SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
REPUBUK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA WRUS DISEASE 2019
(covrD-19) DI INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a.
b.
c.
d.
l.
bahwa secara faktual jumlah kasus penderita dan tingkat
keparahan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) secara
nasional telah mengalami penurunan secara signilikan
melalui penanganan yang tepat dan terpadu serta telah
dapat meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat
yang dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat serta
pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(covrD-19);
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID'I9
pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
dapat diatasi dengan kondisi menjadi penyakit endemi;
bahwa dengan berakhirnya pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-l9) pada wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, perlu dilakukan pencabutan penetapan
kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID- 19) dan pencabutan penetapan bencana
nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) sebagai bencana nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan
Berakhirnya Status Panderni Corona Virus Disease 2O19
(COVID- l9) di Indonesia;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
SK No 167292A
PRESIDEN
TIEPUBLIK TNDONESIA
-2
2
3
4
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN
BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA Y/RUS DISE,ASE
2019 (COVID-19) Dr TNDONESTA.
Menetapkan status pand emi Corona Virus Disease 2O19
(COVID- 19) telah berakhir dan mengubah status faktual
Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) menjadi penyakit
endemi di Indonesia.
Mencabut:
1. penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-l9); dan
2. penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) sebagai bencana nasional.
Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku:
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O terrtarrg
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Di.sease 2019 (COVID-I9;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Di,sease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional; dan
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2O2l tentang
Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease
2O19 (COVID-19) di Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT...
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
SK No 167293 A
PRESIDEN
REPUBLTK INOONESIA
-3-
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni
2023.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
.,OKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
De uti Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,
ttd
la anna Djaman
S
SK No 167291A

More Related Content

Similar to Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf

Keppres Nomor 11 Tahun 2020
Keppres Nomor 11 Tahun 2020Keppres Nomor 11 Tahun 2020
Keppres Nomor 11 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatLegal Akses
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...UPTBLUDPUSKESMASAIKM
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Aulia Risyda Fauzi
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarAulia Risyda Fauzi
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBLegal Akses
 
PP Nomor 21 Tahun 2020
PP Nomor 21 Tahun 2020PP Nomor 21 Tahun 2020
PP Nomor 21 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19shirizkiku
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...ssuser7f69af
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...CIkumparan
 
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Web Master
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruRafael Ryandika
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19CIkumparan
 
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...CIkumparan
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangCIkumparan
 

Similar to Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf (20)

Keppres Nomor 11 Tahun 2020
Keppres Nomor 11 Tahun 2020Keppres Nomor 11 Tahun 2020
Keppres Nomor 11 Tahun 2020
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
 
PP Nomor 21 Tahun 2020
PP Nomor 21 Tahun 2020PP Nomor 21 Tahun 2020
PP Nomor 21 Tahun 2020
 
PP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdfPP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdf
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
 
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
 
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...
SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 D...
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Recently uploaded

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 

Recently uploaded (9)

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf

  • 1. REPUBUK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA WRUS DISEASE 2019 (covrD-19) DI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. b. c. d. l. bahwa secara faktual jumlah kasus penderita dan tingkat keparahan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) secara nasional telah mengalami penurunan secara signilikan melalui penanganan yang tepat dan terpadu serta telah dapat meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat serta pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (covrD-19); bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID'I9 pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat diatasi dengan kondisi menjadi penyakit endemi; bahwa dengan berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan pencabutan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai bencana nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Panderni Corona Virus Disease 2O19 (COVID- l9) di Indonesia; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ... SK No 167292A
  • 2. PRESIDEN TIEPUBLIK TNDONESIA -2 2 3 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); MEMUTUSI(AN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA Y/RUS DISE,ASE 2019 (COVID-19) Dr TNDONESTA. Menetapkan status pand emi Corona Virus Disease 2O19 (COVID- 19) telah berakhir dan mengubah status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) menjadi penyakit endemi di Indonesia. Mencabut: 1. penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9); dan 2. penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai bencana nasional. Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku: 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O terrtarrg Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-I9; 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Di,sease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional; dan 3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2O2l tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT... Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA SK No 167293 A
  • 3. PRESIDEN REPUBLTK INOONESIA -3- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, .,OKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA De uti Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, ttd la anna Djaman S SK No 167291A