SlideShare a Scribd company logo

12654-Full_Text.pdf

•
•
B
Bidangpemdes5

Peraturan

Data & Analytics
1 of 86
Download to read offline
ANALISIS LAPORAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA SAWANGAOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA SKRIPSI Oleh SINTA IRIYANI 105731117516 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2020
ii HALAMAN JUDUL ANALISIS LAPORAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA SAWANGAOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA Oleh SINTA IRIYANI 105731117516 Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO Semoga Allah membimbing setiap langkah Semoga apa yang kulakukan menjadi berkah dan Apapun yang ku usahakan berbuah indah. Tidaklah ada kesuksesan tanpa proses Tidaklah adakesuksesan tanpa keyakinan dan tekat yang kuat Hidup adalah seni menggambar tanpa menghapus PERSEMBAHAN Terima kasih kepada Allah swt yang senantiasa memudahkan segala urusan yang sulit, dan Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu papa dan mama yang telah berjuang dan mendoakan saya yang tebaik, tak lupa juga buat dosen-dosen dan pembimbing universitas muhammadiyah makassar yang telah sabar menhadapi sikap kami, terimah kasih buat para sahabat dan teman-teman semua yang sudah mendorong, mendukung, dan motivasi sengga saya bisa seperti ini.
iv
v
vi
vii KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul “Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara”. Dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan do’a yang tulus serta memberikan bantuan baik moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. 2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. 4. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, dan Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak.CA, selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberi saran, kritikan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik. 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
viii 6. Kedua orang tuaku, keluarga dan kerabat yang senantiasa memanjatkan do’a, dukungan dan kasih sayang sehingga Ananda dapat menyesaikan Skripsi ini. 7. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2016 terkhusus jurusan akuntansi kelas lima (E) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan, moment tak terlupakan dari awal kuliah hingga sampai sekarang ini. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dukungan, semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atau pembaca yang sifatnya membangun agar laporan ini dapat lebih baik dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Makassar, 07 November 2020 SINTA IRIYANI
ix ABSTRAK SINTA IRIYANI, 2020. Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Ismail Rasulong dan Ansyarif Khalid selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upayaupaya yang dilakukan. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara yang dilaksanakan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset. Selain itu amanat Undang-Undang Desa yaitu menginventarisir semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kompetensi sdm, komunikasi, kepastian hukum, sikap pelaksana, keahlian pengelola kegiatan, transparansi dan komitmen organisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu lebih fokus pada peningkatan kompetensi sdm melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan, segera melakukan inventarisasi aset, dan mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi yang berlaku. Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Desa Sawangaoha.
x ABSTRACT SINTA IRIYANI, 2020. Analysis of Village Asset Management Report in Sawangaoha Village, North Kolaka Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Ismail Rasulong and Ansyarif Khalid as Advisor I and Advisor II. The purpose of this study was to analyze the process of planning, procurement, administration, reporting and supervision of village assets in Sawangaoha Village, Kolaka Utara Regency, the factors that become obstacles and the efforts made. This is a qualitative research with a case study approach. Data obtained through in-depth interview techniques, observation and documentation study. The results showed that the processes of planning, procurement, administration, reporting and monitoring of village assets in Sawangaoha Village, North Kolaka Regency were not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Asset Management. In addition, the mandate of the Village Law, which is to make an inventory of all village assets, has not been fully carried out by the village government. The obstacles faced are human resource competence, communication, legal certainty, the attitude of the executor, the expertise of the activity manager, transparency and organizational commitment. Suggestions that can be given are to focus more on improving human resource competencies through socialization, technical guidance and continuous training education, immediately carrying out an asset inventory, and socializing as well as implementing applicable regulations. Keywords: Village Asset Management, Human Resources, Communication, Sawangaoha Village.
xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................ii MOTTO ..................................................................................................................iii HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................................iv HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI....................................................................iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.......................................................vi KATA PENGANTAR..............................................................................................vii ABSTRAK..............................................................................................................ix ABSTRACT ...........................................................................................................x DAFTAR ISI ...........................................................................................................xi DAFTAR TABEL....................................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................1 B. Rumusan Masalah...................................................................................6 C. Tujuan Penelitian.....................................................................................6 D. Manfaat Penelitian ...................................................................................6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori........................................................................................7 1. Pengertian Desa ...............................................................................7 2. Kekayaan (Aset) Desa ......................................................................13 3. Pengelolaan Aset Desa .....................................................................14 4. Proses Pengelolaan Aset Desa..........................................................15 B. Penelitian Terdahulu................................................................................21 C. Kerangka Pikir .........................................................................................26 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian........................................................................................27 B. Fokus Penelitian ......................................................................................27 C. Pemilihan Lokasi dan Situasi Penelitian ..................................................27 D. Sumber Data............................................................................................28 E. Pengumpulan Data ..................................................................................28 F. Instrumen Penelitian ................................................................................29 G. Teknik Analisis.........................................................................................30
xii BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian .........................................................32 1. Sejarah Berdirinya Desa Sawangaoha ..............................................32 2. Visi dan Misi Kantor Desa..................................................................34 3. Sturktur Organisasi ............................................................................37 B. Hasil Penelitian........................................................................................41 1. Proses Laporan Pengelolaan Aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka................................................................................................41 a. Perencanaan................................................................................42 b. Pengadaan...................................................................................43 c. Penatausahaan............................................................................44 d. Pelaporan.....................................................................................44 e. Pertanggungjawaban ...................................................................46 f. Pengawasan ................................................................................48 2. Faktor – Faktor yang Penghambat Pengelolaan aset desa..............48 a. Kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset maupun tim pengelola kegiatan (TPK) .........................................48 b. Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa .................................................................49 c. Kepastian hukum kepemilikan aset..............................................50 d. Kepastian hukum kepemilikan aset..............................................50 e. Keahlian pengelola kegiatan dalam menyikapi keadaan pasar yang berubah-ubah ......................................................................51 f. Kurangnya transparansi pemerintah desa terkait pelaporan ........52 g. Komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal...............53 C. Pembahasan............................................................................................54 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..............................................................................................61 B. Saran.......................................................................................................63 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................64 DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................66
xiii DAFTAR TABEL Halaman Table 1.1 Kekayaan Sawangaoha..........................................................................4 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu...............................................................................24 Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Sawangaoha ............................................40
xiv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pikir ....................................................................................26 Gambar 4.1 Struktur Organisasi.............................................................................36
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indenosia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Hal ini di latar belakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu perubahan yang fundamental dari konsekuensi implementasi otonomi daerah yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi pada era ini adalah lahirnya kelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang- undang desa meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan
2 pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 2 daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa sesuai dengan pekerjaannya berdasarkan jabatan masing- masing. Jabatan staf-staf desa antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan kedudukan desa menjadi kuat. Penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah desa membawa konsekuensi meningkatnya
3 tuntutan kualitas akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan sumber daya milik desa . Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memenuhi secara keseluruhan amanat tersebut, pemerintah desa perlu pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan aset desa agar nilai setiap kekayaan desa dapat disajikan dengan jumlah yang benar dan wajar sehingga memberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan juga masyarakat sehingga kepala desa dan aparatur desa mampu mempertanggungjawabkannya. Setiap akhir tahun, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan dilampirkannya laporan kekayaan milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. pencatatan Berdasarkan catatan akuntansi laporan keuangan desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 terlihat bahwa pemerintahan Desa Sawangaoha melaksanakan kekayaan desa dengan
4 sangat baik karena adanya keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan kepada masyarakat Desa Sawangaoha. Adapun data kekayaan Desa Sawangaoha di sajikan sebagai berikut: Table 1.1 Kekayaan Sawangaoha Periode Tahun 2017 samapi Tahun 2019 Tahun Alokasi Dana Desa (Dalam Rupiah) Realisasi 2017 604.171.673,00 604.171.673,00 2017 762.806.746,00 762.794.100,00 2018 873.755.634,00 869.769.600,00 2019 882,902,000,00 882,902,000,00 Sumber data : APB-De Desa Sawangaoha Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pengelolaan aset desa. Firmansyah (2018) dalam penelitiannya yang dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Tangerang, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan asset di kabupaten tangerang ada beberapa desa belum cukup baik diantanya factor penatausahaan aset desa pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilakukan secara optimal, terutama Desa Rawa Rengas yang masih belum dilaksanakan pelaporan aset desa sehingga masih belum dilaksanakan akuntabel dan transparan. Pada tahun yang sama Yudha Pradana (2018) meneliti tentang Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil
5 dari penelitian ini yaitu, pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian, pada proses pelaksanaan dalam pengeluaran desa belum dilakukan melalui rekening kas desa, dan pada proses pelaporan pada pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena kepala seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Desa Sawangaoha merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Jarak antara desa ke ibu kota Kolaka kurang lebih 15 km. Sedangkan jarak tempuh dari desa ke kecamatan 3 km. Desa Sawangaoha berpenduduk 2702 jiwa, mayoritas profesi penduduk di Desa Sawangaoha adalah buruh tani. Motivasi awal peneliti ingin meneliti Desa Sawangaoha ini yaitu Desa Sawangaoha terpadat dikabupaten Kolaka Utara. Sehingga diharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang dilaksanakannya semakin tambah besar dibandingkan dengan desa lainnya. Selain itu letak Desa Sawangaoha yang jauh dari pusat Kabupaten Kolaka Utara menyebabkan kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap pencatatan di Desa Sawangaoha ini. Desa sawangaoha adalah tempat tinggal saya. Oleh karena itu saya akan melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang berjudul “Analisis Laporan Pengelolaan Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara”.
6 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yaitu apakah laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa? C. Tujuan Penelitian Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. D. Manfaat Penelitian Harapan penulis dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat, diantaranya adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara spesifik dalam pengembangan ilmu dan sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori dalam laporan keuangan desa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan laporan pencatatan kekayaan desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara.
7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori 1. Pengertian Desa Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia (Dinar, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut H.A. Widjaja (2003) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.
8 Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan masing-masing. Struktur organisasi pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada lima fungsi utama pemerintah yaitu: 1) Fungsi mengatur/regulasi. 2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat. 3) Fungsi pemberdayaan masyarakat. 4) Fungsi pengelolaan aset/kekayaan. 5) Fungsi pengamanan dan perlindungan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi, diantaranya sebagai berikut : a. Pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa berbunyi: 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9 Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, dan politik. 5) lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 6) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. b. Pasal 7 menjelaskan tentang tugas dan fungsi sekretaris desa yang berbunyi: 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10 Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. 2) Melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiaran rapar, pengadminstrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. c. Pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala urusan (Kaur) bidang tata usaha umum, keuangan dan perencanaan berbunyi: 1) Kepala urusan kependudukan sebagai unsur staf sekretaris. 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:
11 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadaministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. d. Pasal 9 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan berbunyi: 1) Kepala seksi pemerintahan sebagai unsur pelaksana teknis. 2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:
12 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di budaya sosial, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. e. Pasal 10 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala dusun kewilayahan/kepala dusun (Kadus) berbunyi: 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya. Pelaksanaan tugas kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut:
13 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Kekayaan (Aset) Desa Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyatakan bahwa jenis aset desa terdiri atas: a. Kekayaan asli desa terdiri atas: 1) Kas desa. 2) Pasar desa. 3) Pasar hewan 4) Tambatan perahu 5) Bangunan desa 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 7) Pelelangan hasil pertanian 8) Hutang milik desa
14 9) Mata air milik desa 10) Pemandian umum, dan 11) Lain-lain kekayaan desa. b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes. c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. e. Hasil kerja sama desa. f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 3. Pengelolaan Aset Desa Menurut Kartika (2017) pengelolaan aset adalah salah satu cara bagi desa untuk melakukan suatu pembangunan baik yang menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Kekayaan desa dikelola oleh kepala desa beserta perangkat desa ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. b. Menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa.
15 c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa. d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategi melalui musyawarah desa. f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. 4. Proses Pengelolaan Aset Desa Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi: a. Perencanaan Program perencanaan keuangan desa disusun melalui forum musyawarah di Balai Desa, perencanaan pembangunan desa yang telah diusulkan dalam rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
16 menetapkan aturan mengenai perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun. Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan ditetapkan dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. b. Pengadaan Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sedangkan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penggunaan Penggunaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan aparatur desa dengan sepengetahuan masyarakat dalam menggunakan aset desa guna menghasilkan pendapatan asli desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. d. Pemanfaatan Pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset desa untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan
17 langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan desa seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bagun serah guna. Pemanfaatan aset desa seperti tanah sawah dapat mendapatkan pendapatan desa dan membantu perekonomian masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa guna menambah pendapatan desa. e. Pengamanan Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang meliputi: 1) Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. 2) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. 3) Pengamatan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. 4) selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. 5) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDes dan wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.
18 f. Pemeliharaan Pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dengan membutuhkan dana yang besar dimasukkan dalam rencana penganggaran. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDes. g. Penghapusan Penghapusan aset merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku inventaris desa, penghapusan aset desa dilakukan dalam hal beralih kepemilikan, pemusnahan (aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis seperti meja, kursi, komputer dll.) dan terjadinya sebab lain karena hilang, kecurian dan terbakar. h. Pemindahtanganan Pemindahtanganan aset desa merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik desa yang disahkan oleh kepala desa dan perlu diketahui oleh masyarakat langsung. Pemindahtanganan meliputi tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal pemerintah desa. Pemindahtanganan aset desa yang berupa tanah dan bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. i. Penatausahaan Pengelolaan aset desa herus memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penatausahaan aset desa harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi sebagai bentuk
19 pertanggungjawaban dalam pelaporan. Ada tiga kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa, terlebih dahulu dilakukan perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu dilaporkan dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai dimasukkan dalam jurnal inventarisasi dan dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. j. Pelaporan laporan keuangan desa menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan k. Penilaian Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan ikut sertanya masyarakat untuk melakukan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. l. Pengendalian dan pengawasan Pengendalian dan pengawasan aset desa dilakukan oleh beberapa pihak yang bersama-sama untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki desa. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
20 pengelolaan aset desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada camat. Laporan pencatatan kekayaan desa harus sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sehingga laporan kekayaan milik desa dapat disajikan wajar sehingga memberikan informasi yang valid. Menurut Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggara yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desamber. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya. Kepala desa menyampaikan tanggung jawab dalam setiap realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yaitu Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format
21 laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. B. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang telah diteliti dapat dijadikan acuan pada penelitian ini yaitu analisis laporan pencatatan kekayaan desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, diantaranya sebagai berikut: 1. Khoirul Syahputra, Yusman Syakat dan Abdul Kohar Irwanto (2018) Judul pada penelitian ini yaitu “Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas”. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah dalam merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola barang milik daerah tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang milik daerah dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola barang milik daerah. 2. Dinar Aji Atmaja (2016) Judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Plesungan
22 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini tidak dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 3. Herybertus Yudha Pradana (2018) Judul penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menunjukkan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian, pada proses pelaksanaan dalam pengeluaran desa belum dilakukan melalui rekening kas desa, dan pada proses pelaporan pada pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan
23 pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena kepala seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 4. Siswadi Sululing, Haruni Ode dan Mohammad Gifari Sono (2018) Judul penelitian ini adalah “Analisis Laporan Keuangan Desa” dengan tujuan untuk mengetahui laporan keuangan desa terdiri dari komponen-komponen apa saja. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan hasil penelitian ini yaitu setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang sehingga realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan. 5. M. Khanif Hermawan (2018) Judul penelitian ini adalah “Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa.
24 Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu N o Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 1. Khoirul Syahputra, Yusman Syaukat, dan Abdul Kohar Irwanto Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Penelitian ini menggun akan metode kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola barang milik daerah tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang milik daerah dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola barang milik daerah. 2. Dinar Aji Atmaja Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa (Study Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangnyar) Penelitian ini menggun akan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini tidak dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 3. Herybertus Yudha Pradana Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Metode penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif Hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan.
25 4 . Siswadi Sululing, Haruni Ode dan Mohammad Gifari Sono Analisis Laporan Keuangan Desa Jenis penelitian ini adalah kuantitatif Hasil penelitian ini yaitu setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang sehingga realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan. 5. M. Khanif Hermawan Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi pad Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Penelitian ini menggun akan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa. 6. Amrie Firmansyah Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang Penelitian ini menggun akan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa desa di Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan aset desa belum baik. Penatausahaan aset desa pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilakukan secara optimal, terutama Desa Rawa Rengas yang masih belum dilaksanakan pelaporan aset desa sehingga masih belum dilaksanakan akuntabel dan transparan.
26 C. Kerangka Pikir Laporan pencatatan kekayaan desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara seperti dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku kas umum desa, dan buku inventaris aset desa. Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini dengan dengan skema sebagai berikut: Gambar 2.1 KERANGKA PIKIR Kantor Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara Proses Pengelolaan asset Desa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terlampir laporan asset desa Kesimpulan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
27 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian tidak berbentuk angka dengan maksud membandingkan dan mengungkapkan bahwa laporan pencatatan kekayaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan kekayaan milik desa yang valid. B. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini pada kantor Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pembukuan inventarisasi, pelaporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang terlampir laporan kekayaan milik. C. Pemilihan Lokasi dan Situasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. Dalam pemilihan lokasi tersebut agar kepala desa dan perangkat desa dapat menyajikan laporan pengelolaan aset milik desa
28 berdasarkan amanat peraturan yang ada. Bendahara desa dapat mengetahui cara penyajiannya sehingga laporan kekayaan milik desa valid. D. Sumber Data Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder dimana sumber data sekunder digunakan berupa dokumen- dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilampirkan laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran dengan dokumen pendukung seperti dokumen-dokumen seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku inventaris aset desa, struktur organisasi dan tata kerja desa, daftar nama pejabat desa, dan visi dan misi desa pada Desa Sawangaoha. E. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu: 1. Wawancara Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara luas tentang sumber data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bendahara desa, yaitu sebagai berikut:
29 a. Apakah pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip yang efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ?. b. Apakah penggunaan aset desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menghasilkan pendapatan asli desa?. c. Apakah pemanfaatan aset desa dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa?. d. Berapa kali pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penilaian aset desa terhadap pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan? 2. Dokumentasi Penelitian dari hasil wawancara lebih dipercaya dengan adanya dokumen-dokumen seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku inventaris aset desa, struktur organisasi dan tata kerja desa, daftar nama pejabat desa, dan visi dan misi desa pada Desa Sawangaoha. F. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen yang berfungsi untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara untuk mengarahkan agar pembicaraan yang dilakukan terstruktur dan sesuai dengan informasi yang diharapkan. Kemudian handphone digunakan sebagai alat untuk merekam
30 suara, kamera digunakan untuk dokumentasi pada saat wawancara kepala desa dan bendahara desa yang ada di pemerintahan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, dan daftar pertanyaan wawancara. Adapun informan pada penelitian ini adalah a) Keplada Desa b) Sekertariat Desa c) Kaur dan Kasi Desa d) Anggota BPD G. Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis komparatif. Teknik analisis komparatif pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015). Analisis komparatif adalah teknik yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama (Elsa, 2015), perbandingan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu perbandingan antara laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tahapan-tahapan dalam analisis komparatif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Mempersiapkan data yang telah dikumpulkan 2) Memahami teori pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan membaca keseluruhan data. 3) Menganalisis data dengan kesesuaian dokumen-dokumen terkait laporan pencatatan kekayaan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
31 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis, apakah laporan pencatatan kekayaan aset desa dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
32 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Desa Sawangaoha Desa Sawangaoha adalah salah satu desa di Kecamatan Kodeoha yang berada disebelah utara kabupaten Kolaka Utara. Desa ini terletak 324 km dari ibu kota provinsi, 15 Km sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Kolaka Utara dan 3 Km dari ibu kota Kecamatan Kodeoha dengan topografi datar hingga berbukit. Secara administratif desa Sawangaoha memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jabal Nur. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Delang – Delang. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Mowewe Utara. d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Lametuna. Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan darat melalui jalan trans Sulawesi dengan jarak tempuh kurang lebih 15 Km dari utara ibu kota Kabupaten Kolaka Utara dan 3 Km dari ibu kota Kecamatan Kodeoha. Dan kondisi jalan poros Baik. Keadaan iklim di desa Sawangaoha terdiri dari : Musim kemarau, musim hujan dan musim pancaroba. Dimana musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Nopember sampai Februari, musim hujan antara bulan maret sampai juni sedangkan musim pancaroba antara bulan juli sampai oktober. Desa Sawangaoha sangat cocok untuk pengembangan
33 pertanian khususnya hortikultura (buah buahan) dan perkebunan khususnya kelapa, cokelat dan cengkeh yang didukung oleh sumber daya alam yang potensial. Desa Sawangaoha merupakan pemekaran dari Desa Lametuna yang secara defenif berdiri sendiri pada tahun 2008 Dalam perkembangannya, desa Sawangaoha pernah dipimpin oleh pelaksana (plt) kepala desa selama setahun. Secara lengkap berikut nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Sawangaoha sebagai berikut : a. H. Basmi sebagai Pejabat (Tahun 2008) b. H. Nuriamin (Tahun 2009 – 2014) c. Mansyur (Tahun 2014 - sekarang) Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Sawangaoha dari tahun ketahun mengalami banyak peningkatan baik dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama dan semangat gotong royong dari warga desa yang sangat terpelihara dengan baik. Sejak terbentuknya desa Sawangaoha secara definitif, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Dalam menunjang pertanian dan perkebunan masyarakat telah banyak bantuan dan pembangunan sarana dan prasana yangtelah dilaksanakan, mulai dari bantuan bibit sampai dengan pembangunan jalan usaha tani. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Demografi adalah studi ilmiah
34 tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. 2. VISI DAN MISI KANTOR DESA a. Visi Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa totalitas ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif,melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa totalitas seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, seperti satuan kerja di wilyah pembagunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas “ visi” desa sawangaoha adalah : “ Menjadikan desa sawangaoha menjadi desa religius, sejahtera dan mandiri” Isi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut : Mandiri, yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan/ atau menangani masalah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinoleh desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya social. Sejahterah, yaitu saling bahu membahu dalam rangka meningkatkan produktifitasi semangat membangun khususnya dalam mencapai kesejahteraan bersama. Religius, yaitu terbinanya kerukunan umat dan saling menghargai antar warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam
35 kehidupan sehari-hari yang terlahir dari berbagai etnis masyrakat dalam bingkai bhineka tunggal ika. b. Misi Selain penentuan visi telah ditetapkan misi yang memuat suatu peryataan yang harus dilakukan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi dberbeda di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa sawangaoha, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa sawangaoha adalah : 1. Mengatur penataan tata ruang desa sehingga menjadi desa yang indah, bersih tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan. 2. Membina persatuan dengan memupuk semangat gotong royong, mengatasi segala permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. 3. Membina kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dan sesama masyarakat. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat bias hidup sejahtera. 5. System manajemen pemerintah terbuka dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 6. Merehabilitasi sarana fisik yang telah diterlantarkan. 7. Mengangkat budaya di desa.
36 8. Meningkatkan mutu pendidikan. 9. Mengakomodir potensi kaum perempuan dan semua aspek minimal 35% sebagai upaya penyataran gender. Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DESA M A N S Y U R SEKRETARIS MUSAKKIR. R KEPALA SEKSI BUSTAM KEPALA URUSAN RUKMAPATI KEPALA SEKSI A. HIDAYATULLAH KEPALA URUSAN HAMKA KEPALA DUSUN BASO MARSUKI KEPALA DUSUN MUKMININ KEPALA DUSUN ABD.LATIF B P D L P M KEPALA DUSUN JUFRI L I N M A S MUH. L I N M A S AGUSTAN. R L I N M A S RUSMAN L I N M A S SYARIFUDDIN
37 PEMERINTAH DESA SAWANGAOHA 3. Sturktur Organisasi Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawangaoha sebagai berikut : a. Kepala Desa mempunyai tugas penyelengaraan urusan kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa. b. Sekretaris Desa mempunyai tugas : 1) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa di bidang tugasnya. 3) Melaksanakan tugas kepala Desa apabila kepala Desa berhalangan. 4) Mengkoordinasikan urusan-urusan. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. c. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administarasi penduduk, administrasi agraris, transmigrasi, pemilu, dan monografi desa. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dibidang pemerintahan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa dan/atau kepala desa.
38 d. Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai tugas : 1) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibahas bersama BPD. 2) Membina kelompok pendengar siaran pedesaan, koperasi, lumbung kemakmuran dan perijinan perusahaan. 3) Menyiapkan pentunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada lembaga yang menangani bidang pembangunan. 4) Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembanguna desa. 5) Mengingatkan pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang pembangunan desa. 7) Melaksanakan pekerjaan lain yang di tugaskan oleh sekretaris desa dan/atau Kepala Desa. e. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas : 1) Menyelenggarakan urusan surat menyurat. 2) Mengatur dan menata surat menyurat yang disediakan kepala Desa dan sekretaris Desa. 3) Mengatur rumah tanggga sekretariat Desa, tamu-tamu dan kebutuhan kantor.
39 4) Menyimpan memelihara dan mengamankan arsif, mensistemasikan buku-buku inventarisasi, dokumen-dokumen serta memberikan pelayanan administrative kepada semua urusan. 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa dibidang tugasnya. 6) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris Desa dan/atau Kepala Desa. f. Kepala Dusun mempunyai tugas : 1) Menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang tugasnya. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. g. Pelaksana Teknis Lapangan : 1) Melaksnakan dan mengurus serta mendata dan melaporkan peristiwa atau kejadian dibidang keamanan. 2) Mengurus dan mendata kelompok-kelompok tani serta mendata kebutuhan-kebutuhan kelompok tani desa. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa. Sebagai desa yang berkembang yang didukung oleh potensi lokal, desaSawangaoha telah berhasil membangun sarana dan prasarana sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.
40 Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Sawangaoha No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan 1 Balai Desa 0 Unit 2 Kantor Desa 1 Unit 3 Kantor BPD 0 Unit 4 Kantor LPM 0 Unit 5 Sanggar PKK 0 Unit 6 Polindes 1 Unit 7 Posyandu 0 Unit 8 Pos Kamling 0 Unit 9 TPU 0.5 Ha 10 Masjid 3 Unit cukup 11 Gereja 0 Unit 12 Pura 0 Unit 13 Paud/TK 1 Unit 14 SD/Sederajad 2 Unit 15 SMP/Sederajad 1 Unit 16 SMA/Sederajad 1 Unit 17 Pasar Desa 1 Unit 18 Air bersih (perpipaan) 0 Unit Kurang 19 Jalan Aspal 2.7 Km Jalan trans 20 Jalan Sirtu 0 Km 21 Jalan Tanah 2 Km 22 Jembatan 1 Unit Baik 23 Deuker plat 2 Unit Baik
41 B. Hasil Penelitian Di bawah ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. Pendapatan pada tahun 2019 sebersar Rp 882.902.000,00. Dengan uraian Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.252.972.388,00 masing- masing dari sektor penerimaan Dana Desa sebesar Rp 882.902.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 370.070.388,00. Adapun digambarkan anggaran pengeluaran atau belanja Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp 1.252.972.388,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai perangkat desa sebesar Rp 271,396,000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 77.824.388, Belanja Modal Rp 882.920.000 terdiri dari bidang budaya dan keagamaan Rp 11.800.000, bidang pemudaan dan olaragaan sebesar Rp.35.250.000, bidang kelembagaan masyarakat Rp 2.00.000. bidang pelaksaan pembangunan dan pemeliharaan desa Rp 515.463.00, bidang peningkatan kualitas pembudayaan Rp 7.500.00, bidang Pendidikan Rp 50.400.000, bidang Kesehatan Rp 31.500.000, bidang komunikasi dan informatika Rp 15.400.00. Terlampir di lampiran 1. 1. Proses Laporan Pengelolaan Aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara Laporan pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
42 pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid. a. Perencanaan Proses perencanaan, pada dasarnya perencanaan kebutuhan aset desa dalam bentuk kegiatan fisik sudah sesuai dengan regulasi yang diawali dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. Berikut hasil wawancara dengan Musakkir R. selaku sekretaris desa mengenai perencanaan penggunaan pengelolaan aset (APBDes) mengatakan bahwa: “Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dengan musyawarah dengan BPD terkait pertanggungjawaban, hasil dari musyawarah tadi dipelajari leh BPD lalu mendapat kesimpulan setelah itu dipasang di banner di tempat umum dibagi di 3 tempat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat (25 september 2020).” Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa perencanaana pengelolaan aset yang dimaksud sebagai berikut: 1. Perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. 2. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukah bahwa perencanaan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara
43 belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan rencangan kerja pemerintah desa belum dilakukan secara baik. b. Pengadaan Proses pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK dan dilakukan secara swakelola, yang diawali tahap persiapan dimulai dari survey lokasi, survey toko sampai pada penentuan tenaga kerja. Sosialisasi diterapkan sesuai regulasi pengelolaan aset desa sehingga TPK maupun pengurus aset dan mempunyai aturan yang menjadi landasan. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepala desa mengenai pengadaan barang/jasa di desa mengatakan bahwa: “Dalam proses pengadaan barang/jasa, sekretaris desa membutuhkan notanota pembelian untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan disesuaikan oleh RAP yang telah disusun, pemilihan toko untuk pembelian pun tidak langsung memilih dalam satu toko namun mempertimbangkan 2-3 toko da dipilih harga paling murah agar pengeluaran tidak membengkak. Sehingga pengadaan sesuai dengan anggaran dan dapat memenuhi kebutuhan (25 september 2020).” Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa pegadaan aset yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel. 2. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
44 Berdasarkan hasil penelitian menunjukah bahwa pegadaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi transparan c. Penatausahaan Proses penatausahaan aset desa masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan dan yang menjadi kendala. Selanjutnya pemerintah desa belum melaksanakan amanat Undang- Undang Desa yaitu inventarisasi aset hal ini disebabkan hampir semua aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepala desa mengenai Penatausahaan mengatakan bahwa: “Penatausahaan dilaksanakan untuk pengelolaan aset, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap penatausahaan ini Sekretaris desa tidak bekerja sendirian, Ia di bantu oleh BPD (Badan Prmusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keutusan yang telah ia tulis (25 september 2020).” Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh timlak bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian asset, pelaksanaan mengajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut.
45 d. Pelaporan Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan pengelolaan aset desa yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan di setujui oleh pihak pemerintah desa. Diantara kegiatan tersebut sudah dibagi timlak (tim pelaksanaan), karena jika dipegang oleh bendahara saja maka akan kebingungan, tim pelaksanaan tersebut juga sudah terpercaya apabila ada kekurangan dan kelebihan dana maka harus dikembalikan oleh bendahara desa. Disamping mengeluarkan kekayaan (kas desa), bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu, yakni : buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Disamping mengeluarkan kas desa, bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu, yakni : buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Berikut hasil wawancara dengan Musakir R. selaku sekretaris desa mengenai pelaporan mengatakan bahwa: “Setiap kegiatan dilapangan, baik kegiatan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan yang lain, selalu saya catat karena apabila tidak mencatat takutnya akan kelupaan, dan selama proses pelaporan ini saya Alhamdulilah tidak ada kesulitan namun terkadang juga sedikit bingung karena peraturan bisa berubahubah setiap waktu, dan dalam proses pelaporan ini saya dibantu dengan tiga buku yakni buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Jadi, tidak bingung apabila pengeluaran untuk gaji tercatatnya di buku ini dan lain-lain (25 september 2020).”
46 Proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dimana BPD sebagai lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kekayaan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. Bukti kekayaan yang diterima da dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Plesungan antara lain ada : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan oleh PPKD DPPKAD Kabupaten Kolaka untuk mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. b. Kwitansi persewaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok perangkat Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. c. Surat Perjanjian persewaan Kios Pasar di Desa Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. d. Berita Acara Penyeraan Uang yaitu tanda bukti penyerahan uang dari kasi umum kepada pihak kedua atau ketua pelaksana kegiatan.
47 e. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawbaan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per Semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepalad desa mengenai pertanggungjawaban mengatakan bahwa: “Kepala Desa menjelaskan bahwa pengguna laporan pengelolaan aset desa dapat lebih mudah mendapatkan laporan kekayaan desa apabila secara langsung mendatangi kantor pemerintahan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. Selain itu, diinformasikan melalui media informasi seperti papan pengumuman. Imam syafi’i (Bendahara Desa) bahwa Kami sudah membuat papan pengumuman, jadi pada saat masyarakat akan masuk ke Kantor Desa informasi dapat langsung terbaca. Apabila berkenaan, untuk meminta laporan keuangan yang seutuhnya bisa langsung menemui saya atau operator desa, namun penggunaanya harus jelas untuk apa (25 september 2020).” Dalam pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan desa tersebut di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa setempat, apabila ada salah dalam mempertanggungjawabkan kekayaan tersebut kepala desa setempat yang dapat nama buruk, meskipun bukan kepala desa yang melakukan kesalahan, begitu sebaliknya apabila ada kebaikan
48 kepala desa setempat akan mendapatkan nama baik meskipun bukan kepala desa yang melakukan kebaikan tersebut. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan kekayaan pada setiap tahunnya. “Sebagai masyarakat desa Desa Sawangaoha sejak kecil, saya merasa bahwa pengelolaan aset desa tersebut masih kurang transparansi, kalau hanya di laporkan lewat banner dan di pasang di sudut jalan raya, bagi saya kurang menarik perhatian masyarakat setempat, kecuali di kumpulkan dalam satu majelis kemudian di bacakan satu per satu pengeluarannya sampai dana habis” f. Pengawasan Proses Pengawasan aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai, selain itu banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes karena kurangnya komitmen dari pemerintah desa sehingga belum memberikan kontribusi kedesa. Dalam wawancara tersebut peneliti memberikan pertanyaan tentang penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah desa dalam 1 tahun berjalan. “sebagai anggota BPD, pertama kali pengelolaan kekayaan bagus karena peran anggota BPD sangat penting, namun lambat laun berjalan BPD semakin tidak dibutuhkan, BPD hanya pendengar setia dalam musyawarah desa tersebut” ”Untuk transparansi keuangan (kas desa) tersebut, bagi saya pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, bahkan dalam tahunnya saya sebagai warga desa
49 setempat tidak tahu berapa anggarannya dan berapa terrealisasinya (25 september 2020).” 2. Faktor – Faktor yang Penghambat Pengelolaan Aset Desa Dari hasil wawancara pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIT dan observasi di Desa Sawangaoha pada bulan September 2020, Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan aset desa di Kota Kolaka: a. Kompetensi SDM Yang Masih Kurang Baik Dari Pengurus Aset Maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu pada proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat, pemerintah desa dalam pembelanjaan sudah sesuai dengan aturan tidak ada belanja fiktif akan tetapi pengadministrasiannya masih kurang tertib apalagi setelah ada sistem siskeudes mereka lebih berfokus ke sistem sementara nota pembelanjaan tidak rapi. b. Kurangnya Komunikasi Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa.
50 Komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan dimana pemerintah Kota Kolaka dan pemerintah desa belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola aset desa dalam melaksanakan tugasnya masih meraba-raba regulasi yang menjadi acuan. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset desa. Dalam penerapan kebijakan membutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi jika implementor bingung dengan apa yang akan dilakukan disebabkan ketidakjelasan informasi c. Kepastian Hukum Kepemilikan Aset. Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) apalagi yang berasal dari hibah karena sudah banyak kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya. Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 76 menyatakan sebagai berikut (ayat 4) kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa; (ayat 6)
51 bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib. d. Sikap Pelaksana Yang Belum Patuh pada Aturan. Sikap pelaksana menjadi faktor penghambat pada proses perencanaan dan pengawasan. Salah satu tugas dari kepala desa adalah menetapkan pengurus aset desa hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan pihak Inspektorat untuk membentuk pengurus barang dengan tujuan agar apa yang direncanakan disusun oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga nantinya ketika barang tersebut sudah ada, tidak terbengkalai pengadministrasiannya. Selain itu peralihan pimpinan ada-ada saja yang terjadi dan kebanyakan mana aset yang diperoleh semasa jabatannya tidak ada yang tertinggal dikantor atau diserahkan tapi tidak semua, ini menggambarkan sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan dan hal ini berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset desa. Firmansyah, Amrie (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam studi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana, jika implementasi kebijakan diharapkan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memiliki dorongan keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Perilaku pelaksana yang kurang berpartisipasi aktif dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
52 e. Keahlian Pengelola Kegiatan Dalam Menyikapi Keadaan Pasar Yang Berubah-Ubah. Keahlian pengelola kegiatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengadaan. Pada dasarnya TPK sudah melaksanakan salah satu tugasnya sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan survey harga dibeberapa toko akan tetapi karena keadaan pasar yang berubah-ubah maka apa yang sudah dianggarkan tidak sesuai dengan dilapangan, dengan situasi seperti ini dituntut keahlian pengelola kegiatan bagaimana menyikapi hal tersebut. f. Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa Terkait Pelaporan Transparansi menjadi faktor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan dimaksud dalam bentuk lisan saat mendengarkan penyampaian LKPJ kepala desa dan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tapi tidak terperinci. Seharusnya LKPJ tersebut diperbanyak dan dibagikan ke semua yang hadir terlebih ke BPD yang tujuannya agar dapat dilihat mana yang sudah dibuat maupun dibeli, mana yang menjadi prioritas kebutuhan desa sekaligus mengecek keberadaan aset apakah sudah teradministrasi dengan baik. Menurut Anonim (2015) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
53 Harnida (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Lebih lanjut Harnida menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : 1 ) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. 2 ) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. 3 ) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. g. Komitmen Organisasi Belum Berjalan Dengan Maksimal Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penghambat pada proses pengawasan. Banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes tetapi karena kurangnya komitmen dari pengurus mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut diantaranya pengaruh pergantian pimpinan, tidak ada ketegasan untuk mengambil aset desa yang tadinya dikelola kelompok tapi tidak pernah memberikan kontribusi ke desa, selain itu karena dari awal proses perencanaan tidak ditetapkan pengurus yang bertanggung jawab mengelola aset desa mengakibatkan aset desa yang sudah diadakan hanya dibiarkan dibalai desa dan parahnya lagi banyak aset yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
54 Hermawan, M.K. (2018) dengan mengacu pada pendapat- pendapat Meyer and Allen mendefinisikan masing-masing komponen komitmen organisasional sebagai berikut: 1 ) Affective commitment atau komitmen afektif yaitu perasaan cinta pada organisasi atau perusahaan yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial. 2 ) Continuance commitment atau komitmen berkelanjutan yaitu perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya. 3 ) Normative commitment atau komitmen normatif yaitu perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan. C. Pembahasan Dari hasil wawancara pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIT dan observasi di Desa Sawangaoha pada bulan September 2020, analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut: 1. Perencanaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
55 (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun dan Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 dimana perencanaan asset hanya dilakukan dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Atmaja, D.A. (2016) berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa” dalam penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan yang di lakukan belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 2. Pengadaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pegadaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi transparansi asset
56 yang di beli dan belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Andusti, N., Dalam, D., & Pelatihan, R. (2014) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dan Asset (Kekayaan) Desa” dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengadaan aset dalam pengelolaan keuangan dan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 3. Penatausahaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Proses penatausahaan aset desa, yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan dikodefikasi sesuai pedoman umum Kodefikasi Aset Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penatausahaan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses penatausahaan aset desa
57 masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan berlaku. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Belakang, A. L. (2014) dangan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses penatausahaan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 3. Pelaporan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaporan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dimana BPD sebagai
58 lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Firmansyah, Amrie (2018) dengan judul “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan aset desa yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 4. Pertanggungjawaban Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawbaan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per Semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggung jawaban aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses pertanggungawaban yang laporan oleh pemerintah desa kepada maseyarakat tidak ada laporan yang terperinci untuk pengeluaran dana desa namun hanya
59 pertanggungjawaban sebatas banner atau pengumuman dan hanya pendapatan dan pengeluaran sekedarnya. Catatan atas laporan keuangan Desa Sawangaoha hanya beruba laporan realisasi anggaran dan tidak memenuhi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 . Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Mazro’ Atul Ulya (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pertanggungjawaban aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 5. Pengawasan Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengawasan aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai. Penelitih menyimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara bahwa transparansi keuangan (kas desa) tersebut, pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa setempat tidak pernah membaca laporan keuangan desa tersebut. Dal hal ini pengawasan pengelolaan asset tidak berjalan. Peran masyarakat
60 desa belum maksimal, dimana masyarakat belum berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Harnida (2017) dengan judul “Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pengawasan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Hermawan, M.K. (2018) dengan judul “Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes” dalam penelitiannya mengatakan bahwa laporan pengelolaan aset desa pada Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Adapun tabel Indenfikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dengan proses penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara disajikan sebagai berikut:
61 Tabel 4.2 Indenfikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 No Komponen Utama Desa Sawangaoha Peraturan Menteri Ket 1 Pelaporan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Sudah diterapkan 3 Uraian Proses Pelaporan Pencatatan Aset 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung Jawaban 6. Pengawasan a. Perencanaan b. Pengadaan c. Penatausahaa n d. Pelaporan e. Pertanggung Jawaban f. Pengawasan Belum Sesuai Sumber Data: Desa Sawangaoha (2020) Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
62 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, adapun proses tahap pencatatannya yang masih kurang sesuai diantaranya: a. Tahap perencanaan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 dimana perencanaan asset hanya dilakukan dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. b. Tahap pengadaan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum memenuhi transparansi asset yang di beli dan belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa selalu dimusrembangkan yang melibatkan semua lembaga, namun pencatatannya dicatat seadanya. c. Tahap penatausahaan pengelolaan aset desa
63 Desa Sawangaoha masih mencatatan aset desa seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan berlaku. d. Tahap pelaporan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi dimana BPD sebagai lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. e. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan aset desa Pemerintah Desa Sawangaoha dalam pertanggungajawabannya kepada maseyarakat tidak melaporankan secara terperinci untuk apa saja pengeluaran dana desa. Namun hanya pertanggungjawaban sebatas banner atau pengumuman dan hanya pendapatan dan pengeluaran sekedarnya. Catatan atas laporan keuangan Desa Sawangaoha hanya beruba laporan realisasi anggaran. f. Tahap pengawasan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum transparansi dalam keuangan (kas desa), dimana pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa setempat tidak pernah membaca laporan keuangan desa tersebut. Peran masyarakat desa belum maksimal, dimana masyarakat belum berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desaDesa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai.
64 2. Desa Sawangaoha kekurangan Kompetensi SDM, dan kurang komunikasi terkait regulasi, hampir semua aset desa belum diinventarisasi karena belum memiliki kepastian hukum, sikap pelaksana yang belum transparan dalam pelaksanaan tugas. B. Saran 1. Selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses laporan aset desa kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak berfikiran negatif kepada perangkat desa setempat. Seharusnya perangkat desa menambah tenaga kerja dalam proses pengelolaan kekayaan desa karena kekayaan desa yang sangat banyak ditakutkan banyak yang tidak terkelola dengan baik jika hanya dipegang dengan orang yang pengetahuannya terbatas tentang keuangan desa. 2. Segera melakukan amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir seluruh aset yang menjadi milik desa karena semua awal penatausahaan aset desa dimulai dari penginventarisasian. 3. Segera memberikan pemahaman kepada pengelola aset desa tentang aplikasi Siskeudes sehingga dapat merubah pola pikir mereka bahwa didalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur tentang aset desa. 4. Segera mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
65 5. Lebih fokus pada upaya peningkatan kompetensi pengelola aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten dibidangnya agar kedepan pengelolaan aset desa bisa lebih baik khususnya proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa.
66 DAFTAR PUSTAKA Atmaja, D.A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Anonim. 2015. Penyusunan Laporan Kekayaan Desa. Inspektorat Kabupaten Sleman, Sleman Andusti, N., Dalam, D., & Pelatihan, R. (2014). Pengelolaan Keuangan Dan Asset ( Kekayaan ) Desa. Atmaja, D. A. J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2016). Analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Belakang, A. L. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). 1–7. Firmansyah, Amrie. 2018. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.6. No.1. diakses April 2018. Harnida. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. tesis tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Hermawan, M.K. 2018.Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. (Online), (https://ejournal3.undip.ac.id., diakses 20 Mazro’ Atul Ulya. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ( Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ) Skripsi Oleh : Mazro ’ Atul Ulya Nim : G72215014 Un. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) pasal 6 sampai pasal 10. 2019. Lombok Timur: Berita Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://www.jogloabang.com. diakses 31 Januari 2015
67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://risehtunong.com/2018/01/pengertian-aset-desa-dan-jenis- jenisnya.html?m=1. diakses 9 Januari 2018 Pratama, L. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. https://pih.kemlu.go.id.
Scanned by CamScanner
12654-Full_Text.pdf
12654-Full_Text.pdf
12654-Full_Text.pdf

Recommended

COVER SAMPE BAB 3.pdf
COVER SAMPE BAB 3.pdfCOVER SAMPE BAB 3.pdf
COVER SAMPE BAB 3.pdf
sultansahrir1
 
Contoh laporan prakerin
Contoh laporan prakerinContoh laporan prakerin
Contoh laporan prakerin
soki leonardi
 
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Ahmad Irfansyah
 
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Gilang Jupriono
 
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyahLaporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Ahmad Irfansyah
 
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Meilani Rahmawati
 
Juknis bantuan operasional kkg mgmp
Juknis bantuan operasional kkg mgmpJuknis bantuan operasional kkg mgmp
Juknis bantuan operasional kkg mgmp
Sutisna Wungkul
 
Kata pengantar wanry
Kata pengantar wanryKata pengantar wanry
Kata pengantar wanry
Sandi Aritra
 

Recommended

COVER SAMPE BAB 3.pdf
COVER SAMPE BAB 3.pdfCOVER SAMPE BAB 3.pdf
COVER SAMPE BAB 3.pdf
sultansahrir1
 
Contoh laporan prakerin
Contoh laporan prakerinContoh laporan prakerin
Contoh laporan prakerin
soki leonardi
 
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Laporan hasil penelitian ahmad irfansyah 2017
Ahmad Irfansyah
 
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Kuliah Kerja Mahasiswa 14
Gilang Jupriono
 
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyahLaporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Ahmad Irfansyah
 
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Laporan Akhir KKN MK3 revisi Parungmulya1 2017
Meilani Rahmawati
 
Juknis bantuan operasional kkg mgmp
Juknis bantuan operasional kkg mgmpJuknis bantuan operasional kkg mgmp
Juknis bantuan operasional kkg mgmp
Sutisna Wungkul
 
Kata pengantar wanry
Kata pengantar wanryKata pengantar wanry
Kata pengantar wanry
Sandi Aritra
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
FOTOBROMO
 
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdfCurriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
State Islamic University Alauddin Makassar
 
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknDocuments.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
khuzna idris unigal
 
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019 Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
 
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
Nasruddin Asnah
 
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariahAnalisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
MasrulElrantaui
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
MuhammadMiftahusZama1
 
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Tika Isnaeni Pangestika
 
Abstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docxAbstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docx
zainulandri1
 
Best practice mulyati cover
Best practice mulyati coverBest practice mulyati cover
Best practice mulyati cover
Mulyati Rahman
 
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Muhammad Alfiansyah Alfi
 
Hayati hidayah
Hayati hidayahHayati hidayah
Hayati hidayah
sukmawatisukma1
 
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Sudarwanto Wongsodiharjo
 
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.pptProdi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
PatriaYunita
 
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecilKertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
Suryadi Lagga
 
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizahLaporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
Aniqotulazizah
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Mukhrizal Effendi
 
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiVisi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Aji Sahdi Sutisna
 
Daftar isi
Daftar isiDaftar isi
Daftar isi
Iwan Hariyanto
 
Kebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaanKebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaan
paisjabar
 
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogorapotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
Obat Aborsi Jual Obat Cytotec Aborsi 082223109953
 
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 

More Related Content

Similar to 12654-Full_Text.pdf

Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknDocuments.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
khuzna idris unigal
 
Abstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docxAbstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docx
zainulandri1
 
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiVisi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Aji Sahdi Sutisna
 

Similar to 12654-Full_Text.pdf (20)

Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdfCurriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
Curriculum Vitae Dr. JAMALUDDIN MAJID SE., M.Si.pdf
 
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kknDocuments.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
Documents.tips contoh lengkap-laporan-kuliah-kerja-nyata-kkn
 
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019 Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
 
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
Laporan Magang Mahasiswa FIAI UNISI 2017
 
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariahAnalisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
Analisis perencanaan rekrutmen sdm di bni syariah
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
Proposal kegiatan pelatihan keterampilan pengelasan di Cilacap, PLS UNNES 2013
 
Abstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docxAbstrak-daftar lampiran new.docx
Abstrak-daftar lampiran new.docx
 
Best practice mulyati cover
Best practice mulyati coverBest practice mulyati cover
Best practice mulyati cover
 
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
 
Hayati hidayah
Hayati hidayahHayati hidayah
Hayati hidayah
 
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
Laporan Analisis Konteks MAN 2 Bantul 2017/2018
 
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.pptProdi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
Prodi Perbankan Syariah Stebank islam.ppt
 
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecilKertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
Kertas kerja program kem kepimpinan pemimpin kecil
 
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizahLaporan akhir kkn ani qotul azizah
Laporan akhir kkn ani qotul azizah
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependiVisi dan misi calon kades panjalu asep ependi
Visi dan misi calon kades panjalu asep ependi
 
Daftar isi
Daftar isiDaftar isi
Daftar isi
 
Kebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaanKebijakan pendidikan keagamaan
Kebijakan pendidikan keagamaan
 

Recently uploaded

apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogorapotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
Obat Aborsi Jual Obat Cytotec Aborsi 082223109953
 
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptxPPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
firbadian97
 
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953
 
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
buktifisikskp23
 
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptxAksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
meirahayu651
 
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Obat Telat Bulan Di Bandung
 
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdfKELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
InnesKana26
 
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953
 
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec AsliJual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Cytotec Asli 085225524732 Obat Penggugur Kandungan
 
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 

Recently uploaded (18)

apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogorapotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
apotek jual obat aborsi Bogor Wa 082223109953 obat aborsi Cytotec Di Bogor
 
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Blora 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Sinjai Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
PPT ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH (1).pptx
PPT ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH (1).pptxPPT ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH (1).pptx
PPT ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH (1).pptx
 
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptxPPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
PPT usaha Air Minum masak untuk jualan- Umum fix.pptx
 
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
Jual Obat Aborsi Samarinda ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik Jua...
 
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
 
File lembar bebas plagiasi matakuliah pkp.pdf
File lembar bebas plagiasi matakuliah pkp.pdfFile lembar bebas plagiasi matakuliah pkp.pdf
File lembar bebas plagiasi matakuliah pkp.pdf
 
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptxAksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
Aksi Nyata Mencegah Kekerasan Seksual.pptx
 
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
Obat Aborsi Bandung ( Ampuh ) 082223109953 Jual Cytotec Asli Obat Telat Bulan...
 
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdfKELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
 
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. KebumenPersyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
Persyaratan Adminduk - Disdukcapil Kab. Kebumen
 
Teknis-Audit-Internal untuk penerapan ISO 17025
Teknis-Audit-Internal untuk penerapan ISO 17025Teknis-Audit-Internal untuk penerapan ISO 17025
Teknis-Audit-Internal untuk penerapan ISO 17025
 
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase FDigital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
 
Katalog-Kurikulum-Non-Pendas-UT-2023-2024_SC-23-MEI-2023-revisi-171023_compre...
Katalog-Kurikulum-Non-Pendas-UT-2023-2024_SC-23-MEI-2023-revisi-171023_compre...Katalog-Kurikulum-Non-Pendas-UT-2023-2024_SC-23-MEI-2023-revisi-171023_compre...
Katalog-Kurikulum-Non-Pendas-UT-2023-2024_SC-23-MEI-2023-revisi-171023_compre...
 
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
 
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec AsliJual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
 
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Majalengka Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 

12654-Full_Text.pdf

  • 1. ANALISIS LAPORAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA SAWANGAOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA SKRIPSI Oleh SINTA IRIYANI 105731117516 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2020
  • 2. ii HALAMAN JUDUL ANALISIS LAPORAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA SAWANGAOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA Oleh SINTA IRIYANI 105731117516 Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
  • 3. iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO Semoga Allah membimbing setiap langkah Semoga apa yang kulakukan menjadi berkah dan Apapun yang ku usahakan berbuah indah. Tidaklah ada kesuksesan tanpa proses Tidaklah adakesuksesan tanpa keyakinan dan tekat yang kuat Hidup adalah seni menggambar tanpa menghapus PERSEMBAHAN Terima kasih kepada Allah swt yang senantiasa memudahkan segala urusan yang sulit, dan Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu papa dan mama yang telah berjuang dan mendoakan saya yang tebaik, tak lupa juga buat dosen-dosen dan pembimbing universitas muhammadiyah makassar yang telah sabar menhadapi sikap kami, terimah kasih buat para sahabat dan teman-teman semua yang sudah mendorong, mendukung, dan motivasi sengga saya bisa seperti ini.
  • 4. iv
  • 5. v
  • 6. vi
  • 7. vii KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul “Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara”. Dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan do’a yang tulus serta memberikan bantuan baik moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. 2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. 4. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, dan Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak.CA, selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberi saran, kritikan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga Skripsi dapat diselesaikan dengan baik. 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
  • 8. viii 6. Kedua orang tuaku, keluarga dan kerabat yang senantiasa memanjatkan do’a, dukungan dan kasih sayang sehingga Ananda dapat menyesaikan Skripsi ini. 7. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2016 terkhusus jurusan akuntansi kelas lima (E) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan, moment tak terlupakan dari awal kuliah hingga sampai sekarang ini. 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dukungan, semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atau pembaca yang sifatnya membangun agar laporan ini dapat lebih baik dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Makassar, 07 November 2020 SINTA IRIYANI
  • 9. ix ABSTRAK SINTA IRIYANI, 2020. Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Ismail Rasulong dan Ansyarif Khalid selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan upayaupaya yang dilakukan. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara yang dilaksanakan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset. Selain itu amanat Undang-Undang Desa yaitu menginventarisir semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kompetensi sdm, komunikasi, kepastian hukum, sikap pelaksana, keahlian pengelola kegiatan, transparansi dan komitmen organisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu lebih fokus pada peningkatan kompetensi sdm melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan, segera melakukan inventarisasi aset, dan mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi yang berlaku. Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Desa Sawangaoha.
  • 10. x ABSTRACT SINTA IRIYANI, 2020. Analysis of Village Asset Management Report in Sawangaoha Village, North Kolaka Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Ismail Rasulong and Ansyarif Khalid as Advisor I and Advisor II. The purpose of this study was to analyze the process of planning, procurement, administration, reporting and supervision of village assets in Sawangaoha Village, Kolaka Utara Regency, the factors that become obstacles and the efforts made. This is a qualitative research with a case study approach. Data obtained through in-depth interview techniques, observation and documentation study. The results showed that the processes of planning, procurement, administration, reporting and monitoring of village assets in Sawangaoha Village, North Kolaka Regency were not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Asset Management. In addition, the mandate of the Village Law, which is to make an inventory of all village assets, has not been fully carried out by the village government. The obstacles faced are human resource competence, communication, legal certainty, the attitude of the executor, the expertise of the activity manager, transparency and organizational commitment. Suggestions that can be given are to focus more on improving human resource competencies through socialization, technical guidance and continuous training education, immediately carrying out an asset inventory, and socializing as well as implementing applicable regulations. Keywords: Village Asset Management, Human Resources, Communication, Sawangaoha Village.
  • 11. xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................ii MOTTO ..................................................................................................................iii HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................................iv HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI....................................................................iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.......................................................vi KATA PENGANTAR..............................................................................................vii ABSTRAK..............................................................................................................ix ABSTRACT ...........................................................................................................x DAFTAR ISI ...........................................................................................................xi DAFTAR TABEL....................................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................1 B. Rumusan Masalah...................................................................................6 C. Tujuan Penelitian.....................................................................................6 D. Manfaat Penelitian ...................................................................................6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori........................................................................................7 1. Pengertian Desa ...............................................................................7 2. Kekayaan (Aset) Desa ......................................................................13 3. Pengelolaan Aset Desa .....................................................................14 4. Proses Pengelolaan Aset Desa..........................................................15 B. Penelitian Terdahulu................................................................................21 C. Kerangka Pikir .........................................................................................26 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian........................................................................................27 B. Fokus Penelitian ......................................................................................27 C. Pemilihan Lokasi dan Situasi Penelitian ..................................................27 D. Sumber Data............................................................................................28 E. Pengumpulan Data ..................................................................................28 F. Instrumen Penelitian ................................................................................29 G. Teknik Analisis.........................................................................................30
  • 12. xii BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian .........................................................32 1. Sejarah Berdirinya Desa Sawangaoha ..............................................32 2. Visi dan Misi Kantor Desa..................................................................34 3. Sturktur Organisasi ............................................................................37 B. Hasil Penelitian........................................................................................41 1. Proses Laporan Pengelolaan Aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka................................................................................................41 a. Perencanaan................................................................................42 b. Pengadaan...................................................................................43 c. Penatausahaan............................................................................44 d. Pelaporan.....................................................................................44 e. Pertanggungjawaban ...................................................................46 f. Pengawasan ................................................................................48 2. Faktor – Faktor yang Penghambat Pengelolaan aset desa..............48 a. Kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset maupun tim pengelola kegiatan (TPK) .........................................48 b. Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa .................................................................49 c. Kepastian hukum kepemilikan aset..............................................50 d. Kepastian hukum kepemilikan aset..............................................50 e. Keahlian pengelola kegiatan dalam menyikapi keadaan pasar yang berubah-ubah ......................................................................51 f. Kurangnya transparansi pemerintah desa terkait pelaporan ........52 g. Komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal...............53 C. Pembahasan............................................................................................54 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..............................................................................................61 B. Saran.......................................................................................................63 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................64 DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................66
  • 13. xiii DAFTAR TABEL Halaman Table 1.1 Kekayaan Sawangaoha..........................................................................4 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu...............................................................................24 Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Sawangaoha ............................................40
  • 14. xiv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pikir ....................................................................................26 Gambar 4.1 Struktur Organisasi.............................................................................36
  • 15. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indenosia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Hal ini di latar belakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu perubahan yang fundamental dari konsekuensi implementasi otonomi daerah yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi pada era ini adalah lahirnya kelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang- undang desa meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan
  • 16. 2 pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsi desa sangat berpengaruh terhadap Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 2 daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa sesuai dengan pekerjaannya berdasarkan jabatan masing- masing. Jabatan staf-staf desa antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan kedudukan desa menjadi kuat. Penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah desa membawa konsekuensi meningkatnya
  • 17. 3 tuntutan kualitas akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan sumber daya milik desa . Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar dapat memenuhi secara keseluruhan amanat tersebut, pemerintah desa perlu pemahaman tentang akuntansi dan penatausahaan keuangan dalam pengelolaan aset desa agar nilai setiap kekayaan desa dapat disajikan dengan jumlah yang benar dan wajar sehingga memberikan informasi yang valid kepada pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan juga masyarakat sehingga kepala desa dan aparatur desa mampu mempertanggungjawabkannya. Setiap akhir tahun, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan dilampirkannya laporan kekayaan milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. pencatatan Berdasarkan catatan akuntansi laporan keuangan desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tahun 2019 terlihat bahwa pemerintahan Desa Sawangaoha melaksanakan kekayaan desa dengan
  • 18. 4 sangat baik karena adanya keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan kepada masyarakat Desa Sawangaoha. Adapun data kekayaan Desa Sawangaoha di sajikan sebagai berikut: Table 1.1 Kekayaan Sawangaoha Periode Tahun 2017 samapi Tahun 2019 Tahun Alokasi Dana Desa (Dalam Rupiah) Realisasi 2017 604.171.673,00 604.171.673,00 2017 762.806.746,00 762.794.100,00 2018 873.755.634,00 869.769.600,00 2019 882,902,000,00 882,902,000,00 Sumber data : APB-De Desa Sawangaoha Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pengelolaan aset desa. Firmansyah (2018) dalam penelitiannya yang dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Tangerang, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan asset di kabupaten tangerang ada beberapa desa belum cukup baik diantanya factor penatausahaan aset desa pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilakukan secara optimal, terutama Desa Rawa Rengas yang masih belum dilaksanakan pelaporan aset desa sehingga masih belum dilaksanakan akuntabel dan transparan. Pada tahun yang sama Yudha Pradana (2018) meneliti tentang Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo) Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil
  • 19. 5 dari penelitian ini yaitu, pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian, pada proses pelaksanaan dalam pengeluaran desa belum dilakukan melalui rekening kas desa, dan pada proses pelaporan pada pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena kepala seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Desa Sawangaoha merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Jarak antara desa ke ibu kota Kolaka kurang lebih 15 km. Sedangkan jarak tempuh dari desa ke kecamatan 3 km. Desa Sawangaoha berpenduduk 2702 jiwa, mayoritas profesi penduduk di Desa Sawangaoha adalah buruh tani. Motivasi awal peneliti ingin meneliti Desa Sawangaoha ini yaitu Desa Sawangaoha terpadat dikabupaten Kolaka Utara. Sehingga diharapkan tingkat partisipasi masyarakat yang dilaksanakannya semakin tambah besar dibandingkan dengan desa lainnya. Selain itu letak Desa Sawangaoha yang jauh dari pusat Kabupaten Kolaka Utara menyebabkan kurangnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap pencatatan di Desa Sawangaoha ini. Desa sawangaoha adalah tempat tinggal saya. Oleh karena itu saya akan melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang berjudul “Analisis Laporan Pengelolaan Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara”.
  • 20. 6 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yaitu apakah laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa? C. Tujuan Penelitian Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. D. Manfaat Penelitian Harapan penulis dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat, diantaranya adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara spesifik dalam pengembangan ilmu dan sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori dalam laporan keuangan desa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan laporan pencatatan kekayaan desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara.
  • 21. 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori 1. Pengertian Desa Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia (Dinar, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut H.A. Widjaja (2003) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.
  • 22. 8 Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan masing-masing. Struktur organisasi pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada lima fungsi utama pemerintah yaitu: 1) Fungsi mengatur/regulasi. 2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat. 3) Fungsi pemberdayaan masyarakat. 4) Fungsi pengelolaan aset/kekayaan. 5) Fungsi pengamanan dan perlindungan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi, diantaranya sebagai berikut : a. Pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa berbunyi: 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  • 23. 9 Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, dan politik. 5) lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. 6) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. b. Pasal 7 menjelaskan tentang tugas dan fungsi sekretaris desa yang berbunyi: 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  • 24. 10 Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. 2) Melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiaran rapar, pengadminstrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. c. Pasal 8 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala urusan (Kaur) bidang tata usaha umum, keuangan dan perencanaan berbunyi: 1) Kepala urusan kependudukan sebagai unsur staf sekretaris. 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:
  • 25. 11 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadaministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. d. Pasal 9 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan berbunyi: 1) Kepala seksi pemerintahan sebagai unsur pelaksana teknis. 2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:
  • 26. 12 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di budaya sosial, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. e. Pasal 10 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala dusun kewilayahan/kepala dusun (Kadus) berbunyi: 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya. Pelaksanaan tugas kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut:
  • 27. 13 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Kekayaan (Aset) Desa Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyatakan bahwa jenis aset desa terdiri atas: a. Kekayaan asli desa terdiri atas: 1) Kas desa. 2) Pasar desa. 3) Pasar hewan 4) Tambatan perahu 5) Bangunan desa 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa 7) Pelelangan hasil pertanian 8) Hutang milik desa
  • 28. 14 9) Mata air milik desa 10) Pemandian umum, dan 11) Lain-lain kekayaan desa. b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes. c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. e. Hasil kerja sama desa. f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 3. Pengelolaan Aset Desa Menurut Kartika (2017) pengelolaan aset adalah salah satu cara bagi desa untuk melakukan suatu pembangunan baik yang menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Kekayaan desa dikelola oleh kepala desa beserta perangkat desa ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu: a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa. b. Menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa.
  • 29. 15 c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa. d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategi melalui musyawarah desa. f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. 4. Proses Pengelolaan Aset Desa Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi: a. Perencanaan Program perencanaan keuangan desa disusun melalui forum musyawarah di Balai Desa, perencanaan pembangunan desa yang telah diusulkan dalam rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
  • 30. 16 menetapkan aturan mengenai perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun. Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan ditetapkan dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. b. Pengadaan Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sedangkan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penggunaan Penggunaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan aparatur desa dengan sepengetahuan masyarakat dalam menggunakan aset desa guna menghasilkan pendapatan asli desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. d. Pemanfaatan Pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset desa untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan
  • 31. 17 langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan desa seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bagun serah guna. Pemanfaatan aset desa seperti tanah sawah dapat mendapatkan pendapatan desa dan membantu perekonomian masyarakat desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa guna menambah pendapatan desa. e. Pengamanan Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang meliputi: 1) Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. 2) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. 3) Pengamatan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. 4) selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. 5) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APBDes dan wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa.
  • 32. 18 f. Pemeliharaan Pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dengan membutuhkan dana yang besar dimasukkan dalam rencana penganggaran. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDes. g. Penghapusan Penghapusan aset merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku inventaris desa, penghapusan aset desa dilakukan dalam hal beralih kepemilikan, pemusnahan (aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis seperti meja, kursi, komputer dll.) dan terjadinya sebab lain karena hilang, kecurian dan terbakar. h. Pemindahtanganan Pemindahtanganan aset desa merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik desa yang disahkan oleh kepala desa dan perlu diketahui oleh masyarakat langsung. Pemindahtanganan meliputi tukar menukar, penjualan dan penyertaan modal pemerintah desa. Pemindahtanganan aset desa yang berupa tanah dan bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. i. Penatausahaan Pengelolaan aset desa herus memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penatausahaan aset desa harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi sebagai bentuk
  • 33. 19 pertanggungjawaban dalam pelaporan. Ada tiga kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, dan kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa, terlebih dahulu dilakukan perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu dilaporkan dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai dimasukkan dalam jurnal inventarisasi dan dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. j. Pelaporan laporan keuangan desa menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan k. Penilaian Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan ikut sertanya masyarakat untuk melakukan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. l. Pengendalian dan pengawasan Pengendalian dan pengawasan aset desa dilakukan oleh beberapa pihak yang bersama-sama untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki desa. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
  • 34. 20 pengelolaan aset desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada camat. Laporan pencatatan kekayaan desa harus sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sehingga laporan kekayaan milik desa dapat disajikan wajar sehingga memberikan informasi yang valid. Menurut Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggara yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desamber. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya. Kepala desa menyampaikan tanggung jawab dalam setiap realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yaitu Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format
  • 35. 21 laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. B. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang telah diteliti dapat dijadikan acuan pada penelitian ini yaitu analisis laporan pencatatan kekayaan desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, diantaranya sebagai berikut: 1. Khoirul Syahputra, Yusman Syakat dan Abdul Kohar Irwanto (2018) Judul pada penelitian ini yaitu “Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas”. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah dalam merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola barang milik daerah tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang milik daerah dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola barang milik daerah. 2. Dinar Aji Atmaja (2016) Judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Plesungan
  • 36. 22 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini tidak dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 3. Herybertus Yudha Pradana (2018) Judul penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menunjukkan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan yang muncul sehingga diperlukan penyesuaian, pada proses pelaksanaan dalam pengeluaran desa belum dilakukan melalui rekening kas desa, dan pada proses pelaporan pada pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan
  • 37. 23 pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena kepala seksi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 4. Siswadi Sululing, Haruni Ode dan Mohammad Gifari Sono (2018) Judul penelitian ini adalah “Analisis Laporan Keuangan Desa” dengan tujuan untuk mengetahui laporan keuangan desa terdiri dari komponen-komponen apa saja. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan hasil penelitian ini yaitu setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang sehingga realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan. 5. M. Khanif Hermawan (2018) Judul penelitian ini adalah “Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa.
  • 38. 24 Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu N o Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 1. Khoirul Syahputra, Yusman Syaukat, dan Abdul Kohar Irwanto Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Penelitian ini menggun akan metode kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola barang milik daerah tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang milik daerah dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola barang milik daerah. 2. Dinar Aji Atmaja Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa (Study Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangnyar) Penelitian ini menggun akan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini tidak dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 3. Herybertus Yudha Pradana Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Metode penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif Hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan yaitu pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan.
  • 39. 25 4 . Siswadi Sululing, Haruni Ode dan Mohammad Gifari Sono Analisis Laporan Keuangan Desa Jenis penelitian ini adalah kuantitatif Hasil penelitian ini yaitu setiap transaksi keuangan desa yang terjadi harus dicatat dengan menggunakan buku kas umum, buku kas harian modal, buku piutang, dan buku hutang dengan benar dan seimbang sehingga realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa awal, neraca desa dan catatan atas laporan keuangan. 5. M. Khanif Hermawan Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi pad Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Penelitian ini menggun akan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa. 6. Amrie Firmansyah Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang Penelitian ini menggun akan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa desa di Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan aset desa belum baik. Penatausahaan aset desa pada Desa Rawa Burung dan Desa Rawa Rengas belum dilakukan secara optimal, terutama Desa Rawa Rengas yang masih belum dilaksanakan pelaporan aset desa sehingga masih belum dilaksanakan akuntabel dan transparan.
  • 40. 26 C. Kerangka Pikir Laporan pencatatan kekayaan desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara seperti dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku kas umum desa, dan buku inventaris aset desa. Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini dengan dengan skema sebagai berikut: Gambar 2.1 KERANGKA PIKIR Kantor Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara Proses Pengelolaan asset Desa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terlampir laporan asset desa Kesimpulan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
  • 41. 27 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian tidak berbentuk angka dengan maksud membandingkan dan mengungkapkan bahwa laporan pencatatan kekayaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan kekayaan milik desa yang valid. B. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini pada kantor Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Pembukuan inventarisasi, pelaporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang terlampir laporan kekayaan milik. C. Pemilihan Lokasi dan Situasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. Dalam pemilihan lokasi tersebut agar kepala desa dan perangkat desa dapat menyajikan laporan pengelolaan aset milik desa
  • 42. 28 berdasarkan amanat peraturan yang ada. Bendahara desa dapat mengetahui cara penyajiannya sehingga laporan kekayaan milik desa valid. D. Sumber Data Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder dimana sumber data sekunder digunakan berupa dokumen- dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilampirkan laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran dengan dokumen pendukung seperti dokumen-dokumen seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku inventaris aset desa, struktur organisasi dan tata kerja desa, daftar nama pejabat desa, dan visi dan misi desa pada Desa Sawangaoha. E. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu: 1. Wawancara Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara luas tentang sumber data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bendahara desa, yaitu sebagai berikut:
  • 43. 29 a. Apakah pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip yang efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel ?. b. Apakah penggunaan aset desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menghasilkan pendapatan asli desa?. c. Apakah pemanfaatan aset desa dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa?. d. Berapa kali pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penilaian aset desa terhadap pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan? 2. Dokumentasi Penelitian dari hasil wawancara lebih dipercaya dengan adanya dokumen-dokumen seperti laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilampirkan laporan kekayaan milik desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), buku inventaris aset desa, struktur organisasi dan tata kerja desa, daftar nama pejabat desa, dan visi dan misi desa pada Desa Sawangaoha. F. Instrumen Penelitian Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen yang berfungsi untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara untuk mengarahkan agar pembicaraan yang dilakukan terstruktur dan sesuai dengan informasi yang diharapkan. Kemudian handphone digunakan sebagai alat untuk merekam
  • 44. 30 suara, kamera digunakan untuk dokumentasi pada saat wawancara kepala desa dan bendahara desa yang ada di pemerintahan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara, dan daftar pertanyaan wawancara. Adapun informan pada penelitian ini adalah a) Keplada Desa b) Sekertariat Desa c) Kaur dan Kasi Desa d) Anggota BPD G. Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis komparatif. Teknik analisis komparatif pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015). Analisis komparatif adalah teknik yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama (Elsa, 2015), perbandingan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu perbandingan antara laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tahapan-tahapan dalam analisis komparatif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Mempersiapkan data yang telah dikumpulkan 2) Memahami teori pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan membaca keseluruhan data. 3) Menganalisis data dengan kesesuaian dokumen-dokumen terkait laporan pencatatan kekayaan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
  • 45. 31 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis, apakah laporan pencatatan kekayaan aset desa dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
  • 46. 32 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Desa Sawangaoha Desa Sawangaoha adalah salah satu desa di Kecamatan Kodeoha yang berada disebelah utara kabupaten Kolaka Utara. Desa ini terletak 324 km dari ibu kota provinsi, 15 Km sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Kolaka Utara dan 3 Km dari ibu kota Kecamatan Kodeoha dengan topografi datar hingga berbukit. Secara administratif desa Sawangaoha memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jabal Nur. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Delang – Delang. c. Sebelah Timur berbatasan dengan Mowewe Utara. d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Lametuna. Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan darat melalui jalan trans Sulawesi dengan jarak tempuh kurang lebih 15 Km dari utara ibu kota Kabupaten Kolaka Utara dan 3 Km dari ibu kota Kecamatan Kodeoha. Dan kondisi jalan poros Baik. Keadaan iklim di desa Sawangaoha terdiri dari : Musim kemarau, musim hujan dan musim pancaroba. Dimana musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Nopember sampai Februari, musim hujan antara bulan maret sampai juni sedangkan musim pancaroba antara bulan juli sampai oktober. Desa Sawangaoha sangat cocok untuk pengembangan
  • 47. 33 pertanian khususnya hortikultura (buah buahan) dan perkebunan khususnya kelapa, cokelat dan cengkeh yang didukung oleh sumber daya alam yang potensial. Desa Sawangaoha merupakan pemekaran dari Desa Lametuna yang secara defenif berdiri sendiri pada tahun 2008 Dalam perkembangannya, desa Sawangaoha pernah dipimpin oleh pelaksana (plt) kepala desa selama setahun. Secara lengkap berikut nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Sawangaoha sebagai berikut : a. H. Basmi sebagai Pejabat (Tahun 2008) b. H. Nuriamin (Tahun 2009 – 2014) c. Mansyur (Tahun 2014 - sekarang) Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Sawangaoha dari tahun ketahun mengalami banyak peningkatan baik dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama dan semangat gotong royong dari warga desa yang sangat terpelihara dengan baik. Sejak terbentuknya desa Sawangaoha secara definitif, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Dalam menunjang pertanian dan perkebunan masyarakat telah banyak bantuan dan pembangunan sarana dan prasana yangtelah dilaksanakan, mulai dari bantuan bibit sampai dengan pembangunan jalan usaha tani. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Demografi adalah studi ilmiah
  • 48. 34 tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. 2. VISI DAN MISI KANTOR DESA a. Visi Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa totalitas ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif,melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa totalitas seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, seperti satuan kerja di wilyah pembagunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas “ visi” desa sawangaoha adalah : “ Menjadikan desa sawangaoha menjadi desa religius, sejahtera dan mandiri” Isi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut : Mandiri, yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan/ atau menangani masalah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinoleh desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya social. Sejahterah, yaitu saling bahu membahu dalam rangka meningkatkan produktifitasi semangat membangun khususnya dalam mencapai kesejahteraan bersama. Religius, yaitu terbinanya kerukunan umat dan saling menghargai antar warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam
  • 49. 35 kehidupan sehari-hari yang terlahir dari berbagai etnis masyrakat dalam bingkai bhineka tunggal ika. b. Misi Selain penentuan visi telah ditetapkan misi yang memuat suatu peryataan yang harus dilakukan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi dberbeda di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa sawangaoha, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa sawangaoha adalah : 1. Mengatur penataan tata ruang desa sehingga menjadi desa yang indah, bersih tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan. 2. Membina persatuan dengan memupuk semangat gotong royong, mengatasi segala permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. 3. Membina kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dan sesama masyarakat. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat bias hidup sejahtera. 5. System manajemen pemerintah terbuka dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 6. Merehabilitasi sarana fisik yang telah diterlantarkan. 7. Mengangkat budaya di desa.
  • 50. 36 8. Meningkatkan mutu pendidikan. 9. Mengakomodir potensi kaum perempuan dan semua aspek minimal 35% sebagai upaya penyataran gender. Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DESA M A N S Y U R SEKRETARIS MUSAKKIR. R KEPALA SEKSI BUSTAM KEPALA URUSAN RUKMAPATI KEPALA SEKSI A. HIDAYATULLAH KEPALA URUSAN HAMKA KEPALA DUSUN BASO MARSUKI KEPALA DUSUN MUKMININ KEPALA DUSUN ABD.LATIF B P D L P M KEPALA DUSUN JUFRI L I N M A S MUH. L I N M A S AGUSTAN. R L I N M A S RUSMAN L I N M A S SYARIFUDDIN
  • 51. 37 PEMERINTAH DESA SAWANGAOHA 3. Sturktur Organisasi Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawangaoha sebagai berikut : a. Kepala Desa mempunyai tugas penyelengaraan urusan kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa. b. Sekretaris Desa mempunyai tugas : 1) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa di bidang tugasnya. 3) Melaksanakan tugas kepala Desa apabila kepala Desa berhalangan. 4) Mengkoordinasikan urusan-urusan. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. c. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administarasi penduduk, administrasi agraris, transmigrasi, pemilu, dan monografi desa. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dibidang pemerintahan. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa dan/atau kepala desa.
  • 52. 38 d. Kepala Urusan Pembangunan Mempunyai tugas : 1) Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pembangunan antara lain menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibahas bersama BPD. 2) Membina kelompok pendengar siaran pedesaan, koperasi, lumbung kemakmuran dan perijinan perusahaan. 3) Menyiapkan pentunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada lembaga yang menangani bidang pembangunan. 4) Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembanguna desa. 5) Mengingatkan pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang pembangunan desa. 7) Melaksanakan pekerjaan lain yang di tugaskan oleh sekretaris desa dan/atau Kepala Desa. e. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas : 1) Menyelenggarakan urusan surat menyurat. 2) Mengatur dan menata surat menyurat yang disediakan kepala Desa dan sekretaris Desa. 3) Mengatur rumah tanggga sekretariat Desa, tamu-tamu dan kebutuhan kantor.
  • 53. 39 4) Menyimpan memelihara dan mengamankan arsif, mensistemasikan buku-buku inventarisasi, dokumen-dokumen serta memberikan pelayanan administrative kepada semua urusan. 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa dibidang tugasnya. 6) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris Desa dan/atau Kepala Desa. f. Kepala Dusun mempunyai tugas : 1) Menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya. 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang tugasnya. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. g. Pelaksana Teknis Lapangan : 1) Melaksnakan dan mengurus serta mendata dan melaporkan peristiwa atau kejadian dibidang keamanan. 2) Mengurus dan mendata kelompok-kelompok tani serta mendata kebutuhan-kebutuhan kelompok tani desa. 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa. Sebagai desa yang berkembang yang didukung oleh potensi lokal, desaSawangaoha telah berhasil membangun sarana dan prasarana sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.
  • 54. 40 Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Sawangaoha No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan 1 Balai Desa 0 Unit 2 Kantor Desa 1 Unit 3 Kantor BPD 0 Unit 4 Kantor LPM 0 Unit 5 Sanggar PKK 0 Unit 6 Polindes 1 Unit 7 Posyandu 0 Unit 8 Pos Kamling 0 Unit 9 TPU 0.5 Ha 10 Masjid 3 Unit cukup 11 Gereja 0 Unit 12 Pura 0 Unit 13 Paud/TK 1 Unit 14 SD/Sederajad 2 Unit 15 SMP/Sederajad 1 Unit 16 SMA/Sederajad 1 Unit 17 Pasar Desa 1 Unit 18 Air bersih (perpipaan) 0 Unit Kurang 19 Jalan Aspal 2.7 Km Jalan trans 20 Jalan Sirtu 0 Km 21 Jalan Tanah 2 Km 22 Jembatan 1 Unit Baik 23 Deuker plat 2 Unit Baik
  • 55. 41 B. Hasil Penelitian Di bawah ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. Pendapatan pada tahun 2019 sebersar Rp 882.902.000,00. Dengan uraian Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.252.972.388,00 masing- masing dari sektor penerimaan Dana Desa sebesar Rp 882.902.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 370.070.388,00. Adapun digambarkan anggaran pengeluaran atau belanja Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp 1.252.972.388,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai perangkat desa sebesar Rp 271,396,000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 77.824.388, Belanja Modal Rp 882.920.000 terdiri dari bidang budaya dan keagamaan Rp 11.800.000, bidang pemudaan dan olaragaan sebesar Rp.35.250.000, bidang kelembagaan masyarakat Rp 2.00.000. bidang pelaksaan pembangunan dan pemeliharaan desa Rp 515.463.00, bidang peningkatan kualitas pembudayaan Rp 7.500.00, bidang Pendidikan Rp 50.400.000, bidang Kesehatan Rp 31.500.000, bidang komunikasi dan informatika Rp 15.400.00. Terlampir di lampiran 1. 1. Proses Laporan Pengelolaan Aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara Laporan pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
  • 56. 42 pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid. a. Perencanaan Proses perencanaan, pada dasarnya perencanaan kebutuhan aset desa dalam bentuk kegiatan fisik sudah sesuai dengan regulasi yang diawali dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. Berikut hasil wawancara dengan Musakkir R. selaku sekretaris desa mengenai perencanaan penggunaan pengelolaan aset (APBDes) mengatakan bahwa: “Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dengan musyawarah dengan BPD terkait pertanggungjawaban, hasil dari musyawarah tadi dipelajari leh BPD lalu mendapat kesimpulan setelah itu dipasang di banner di tempat umum dibagi di 3 tempat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat (25 september 2020).” Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa perencanaana pengelolaan aset yang dimaksud sebagai berikut: 1. Perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. 2. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukah bahwa perencanaan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara
  • 57. 43 belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan rencangan kerja pemerintah desa belum dilakukan secara baik. b. Pengadaan Proses pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK dan dilakukan secara swakelola, yang diawali tahap persiapan dimulai dari survey lokasi, survey toko sampai pada penentuan tenaga kerja. Sosialisasi diterapkan sesuai regulasi pengelolaan aset desa sehingga TPK maupun pengurus aset dan mempunyai aturan yang menjadi landasan. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepala desa mengenai pengadaan barang/jasa di desa mengatakan bahwa: “Dalam proses pengadaan barang/jasa, sekretaris desa membutuhkan notanota pembelian untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan disesuaikan oleh RAP yang telah disusun, pemilihan toko untuk pembelian pun tidak langsung memilih dalam satu toko namun mempertimbangkan 2-3 toko da dipilih harga paling murah agar pengeluaran tidak membengkak. Sehingga pengadaan sesuai dengan anggaran dan dapat memenuhi kebutuhan (25 september 2020).” Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa pegadaan aset yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel. 2. Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 58. 44 Berdasarkan hasil penelitian menunjukah bahwa pegadaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi transparan c. Penatausahaan Proses penatausahaan aset desa masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan dan yang menjadi kendala. Selanjutnya pemerintah desa belum melaksanakan amanat Undang- Undang Desa yaitu inventarisasi aset hal ini disebabkan hampir semua aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepala desa mengenai Penatausahaan mengatakan bahwa: “Penatausahaan dilaksanakan untuk pengelolaan aset, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap penatausahaan ini Sekretaris desa tidak bekerja sendirian, Ia di bantu oleh BPD (Badan Prmusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keutusan yang telah ia tulis (25 september 2020).” Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh timlak bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian asset, pelaksanaan mengajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut.
  • 59. 45 d. Pelaporan Pelaporan keuangan desa ini merupakan laporan pengelolaan aset desa yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan di setujui oleh pihak pemerintah desa. Diantara kegiatan tersebut sudah dibagi timlak (tim pelaksanaan), karena jika dipegang oleh bendahara saja maka akan kebingungan, tim pelaksanaan tersebut juga sudah terpercaya apabila ada kekurangan dan kelebihan dana maka harus dikembalikan oleh bendahara desa. Disamping mengeluarkan kekayaan (kas desa), bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu, yakni : buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Disamping mengeluarkan kas desa, bendahara desa juga harus mencatat pengeluaran tersebut, bendahara desa dalam hal ini mempunyai tiga buku pembantu, yakni : buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Berikut hasil wawancara dengan Musakir R. selaku sekretaris desa mengenai pelaporan mengatakan bahwa: “Setiap kegiatan dilapangan, baik kegiatan untuk pembangunan maupun untuk kegiatan yang lain, selalu saya catat karena apabila tidak mencatat takutnya akan kelupaan, dan selama proses pelaporan ini saya Alhamdulilah tidak ada kesulitan namun terkadang juga sedikit bingung karena peraturan bisa berubahubah setiap waktu, dan dalam proses pelaporan ini saya dibantu dengan tiga buku yakni buku kas umum, buku kas pembantu dan buku pajak. Jadi, tidak bingung apabila pengeluaran untuk gaji tercatatnya di buku ini dan lain-lain (25 september 2020).”
  • 60. 46 Proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dimana BPD sebagai lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kekayaan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. Bukti kekayaan yang diterima da dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Plesungan antara lain ada : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di keluarkan oleh PPKD DPPKAD Kabupaten Kolaka untuk mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. b. Kwitansi persewaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok perangkat Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. c. Surat Perjanjian persewaan Kios Pasar di Desa Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. d. Berita Acara Penyeraan Uang yaitu tanda bukti penyerahan uang dari kasi umum kepada pihak kedua atau ketua pelaksana kegiatan.
  • 61. 47 e. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawbaan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per Semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Berikut hasil wawancara dengan Mansyur selaku kepalad desa mengenai pertanggungjawaban mengatakan bahwa: “Kepala Desa menjelaskan bahwa pengguna laporan pengelolaan aset desa dapat lebih mudah mendapatkan laporan kekayaan desa apabila secara langsung mendatangi kantor pemerintahan Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka. Selain itu, diinformasikan melalui media informasi seperti papan pengumuman. Imam syafi’i (Bendahara Desa) bahwa Kami sudah membuat papan pengumuman, jadi pada saat masyarakat akan masuk ke Kantor Desa informasi dapat langsung terbaca. Apabila berkenaan, untuk meminta laporan keuangan yang seutuhnya bisa langsung menemui saya atau operator desa, namun penggunaanya harus jelas untuk apa (25 september 2020).” Dalam pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan desa tersebut di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa setempat, apabila ada salah dalam mempertanggungjawabkan kekayaan tersebut kepala desa setempat yang dapat nama buruk, meskipun bukan kepala desa yang melakukan kesalahan, begitu sebaliknya apabila ada kebaikan
  • 62. 48 kepala desa setempat akan mendapatkan nama baik meskipun bukan kepala desa yang melakukan kebaikan tersebut. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan kekayaan pada setiap tahunnya. “Sebagai masyarakat desa Desa Sawangaoha sejak kecil, saya merasa bahwa pengelolaan aset desa tersebut masih kurang transparansi, kalau hanya di laporkan lewat banner dan di pasang di sudut jalan raya, bagi saya kurang menarik perhatian masyarakat setempat, kecuali di kumpulkan dalam satu majelis kemudian di bacakan satu per satu pengeluarannya sampai dana habis” f. Pengawasan Proses Pengawasan aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai, selain itu banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes karena kurangnya komitmen dari pemerintah desa sehingga belum memberikan kontribusi kedesa. Dalam wawancara tersebut peneliti memberikan pertanyaan tentang penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah desa dalam 1 tahun berjalan. “sebagai anggota BPD, pertama kali pengelolaan kekayaan bagus karena peran anggota BPD sangat penting, namun lambat laun berjalan BPD semakin tidak dibutuhkan, BPD hanya pendengar setia dalam musyawarah desa tersebut” ”Untuk transparansi keuangan (kas desa) tersebut, bagi saya pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, bahkan dalam tahunnya saya sebagai warga desa
  • 63. 49 setempat tidak tahu berapa anggarannya dan berapa terrealisasinya (25 september 2020).” 2. Faktor – Faktor yang Penghambat Pengelolaan Aset Desa Dari hasil wawancara pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIT dan observasi di Desa Sawangaoha pada bulan September 2020, Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan aset desa di Kota Kolaka: a. Kompetensi SDM Yang Masih Kurang Baik Dari Pengurus Aset Maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu pada proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat, pemerintah desa dalam pembelanjaan sudah sesuai dengan aturan tidak ada belanja fiktif akan tetapi pengadministrasiannya masih kurang tertib apalagi setelah ada sistem siskeudes mereka lebih berfokus ke sistem sementara nota pembelanjaan tidak rapi. b. Kurangnya Komunikasi Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa.
  • 64. 50 Komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan dimana pemerintah Kota Kolaka dan pemerintah desa belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola aset desa dalam melaksanakan tugasnya masih meraba-raba regulasi yang menjadi acuan. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset desa. Dalam penerapan kebijakan membutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi jika implementor bingung dengan apa yang akan dilakukan disebabkan ketidakjelasan informasi c. Kepastian Hukum Kepemilikan Aset. Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) apalagi yang berasal dari hibah karena sudah banyak kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya. Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 76 menyatakan sebagai berikut (ayat 4) kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa; (ayat 6)
  • 65. 51 bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib. d. Sikap Pelaksana Yang Belum Patuh pada Aturan. Sikap pelaksana menjadi faktor penghambat pada proses perencanaan dan pengawasan. Salah satu tugas dari kepala desa adalah menetapkan pengurus aset desa hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan pihak Inspektorat untuk membentuk pengurus barang dengan tujuan agar apa yang direncanakan disusun oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga nantinya ketika barang tersebut sudah ada, tidak terbengkalai pengadministrasiannya. Selain itu peralihan pimpinan ada-ada saja yang terjadi dan kebanyakan mana aset yang diperoleh semasa jabatannya tidak ada yang tertinggal dikantor atau diserahkan tapi tidak semua, ini menggambarkan sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan dan hal ini berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset desa. Firmansyah, Amrie (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam studi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana, jika implementasi kebijakan diharapkan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memiliki dorongan keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Perilaku pelaksana yang kurang berpartisipasi aktif dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
  • 66. 52 e. Keahlian Pengelola Kegiatan Dalam Menyikapi Keadaan Pasar Yang Berubah-Ubah. Keahlian pengelola kegiatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengadaan. Pada dasarnya TPK sudah melaksanakan salah satu tugasnya sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan survey harga dibeberapa toko akan tetapi karena keadaan pasar yang berubah-ubah maka apa yang sudah dianggarkan tidak sesuai dengan dilapangan, dengan situasi seperti ini dituntut keahlian pengelola kegiatan bagaimana menyikapi hal tersebut. f. Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa Terkait Pelaporan Transparansi menjadi faktor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan dimaksud dalam bentuk lisan saat mendengarkan penyampaian LKPJ kepala desa dan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tapi tidak terperinci. Seharusnya LKPJ tersebut diperbanyak dan dibagikan ke semua yang hadir terlebih ke BPD yang tujuannya agar dapat dilihat mana yang sudah dibuat maupun dibeli, mana yang menjadi prioritas kebutuhan desa sekaligus mengecek keberadaan aset apakah sudah teradministrasi dengan baik. Menurut Anonim (2015) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.
  • 67. 53 Harnida (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Lebih lanjut Harnida menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : 1 ) Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. 2 ) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan. 3 ) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. g. Komitmen Organisasi Belum Berjalan Dengan Maksimal Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penghambat pada proses pengawasan. Banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes tetapi karena kurangnya komitmen dari pengurus mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut diantaranya pengaruh pergantian pimpinan, tidak ada ketegasan untuk mengambil aset desa yang tadinya dikelola kelompok tapi tidak pernah memberikan kontribusi ke desa, selain itu karena dari awal proses perencanaan tidak ditetapkan pengurus yang bertanggung jawab mengelola aset desa mengakibatkan aset desa yang sudah diadakan hanya dibiarkan dibalai desa dan parahnya lagi banyak aset yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
  • 68. 54 Hermawan, M.K. (2018) dengan mengacu pada pendapat- pendapat Meyer and Allen mendefinisikan masing-masing komponen komitmen organisasional sebagai berikut: 1 ) Affective commitment atau komitmen afektif yaitu perasaan cinta pada organisasi atau perusahaan yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial. 2 ) Continuance commitment atau komitmen berkelanjutan yaitu perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya. 3 ) Normative commitment atau komitmen normatif yaitu perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan. C. Pembahasan Dari hasil wawancara pada tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIT dan observasi di Desa Sawangaoha pada bulan September 2020, analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut: 1. Perencanaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
  • 69. 55 (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun dan Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa belum melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 dimana perencanaan asset hanya dilakukan dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Atmaja, D.A. (2016) berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa” dalam penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan yang di lakukan belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 2. Pengadaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pegadaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan belum memenuhi transparansi asset
  • 70. 56 yang di beli dan belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Andusti, N., Dalam, D., & Pelatihan, R. (2014) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dan Asset (Kekayaan) Desa” dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengadaan aset dalam pengelolaan keuangan dan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 3. Penatausahaan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa Proses penatausahaan aset desa, yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan dikodefikasi sesuai pedoman umum Kodefikasi Aset Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penatausahaan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses penatausahaan aset desa
  • 71. 57 masih dilakukan seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan berlaku. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Belakang, A. L. (2014) dangan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses penatausahaan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 3. Pelaporan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan biasanya pada saat pergantian kepala desa, pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepala desa. Bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaporan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses pelaporan aset desa dilaksanakan setahun atau lima tahun sekali dan bentuk laporan yang disampaikan yaitu secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPJ akan tetapi asas transparansi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa dimana BPD sebagai
  • 72. 58 lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Firmansyah, Amrie (2018) dengan judul “Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan aset desa yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 4. Pertanggungjawaban Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawbaan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per Semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggung jawaban aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dikarenakan proses pertanggungawaban yang laporan oleh pemerintah desa kepada maseyarakat tidak ada laporan yang terperinci untuk pengeluaran dana desa namun hanya
  • 73. 59 pertanggungjawaban sebatas banner atau pengumuman dan hanya pendapatan dan pengeluaran sekedarnya. Catatan atas laporan keuangan Desa Sawangaoha hanya beruba laporan realisasi anggaran dan tidak memenuhi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 . Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Mazro’ Atul Ulya (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pertanggungjawaban aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. 5. Pengawasan Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan aset desa di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengawasan aset Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai. Penelitih menyimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan asset di Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara bahwa transparansi keuangan (kas desa) tersebut, pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa setempat tidak pernah membaca laporan keuangan desa tersebut. Dal hal ini pengawasan pengelolaan asset tidak berjalan. Peran masyarakat
  • 74. 60 desa belum maksimal, dimana masyarakat belum berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Harnida (2017) dengan judul “Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pengawasan aset desa belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hasil penelitiaan ini senada dengan penelitiaan yang di lakukan oleh Hermawan, M.K. (2018) dengan judul “Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes” dalam penelitiannya mengatakan bahwa laporan pengelolaan aset desa pada Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Adapun tabel Indenfikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dengan proses penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara disajikan sebagai berikut:
  • 75. 61 Tabel 4.2 Indenfikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 No Komponen Utama Desa Sawangaoha Peraturan Menteri Ket 1 Pelaporan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Sudah diterapkan 3 Uraian Proses Pelaporan Pencatatan Aset 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung Jawaban 6. Pengawasan a. Perencanaan b. Pengadaan c. Penatausahaa n d. Pelaporan e. Pertanggung Jawaban f. Pengawasan Belum Sesuai Sumber Data: Desa Sawangaoha (2020) Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
  • 76. 62 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Laporan pengelolaan aset desa pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, adapun proses tahap pencatatannya yang masih kurang sesuai diantaranya: a. Tahap perencanaan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 dimana perencanaan asset hanya dilakukan dengan musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada didesa. b. Tahap pengadaan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum memenuhi transparansi asset yang di beli dan belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa selalu dimusrembangkan yang melibatkan semua lembaga, namun pencatatannya dicatat seadanya. c. Tahap penatausahaan pengelolaan aset desa
  • 77. 63 Desa Sawangaoha masih mencatatan aset desa seadanya dimana kegiatan fisik sering lupa dicatat selain itu pemberian kode, labeling belum sesuai ketentuan berlaku. d. Tahap pelaporan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi dimana BPD sebagai lembaga yang ada didesa hanya mendapatkan laporan lisan yaitu pada saat mendengarkan penyampaian LKPJ. e. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan aset desa Pemerintah Desa Sawangaoha dalam pertanggungajawabannya kepada maseyarakat tidak melaporankan secara terperinci untuk apa saja pengeluaran dana desa. Namun hanya pertanggungjawaban sebatas banner atau pengumuman dan hanya pendapatan dan pengeluaran sekedarnya. Catatan atas laporan keuangan Desa Sawangaoha hanya beruba laporan realisasi anggaran. f. Tahap pengawasan pengelolaan aset desa Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara belum transparansi dalam keuangan (kas desa), dimana pemerintah desa masih menutup-nutupi laporan keuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa setempat tidak pernah membaca laporan keuangan desa tersebut. Peran masyarakat desa belum maksimal, dimana masyarakat belum berpartisipasi dalam seluruh keputusan dan kebijakan desaDesa Sawangaoha Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai.
  • 78. 64 2. Desa Sawangaoha kekurangan Kompetensi SDM, dan kurang komunikasi terkait regulasi, hampir semua aset desa belum diinventarisasi karena belum memiliki kepastian hukum, sikap pelaksana yang belum transparan dalam pelaksanaan tugas. B. Saran 1. Selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses laporan aset desa kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak berfikiran negatif kepada perangkat desa setempat. Seharusnya perangkat desa menambah tenaga kerja dalam proses pengelolaan kekayaan desa karena kekayaan desa yang sangat banyak ditakutkan banyak yang tidak terkelola dengan baik jika hanya dipegang dengan orang yang pengetahuannya terbatas tentang keuangan desa. 2. Segera melakukan amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir seluruh aset yang menjadi milik desa karena semua awal penatausahaan aset desa dimulai dari penginventarisasian. 3. Segera memberikan pemahaman kepada pengelola aset desa tentang aplikasi Siskeudes sehingga dapat merubah pola pikir mereka bahwa didalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur tentang aset desa. 4. Segera mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
  • 79. 65 5. Lebih fokus pada upaya peningkatan kompetensi pengelola aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten dibidangnya agar kedepan pengelolaan aset desa bisa lebih baik khususnya proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan aset desa.
  • 80. 66 DAFTAR PUSTAKA Atmaja, D.A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Anonim. 2015. Penyusunan Laporan Kekayaan Desa. Inspektorat Kabupaten Sleman, Sleman Andusti, N., Dalam, D., & Pelatihan, R. (2014). Pengelolaan Keuangan Dan Asset ( Kekayaan ) Desa. Atmaja, D. A. J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2016). Analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Belakang, A. L. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). 1–7. Firmansyah, Amrie. 2018. Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol.6. No.1. diakses April 2018. Harnida. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. tesis tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Hermawan, M.K. 2018.Pengelolaan Aset Desa dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. (Online), (https://ejournal3.undip.ac.id., diakses 20 Mazro’ Atul Ulya. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ( Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ) Skripsi Oleh : Mazro ’ Atul Ulya Nim : G72215014 Un. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) pasal 6 sampai pasal 10. 2019. Lombok Timur: Berita Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://www.jogloabang.com. diakses 31 Januari 2015
  • 81. 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://risehtunong.com/2018/01/pengertian-aset-desa-dan-jenis- jenisnya.html?m=1. diakses 9 Januari 2018 Pratama, L. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. https://pih.kemlu.go.id.
  • 82.