yang mengkombinasikan unsur-unsur kunci berikut
untuk memastikan efektifitasnya:
• Komunikasi interaktif
• Manajemen sistem
• Program persyaratan dasar (PPD)/ Prerequisite Program
• Prinsip HACCP
Standar ini menetapkan persyaratan yang memungkinkan suatu organisasi untuk:
• Merencanakan, menerapkan, menjalankan, memelihara dan memutakhirkan sistem manajemen keamanan pangan yang bertujuan untuk
menyediakan produk pangan yang aman bagi konsumen.
• Menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan perundang-undangan keamanan pangan yang berlaku.
• Mengevaluasi dan menilai persyaratan pelanggan dan memperagakan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan yang telah disepakati
berkaitan dengan keamanan pangan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
• Mengkomunikasikan secara efektif isu keamanan pangan kepada pemasok, pelanggan dan pihak lain yang terkait dalam rantai pangan.
• Memastikan bahwa organisasi sesuai dengan kebijakan keamanan pangan yang ditetapkannya.
• Menunjukkan kesesuaian kepada pihak terkait yang relevan.
• Mendapatkan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dari organisasi eksternal, atau untuk melakukan self-assessment atau
pernyataan diri sesuai standar ini.

28. Komunitas membantu UMKM

34. Thank You