SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
SALINAN
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE
2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh
penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9)
telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
b. bahwa World Health Organization (WHOI telah
menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal
11 Maret 2O2O;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019
(COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;
3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang
Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231;
Mengingat
SK No 01A740 A
4. Keputusan'. .
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-2-
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease
2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS
DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai
bencana nasional.
Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh
penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9)
dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan
Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan
Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019
(COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.
Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di
daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pr.rsat.
SK No 010748 A
KEEMPAT:
KEEMPAT
De
anna Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
m dan Perundang-undangan,
SK No 010750 A

More Related Content

What's hot

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021CIkumparan
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)CIkumparan
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangCIkumparan
 

What's hot (6)

Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
 
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
Inmendagri no 55_tahun_2021 (1)
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
 
PSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera BaratPSBB Sumatera Barat
PSBB Sumatera Barat
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 

Similar to Keputuan presiden ri_nomor_12_tahun_2020

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfCIkumparan
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfsarvita1
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatAulia Risyda Fauzi
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfJalinKrakatau
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatLegal Akses
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarAulia Risyda Fauzi
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBLegal Akses
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Aulia Risyda Fauzi
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFCI kumparan
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruRafael Ryandika
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...UPTBLUDPUSKESMASAIKM
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBRafael Ryandika
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020CIkumparan
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaIqbal Maulana
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...HendriTAsworo
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...Muh Saleh
 

Similar to Keputuan presiden ri_nomor_12_tahun_2020 (20)

Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdfSalinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
Salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2021.pdf
 
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdfKeppres No11 2020.pdf
Keppres No11 2020.pdf
 
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan MasyarakatKeppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
 
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)
 
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala BesarPP Pembatasan Sosial Berskala Besar
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar
 
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBBPP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
PP nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB
 
PP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdfPP 21 2020.pdf
PP 21 2020.pdf
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
 
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDFSalinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
Salinan Perpres Nomor 48 Tahun 2023.PDF
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
Kmk no. hk.01.07 menkes-12757-2020 ttg penetapan sasaran pelaksanaan vaksinas...
 
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBBPergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
Pergub Jabar Tentang Pedoman PSBB
 
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020Inpres Nomor 6 tTahun 2020
Inpres Nomor 6 tTahun 2020
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 

More from Web Master

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfWeb Master
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020Web Master
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020Web Master
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020Web Master
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020Web Master
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020Web Master
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...Web Master
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019Web Master
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016Web Master
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Web Master
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020Web Master
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarWeb Master
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruWeb Master
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Web Master
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Web Master
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Web Master
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Web Master
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Web Master
 

More from Web Master (20)

perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdfperpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
perpanjangan masa klb_covid-19_kaltim_sampai_dengan_31_desember_2020.pdf
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
 
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
kepmenkeu nomor 394 tahun 2020
 
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020
 
pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020pm 45 tahun 2020
pm 45 tahun 2020
 
pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020pm 44 tahun 2020
pm 44 tahun 2020
 
pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020pm 30 tahun 2020
pm 30 tahun 2020
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...
 
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
surat edaran dan_juknis_pelaksanaan_hut_korpri_tahun_2019
 
perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016perda nomor 7 tahun 2016
perda nomor 7 tahun 2016
 
Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020Skb revisi keempat libur nasional 2020
Skb revisi keempat libur nasional 2020
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukarPerpanjangan status tanggap darurat kukar
Perpanjangan status tanggap darurat kukar
 
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baruSistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
Sistem kerja asn_kutai_kartanegara_dalam_tatanan_normal_baru
 
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020Gugustugas nomor 4 tahun 2020
Gugustugas nomor 4 tahun 2020
 
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
Surat edaran bupati_kutai_kartanegara_tentang_perpanjangan_wfh_1_juni_s.d_4_j...
 
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
Se bupati kutai_kartanegara_perubahan_ketiga_hari_libur_nasional_&_curi_b...
 
Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014Pm 82 tahun_2014
Pm 82 tahun_2014
 
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
Kmk no _hk_01_07-menkes-328-2020_ttg_panduan_pencegahan_pengendalian_covid-19...
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Keputuan presiden ri_nomor_12_tahun_2020

  • 1. SALINAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE 2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia; b. bahwa World Health Organization (WHOI telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731; 3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231; Mengingat SK No 01A740 A 4. Keputusan'. .
  • 2. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -2- 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9); MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9) dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pr.rsat. SK No 010748 A KEEMPAT:
  • 3. KEEMPAT De anna Djaman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA m dan Perundang-undangan, SK No 010750 A