SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
SALINAN
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE
2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh
penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9)
telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
b. bahwa World Health Organization (WHOI telah
menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal
11 Maret 2O2O;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019
(COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;
3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang
Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231;
Mengingat
SK No 01A740 A
4. Keputusan'. .
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-2-
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease
2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS
DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai
bencana nasional.
Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh
penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9)
dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan
Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan
Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019
(COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.
Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di
daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pr.rsat.
SK No 010748 A
KEEMPAT:
KEEMPAT
De
anna Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
m dan Perundang-undangan,
SK No 010750 A

More Related Content

What's hot

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021CIkumparan
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)CIkumparan
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangCIkumparan
 

What's hot (6)

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 

Similar to Keppres Nomor 12 Tahun 2020

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfCIkumparan
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfsarvita1
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatAulia Risyda Fauzi
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfJalinKrakatau
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatLegal Akses
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarAulia Risyda Fauzi
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBLegal Akses
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Aulia Risyda Fauzi
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruRafael Ryandika
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...UPTBLUDPUSKESMASAIKM
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBRafael Ryandika
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020CIkumparan
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaIqbal Maulana
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...HendriTAsworo
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...Muh Saleh
 

Similar to Keppres Nomor 12 Tahun 2020 (20)

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdf
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
 
PP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdfPP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdf
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 

More from Iqbal Maulana

Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?
Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?
Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?Iqbal Maulana
 
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus Corona
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus CoronaNaskah Podcast Berharap Selamat dari Virus Corona
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus CoronaIqbal Maulana
 
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenRevisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenIqbal Maulana
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020Iqbal Maulana
 
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19Iqbal Maulana
 
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta Kerja
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta KerjaPokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta Kerja
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta KerjaIqbal Maulana
 
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 Iqbal Maulana
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Iqbal Maulana
 
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020SE MenPAN No. 58 Tahun 2020
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020Iqbal Maulana
 
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah IndonesiaPerluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah IndonesiaIqbal Maulana
 
Perpres Nomor 39 Tahun 2018
Perpres Nomor 39 Tahun 2018Perpres Nomor 39 Tahun 2018
Perpres Nomor 39 Tahun 2018Iqbal Maulana
 
Perpres Nomor 56 Tahun 2020
Perpres Nomor 56 Tahun 2020Perpres Nomor 56 Tahun 2020
Perpres Nomor 56 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Bodebek
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB BodebekPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Bodebek
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB BodebekIqbal Maulana
 
Kepgub Jabar Tentang PSBB Bodebek
Kepgub Jabar Tentang PSBB BodebekKepgub Jabar Tentang PSBB Bodebek
Kepgub Jabar Tentang PSBB BodebekIqbal Maulana
 
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020 Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020 Iqbal Maulana
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Iqbal Maulana
 

More from Iqbal Maulana (19)

Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?
Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?
Naskah Podcast Iran vs AS, Perang Dunia III Masih Jauh?
 
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus Corona
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus CoronaNaskah Podcast Berharap Selamat dari Virus Corona
Naskah Podcast Berharap Selamat dari Virus Corona
 
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di PesantrenRevisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
Revisi Keputusan Gubernur Jabar soal Protokol Kesehatan di Pesantren
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020
 
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi covid19
 
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta Kerja
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta KerjaPokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta Kerja
Pokok Pikiran PBNU Terkait RUU Cipta Kerja
 
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020
Kepgub DKI Jakarta Nomor 563 Tahun 2020
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020
 
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020SE MenPAN No. 58 Tahun 2020
SE MenPAN No. 58 Tahun 2020
 
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020
Kepmendagri nomor 440-842 Tahun 2020
 
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020
Instruksi Gubernur Aceh nomor 08/INSTR/2020
 
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah IndonesiaPerluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia
Perluasan Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia
 
Perpres Nomor 39 Tahun 2018
Perpres Nomor 39 Tahun 2018Perpres Nomor 39 Tahun 2018
Perpres Nomor 39 Tahun 2018
 
Perpres Nomor 56 Tahun 2020
Perpres Nomor 56 Tahun 2020Perpres Nomor 56 Tahun 2020
Perpres Nomor 56 Tahun 2020
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Bodebek
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB BodebekPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Bodebek
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB Bodebek
 
Kepgub Jabar Tentang PSBB Bodebek
Kepgub Jabar Tentang PSBB BodebekKepgub Jabar Tentang PSBB Bodebek
Kepgub Jabar Tentang PSBB Bodebek
 
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020 Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020
Keputusan Gubernur No 380 Tahun 2020
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
 
Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

Keppres Nomor 12 Tahun 2020

  • 1. SALINAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE 2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia; b. bahwa World Health Organization (WHOI telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731; 3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231; Mengingat SK No 01A740 A 4. Keputusan'. .
  • 2. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -2- 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9) dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pr.rsat. SK No 010748 A KEEMPAT:
  • 3. KEEMPAT De anna Djaman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA m dan Perundang-undangan, SK No 010750 A