Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
OPTIMASI SDM
1. ISU-ISU STRATEGIS
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M
Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2. 5PRIORITAS KERJA
TAHUN KEDEPAN
Membangun SDM yang pekerja keras, yang
dinamis. Membangun SDM yang terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mengundang talenta-talenta global bekerja
sama dengan kita.
Infrastruktur yang menghubungkan kawasan
produksi dgn kawasan distribusi, mempermudah
akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan
kerja baru, mengakselerasi nilai tambah
perekonomian rakyat.
Segala bentuk kendala regulasi harus
disederhanakan, harus dipotong, harus
dipangkas. Pemerintah akan mengajak
DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU
Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Eselonisasi harus disederhanakan.disederhanakan menjadi dua level
saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian,
menghargai kompetensi. Agar serius menjamin tercapainya tujuan
program pembangunan.
2
Harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam
menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
3. Arah Kebijakan dan Strategi ASN di Daerah
Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan
dasar, daya saing, serta kemandirian daerah,
Sasaran
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus
(Provinsi Aceh, Papua, dan Papua
Barat) melalui peningkatkan kapasitas daerah
otonom dan daerah khusus/daerah istimewa
untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pen
gelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayan
an publik yang lebih efektif dan efisien
Strategi
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah den
gan peningkatan kapasitas pemerintah
daerah melalui:
e) Peningkatan kapasitas aparatur daerah
dalam manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan keahlian khusus
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah
termasuk perencanaan pembangunan dan
penganggaran daerah.
Polhukhankam
(Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 8)
1. Konsolidasi
Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan
Luar Negeri
3. Penegakan Hukum
Nasional Yang Mantap
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional
Profesionalitas ASN
Penyederhanaan Eselonisasi dan
Perluasan Jabatan Fungsional
(dengan kompetensi spesifik)
Perbaikan sistem kesejahteraan
ASN dan Pensiunan ASN
Perlunya Percepatan Penerbitan
PP UU ASN
• Kompetensi dan
Tingkat Pendidikan
ASN rendah
•Tenaga Spesialis
ASN masih kurang
Distribusi ASN dengan
keahlian fungsional/tertentu
belum mengacu pada sektor
unggulan kewilayahan
Kelembagaan
Tumpang tindih tugas dan fungsi
antar lembaga karena belum
adanya penataan tugas dan fungsi
Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024
(Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 3)
4. MANDAT
PRESIDEN & WAP
RES
“Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”
(Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI,
20 Oktober 2019)
ASPEK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
6. KOMPETENSI SDM BERUBAH
EFISIENSI: SDM, PERJALANAN,
INFRASTRUKTURUR
CARA KERJA CEPAT
MANAJEMEN KINERJA DAN PRODUKTIVITAS
PENGGUNAAN IT YANG MASIF
BIROKRASI
DI ERA
NEW NORMAL
7. Kebutuhan SDM di Era New Normal
Dukungan SDM Dalam E-Learning
Sumber Daya Manusia
a. Web & Security Support
b. IT/Networking System Support
c. Administrator
d. Instructional Designer
e. Instructional Media Developer
f. Widyaiswara
g. Penyelenggara
8. NEXT ???
UU 5 TAHUN 2014
Kompetensi
Teknis
Kompetensi
Sosio Kultural
Kompetensi
Pemerintahan
Kompetensi
Manajerial
KOMPETENSI ASN
Spesialisasi Pendidikan
Pelatihan Teknis
Fungsional
Pengalaman Kerja
Tingkat Pendidikan
Pelatihan Struktural/
Manajemen
Pengalaman Memimpin
Pengalaman Kerja berkaitan
dengan Masyarakat Majemuk
dalam hal Suku, Agama &
Budaya sehingga memiliki
Wawasan Kebangsaan
9. 1.Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait
dengan kebijakan Desentralisasi;
2.Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3.Pemerintahan umum;
4.Pengelolaan keuangan Daerah;
5.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6.Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
7.Etika Pemerintahan.
UU 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah
... Lanjutan ... Kompetensi Pemerintahan
12. BAGAIMANA KITA MERESPON
PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING
Training Needs Analysis
Mendorong pemerintah daerah agar
memprioritaskan untuk menyusun
Training Need Analysis (identifikasi ke
butuhan diklat) dalam menentukan
prioritas kebutuhan diklat
Inovasi
Senantiasa melakukan inovasi dalam
delivery method dan materi program
pendidikan dan pelatihan
Koordinasi Lintas K/L/D
Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L pusat
terkait (e.g. LAN, Kemenpanrb) dan Pemda dalam
penyusunan materi dan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi SDM aparatur daerah
agar tidak terjadi tumpang tindih
Kebutuhan Daerah
Pengembangan kompetensi SDM
Aparatur di daerah hendaknya
menyesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan kompetensi di daerah
Potensi Unggulan
Perlu dipertimbangkan prioritas untuk
menyusun materi diklat yang sesuai
dengan pengembangan potensi
unggulan daerah
Kerja Sama Antar unit
Bekerja sama dengan UK lainnya di Ke
mendagri untuk penyusunan dan
penyempurnaan materi
RB
BAGAIMANA KITA MERESPON
PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING
13. 13
PROFESIONALISME SDM APARATUR
PERMASALAHAN
Perencanaan Kebutuhan P
egawai; Penerapan ma
najemen kinerja reward &
punishment belum
konsisten
Jumlah, kualitas distribusi dan
komposisi pegawai belum
sesuai beban kerja dan
kebutuhan riil organisasi
Kompetensi belum sepenuhnya digunakan
sebagai dasar pengadaan, penempatan
pengembangan pegawai dan remunerasi
KONDISI PENYEBAB
`
PENATAAN SDM APARATUR
AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
15. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan
jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan Anjab
dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai
15
ANALISIS
JABATAN
PETA
JABATAN
ANALISIS BEBAN
KERJA
KEBUTUHAN ASN
KEKURANGAN
KEBUTUHAN
PNS
Penetapan kebutuhan PNS secara nasional
setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri
PAN RB, setelah memperhatikan pendapat
Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis
Kepala BKN
Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan
diperinci setiap tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan dan Renstra
16. TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN DI DAERAH
Urusan Konkuren
- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
RENSTRA
Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah
Pertanian
Industri
Pariwisata
Kelautan
Tambang
R P J M D
URUSAN PEMDA POTENSI DAERAH ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Jasa
Manufaktur
Industri
Pariwisata
UKM
BAGAIMANA SDM ASN UNTUK MEWUJUDKAN RENSTRA DAERAH
- SDM ASN melaksanakan tugas/urusan sesuai beban kerja
- SDM ASN melaksanakan tugas/urusan sesuai dengan potensi dan arah pengembangan daerah
17. KOMPETEN &
KUALIFIKASI SESUAI
DIPERTAHANKAN
KOMPETEN NAMUN
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
DIKLAT/MUTASI
TIDAK KOMPETEN
NAMUN
KUALIFIKASI SESUAI
DIKLAT KOMPETENSI
TIDAK KOMPETEN &
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
PENSIUN DINI
PETA KUALIFIKASI & KOMPETENSI PEGAWAI ASN
KOMPETEN
TIDAK KOMPETEN
KUALIFIKASI
SESUAI
KUALIFIKASI
TIDAK
SESUAI
18. AUDIT SDM ASN
1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah) berdasar beban kerja jabatan
2. Pemetaan Persediaan Pegawai melalui UJK (kuadran 1, 2 3,4)
PENATAAN SDM ASN
1. Penataan ulang penempatan (Replacement) SDM yang kompeten dan
berkinerja
2. Diklat bagi SDM yang masih potensial dikembangkan (kuadran 3)
3. Redistribusi antar Instansi
4. Penanganan SDM kuadran 4 (pensiun dini)
PENGEMBANGAN SDM ASN
1 Pengaturan Sertifikasi kompetensi
2. Pengaturan Pendidikan Kedinasan
3. Pengembangan Kader (fast track)
PENATAAN SDM ASN
RPJM, Renstra
Urusan Pem,
Potensi Dan Arah
Pembangunan
19.
20. Sertifikasi Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Tertentu binaan Kemendagri, antara lain:
a. JF Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD)
b. JF Polisi Pamong Praja (POL-PP)
c. JF Pemadam Kebakaran
d. JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
e. JF Administrator Database Kependudukan
Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Permendagri 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan yang memuat standar kompetensi bagi
a. Pejabat Pimpinan Tinggi
b. Pejabat Administrasi
c. Sekda
d. Camat
e. Lurah
Kebutuhan Sertifikasi di Daerah