Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI PEMANFAATAN
Similar to OPTIMASI PEMANFAATAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
OPTIMASI PEMANFAATAN
- 1. Oleh dr.WIDODO JOKO MULYONO.MM Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TEGAL Slawi, 22 -23 Desember 2021
- 2. 2 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DEFINISI PPMD Definisi Pembangunan Desa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 3. TUJUAN PENGATURAN DESA PASAL 4 UU DESA (TERKAIT PPMD) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- 4. 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa DESA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM (PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN) DALAM URUSAN
- 5. HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA •. PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa yang dikelola melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. RAKYAT DESA MAMPU SECARA MANDIRI MENGELOLA SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DESA (STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERKUASAAN RAKYAT DESA UNTUK MAMPU MENGORGANISASIKAN DIRI DALAM TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS (STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK)
- 6. MUSDES PEMDES BPD MASYARAK AT 1. DANA DESA 2. ALOKASI DANA DESA 3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH 4. BANTUAN KEUANGAN 1. ASET DESA 2. SWADAYA MASYARAKAT 3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SOSIAL a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS
- 7. 7 Prinsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi : 1. Memanusiakan Manusia 2. Tradisi Ber-Desa 3. Pendalaman Demokrasi 4. Partisipatif 5. Musyawarah Mufakat 6. Resolusi konflik 7. Keadilan 8. Inklusif 9. Kedaulatan Desa 10. Kepentingan Kolektif 11. Kerelawanan 12. Gotong royong 13. Swadaya 14. Berdikari 15. Transformatif 16. Kesetiakawanan sosial 17. Swakelola 18. Prioritas 19. Tindakan Afirmatif 20. Berbasis Aset 21. Berbasis Tipologi Desa 22. Keterpaduan 23. Keberkelanjutan 24. Desentralisasi Asimetris
- 8. 8 PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 1. Pendekatan Humanistik 2. Pendekatan Politik a. Kepemimpinan kepala Desa yang visioner b. Swadaya - gotong royong politik rakyat c. Partisipasi berbasis kepentingan d. Demokrasi musyawarah mufakat e. Tatanan sosial moral Pancasila 3. Pendekatan Teknokratik
- 9. (2) LUMBUNG EKONOMI DESA (LED) Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi INOVASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA LINGKAR BUDAYA DESA (LBD) Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya JARING KOMUNITAS WIRADESA (JKWD) Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa 1 2 3 SINERGITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TRI MATRA PEMBANGUNAN DESA Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Ekonomi Dimensi Pembangunan Sosial - Budaya
- 10. 10 Pengembangan tata kelola pembangunan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial dilakukan dengan cara: 1. pemenuhan hak dan kewajiban Desa dalam pembangunan Desa; 2. pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat Desa dalam pembangunan Desa; 3. penguatan partisipasi masyarakat Desa; 4. advokasi kewenangan Desa; 5. peningkatan kualitas musyawarah Desa; 6. advokasi peraturan Desa; 7. pengembangan tindakan afirmatif bagi warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 8. pengembangan akuntabilitas sosial; dan 9. penguatan ketahanan masyarakat Desa. TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA
- 11. 11 Pengembangan pembangunan Desa terpadu dilakukan dengan cara: 1. mensinergikan pembangunan di Desa a. menjadikan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa; b. memastikan program dan/atau kegiatan pembangunan di Desa yang masuk dalam kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk diswakelola oleh Desa; dan c. menata pembiayaan program dan/atau kegiatan pembangunan daerah dan/atau sektoral di Desa yang masuk dalam kewenangan Desa disalurkan secara langsung sebagai sumber pendapatan bagi keuangan Desa. 2. mensinergikan pendampingan masyarakat Desa; a. keterpaduan penyediaan tenaga pendampingan Desa dan kerjasama pendampingan masyarakat Desa; b. keterpaduan dan kerjasama antara kementerian/lembaga non-kementerian serta keterpaduan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dalam mengelola pendampingan masyarakat Desa. PEMBANGUNAN DESA TERPADU
- 12. 12 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Masyarakat Desa berkewajiban memberdayakan dirinya sendiri yang dilakukan melalui: a. pengembangan dan peningkatan kapasitas kompetensi dan kapabilitas; b. kaderisasi masyarakat Desa; dan c. pengorganisaian unsur-unsur masyarakat Desa. 2. Pemerintah Desa dan BPD menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa berlandaskan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 3. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa yang dilakukan secara berjenjang dan terdesentralisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berdasarkan kewenangan konkuren.
- 13. UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESA Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 14. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 15. 15 TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Ps 78 UU Desa) Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar Kebutuhan primer sandang, papan, pangan Pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia Meningkatkan KESEJAHTERAA N Masyarakat Desa PENANGGULAN GAN KEMISKINAN a. Peningkatan Pelayanan Dasar; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif; d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa PEMBANGUNAN DESA (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan) DESA KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS
- 16. 16 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PP 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 114 1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. 2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 115 Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
- 17. 17 Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa 1. Desa mengatur dan mengurus pembangunan Desa berlandaskan kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan berskala lokal Desa. 2. Kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Penetapan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Terima kasih