UNDANG-UNDANG PELAYANAN RADIOLOGI DAN PELAYANAN KESEHATAN

1. UNDANG-
UNDANG
PELAYANAN
RADIOLOGI
DIAH MULYA DWI PUTRI (2212041015)

2. DAFTAR ISI
BAB 1
01 KETENTUAN UMUM 05
BAB 5
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
02
BAB 2
PENYELENGGARAAN 06
BAB 6
KETENTUAN DAN PERALIHAN
03
BAB 3
PENCATATAN DAN
PELAPORAN
07
BAB 7
KETENTUAN PENUTUP
04 JAMINAN DAN
KENDALI MUTU
BAB 4
08
BAB 8
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI.

3. BAB 1
01
KETENTUAN UMUM

4. BAB 1 : KETENTUAN UMUM
❑PASAL 1 :
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pelayanan radiologi klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang
menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis terapi dengan proses
imejing.
2. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan pertikel bermuatan yang karena energi yang
dimilikinya mampu mengionisasimedia yang dilalui.
3. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu aalat atau tempat untuk menyelenggarakan pelayanan
Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah atau
masyarakat.
4. Kementrian KesehatanadalahMenteri di bidang Kesehatan.
5. Menteri adalahpenyelenggarapemerintahandi nbidang Kesehatan.
6. Direktur jendral adalah penyelenggara di bidang Kesehatan yang berjasa dan bertanggung jawab
atasnya.

5. BAB 1 : KETENTUAN UMUM
❑ PASAL 2 :
Pengaturan pelayanan radiologi klinik bertujuan
untuk :
1. Menjamin keselamatan, keamanan, dan
kesehatan tenaga kesehatan, pasien, dan
lingkungan sekitar tempat pelayanan kesehatan.
2. Mewujudkan standar pelayanan radiologi klinik di
fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan radiologi.

6. BAB 2
02
PENYELENGGARAAN

7. ❑ PASAL 3 :
1. Pelayanan radiologi klinik dibuat untuk ddiagnostik dan terapi.
2. Sebagaimana pada ayat 1, bertujuan untuk pemeriksaan dan mendapat pendapat ahli
dalam penegakan diagnosa.
3. Ditujukan untuk panduan dan tindakan terapi.
❑ PASAL 4 :
1. Pelayanan radiologi diselenggarakan di pelayanan kesehatan milik pusat, daerah atau
swasta.
2. Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa : RS, balai, puskesmas, dan klinik
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian kesatu)

8. ❑ PASAL 6 :
1. Pelayanan radiologi terdiri atas pelayanan radiologi klinik pratama, klinik madya, klinik
utama, dan klinik paripurna.
2. Kemampuan pelayanan didasarkan pada : SDA dan peralatan.
❑ PASAL 7 :
1. Pelayanan radiologi klinik pratama ialah klinik dengan pelayanan radiologi yang terbatas
berupa X-ray, dan USG.
2. diselenggarakan di RS, balai, puskesmas, dan klinik
❑ PASAL 8 :
1. Pelayanan radiologi klinik madya ialah pelayanan radiologi klinik pratama ditambah
panoramic, mammografi, fluoroskopi, CT-scan.
2. Diselenggarakan di RS.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian kedua)

9. ❑ PASAL 9 :
1. Pelayanan radiologi klinik utama ialah pelayanan radiologi klinik madya ditambah
dengan bone densitometry, C-arm, MRI.
2. Diselenggarakan di RS
❑ PASAL 10 :
1. Pelayanan radiologi klinik paripurna ialah pelayanan radiologi klinik utamam ditambah
dengan DSA, gama kamera, modalitas energi pengion untuk diagnosis dan terapi lain.
2. Diselenggarakan di RS
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian kedua)

10. ❑ PASAL 11 :
1. SDA pelayanan radiologi klinik pratama paling sedikit terdiri atas : dokter spesialis
radiologi, radiographer, petugas proteksi radiasi, tenaga adsministrasi.
2. Jika tidak ada dokter spesialis radiologi, bisa diganti dengan dokter spesialis lain
dengan dibebankn pelayanan radiologi klinik pratama.
3. Dapat melalui ukom sesuai dengan perUU, dan sertifikat.
4. Dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
5. Dilakukan untuk keamanan alat dan penerbitan expertise.
6. Radiografer memiliki izin sesuai dengan perUU.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian ketiga)

11. ❑ PASAL 12 :
1. SDA pada seluruh pelayanan radiologi paling sedikit terdiri atas : dokter spesialis
radiologi, radiographer, fisikawan medik, elektromedis, perawat, tenaga adsministrasi.
2. Fisikawan medis merangkap sebagai petugas proteksi radiasi.
3. Seluruh pelayanan radiologi harus memiliki petugas proteksi radiasi.
❑ PASAL 13 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai SDA bedasarkan pelayanan sebagaimana pada pasal 11
dan 12 tercantum lampiran yang tidak dapat terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian ketiga)

12. ❑ PASAL 14 :
1. Klinik harus terawat sesuai dengan standar dan ketentuan perUU
2. Dilaksanakan secara berkala oleh radiographer, fisikawan medis, dan elektromedis.
3. Pemeliharaan termasuk uji Kesehatan sesuai dengan ketentuan perUU.
❑ PASAL 15 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan pelayanan radiologi merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian keempat)

13. ❑ PASAL 16 :
1. Bangunan dan prasarana pelayanan Kesehatan dibangun sesuai perUU
2. Banngunan dan prasarana harus mudah dijangkau ruang IGD dan rawat jalan.
3. Bangunan harus dirawat dan dipelihara agar layak fungsi.
❑ PASAL 17 :
1. Bangunan paling sedikit terdiri atas : ruang administrasi, R. tunggu. R. pemeriksaan, R.
pengolahan imejing, R. konsultasi.
❑ PASAL 18 :
1. Prasarana paling sedikit meliputi : system tata udara, pencahayaan, sanitasi, kelistrikan,
gas medik, proteksi kebakaran, evakuasi, pengolahan limbah.
2. Meliputi air bersih, kotor, dan drainase.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian kelima)

14. ❑ PASAL 19 :
Harus memenuhi persyaratan teknis bangunan dan prasarana RS sesuai
dengan perUU.
❑ PASAL 20 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan dan prasarana radiologi klinik
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Menteri ini.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian kelima)

15. ❑ PASAL 21 :
1. Harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Organisasi berupa departemen, instalasi, unit, sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan SDA, struktur
organisasi induk.
3. Struktur organisasi paling sedikit terdri : kepala departemen, staf medis radiologi, pelaksana.
4. Kepala departemen merupakan penanggung jawab atas seluruh operasional, penentu standar prosedur
operasional.
5. Kepala departemen harus dokter spesialis radiologi.
6. Dapat dijabat oleh dokter spesialis lain dengan supervise dokter spesialis radiologi RS lain.
7. Staff medis terdiri dari dokter yang terlatih
8. Kepala departemen dapat merangkap sebagai staff medis.
9. Pelaksana meliputi tenaga medis dan nonmedis.
10. Tenaga Kesehatan meliputi : radiographer, fisikawan medis, perawat.
11. Tenaga nonkesehatan meliputri tenaga administrasi
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian keenam)

16. ❑ PASAL 23 :
1. harus melakukan uji kesesuaian alat dan memiliki izin sesuai dengan perUU.
2. Melakukanuji peralatan sehingga aman bagi radiasi pasien,tenaga pelayanan medis.
3. Meliputi kondisi kegawatdaruratan, penanganan bencana, kegiatan nasional/inter ditetapkan
pemerintah.
4. Dilakukanevaluasi oleh dokter spesialis radiologi.
5. Pelayanandapat diselenggarakan difasilitas pelayanan Kesehatan.
❑ PASAL 24 :
1. Permintaantertulis yang jelas dari dokter, dokter gigi,spesialis,dan subspesialis.
2. Dilakukanpada pasien rawat jalan,rawat inap, gawat darurat.
3. Dilakukandipoliklinik,instalasi,ruangan radiologi.
4. Menerima pasienatas permintaan tertulis dari internal atau eksternal fasilitas pelayanan Kesehatan.
5. Dapat dilakukandi teleradiology, sesuai dengan perUU.
BAB 2 : PENYELENGGARAAN (Bagian ketujuh)

17. PENCATATAN DAN
PELAPORAN
BAB 3

18. ❑ PASAL 25 :
1. Departemen atau instalasi yang menyelenggarakan pelayanan radiologi harus mencatat pelayanannya.
2. Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan harus melaporkan kepada dinas Kesehatan kabupaten, kota dan
provinsi sertaa kementrian Kesehatan.
3. Hasil pencatatan dilaporkan kepada pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan.
4. Pencatatan dilakukan untuk evaluasi dan perencanaan di fasilitas Kesehatan.
5. Pelaporan dilakukan secara berkala paling sedikit setiap tahun atau sesuai kebutuhan masing masing
pelayanan Kesehatan.
6. Pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan perUU.
❑ PASAL 26 :
1. Pencatatan dan pelaporan paling sedikit memuat : jumlah kunjungan pasien, jumlah jenis Tindakan,
dosis radiasi,kejadian akibat kecelakaan,keadaanperalatan,pemakaian alat dan bahan.
2. Melakukan pendokumentasian sesuai perUU
3. Ketentuan lebih lanjut tidak dapat terpisah dari peraturan Menteri ini.
BAB 3 : PENCATATAN DAN PELAPORAN

19. 04
JAMINAN DAN
KENDALI MUTU
BAB 4

20. ❑ PASAL 27 :
1. Fasilitas pelayanan harus melakukan pengendalian mutu pelayanan radiologi.
2. Pengendalian mutu pelayanan terdiri atas pengendalian mutu internal dan eksternal.
3. Pengendalian mutu meliputi pengendalian kualitas dan penjamin kualitas.
4. Pengendalian internal dilakukan oleh SDA pada departemen, instalasi, melalui
monitoring dan evaluasi berkesinambungan dan berkala.
5. Pengendalian mutu eksternal dilakukan oleh tim pengendali mutu yang dibentuk oleh
doirektur jendral atau kegiatan pengendalian mutu eksternal lain sesuai dengan
ketentuan perUU.
6. Ketentuan teknis pengendalian mutu internal dan eksternal ditetapkan oleh Menteri.
BAB 4 : JAMINAN DAN KENDALI MUTU

21. 05
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
BAB 5

22. ❑ PASAL 28 :
1. Menteri, gubernur, bupati dan walikota melakukan pembinaan sesuai dengan
penyelenggaraan pelayanan radiologi sesuai kewenangan masing masing.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilakukan untuk meningkatkan mutu
pelayanan.
3. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui : advokasi, sosialisasi, supervise,
konsultasi, bimbingan teknis, Pendidikan pelatihan, pemantauan evaluasi.
4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Menteri, gubernur dapat melibatkan
organissasi profesi.
BAB 5 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

23. 06
KETENTUAN
DAN
PERALIHAN
BAB 6

24. ❑ PASAL 29 :
Fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah memberikan
pelayanan radiologi sebelum ditetapkan peraturan Menteri
ini, harus menyesuaikan denga ketentuan peraturan Menteri
ini paling lambat 2 tahun sejak peraturan Menteri ini
diundangkan.
BAB 6 : KETENTUAN DAN PERALIHAN

25. 07
KETENTUAN
PENUTUP
BAB 7

26. ❑ PASAL 30 :
Pada saat peraturan ini mulai berlaku :
1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 780/Menkes/Per/VII/2008 tentang
penyelenggaraan pelayanan radiologi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan nomer 1014/Menkes/VII/2008 tentang standar
pelayanan radiologi di sarana pelayanan dicabut dan tidak berlaku
❑ PASAL 31 :
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB 6 : KETENTUAN DAN PERALIHAN

27. 08
STANDAR PELAYANAN
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI
SARANA PELAYANAN
KESEHATAN
BAB 8

28. APA SAJAKAH STANDAR PELAYANAN
RADIOLOGI DAIGNOSTIK DI SARANA
PELAYANAN KESEHATAN ?
TAHUKAH
KALIAN ?

29. Pelayanan radiologi sebagai bagian yang
terintegrasi dari pelayanan kesehatan secara
menyeluruh merupakan bagian dari amanat
UUD 1945 dimana kesehatan adalah hak
fundamental setiap rakyat dan amanat UU no
23 tahun 1992 tentang kesehatan.
Dengan adanya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang terjadi
dewasa ini telah memungkinkan berbagai
penyakit dapat dideteksi dengan
menggunakan fasilitas radiologi.

30. BAB 8 : STANDAR PELAYANAN
RADIOLOGI
Dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan radiologi, khususnya radiologi
diagnostic, maka dibuat buku standar
pelayanan radiologi di sarana pelayanan
Kesehatan. Yang sudah diterbitkan pada
tahun 1997. namun, buku ini perlu diadakan
revisi untuk menambah acuan bagi sarana
pelayanan Kesehatan dan untuk keperluan
pembinaan

31. VISI DAN MISI, STRUKTUR
ORGANISASI RADIOLOGI
VISI
1. Mengacu pada visi
departemen Kesehatan
yaitu masyarakat yang
mandiri untuk hidup
sehat.
2. Menjadi acuan dari
setiap kegiatan
pelayanan
radiodiagnostik. Untuk
mencapai pelayanan
radiologi diagnostic
prima.
MISI
1. Kebutuhan dan harapan
masyarakat di masa kini
dan akan dating.
2. Kemampuan atau
potensial yang dimiliki
saat ini
3. Ruang lingkup dari peran
dan fungsi pelayanan
radiologi diagnostic.
STRUKTUR ORGANISASI
1. Kepala instalasi atau
unit radiologi.
2. Kepala pelayanan
radiologi diagnostic
3. Staff fungsional.

32. TATA ADSMINISTRASI
LOKET PENERIMAAN
PASIEN
RUANG DIAGNOSTIK
LOKET PENGAMBILAN HASIL.
PEMBACAAN
PENYIMPANAN

33. KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI
Unsur administrasi diselenggarakan oleh
TU
KEBIJAKAN
RADIOLOGI
Pelayanan radiologi dilakukan sesuai
SOP atas permintaan dokter spesialis.
TU mencatat semua data tentang
jumlah, jenis, bentuk pelayanan
radiologi.
Pasien dibuatkan catatan medik dengan
nomer indeks sesuai dengan ketentuan
registrasi pelayanan.
Radiologi dilakukan sesuai jadwal
sampai 24 jam tergantung dengan
kondisi, SDA, dan peralatannya.
Setiap tindakan yang menimbulkan
resiko disertai surat persetujuan.
Setiap Tindakan dilakukan oleh petugas
yang berkompeten
Penanggung jwab hasil pemeriksaan radiologi
adalah dokter spesialis yang ditetapkan oleh
kolegium dokter spesialis radiologi.
Pembacaan hasil dilakukan
menggunakan sarana teleradiology
sesuai dengan standar PDSRI.
Hasil pembacaan diterima paling lambat
24 jam.
Hasil pemeriksaan dicatat di catatan
medik.
TU menyimpan arsip tanda lulus, ijazah, sertifikat
tenaga yang bekerja di instalasi radiologi sesuai
prosedur yang berlaku.

34. TUGAS POKOK TENAGA MEDIS
DOKTER SESIALIS
RADIOLOGI
RADIOGRAFER FISIKAWAN MEDIK
TENAGA TEKNIK
ELEKTROMEDIS
Menyusun dan
mengevaluasi tindak
medis radiodiagnostik
Mempersiapkan
pasien, obat, alat
untuk pemeriksaan
foto radiologi
Pengukuran dan Analisa
data radiasi dan
Menyusun table data
radiasi
Melakukan
perawatan peralatan
radiologi secara rutin.
Memberi layanan
konsultasi terhadap
pemeriksaan
Memposisikan pasien
sesuai dengan teknik
pemeriksaan.
Pelaksaan aspek teknis
dan perencanaan
radiasi.
Melakukan perbaikan
ringan
Memberikan rujukan
pelaksanaan diagnosis
atau intervensional.
Merawat dan
memelihara alat
pemeriksaan radiologi
secara rutin.
Berpartisipasi dalam
investigasi dan evaluasi
kecelakaanradiasi.
Turut serta dengan
supplier pada tiap
pemasangan alat
baru dan perbaikan.

35. TUGAS POKOK TENAGA MEDIS
TENAGA PPR PERAWAT IT TENAGA KAMAR
GELAP
ADSMINISTRASI
MEMBUAT PROGRAM
PROTEKSI DAN
KESELAMATAN
RADIASI.
MEMPERSIAPKAN
PASIEN DAN ALAT
YANG DIBUTUHKAN.
MEMASUKKAN DAN
MENYIMPAN DATA
SECARA
ELEKTRONIK
DENGAN RUTIN
MENYIAPKAN KASET
DAN FILM
MELAKUKAN
PENCATATAN
MEMANTAU ASPEK
OPERASIONAL
PROGRAM PROTEKSI
MEMBANTU DOKTER
DALAM
PEMASANGAN ALAT
PEMERIKSAAN
DENGAN BAHAN
KONTRAS.
BERTANGGUNGJAW
AB ATAS KEUTUHAN
DAN KELENGKAPAN
PERALATAN.
MELAKUKAN
PEMROSESAN FILM
PELAPORAN PADA
SEMUA KEGIATAN
MEMELIHARA
REKAMAN DAN
BERPARTISIPASI
MENDESAIN
FASILITAS
RADIOLOGI.
STERILISASI DAN
BERTANGGUNGJAW
AB ATAS KEUTUHAN
ALAAT.
MENGGANTI CAIRAN
DAN BERTANGGUNG
JAWAB ATAS
KEBERSIHAN.

36. TERIMA KASIH
ANY QUESTION ?