Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

1. LAPORAN HASIL PENELITIAN
EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Oleh:
AHMAD IRFANSYAH, S.E., M. Si.
PROGRAM STUDI STRATA I AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAHMANIYAH
SEKAYU
2017

2. HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul Penelitian : EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM
DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DI DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2. Bidang Ilmu : Akuntansi
3. Tema Penelitian : IPS (Pengembangan Tripatrit Pemerintah,
BUMN dan Swasta)
4. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Ahmad Irfansyah, S.E., M.Si.
b.Jenis Kelamin : Laki – Laki
c. NIP/NIDN : 196707092005011001/0009076704
d.Pangkat/Golongan : Penata, Gol. III/c
e. Jabatan Fungsional : Lektor
f. Program Studi : SI Akuntansi
g. Alamat Ketua Peneliti : Griya Randik Blok C1 No. 9 Sekayu
h. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail : Jl. Merdeka Lk. I No. 531 Kel. Serasan
Jaya Telp.
(0711) 322495 Sekayu 30711
i. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail : Griya Randik Blok C1 No. 9 Sekayu
30711/081367638780/irfansyahahmad2@gmail.com
5. Jumlah Anggota Peneliti : ---
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Musi Banyuasin
7. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta
Rupiah)
Menyetujui,
Ketua LPPM STIE-Rahmaniyah Sekayu
(Charitin Devi, S.E., M.Sc
Mengetahui
Ketua,
(Desi Ulpa Anggraini, S.E.,MM.,M.Si)
Sekayu, 10 Juni 2017
Pelaksana
(Ahmad Irfansyah, S.E., M.Si)
NIP. 196707092005011001

3. ABSTRACT
This study aims to evaluate the implementation of systems and procedures for the
elimination of local property in Revenue Service, Financial Management and
Regional Assets of Musi Banyuasin Regency, which is a Regional Government Work
Unit (SKPD) that manages the property of Musi Banyuasin Regency. Problems that
occur in the system and procedures for the elimination of property belongs to the
area is the obstacle at the time of removal which for the removal system takes a long
time and the process is quite complicated. And the committee for the elimination of
regional property in one year is only compiled once. The elements in the system of
removal of local property is related functions, documents used and records used.
Implementation of the system of removal of goods owned by the region at the Office
of Revenue, Financial Management and Regional Assets Musi Banyuasin District has
been effective. This is because the related functions, documents used and records
used are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007
on Technical Guidelines Management of Regional Property. in the implementation of
the system of removal of property belonging to the area in DPPKAD Musi Banyuasin
Regency still a barrier on Time deletion where for the removal system takes a long
time and the process is quite complicated. Implementation of procedures for the
elimination of local property in DPPKAD Musi Banyuasin Regency has been
effective, but in the implementation there are still obstacles in the preparation of the
deletion committee which is only compiled one time.
Keywords : Sistem. Prosedur, Barang Milik Daerah

4. UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses
penelitian dan penulisan Laporan hasil penelitian dengan Judul “Evaluasi
Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin”. Peneliti sangat menyadari akan keterbatasan dan kemempuan yang
dimiliki peneliti sehingga banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam
menyelesaikan penelitian ini. Namun berkat dorongan, serta bantuan baik moril
maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya semua kesulitan dapat diatasi. Oleh
karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan perkenankan
peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima
kasih, kepada yang terhormat :
1. Ketua STIE Rahmaniyah Sekayu yang telah memberikan arahan dan persetujuan
kegiatan penelitian ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah
membantu secara administrasi sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar.
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin beserta staf yang telah
memfasilitasi serta memberikan izin pelaksanaan penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu tim penelaah yang telah mengkaji dan memberikan arahan serta
masukan dalam penelitian ini.

5. 5. Tim panitia penyelenggara seminar proposal penelitian dan seminar hasil
penelitian yang telah memberikan kesempatan seminar.
6. Seluruh unsur pimpinan, rekan dosen,staf karyawan STIE Rahmaniyah Sekayu
yang telah banyak memberikan kemudahan dan bantuan kepada peneliti sehingga
penelitian ini dapat selesai tepat waktu
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan
kegiatan ini.
Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan
laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena iti,
kritik dan saran dari semua pihak sangat peneliti harapkan guna penyempurnaan
proses penelitian serta penulisan laporan penelitian dimasa yang akan datang.
Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, peneliti memohon kepada Allah SWT
semoga amal kebaikan bapak, ibu serta rekan-rekan yang telah membanyu dalam
penyelesaian laporan ini mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT.
Sekayu, Juni 2017
Penulis
Ahmad Irfansyah

6. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. . i
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………. ii
ABSTRAK …………………………………………………………………… iii
UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………………. iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................ .........................1
1.2. Perumusan Masalah..................................................... .........................3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................... .........................3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik …........... ........................5
2.2. Konsep Barangng Milik Daerah.................................... ......................7
2.3. Konsep Penghapusan Barang Milik Daerah................ ......................13
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Metodelogi Penelitian ...................................................... .................14
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian............................................ .................14
3.3. Metode Penelitian............................................................. .................14
3.4. Jenis Data Penelitian …………………………................... .... 15
3.5. Teknik Pengumpulan Data..................................................... ... 15
3.6. Teknik Analisis Data .................................................................. 16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penghapusan Barang Milik
Daerah …………………………………………….................... 18
4.1.1. Fungsi Terkait ..................................................... .................20
4.1.2. Dokumen Yang Digunakan................................. .................20
4.1.3. Catatan yang Digunakan …………………………… ... 21

7. 4.2. Evaluasi PelaksanaanProsedur Penghapusan Barang Milik
Daerah………………………………………............................. 23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan........................................................................ ...............25
5.2. Saran.................................................................................. ...............25
DAFTAR PUSTAKA

8. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola
pembangunan dan keuangan didaerahnya masing-masing. Disamping
berdampak positif, perlu diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif.
Salah satu dampak negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan
dan keuangan daerah adalah adanya kemungkinan bergesernya korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Guna mengantisipasi hal
ini dimensi partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan
pembangunan dan keuangan daerah menjadi penting.
Upaya untuk mewujudkan prinsip good governance bahwa pemerintah
daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan
akuntabilitas. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa
Barang Milik Daerah. Karena barang milik daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Namun pengelolaan
barang milik daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dalam
prakteknya, banyak faktor yang menjadi kendala, antara lain tenaga SDM
untuk menyajikan laporan keuangan belum cukup banyak, kebijakan untuk
pengelolaan barang yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan,
penguasaan dan pemeliharaan barang agar tidak hilang, rusak, atau dicuri,
dan sebagainya. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan tetapi
penataannya harus dimulai karena barang milik daerah adalah kekayaan
yang harus dipelihara, diamankan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin
sebagai amanah yang harus diemban untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

9. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola
dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan
barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepastian
hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas
kepastian nilai. Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara
efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset
daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem
informasi yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan
keputusan.
Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang
dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial
dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa
menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan
publik kepada masyarakat.Pengelolaan barang milik daerah meliputi
perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Tentu
dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah diatas terdapat sistem dan
prosedur yang digunakan agar pengelolaannya berjalan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan satu Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola barang milik daerah Kabupaten
Musi Banyuasin. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah DPPKD
Kabupaten Musi Banyuasin (2016), permasalahan yang terjadi dalam sistem
penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
yaitu adanya hambatan pada waktu penghapusan dimana untuk sistem
penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya cukup

10. rumit. Hal ini dikarenakan banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat
disetujuinya penghapusan barang milik daerah dan DPPKAD melakukan
penghapusan dengan melibatkan pihak eksternal seperti Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hambatan tersebut mengakibatkan
terjadinya penumpukan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang
milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu panitia
penghapusan barang milik daerah dalam satu tahun hanya disusun 1 (satu)
kali. Sebaiknya, panitia disusun pada saat pelaksanaan penghapusan, agar
terjadi perputaran panitia dan pemegang tugas yang diberikan, serta
mewujudkan praktek yang sehat dalam prosedur pelaksanaan penghapusan
barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan
Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur
penghapusan barang milik daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan
sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

11. Ppenelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta
informasi dalam penetapan kebijakan dimasa yang akan datang mengenai
sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah.

12. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik
Bastian (2013:4), menyatakan sistem informasi akuntansi sektor publik
merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi Pemerintah
Daerah melalui pemrosesan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi
sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Perancangan
sistem pengolahan informasi diintegrasikan untuk mengelola informasi
akuntansi. Selain itu, perancangan berbagai unsur pengendalian internal
dilekatkan dalam sistem pengolahan informasi tersebut.
Sistem informasi akuntansi sektor publik disusun karena adanya
perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang
dibawa oleh arus reformasi yang menimbulkan tuntutan yang beragam
terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk
laporan keuangan oleh kepala daerah sehingga dibutuhkan pengelola
keuangan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan
efektif. Sistem akuntansi sektor publik merupakan alat elaborasi good
government governance secara nyata.
Bastian (2013:5), menyatakan analisis sistem dimaksudkan untuk
mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem yang sekarang berlaku.
Analisis sistem informasi sektor publik didalamnya mencakup analisis
terhadap :
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur
organisasi dapat menunjukan pembagian tugas untuk masing-masing

13. bagian dalam organisasi. Tugas masing-masing bagian secara lengkap
dapat dilihat dari deskripsi pekerjaan (job description) yang merupakan
lampiran dalam struktur organisasi. Akan bermanfaat menganalisa
struktur organisasi berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Spesialisasi pekerjaan
2. Standarisasi aktivitas
3. Koordinasi pekerjaan
4. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan
5. Ukuran unit kerja.
b. Catatan Akuntansi
Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas terdiri dari:
buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, buku besar dan buku
besar pembantu. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat, selanjutnya di
rangkum dalam laporan keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yaitu
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
c. Prosedur
Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada SKPD
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer.
d. Bukti dan Formulir
Bukti dan formulir merupakan dokumen yang dinamis (live document)
yang artinya akan senantiasa diperbaharui dan pemerintah daerah dapat
menyesuaikannya sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena
adanya penyesuaian dokumen ini, maka perlu diadakannya analisis
terhadap dokumen yang dipergunakan.

14. 2.2 Konsep Barang Milik Daerah
2.2.1 Pengertian Barang Milik Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik
Daerah (BMD) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang
termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat
berharga lainnya.
Halim (2014: 78), menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aktiva
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi
dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan
publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian
atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan
pertukaran dengan aktiva lainnya.
Andayani (2013: 93), menyatakan bahwa aktiva tetap merupakan
aktiva yang bersifat jangka panjang dan aktiva tidak berwujud yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah
atau digunakan untuk masyarakat umum.
Berdasarkan pengertian barang milik daerah yang dikemukakan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah
semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal
dari perolehan lain yang sah baik yang mempunyai manfaat ekonomis dan
digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan
publik.

15. 2.2.2 Jenis-jenis Aset Tetap Pemerintah
Halim (2014: 72), menyatakan bahwa aset tetap pemerintahan adalah
sebagai berikut:
a. Aset yang digunakan dalam operasional pemerintah (operating asset)
b. Aset yang berciri sejarah (heritage asset dan oomrnunity asset)
c. Aset yang bersifat infrastruktur
2.2.3 Penggolongan Barang Milik Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penggolongan
barang milik daerah terbagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini:
a. Tanah seperti tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan,
kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah
tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan
lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan
lain-lain sejenisnya.
b. Peralatan dan mesin
1. Alat-alat besar
Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-
lain sejenisnya.
2. Alat-alat angkutan
Alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat
apung bermotor, alat apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara,
dan lain sejenisnya.
3. Alat-alat bengkel dan alat ukur
Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain sejenisnya.
4. Alat-alatpertanian/ peternakan
Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/
pasca penyimpanan dan lain sejenisnya.
5. Alat-alat kantor dan rumah tangga

16. Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain sejenisnya.
6. Alat studio dan alat komunikasi
Alat studio, alat komunikasi dan lain sejenisnya.
7. Alat-alat kedokteran
Alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi,
alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat
kedokteran tht, alat rontgen, alat farmasi, dan lain sejenisnya.
8. Alat-alat laboratorium
Unit alat laboratorium, alat peraga/ praktek sekolah dan lain
sejenisnya.
9. Alat-alat keamanan
Senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan
lain sejenisnya.
c. Gedung dan bangunan
1. Bangunan gedung
Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan
instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan
gedung lainnya yang sejenis.
2. Bangunan monumen
Candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-
lain sejenisnya.
d. Jalan, irigasi dan jaringan
1. Jalan dan jembatan
Jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sej enisnya.
2. Bangunan air/irigasi
Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air
pengembangan rawa dan polde, bangunan air penganan surya dan
penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air
lain yang sejenisnya.

17. 3. Instalasi
Instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah,
instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik,
instalasi gardu listrik dan lain sejenisnya.
4. Jaringan
Jaringan air minum, jaringan listrik dan lain sejenisnya.
e. Aset tetap lainnya
1. Buku dan perpustakaan
Buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa,
matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis,
arsitektur, kesenian, olahraga, geografi, biografi, sejarah dan lain
sejenisnya.
2. Barang bercorak kesenian /kebudayaan
Barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-
alat kesenian, alat olahraga, tanda penghargaan, dan lain sejenisnya.
3. Hewan/ternak dan tumbuhan
Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata,
binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain sejenisnya. Tumbuh-
tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon
asem, dan lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
f. Konstruksi dalam pengerjaan
2.3 Konsep Penghapusan Barang Milik Daerah
2.3.1 Pengertian Penghapusan Barang Milik Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan
sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari

18. tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
Andayani (2013: 101), menyatakan bahwa aset tetap dieliminasi dari
neraca ketika dilepaskan atau jika aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi
dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Berdasarkan pengertian penghapusan barang milik daerah di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa penghapusan barang milik daerah adalah
tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar aset daerah.
2.3.2 Dasar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
Menurut Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dasar-dasar
penghapusan BMD adalah sebagai berikut:
a. Penghapusan barang tidak bergerak
1. Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure
2. Tidak dapat digunakan secara optimal (idle)
3. Terkena planologi kota
4. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
5. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi
6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam
b. Penghapusan barang bergerak
1. Pertimbangan Teknis
a) Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan lagi karena msak dan
tidak ekonomis bila diperbaiki.
b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modemisasi.
c) Telah melampaui batas waktu kegunaanya/kadaluwarsa.
d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan
sebagainya.

19. e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. Pertimbangan Ekonomis
a) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle.
b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar
dari manfaat yang diperoleh.
3. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian
a) Kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/pengurus barang.
b) Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang.
c) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
d) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)
2.3.3Sistem Pengahapusan Barang Milik Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,sistem
penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang
inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan kepala daerah.
2.3.4 Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, prosedur
penghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut :
1. Kepala daerah membetuk panitia penghapusan barang milik daerah yang
susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.

20. 2. Tugas panitia penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen
kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/
perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
3. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan
melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat
keterangan sebab kematian dan lain-lain.
4. Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada
kepala daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan
melampirkan berita acara hasil penellitian panitia penghapusan.
5. Setelah mendapat persetujuan kepala daerah, penghapusan ditetapkan
dengan surat keputusan pengelola atas nama kepala daerah, juga
menetapkan cara penjualannya dengan cara lelang umum melalui kantor
lelang negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan
atau dimusnahkan.
6. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia
pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap
barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
7. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak
dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang
sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan
berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau
kendaraan lapangan lainnya yang ditetapkan penghapusannya oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

21. BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian
3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam setiap penelitian yang dilakukan perlu adanya objek penelitian,
begitu juga dengan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
MusiBanyuasin (DPPKAD) yang berlokasi di Jalan Kolonel Wahid Udin
Lingkungan 1 Nomor 240 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin.
3.1.2 Metode Penelitian
Sugiyono (2012: 2), menyatakan metode penelitian adalah cara ilmiah
untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan
mengantisipasi masalah.
Sugiyono (2012:131), menyatakan metode penelitian terbagi menjadi 2
(dua) yaitu :
1. Metode Kualitatif
Metode kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok,
suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang dengan jalan memusatkan perhatian pada objek yang
diteliti dan membandingkan hasilnya dengan teori-teori yang berlaku.
2. Metode Kuantitatif
Metode kuantitatif yaitu penganalisaan data yang menggunakan angka-
angka berdasarkan perhitungan matematis.
Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan Penulis dalam

22. penelitian ini adalah berupa gambaran atau keadaan-keadaan yang ada
tentang sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.
3.1.3 Jenis Data Penelitian
Sugiyono (2012: 137), menyatakan dilihat dari jenisnya data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak
melelui media perantara) data primer dapat berupa opini subjek (orang)
secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
berbagai sumber yang telah ada, biasanya sudah dalam publikasi-
publikasi.
Adapun jenis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder yang digunakan Penulis adalah data tentang
standar operasional prosedur penghapusan barang milik daerah dan
gambaran umum DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data
Arikunto (2010: 9), menyatakan data pada penelitian ini dikumpulkan
dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan
Pada penelitian ini Penulis mengadakan penelitian langsung pada objek
penelitian dengan cara sebagai berikut :
1. Wawancara

23. Yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak
terkait yang berhubungan dengan judul penelitian.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara
mendokumentasikan data-data yang relevan.
b. Studi Pustaka
Menelaah teori-teori yang bersumber dan buku-buku teks, teori-teori dan
literatur, jurnal dan sebagainya untuk mendapatkan landasan teoritis
yang berhubungan dengan penelitian.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah
sebagai berikut :
1. Wawancara
Pada penelitian ini Penulis melakukan wawancara tidak berstruktur,
dimana peneliti bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan data.
2. Dokumentasi
Pada penelitian ini Penulis melakukan dokumentasi data tentang standar
operasional prosedur penghapusan barang milik daerah dan gambaran
umum DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Studi Pustaka
Pada penelitian ini Penulis menelaah teori-teori yang bersumber dan
buku-buku teks, teori-teori dan literatur, jurnal dan sebagainya untuk
mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.
3.1.5 Teknik Analisis Data
Sugiyono (2012: 131),menyatakan teknik analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, pencatatan lapangan, kategori penjabaran ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

24. dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Sugiyono (2012: 131), menyatakan teknik analisa data dalam sebuah
penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Analisis Kualitatif
Teknik analisa kualitatif yaitu mengadakan pembahasan dan
pengendalian secara deskriptif.
2. Analisis Kuantitatif
Teknik analisa kuantitatif yaitu penganalisaan data yang menggunakan
angka-angka berdasarkan perhitungan matematis.
Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.
Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan Penulis adalah analisis
yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-
keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan
keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian
ini mengenai sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah. Hasil
analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran
yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas mengenai evaluasi
pelakasanaan sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

25. BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
.1 Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah Pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,sistem
penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang
inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan kepala daerah. Dalam sistem penghapusan barang
milik daerah ada beberapa unsur yang mendukung terjadinya sistem. Adapun
unsur-unsur dalam sistem penghapusan barang milik daerah adalah fungsi
terkait, dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan.
4.1.1 Fungsi yang Terkait Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah
pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
Fungsi terkait sistem penghapusan barang milik daerah DPPKAD
Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :
a. Bagian Pengurus Barang Milik Daerah SKPD
Pengurus barang milik daerah SKPD membuat surat yang ditujukan
kepada Bidang Akuntansi dan Aset DPPKAD yang berisi permintaan
penghapusan barang milik daerah dengan menjelaskan kondisi barang.
b. Bagian Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (DPPKAD)
Koordinator pengelolaan barang milik daerah DPPKAD bertugas
membentuk panitia penghapusan, mengadakan rapat sebelum melakukan
penghapusan dan meneliti barang milik daerah yang akan dihapuskan
serta menuangkan kondisi barang dalam berita acara.

26. c. Bagian Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah)
Pengelola barang milik daerah Sekretaris Daerah bertugas mengajukan
persetujuan kepada Bupati selaku Kepala Daerah atas penghapusan
barang milik daerah.
d. Bagian Panitia Penghapusan BMD
Panitia penghapusan BMD bertugas melakukan penghapusan terhadap
barang yang direncanakan akan dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang
Daerah.
Fungsi yang terkait dengan sistem penghapusan barang milik daerah
pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XI Ayat 53
sampai 55, penerapan prosedur penghapusan barang milik daerah dilihat dari
struktur pemisahan fungsi dan tugas yang dijalankan sudah sesuai.
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dapat diketahui hasil
evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Dalam sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD
Kabupaten Musi Banyuasin terdapat beberapa bagian yang terkait di
dalam pelaksanaannya yaitu, bagian pengurus barang milik daerah di
SKPD, bagian koordinator pengelolaan BMD (DPPKAD), bagian pengelola
BMD, bagian panitia penghapusan. Masing-masing bagian memiliki tugas
dan wewenang yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan satu dengan
yang lainnya.
2. Pemisahan fungsi yang ada dalam prosedur penghapusan BMD pada
DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah dipisahkan menurut fungsi
pengelolaan BMD, fungsi koordinator pengelolaan BMD, fungsi
penghapusan. Fungsi pengelolaan BMD dilaksanakan oleh bagian
pengurus barang milik daerah di SKPD dan bagian pengelola BMD, fungsi
koordinator pengelolaan BMD dilaksanakan oleh bagian koordinator
pengelolaan BMD (DPPKAD), fungsi penghapusan dilaksanakan oleh

27. bagian panitia penghapusan BMD. Dengan adanya pemisahan fungsi ini,
sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi
Banyuasin telah memenuhi pengendalian internal yang cukup baik.
4.1.2 Dokumen yang DigunakanTerkait Sistem Penghapusan Barang
Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan
penghapusan barang milik daerah di DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
adalah sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah
Surat yang dibuat oleh pengurus barang milik daerah di SKPD, ditujukan
kepada koordinator pengelolaan barang milik daerah, bertujuan untuk
mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah yang ada di
SKPD.
b. Berita Acara Hasil Penelitian
Surat pernyataan hasil penelitian oleh panitia penghapusan terhadap
barang milik daerah yang akan dihapuskan, didalamnya dijelaskan kondisi
barang dan tindak lanjut setelah barang milik daerah tersebut dihapuskan.
c. Surat Keputusan Penghapusan
Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, penghapusan ditetapkan
dengan surat keputusan pengelola atas nama Bupati. Penghapusan
barang milik daerah bisa dilaksanakan apabila surat ini ada.
Dokumen yang digunakan dalam sistem penghapusan barang milik
daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini
dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan barang milik daerah
pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Surat Permohonan
Penghapusan (SPP), Berita Acara (BA), Surat Keputusan Penghapusan
(SKP).

28. Dalam prosedur penghapusan barang milik daerah, mulai dari
prosedur permohonan penghapusan dari SKPD, hingga proses
penghapusannya dan tindak lanjut terhadap barang milik daerah yang
dihapus semua dokumen dan surat-surat yang dibutuhkan diotorisasi oleh
bagian yang berwenang. Mulai dari surat permohonan penghapusan BMD
dari SKPD harus mendapat persetujuan dari pengurus BMD yang ada di
SKPD. Begitu juga dengan dokumen yang dikeluarkan oleh bagian
koordinator pengelolaan BMD (DPPKAD) telah di otorisasi oleh kepala
bagiannya masing-masing.
Masing-masing surat atau dokumen yang dikeluarkan dari semua
bagian dalam prosedur penghapusan BMD telah di otorisasi oleh kepala
bagian yang bersangkutan dan mendapatkan nomor urut surat masuk dan
keluar. Sehingga dengan penggunaan nomor urut yang ada dapat dilakukan
pengendalian internal untuk menghindari penyalahgunaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, selain itu dokumen yang keluar selalu rangkap, satu
sebagai arsip disetiap bagian terkait dan satu yang dikeluarkan.
4.1.3 Catatan yang DigunakanTerkait Sistem Penghapusan Barang Milik
Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
Catatan yang digunakan terkait sistem penghapusan barang milik
daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daftar Inventaris
Barang Milik Daerah. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yaitu daftar
semua barang milik daerah kabupaten Musi Banyuasin yang berada di
SKPD.Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan barang milik
daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daftar Inventaris
Barang Milik Daerah (DIBMD). Catatan ini digunakan untuk mencatat barang
milik daerah yang akan dihapuskan dan barang milik daerah yang sudah
dihapuskan. Catatan ini dikelola oleh bagian yang terkait yaitu DPPKAD
selaku fungsi koordinator pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.Catatan yang digunakan terkait sistem penghapusan barang milik

29. daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini
dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
sistem penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah
efektif. Hal ini dikarenakan fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan dan
catatan yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem penghapusan barang
milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih adanya
hambatan pada waktu penghapusan dimana untuk sistem penghapusan
memerlukan waktu yang cukup lama yaitu selama 23 (dua puluh tiga) hari
kerja dan prosesnya cukup rumit.Hal ini dikarenakan banyak persyaratan
yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan barang milik daerah dan
DPPKAD melakukan penghapusan dengan melibatkan pihak eksternal
seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun
syarat-syarat yang dipenuhi dalam penghapusan aset daerah adalah Surat
usulan asset yang akan dihapuskan, usulan nama panitia penghapusan, SK
Panitia Penghapusan, Berita Acara Hasil Penelitian, Usulan persetujuan
asset yang akan dihapuskan, SK Penghapusan aset dan Berita Acara
Pemusnahan BMD. Hambatan tersebut mengakibatkan terjadinya
penumpukan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

30. 4.2 Evaluasi Pelaksanaan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
Prosedur penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah
sebagai berikut :
1. Bagian pengurus BMD yang berada di SKPD mengajukan Surat
Permohonan Penghapusan (SPP) kepada koordinator pengelolaan BMD
yaitu DPPKAD.
2. DPPKAD selaku koordinator pengelolaan BMD menerima SPP dan
kemudian membentuk panitia penghapusan.
3. DPPKAD setelah membentuk panitia penghapusan mengadakan rapat
koordinasi untuk melaksanakan penelitian terhadap kondisi barang milik
daerah yang akan dihapuskan.
4. DPPKAD dan Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadapBMD
yang akan dihapuskan, mencatat kondisi barang yang dituangkan dalam
berita acara, kemudian dikirim ke Sekretaris Daerah selakupengelola
BMD.
5. Sekretaris Daerah menerima berita acara dan daftar barang yang akan
dihapuskan dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan
kepada Bupati.
6. Apabila Bupati menyetujui maka Sekretaris Daerah selaku pengelolaakan
mengeluarkan surat keputusan penghapusan atas nama Bupati.
4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Rumah Dinas
Daerah Golongan III pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin
Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penjualan Rumah
Dinas Daerah Golongan III pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :
1. Calon pembeli mengusulkan permohonan pembelian rumah dinas kepada
Kepala Daerah melalui Pengelola

31. 2. Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah dinas dan
melaporkan kepada Kepala Daerah
3. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka dibentuk panitia
penaksir dan panitia penilai oleh Pengelola
4. Panitia penaksir melakukan penelitian Hasil penaksiran panitia penaksir
dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada
Pengelola dan Panitia Penilai
5. Panitia penilai melakukan penilaian atas hasil penaksiran panita penaksir
dan hasil penilaiannya dituangkan dalam bentuk berita acara yang
disampaikan kepada Pengelola
6. Pengelola menetapkan/memutuskan harga taksiran berdasarkan hasil
penaksiran panitia penaksiran dan hasil penilaian panitia penilai
7. Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu
berita acara hasil penaksiran panitia penaksir dan berita acara hasil
penilaian panitia penilai, persyaratan-persyaratan administrasi dan
pejabat/pegawai pembeli, selanjutnya penjualan rumah daerah golongan
III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah
8. Penandatanganan surat perjanjian sewa beli rumah dan ganti rugi atas
tanahnya oleh Kepala Daerah selaku Pihak I dan masing-masing
pembeli/pegawai selaku Pihak II setelah calon pembeli menyetor minimum
5% dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi tanahnya yang telah
ditetapkan ke kas daerah
9. Setelah pembeli melunasi cicilan rumah dan/atau ganti rugi atas tanahnya
maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang pelepasan hak
Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah
dijual kepada pembeli dan menetapkan penghapusan rumah dan/atau
tanah bangunannya dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah
Daerah.

32. BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan-simpulan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan sistem penghapusan barang milik daerah pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan fungsi yang terkait, dokumen
yang digunakan dan catatan yang digunakan sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.Namun dalam pelaksanaan
sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi
Banyuasin masih adanya hambatan pada waktu penghapusan dimana
untuk sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan
prosesnya cukup rumit.
2. Pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD
Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pelaksanaannya
masih terdapat kendala yaitu dalam penyusunan panitia penghapusan
yang hanya disusun 1 (satu) kali.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka Penulis memberikan saran yang
dapat bermanfaat menjadi bahan pertimbangan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Adapun saran-saran yang
dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

33. 1. Kepada pihak yang berwenang khususnya Kepala DPPKAD Kabupaten
Musi Banyuasin sebaiknya proses penghapusan barang milik daerah
dipermudah agar tidak memakan waktu yang lama.
2. Kepada pihak yang berwenang khususnya Kepala DPPKAD Kabupaten
Musi Banyuasin sebaiknya panita penghapusan barang milik daerah
dibentuk setiap kali ada kegiatan penghapusan barang milik daerah.

34. DAFTAR PUSTAKA
Andayani, Wuryan. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta
Bastian, Indra 2013. Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba
Empat
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
__________. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :
Andi.
Mulyadi. 2012. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
Nordiawan, Deddi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Nugroho. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik
Daerah
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.