2. Dr. Ir. Salundik, MSi
• Laboratorium Limbah Ternak
Divisi Teknologi Hasil Ternak
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
Fak. Peternakan IPB
• Ketua Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi
Peternakan (S2/S3)
Dept. IPTP Fak Peternakan IPB
2
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
3. • Lingkungan Hidup
• Undang-undang dan Peraturan
• AMDAL
• Pencemaran Lingkungan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
4. Lingkungan Hidup
(UU PPLH No. 32 /2009)
kesatuan ruang dg semua
benda, daya, keadaan, &
makhluk hidup, termasuk
manusia & perilakunya, yg
mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan peri-
kehidupan, & kesejahteraan
manusia serta makhluk
hidup.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
5. Ekosistem:
Unsur LH yg merupakan
kesatuan utuh menyeluruh
& saling mempengaruhi
dlm membentuk keseim-
bangan, stabilitas, &
produktivitas LH.
Sumber daya alam:
Unsur LH yg terdiri atas
sumber daya hayati & non-
hayati yg secara kese-
luruhan membentuk kesa-
tuan ekosistem.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
7. Pemanasan global semakin meningkat mengaki-
batkan perubahan iklim
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
8. • Ternak dikenal sbg penyumbang emisi GRK.
• Dr. Henning Steinfeld, Kepala Ahli Peternakan
FAO PBB, penulis laporan PBB 2006 yaitu
“Bayang-bayang Panjang Peternakan: Persoalan
dan Pilihan Lingkungan (Livestock’s Long
Shadow)”,
• ternyata 18% emisi GRK datang dari aktifitas
pemeliharaan sapi, kerbau, domba, kambing,
unta, kuda, babi, dan unggas.
• Di sisi lain, mobil, sepeda motor, truk-truk besar,
pesawat terbang, dan semua sarana transportasi
lainnya hanya menyumbang 13% emisi GRK.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
9. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
10. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
11. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
12. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
13. • lingkungan hidup yg baik dan sehat merupakan
hak asasi setiap warga negara Indonesia (Psl 28H
UUD 1945).
• kualitas LH yg semakin menurun
• kerusakan LH adalah perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati LH yg melampaui
kriteria baku kerusakan LH.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
14. Pembangunan berwawasan LH:
Upaya sadar & berencana mengelola sumber daya
secara bijaksana dlm pembangunan yg
berkelanjutan utk meningkatkan kesejahteraan &
mutu hidup, dijaga keserasian antar berbagai
usaha dan/atau kegiatan;
Kualitas hidup sangat berhubungan dg
kualitas lingkungan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
15. Perlindungan & pengelolaan LH adalah upaya
sistematis & terpadu yg dilakukan utk melestarikan
fungsi LH & mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan LH yg meliputi:
1. perencanaan,
2. pemanfaatan,
3. pengendalian,
4. pemeliharaan,
5. pengawasan,
6. penegakan hukum.
(UU PPLH No. 32 Thn 2009)
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
16. Limbah cair milik PT Ultra
Bandung Selatan (UPBS) di
Pangalengan, dikeluhkan warga
Kampung Cibuluh Desa Pulosari.
Limbah cair kotoran sapi dari
tempat tersebut, mencemari
Situ Cileunca serta meluap
merusak tanaman di
perkebunan milik warga.
Pembuangan Limbah PT UPBS Disegel Polisi
02 Februari 2017 19:03
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
17. Jepang
• 1947 pencemaran Cd dari limbah
pertambangan Emas, mengakibatkan penyakit
Itai-itai
• pelunakan tulang
• gagal ginjal
• batuk, kanker, anemia,
Sejarah Pengelolaan LH
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
18. Jepang
• 1953 pencemaran Hg dari
limbah industri plastik (PVC),
mengakibatkan penyakit
Minamata
• sindrom kelainan fungsi saraf
• kesemutan pd kaki & tangan,
lemas-lemas,
• penyempitan sudut pandang
& degradasi kemampuan
berbicara & pendengaran.
• kelumpuhan, kegilaan, koma
& akhirnya mati.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
19. 100 negara anggota PBB membahas soal
lingkungan 5 Juni 1972 di Stockholm, dikenal dg
nama Konferensi Stockholm. Hari dimulainya
konferensi ditetapkan sbg hari lingkungan hidup
sedunia
Indonesia LH mulai diperhatikan tahun 1972,
saat seminar pertama kali Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pembangunan Nasional di UNPAD
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
20. Undang-undang/Peraturan LH
UU No. 4 Tahun 1982 Ketentuan Pokok LH
UU No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan LH
UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
21. Pembangunan berkelanjutan yg
berwawasan LH adalah upaya sadar &
terencana, yg memadukan LH, termasuk
sumber daya, ke dlm proses pembangunan
utk menjamin kemampuan, kesejahteraan,
& mutu hidup generasi masa kini &
generasi masa depan.
(UU PPLH No. 32 Thn 2009)
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
22. Berdasarkan KTT Bumi Rio de’Jenairo 1984
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk
aktivitas yg dapat menimbulkan perubahan
terhadap rona LH serta menyebabkan dampak
terhadap LH.
Dampak Penting adalah perubahan LH yg
sangat mendasar yg diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.
• Setiap usaha dan/atau kegiatan yg berdampak
penting terhadap LH wajib memiliki Amdal.
UU PPLH 32 Tahun 2009
Paragraf 5 Amdal Pasal 22 Ayat 5
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
24. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yg akan terkena
dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak
berlangsung;
d. banyaknya komponen LH lain yg akan
terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
dan/atau
g. kriteria lain sesuai dg perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
25. Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yg berdampak
penting yg wajib dilengkapi dg amdal terdiri
atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yg
terbarukan maupun yg tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yg secara potensial dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan LH serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yg hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
26. e. proses dan kegiatan yg hasilnya akan
mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi
sumber daya alam dan/atau perlindungan
cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan,
dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan
nonhayati;
h. kegiatan yg mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yg diperkirakan
mempunyai potensi besar utk mempengaruhi
LH.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
27. AMDAL
PP No. 29 Tahun 1986
PP No. 51 Tahun 1993
PP No. 27 tahun 1999
PP No. 27 Thn 2012
Izin Lingkungan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
28. Jenis Usaha yg Wajib AMDAL
SK Men LH No. 39/LH/1996
SK Men LH No. 03/MenLH/2000
SK Men LH No. 17/MenLH/2001
Permen LH No. 11/Men LH/2006
Permen LH No. 05 Thn 2012
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yg
wajib memiliki AMDAL
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
29. Dampak
Perbedaan antara kondisi LH sebelum ada kegiatan
& yg diperkirakan akan terjadi setelah ada kegiatan
Dampak L = Lo - Lt
Dampak LH adalah pengaruh perubahan pd LH
yg diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
Sifat Dampak
Penting
Tidak penting
Positip
negatip
Arah Dampak
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
31. PP No : 27 Thn 2012
IZIN LINGKUNGAN
izin yg diberikan kepada setiap orang yg
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yg wajib
Amdal atau UKL-UPL dlm rangka perlindungan
dan pengelolaan LH sbg prasyarat memperoleh izin
Usaha dan/atau Kegiatan.
Dokumen LH terdiri atas:
a. Amdal;
b. UKL-UPL;
c. SPPL.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
32. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan
kegiatan yg meliputi:
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-
UPL;
c. permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yg direncanakan pd LH yg
diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
Dokumn AMDAL sbg:
• Dokumen hukum
• Dokumen ilmiah
• Dokumen publik
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
34. Penyusunan Dokumen Amdal adalah
kegiatan menuangkan kajian dampak
lingkungan ke dlm dokumen Amdal yg
dilakukan oleh Pemrakarsa.
Dokumen Amdal terdiri atas dokumen:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal;
c. RKL-RPL.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
35. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian
analisis dampak LH yg merupakan hasil
pelingkupan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(Andal) adalah telaahan secara cermat &
mendalam tentang dampak penting suatu rencana
Usaha dan/atau Kegiatan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
36. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL) adalah upaya penanganan dampak
terhadap LH yg ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
(RPL) adalah upaya pemantauan komponen LH yg
terkena dampak akibat dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
37. Pasal 25
Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat
penting dampak yg terjadi jika rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yg
terjadi utk menentukan kelayakan atau
ketidaklayakan LH; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan LH.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
38. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
39. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
40. Upaya Pengelolaan LH dan Upaya
Pemantauan LH (UKL-UPL) adalah
pengelolaan & pemantauan terhadap
Usaha dan/atau kegiatan yg tidak
berdampak penting terhadap LH yg
diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
41. Formulir UKL-UPL memuat:
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yg akan terjadi, dan
program pengelolaan serta pemantauan
lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan
pengelolaan LH yg dibutuhkan;
e. pernyataan komitmen pemrakarsa utk
melaksanakan ketentuan yg tercantum dlm
formulir UKL-UPL.
f. Daftar Pustaka;
g. Lampiran
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
42. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
adalah
pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan utk
melakukan pengelolaan dan pemantauan LH
atas dampak LH dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar Usaha dan/atau
kegiatan yg wajib amdal atau UKL-UPL.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
43. SPPL berisi:
a. identitas pemrakarsa;
b. informasi singkat terkait dg usaha dan/atau
kegiatan;
c. keterangan singkat mengenai dampak
lingkungan yg terjadi dan pengelolaan LH yg
akan dilakukan;
d. penyataan kesanggupan utk melakukan
pengelolaan dan pemantauan LH;
e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas
bermaterai cukup.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
45. Komponen Lingkungan yg diamati:
Fisik – kimia
Biologis
Sosial Ekonomi Budaya
Kesehatan Lingkungan
Masyarakat
Kamtibmas
Hankamnas
Ruang dan Lahan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
46. perlu
dilakukan
pendugaan
dampak
o Menghilangkan dan/atau
memperkecil dampak yg
negatif
o Mempertahankan dan/atau
Meningkatkan dampak
positif,
Analisis mengenai dampak LH dan
UKL dan UPL merupakan bagian
kegiatan studi kelayakan rencana
usaha dan/atau kegiatan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
47. Pendugaan dampak :
• Justifikasi/pendapat ahli
• Kajian Teori Pustaka
• Pengalaman
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
48. Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup adalah keputusan yg menyatakan
kelayakan LH dari suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yg wajib dilengkapi dg Amdal
Rekomendasi UKL-UPL adalah surat
persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yg wajib UKL-UPL.
Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin
yg diterbitkan oleh instansi teknis utk melakukan
Usaha dan/atau Kegiatan.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
49. UU, PP, dan Kepmen yg terkait
peternakan:
• UU No. 32 Thn 2009 Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No 18 TAHUN 2009 PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
• UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah
• UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
• UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah
• UU No. 7 Tahun 2004 Sumberdaya Air
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
50. PP
1 PP N0. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan
Hidup
1 PP No. 22 Tahun 1999 ttg Pemerintah
Daerah
2 PP No. 25 Tahun 2000 ttg Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom
3 PP No. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
51. Kepmen yg terkait peternakan:
1. Permen LH No. 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup
2. Kep Men LH No. Kep. 51./MENLH/10/1995 ttg Baku
Kualitas Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
3. Kep.Mentan No: 404/kpts/OT.210/6/2002 ttg Pedoman
Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
4. Kep. Mentan No. 557/Kpts/TN.120/1986 ttg Syarat-
syarat RPH dan Usaha Pemotongan Hewan
5. Kep. Dirjen Pet No. 77/TN.120/Kpts/DJP/Deptan/1993
ttg Pedoman Teknis Perusahaan Peternakan
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
54. Usaha Peternakan tdk wajib AMDAL
tdk ada didaftar Jenis Usaha atau Kegiatan yg
wajib AMDAL
Limbah Peternakan masih merupakan
sumberdaya
Dg teknologi dpt ditanggulangi
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
Kewajiban Usaha Peternakan membuat
dokumen UKL-UPL
55. JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN
PETERNAKAN RAKYAT (SK MENPAN No. 404/Kpts/OT.210/6/2002)
No JENIS TERNAK
SKALA USAHA YG
WAJIB IZIN
(Jumlah ternak
lebih dari)
SKALA USAHA
TIDAK
MEMERLUKAN
IZIN
(Jumlah ternak
s/d)
1 Ayam Ras
Petelur
10.000 ekor induk 10.000 ekor induk
2 Ayam Ras
Pedaging
15.000 ekor
prod/siklus
15.000 ekor
prod/siklus
3 Itik, Angsa atau
Entok*
15.000 ekor 15.000 ekor
4 Kalkun* 10.000 ekor 10.000 ekor
5 Burung Puyuh* 25.000 ekor 25.000 ekor
6 Burung Dara* 25.000 ekor 25.000 ekor
7 Kambing dan
atau Domba*
300 ekor 300 ekor
8 Babi* 125 ekor 125 ekor
9 Sapi Potong* 100 ekor 100 ekor
10 Sapi Perah* 20 ekor 20 ekor
11 Kerbau* 75 ekor 75 ekor
12 Kuda* 50 ekor 50 ekor
13 Kelinci* 1.500 ekor 1.500 ekor
14 Rusa* 300 ekor 300 ekor
56. Muncul konsep pertanian LEISA
(Low External Input Sustainable Agriculture)
Recycling (daur ulang) limbah sbg:
* Pupuk organik
* Pakan
* Sumber energi berupa biogas
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
Integrated farming system
57. Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
58. Syarat utk dpt diberikannya izin usaha
peternakan.
• Izin prinsip
• Izin Lokasi/HGU/sesuai dgn ketentuan yg berlaku,
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
• Izin Tempat Usaha/HO,
• Izin Tenaga Kerja Asing,
• Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yg
diperlukan,
• Izin Lingkungan (Membuat UKL dan UPL)
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
59. PENCEMARAN (UU N0. 32 Tahun 2009)
Pencemaran LH adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau komponen lain ke dlm
LH oleh kegiatan manusia shg melampaui
baku mutu LH yg telah ditetapkan.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
Limbah adalah sisa
suatu usaha dan/atau
kegiatan.
60. Pencemaran terjadi
daya tampung LH sudah tdk mampu
menampung beban pencemaran
Beban
pencemaran
Daya tampung LH
kemampuan LH utk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yg masuk atau
dimasukkan ke dalamnya
Daya
tampung LH
>
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
61. Daya Tampung LH
Tercemar
Tdk tercemar
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
62. Secara Alami Alam mampu mengasimilasi limbah
(pencemar) yg masuk
disebut Self purification atau
pemurnian diri sendiri
dipengaruhi oleh :
1.kecepatan aliran
2.besarnya beban pencemaran
3.luas tempat
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
63. Baku mutu LH
Baku mutu LH adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yg
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yg
ditenggang keberadaannya dlm suatu sumber
daya tertentu sbg unsur LH.
Baku Mutu Air Limbah
Batas kadar yg diperbolehkan bagi zat atau bahan
pencemar utk dibuang dr sumber pencemar ke
dlm air pd sumber air shg baku mutu air tdk
dilampaui
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
64. Baku mutu LH meliputi:
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dg
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
65. Air adalah semua air yg terdapat di atas dan di
bawah permukaan tanah, kecuali air laut .
Sumber air adalah wadah air yg terdapat di atas
dan di bawah permukaan tanah, termasuk dlm
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa,
danau, situ, waduk, dan muara;
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
66. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan
air shg tercapai kualitas air yg diinginkan sesuai
peruntukannya utk menjamin agar kualitas air tetap
dlm kondisi alamiahnya;
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
67. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas :
Kelas satu, air yg peruntukannya dpt digunakan
utk air baku air minum, dan atau peruntukan
lain yg mempersyaratkan mutu air yg sama dg
kegunaan tsbt;
Kelas dua, air yg peruntukannya dpt digunakan
utk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
utk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan
lain yg mempersyaratkan mutu air yg sama dg
kegunaan tsbt;
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
68. Kelas tiga, air yg peruntukannya dpt digunakan
utk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,
air utk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukan lain yg mempersyaratkan mutu air yg
sama dg kegunaan tsbt;
Kelas empat, air yg peruntukannya dpt digunakan
utk mengairi pertanaman dan atau peruntukan
lain yg mempersyaratkan mutu air yg sama dg
kegunaan tsbt.
Dept. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan - Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
