SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com   2
Dadang Solihin’s Profile
               Dadang holds a MA degree (
                     g                 g   (Economics), University of
                                                        )         y
               Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
               Data and Information at DPD Secretariat General as well as
               Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
               Use Management at Indonesian National Development
               Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
                                                               Asia
  Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
  Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
                                     globe,
  Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
  City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
  Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
                                                        Managers,
  Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
  Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
  Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
     os    a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a                g a    g
  Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
  regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
  mobile at +62812 932 2202
                            dadang-solihin.blogspot.com              3
Pendahuluan
 Saat ini membangun kepercayaan pada pemerintah merupakan
  konsern seluruh dunia.
 Ketika masyarakat tidak melihat diri dan kepentingan mereka
  diwakili oleh pemimpin politik mereka dan pemerintahnya,
  kepercayaan tersebut disangsikan dan kepentingan publik
  umumnya dikesampingkan.
              dikesampingkan
 Ketika harapan warga negara tidak mampu dipenuhi oleh
  pengoperasian saat ini dan apa yang telah ditawarkan negara,
  ketegangan akan terjadi dan dapat semakin meningkat dalam
  konteks globalisasi.
 Hal ini yang memicu ketidakpercayaan dan sikap apatis
                                                 apatis.
                      dadang-solihin.blogspot.com                4
Rekomendasi: (1)
  Cara untuk Membangun Kepercayaan
  C      t kM b         K
            pada Pemerintah

 Mengamankan Legitimasi Pemerintah
   Legitimasi didapat dari respon dan perlakuan kepada HAM
    dan Konstitusi secara fundamental, termasuk pemisahan
    kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang
                       eksekutif legislatif,
    mandiri.
   Pemilihan umum memberikan dan menjamin
    keberlangsungan l iti
    k b l             legitimasi d merefleksikan pilihan
                               i dan         fl k ik ilih
    masyarakat secara umum.
   Legitimasi j g berasal dari p g
      g        juga              pengertian bersama antara
    tugas dan fungsi negara, dan peran aktor sosial yang
    berbeda di dalamnya.

                    dadang-solihin.blogspot.com                 5
Rekomendasi: (2)
             ( )


 Prioritas pada Kualitas Pelayanan dan Akses
    Kepercayaan kepada p
        p      y        p     pemerintah tergantung sebagian p
                                            g     g     g    pada
     kadar di mana pemerintah menjamin bahwa seluruh
     masyarakat menerima akses yang konsisten dan responsif
     akan pelayanan umum dasar yang amat vital.
    P l
     Pelayanan yang di di k secara l k l akan l bih
                         disediakan        lokal k lebih
     menciptakan kontak yang dimiliki warga negara akan
     proses-proses yang dilakukan pemerintah.
    Hal ini akan mempengaruhi pandangan warga tersebut pada
     responsivitas pemerintah, namun juga persepsi warga akan
     nilai partisipasi lokal dalam menjalankan pemerintahan
     dalam komunitas mereka sendiri.




                      dadang-solihin.blogspot.com               6
Rekomendasi: (3)
              ( )

 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untuk
  memerangi Korupsi
   Agar penduduk tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah,
    pegawai negeri, para wakil rakyat dan seluruh pemangku
             negeri             rakyat,
    kepentingan harus memiliki perilaku yang baik sesuai dengan
    standar etika yang tinggi, dan tidak melanggar peraturan yang
    berlaku.
   Konvensi Anti Korupsi PBB, United Nations Convention against
    Corruption (UNCAC) agar diadopsi dan diimplementasikan
    dalam aturan nasional dan ukuran-ukuran administratif.
   K i merekomendasikan pula penguatan t
    Kami       k     d ik        l         t transparansi d l
                                                           i dalam
    proses-proses kebijakan, memastikan informasi yang benar,
    mengembangkan mekanisme penegakan hokum, meningkatkan
    kesadaran public dan memperkuat instansi anti-korupsi.
                                                anti korupsi.
   Kami juga merekomendasikan peran aktif organisasi masyarakat
    dalam mempertimbangkan kebijakan dan inisiatif anti korupsi.

                      dadang-solihin.blogspot.com              7
Rekomendasi: (4)
              ( )
 Meningkatkan Akses untuk ICT/ Information
       g
  Communication Technology
   E-government memiliki potensi yang sangat hebat untuk
    mengembangkan transparansi, mempercepat keterlibatan dan
    partisipasi warga d l
       ti i   i         dalam proses k bij k
                                      kebijakan, d mengembangkan
                                                   dan         b   k
    kualitas pengambilan kebijakan dan implementasinya.
   Pengaturan pengetahuan yang efektif dapat membantu
    meningkatkan kapasitas pelayanan publik dengan mengadakan
                                           publik,
    koordinasi yang lebih baik dengan sektor publik dan di antara
    lembaga pemerintahan, meningkatkan efisiensi, mengijinkan
    p
    peningkatan dalam p y
          g                penyaluran p y
                                      pelayanan sehinggagg
    mendapatkan respon yang baik dari warga, dan memperkuat
    keefektifan inisiatif e-government.
   Pemerintah harus mengambil peran kepemimpinannya dalam
    melindungi k
       li d     i keamanan d t d perlindungan h k milik d
                             data dan     li d        hak ilik dengan
    percontohan dan dengan perlindungan hukum untuk
    meningkatkan kepercayaan lingkungan yang dapat diakses dari
    dunia maya.
            maya
                       dadang-solihin.blogspot.com                8
Rekomendasi: (5)
             ( )
 Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang
  efektif
   Masyarakat sipil harus diperkuat untuk berpartisipasi sebagai
    rekanan penuh pemerintah untuk keberlangsungan kepercayaan
    kepada institusi pemerintah
                     pemerintah.
   Dialog yang berarti dan keterlibatan tatap muka secara berkala
    dari organisasi masyarakat sipil merupakan langkah yang paling
    de a dan efektif u u membangun kepercayaan da
    dekat da e e      untuk e ba gu epe cayaa dan
    mempercayai komunitas masyarakat.
   Pemerintah harus menyediakan ruang politik yang cukup untuk
    masyarakat sipil memainkan peranannya sehingga akan
    membantu membangun k
         b t         b        kepercayaan sosial d politik.
                                               i l dan litik
   Kami merekomendasikan modernisasi legislasi dalam
    pengaturan aktivitas masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi
    perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan
    keputusan politik, keterlibatan publik yang lebih besar dalam
    perencanaan dan pengaturan aktivitas sektor publik dan
    mendorong keterbukaan dialog dan komunikasi.
              g                    g
                      dadang-solihin.blogspot.com               9
Rekomendasi: (6)
             ( )

       Melibatkan Media yang bebas dan Bertanggung
        Jawab
         Karena perannya yang vital sebagai bagian dari
          keberlangsungan kepercayaan tergantung dari persepsi
          publik, benar atau salah, peran media dalam menciptakan
          persepsi ini amat meningkat seiring dengan revolusi
          informasi.
         Mengamankan legitimasi memerlukan keberadaan media
          yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menarik
          partisipasi yang lebih besar.




                        dadang-solihin.blogspot.com             10
Rekomendasi: (7)
             ( )

 Membawa Pemerintah Lebih Dekat dengan
  Rakyat
   Dengan meyakinkan proses kebijakan diinformasikan oleh
    dan menyentuh dengan kebutuhan masyarakat
                                      masyarakat,
    desentralisasi akan membantu mengikat pemerintahan yang
    demokratis dengan memperkuat legitimasi Negara.
   Kebutuhan untuk memperhatikan pemerintah di tingkatan
    bawah dari pemerintah pusat, sebagai otoritas publik
    terdekat dari rakyat dan memberdayakan mereka untuk
    berfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat
    dan pemerintahnya.
   Penguatan kapasitas pemerintah regional dan lokal dengan
    transfer kekuasaan dan sumber daya dekonsentrasi
                                   daya,
    administrasi, mengembangkan metode akuntabilitas lokal
    dan melembagakan proses-proses partisipasi lokal.

                    dadang-solihin.blogspot.com           11
Rekomendasi: (8)


 Mengadakan Kemitraan Pemerintah-Swasta
     Kemitraan sektor pemerintah dan swasta yang efektif dapat
      meningkatkan rencana dan implementasi program-program
      pembangunan dengan menyatukan kekuatan dan sumber
      daya masing-masing mitra sektor tersebut
           masing masing              tersebut.
     Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan ini akan memperkuat
      kepercayaan, kesepakatan pemerintahan yang
      komprehensif diperlukan dengan merinci prioritas dan
      tanggung jawab masing-masing mitra, juga mengakui biaya
      dan keuntungan sosialnya.




                     dadang-solihin.blogspot.com             12
Rekomendasi: (9)
 Mempromosikan Inovasi dalam Reformasi Sektor
  Publik
   Kesanggupan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan
    dari rakyatnya tergantung dari kadar kemampuan
    pemerintah untuk memperkuat kapasitas kenegaraan.
   Penerapan strategi yang berdasarkan insentif yang
    memberi penghargaan pekerja sektor publik yang telah
              p g g         p     j       p       y g
    sukses memperkenalkan inovasi yang meningkatkan
    pelayanan publik.
   Inovasi harus tertuju pada percepatan nilai bersama.
   Pentingnya kepemimpinan untuk mendorong etika sektor
    publik, meyakinkan partisipasi penuh dari perempuan dalam
    posisi senior sektor publik, mendorong nilai-nilai bersama,
    dan memotivasi staf.
                     staf
   Pengaturan dan pelatihan sumber daya manusia
    merupakan faktor yang penting dalam memperkuat
    kapasitas ini.
                    dadang-solihin.blogspot.com              13
Rekomendasi: (10)
 Membangun kembali Kepercayaan di Negara-
                                   Negara
  negara Krisis dan Paska Konflik.
     Hubungan kepercayaan politik dan sosial merupakan
      kunci di negara negara kritis dan bekas konflik
                negara-negara                     konflik.
     Kerangka hukum harus direformasi, mantan para tahanan
      politik direhabilitasi dan pendidikan sipil dipromosikan.
     Kontribusi wanita dalam pengembangan komunitas amat
      penting dalam situasi ini.
     Batas hukum dan sosial untuk partisipasi perempuan
      haruslah disingkirkan. Hal ini penting pula bagi warga
      disabel.
     Reformasi sektor keamanan, peradilan dan p
                                      p               proses
      rekonsiliasi, pembuatan konstitusi dan pencegahan konflik
      melalui pendistribusian keadilan perlu diadakan secara
      serentak dan berjalan harmonis satu sama lain.

                    dadang-solihin.blogspot.com              14
Rencana Tindak Lanjut
                           j
1.   Mendukung jaringan global innovator guna berbagi ide dan
     p g
     pengalaman, dan bertindak sebagai p g
                                    g pengamat;
2.   Mendukung pusat pemerintahan di tingkat regional dan global
     untuk mendokumentasikan dan berbagi ide-ide yang baik;
3.   Mendukung forum regional memformulasikan startegi kerjasama
                g         g                            g    j
     regional guna penyempurnaan administrasi pemerintahan;
4.   Mempromosikan kerjasama dan dialog antara dunia Utara-
     Selatan dan Selatan-Selatan;
5.   Mendorong negara melakukan proyek percontohan untuk
     menguji metodologi dan pendekatan alternatif guna
     mempromosikan dan memperkuat tata pemerintahan yang
     efektif dan demokratis;
6.   Memfokuskan pada setidaknya satu kategori Penghargaan
     Pelayanan Publik PBB untuk proyek-proyek yang berkontribusi
     dalam penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
     dan
7.   Memulai implementasi konsep-konsep untuk mengembangkan
     prinsip untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah.

                     dadang-solihin.blogspot.com            15
Terima Kasih
T i    K ih



   dadang-solihin.blogspot.com   16

More Related Content

What's hot

Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Yuca Siahaan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Dadang DjokoKaryanto
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
taufin
 

What's hot (20)

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 

Similar to Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah

Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Uni Asgar
 

Similar to Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah (20)

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Mencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Daerah
Mencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian DaerahMencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Daerah
Mencari Model Sinergi Masyarakat Dalam Membangun Kemandirian Daerah
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
 
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Sari
SariSari
Sari
 
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningka...
 
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahMengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
KONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdfKONSEPSI GG.pdf
KONSEPSI GG.pdf
 
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
randikaakbar11
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
Mas PauLs
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
yulizar29
 

Recently uploaded (20)

Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah

  • 1.
  • 3. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.  He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 4. Pendahuluan  Saat ini membangun kepercayaan pada pemerintah merupakan konsern seluruh dunia.  Ketika masyarakat tidak melihat diri dan kepentingan mereka diwakili oleh pemimpin politik mereka dan pemerintahnya, kepercayaan tersebut disangsikan dan kepentingan publik umumnya dikesampingkan. dikesampingkan  Ketika harapan warga negara tidak mampu dipenuhi oleh pengoperasian saat ini dan apa yang telah ditawarkan negara, ketegangan akan terjadi dan dapat semakin meningkat dalam konteks globalisasi.  Hal ini yang memicu ketidakpercayaan dan sikap apatis apatis. dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 5. Rekomendasi: (1) Cara untuk Membangun Kepercayaan C t kM b K pada Pemerintah  Mengamankan Legitimasi Pemerintah  Legitimasi didapat dari respon dan perlakuan kepada HAM dan Konstitusi secara fundamental, termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang eksekutif legislatif, mandiri.  Pemilihan umum memberikan dan menjamin keberlangsungan l iti k b l legitimasi d merefleksikan pilihan i dan fl k ik ilih masyarakat secara umum.  Legitimasi j g berasal dari p g g juga pengertian bersama antara tugas dan fungsi negara, dan peran aktor sosial yang berbeda di dalamnya. dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 6. Rekomendasi: (2) ( )  Prioritas pada Kualitas Pelayanan dan Akses  Kepercayaan kepada p p y p pemerintah tergantung sebagian p g g g pada kadar di mana pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat menerima akses yang konsisten dan responsif akan pelayanan umum dasar yang amat vital.  P l Pelayanan yang di di k secara l k l akan l bih disediakan lokal k lebih menciptakan kontak yang dimiliki warga negara akan proses-proses yang dilakukan pemerintah.  Hal ini akan mempengaruhi pandangan warga tersebut pada responsivitas pemerintah, namun juga persepsi warga akan nilai partisipasi lokal dalam menjalankan pemerintahan dalam komunitas mereka sendiri. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Rekomendasi: (3) ( )  Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untuk memerangi Korupsi  Agar penduduk tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah, pegawai negeri, para wakil rakyat dan seluruh pemangku negeri rakyat, kepentingan harus memiliki perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.  Konvensi Anti Korupsi PBB, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) agar diadopsi dan diimplementasikan dalam aturan nasional dan ukuran-ukuran administratif.  K i merekomendasikan pula penguatan t Kami k d ik l t transparansi d l i dalam proses-proses kebijakan, memastikan informasi yang benar, mengembangkan mekanisme penegakan hokum, meningkatkan kesadaran public dan memperkuat instansi anti-korupsi. anti korupsi.  Kami juga merekomendasikan peran aktif organisasi masyarakat dalam mempertimbangkan kebijakan dan inisiatif anti korupsi. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 8. Rekomendasi: (4) ( )  Meningkatkan Akses untuk ICT/ Information g Communication Technology  E-government memiliki potensi yang sangat hebat untuk mengembangkan transparansi, mempercepat keterlibatan dan partisipasi warga d l ti i i dalam proses k bij k kebijakan, d mengembangkan dan b k kualitas pengambilan kebijakan dan implementasinya.  Pengaturan pengetahuan yang efektif dapat membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik dengan mengadakan publik, koordinasi yang lebih baik dengan sektor publik dan di antara lembaga pemerintahan, meningkatkan efisiensi, mengijinkan p peningkatan dalam p y g penyaluran p y pelayanan sehinggagg mendapatkan respon yang baik dari warga, dan memperkuat keefektifan inisiatif e-government.  Pemerintah harus mengambil peran kepemimpinannya dalam melindungi k li d i keamanan d t d perlindungan h k milik d data dan li d hak ilik dengan percontohan dan dengan perlindungan hukum untuk meningkatkan kepercayaan lingkungan yang dapat diakses dari dunia maya. maya dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Rekomendasi: (5) ( )  Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang efektif  Masyarakat sipil harus diperkuat untuk berpartisipasi sebagai rekanan penuh pemerintah untuk keberlangsungan kepercayaan kepada institusi pemerintah pemerintah.  Dialog yang berarti dan keterlibatan tatap muka secara berkala dari organisasi masyarakat sipil merupakan langkah yang paling de a dan efektif u u membangun kepercayaan da dekat da e e untuk e ba gu epe cayaa dan mempercayai komunitas masyarakat.  Pemerintah harus menyediakan ruang politik yang cukup untuk masyarakat sipil memainkan peranannya sehingga akan membantu membangun k b t b kepercayaan sosial d politik. i l dan litik  Kami merekomendasikan modernisasi legislasi dalam pengaturan aktivitas masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan politik, keterlibatan publik yang lebih besar dalam perencanaan dan pengaturan aktivitas sektor publik dan mendorong keterbukaan dialog dan komunikasi. g g dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. Rekomendasi: (6) ( )  Melibatkan Media yang bebas dan Bertanggung Jawab  Karena perannya yang vital sebagai bagian dari keberlangsungan kepercayaan tergantung dari persepsi publik, benar atau salah, peran media dalam menciptakan persepsi ini amat meningkat seiring dengan revolusi informasi.  Mengamankan legitimasi memerlukan keberadaan media yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menarik partisipasi yang lebih besar. dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Rekomendasi: (7) ( )  Membawa Pemerintah Lebih Dekat dengan Rakyat  Dengan meyakinkan proses kebijakan diinformasikan oleh dan menyentuh dengan kebutuhan masyarakat masyarakat, desentralisasi akan membantu mengikat pemerintahan yang demokratis dengan memperkuat legitimasi Negara.  Kebutuhan untuk memperhatikan pemerintah di tingkatan bawah dari pemerintah pusat, sebagai otoritas publik terdekat dari rakyat dan memberdayakan mereka untuk berfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintahnya.  Penguatan kapasitas pemerintah regional dan lokal dengan transfer kekuasaan dan sumber daya dekonsentrasi daya, administrasi, mengembangkan metode akuntabilitas lokal dan melembagakan proses-proses partisipasi lokal. dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. Rekomendasi: (8)  Mengadakan Kemitraan Pemerintah-Swasta  Kemitraan sektor pemerintah dan swasta yang efektif dapat meningkatkan rencana dan implementasi program-program pembangunan dengan menyatukan kekuatan dan sumber daya masing-masing mitra sektor tersebut masing masing tersebut.  Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan ini akan memperkuat kepercayaan, kesepakatan pemerintahan yang komprehensif diperlukan dengan merinci prioritas dan tanggung jawab masing-masing mitra, juga mengakui biaya dan keuntungan sosialnya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Rekomendasi: (9)  Mempromosikan Inovasi dalam Reformasi Sektor Publik  Kesanggupan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya tergantung dari kadar kemampuan pemerintah untuk memperkuat kapasitas kenegaraan.  Penerapan strategi yang berdasarkan insentif yang memberi penghargaan pekerja sektor publik yang telah p g g p j p y g sukses memperkenalkan inovasi yang meningkatkan pelayanan publik.  Inovasi harus tertuju pada percepatan nilai bersama.  Pentingnya kepemimpinan untuk mendorong etika sektor publik, meyakinkan partisipasi penuh dari perempuan dalam posisi senior sektor publik, mendorong nilai-nilai bersama, dan memotivasi staf. staf  Pengaturan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam memperkuat kapasitas ini. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. Rekomendasi: (10)  Membangun kembali Kepercayaan di Negara- Negara negara Krisis dan Paska Konflik.  Hubungan kepercayaan politik dan sosial merupakan kunci di negara negara kritis dan bekas konflik negara-negara konflik.  Kerangka hukum harus direformasi, mantan para tahanan politik direhabilitasi dan pendidikan sipil dipromosikan.  Kontribusi wanita dalam pengembangan komunitas amat penting dalam situasi ini.  Batas hukum dan sosial untuk partisipasi perempuan haruslah disingkirkan. Hal ini penting pula bagi warga disabel.  Reformasi sektor keamanan, peradilan dan p p proses rekonsiliasi, pembuatan konstitusi dan pencegahan konflik melalui pendistribusian keadilan perlu diadakan secara serentak dan berjalan harmonis satu sama lain. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Rencana Tindak Lanjut j 1. Mendukung jaringan global innovator guna berbagi ide dan p g pengalaman, dan bertindak sebagai p g g pengamat; 2. Mendukung pusat pemerintahan di tingkat regional dan global untuk mendokumentasikan dan berbagi ide-ide yang baik; 3. Mendukung forum regional memformulasikan startegi kerjasama g g g j regional guna penyempurnaan administrasi pemerintahan; 4. Mempromosikan kerjasama dan dialog antara dunia Utara- Selatan dan Selatan-Selatan; 5. Mendorong negara melakukan proyek percontohan untuk menguji metodologi dan pendekatan alternatif guna mempromosikan dan memperkuat tata pemerintahan yang efektif dan demokratis; 6. Memfokuskan pada setidaknya satu kategori Penghargaan Pelayanan Publik PBB untuk proyek-proyek yang berkontribusi dalam penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; dan 7. Memulai implementasi konsep-konsep untuk mengembangkan prinsip untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Terima Kasih T i K ih dadang-solihin.blogspot.com 16