Dokumen tersebut membahas evaluasi aspek hukum pelaksanaan usaha, termasuk bentuk badan hukum perusahaan, legalitas pelaksanaan usaha, identitas pelaksana usaha, lokasi, waktu, dan cara pelaksanaan usaha. Bentuk badan hukum yang disebutkan antara lain perusahaan perorangan, firma, CV, PT, BUMN/BUMD, dan koperasi.

1. ASPEK HUKUM
Arranged by. RAHMAD,SE,MM
DOSEN :
DR(C) RAHMAD ,SE,MM
STIE HAJI AGUS SALIM
BUKITTINGGI
2021

2. Tujuan analisis aspek hukum :
“Untuk menghindari adanya usaha fiktif
atau perusahaan-perusahaan yang
beroperasi secara “ illegal “.
Yang dimaksud dengan “ Illegal “ di sini
adalah :
“Perusahaan tidak memiliki izin usaha yang
bidang usahanya dilarang oleh Pemda /
negara / wilayah setempat “.

3. Evaluasi aspek Hukum meliputi :
1. Bentuk Badan Hukum Perusahaan
2. Legalitas pelaksanaan Usaha
3. Identitas Pelaksana Usaha
4. Lokasi ( tempat ) pelaksanaan Usaha
5. Waktu pelaksanaan Usaha
6. Cara pelaksanaan Usaha

4. BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN
Terdapat beberapa bentuk usaha di Indonesia, yaitu
:
1. Perusahaan Perorangan
 Perusahaan perorangan merupakan
bentuk usaha yang tidak memiliki badan
hukum.
 Usaha dimiliki oleh satu orang maka
segala pengelolaan dan pengawasan
usaha dilakukan oleh pemilik sendiri.
 Seluruh keuntungan usaha merupakan
hak sepenuhnya pemilik.
 resiko kerugian usaha seluruhnya dipikul
oleh pemilik.

5. 2. Firma
 Bentuk perkumpulan usaha yang
didirikan oleh beberapa orang.
 Semua anggota memiliki tanggung
jawab yang sama termasuk
tanggung jawab terhadap hutang
maupun memikul kerugian yang
mungkin terjadi.
 Apabila salah seorang anggota
mengundurkan diri, otomatis Firma
tersebut bubar.

6. 3. Perusahaan Komanditer ( CV )
 Persekutuan yang didirikan oleh
beberapa orang dimana masing-
masing menyerahkan sejumlah uang
dalam jumlah yang tidak perlu
sama.
 Terdapat 2 macam sekutu, yaitu
yang bersedia mengelola
perusahaan dan yang hanya
menanamkan Modal dalam perusahaan.

7. 4. Perseroan Terbatas ( PT )
 Badan usaha yang melibatkan beberapa
orang yang menanamkan modal ke
perusahaan sebagai tanda
kepemilikan atas perusahaan yang
bersangkutan.
 Tanda kepemilikan atas PT disebut
sebagai Saham dan penanam modal
disebut sebagai Pemegang Saham.
 Terdapat 2 macam pemegang saham,
yaitu pemegang saham preferen (
prefered stock ) dan pemegang
saham biasa ( common stock ).

8. 5. BUMN / BUMD
 BUMN / BUMD adalah perusahaan yang mayoritas
kepemilikannya ( 51 % ) oleh Pemerintah /
Pemerintah Daerah,
 BUMN dipimpin oleh seorang kepala / direksi yang
diangkat oleh pemerintah.
 BUMD dipimpin oleh seorang kepala / direksi yang
diangkat oleh Kepala Daerah.
Jumlah BUMN sekarang adalah sebanyak 120
perusahaan , yang mana sebelumnya 141 perusahaan .
Contoh : PT. Garam ( Persero ), PT. Danareksa (
Persero ), PT. Bank Mandiri ( Persero ), PT Garuda
Indonesia ( Persero ) , PT Perusahaan Listrik Negara (
Persero ) dll.
Arranged by. R. AGUS BAKTIONO

9. 6. Koperasi
Suatu usaha yang bergerak
dalam bidang ekonomi yang
bertujuan untuk
kesejahteraan para
anggotanya.
(contohnya : Koperasi
Produksi, Koperasi
Konsumsi, Koperasi Simpan
Pinjam dll )

10. LEGALITAS PELAKSANAAN
USAHA
Legalitas di sini adalah
“apakah pendirian dan operasional perusahaan telah
memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah”.
Legalitas yang harus dimiliki :
 Pengesahan perusahaan ( untuk PT ) oleh
Menteri Kehakiman;
 Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ), Surat Ijin
Usaha Perdagangan ( SIUP ), Nomor Pokok
Wajib Pajak ( NPWP ), Keanggotaan /
sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi, dll;
 Beberapa usaha tertentu diperlukan izin
gangguan ( HO ), Analisa Dampak Lingkungan (
AMDAL );
 Untuk eksportir / importir diperlukan surat-
surat ijin khusus yang dipersyaratkan bagi
eksportir / importir.

11. IDENTITAS PELAKSANA USAHA
Identitas pelaksana Usaha adalah
“Melakukan penelitian apakah usaha sudah
memenuhi ketentuan / perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia”.
Hal yang harus diteliti :
- Kewarganegaraan;
- Informasi Bank;
- Keterlibatan Perkara Pidana /
Perdata;
- Hubungan keluarga antar pengurus.

12. LOKASI ( TEMPAT )
PELAKSANAAN USAHA
Penelitian perihal lokasi ini lebih
dititik beratkan pada :
 Perencanaan Wilayah
Lokasi Usaha harus
disesuaikan dengan rencana
wilayah yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
 Status Kepemilikan Tanah
Arranged by. R. AGUS BAKTIONO

13. WAKTU PELAKSANAAN
USAHA
Perusahaan dapat
melaksanakan kegiatan
operasional Usaha apabila
seluruh ijin terkait telah
lengkap dan masih berlaku.

14. SYARAT PELAKSANAAN USAHA
Pada beberapa Usaha dibutuhkan
tambahan dana pinjaman yang bersumber
dari Bank, Modal Ventura, Lembaga
Leasing, atau pihak ketiga lainnya.
Berkaitan dengan pinjaman dana
tersebut, terdapat beberapa syarat
khusus yang ditentukan oleh pihak
kreditor dan harus dipenuhi oleh
pelaksana usaha sebagai debitor.

15. TERIMAKASIH
15