2. JENIS PENGURUSAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
1. PENGANGKATAN PNS&PPPK
2. DATA ASN
3. KARTU PEGAWAI
4. KENAIKAN PANGKAT PNS
5. PENINGKATAN PENDIDIKAN
6. KENAIKAN GAJI BERKALA
7. PENINJAUAN MASA KERJA
8. MUTASI PNS ANTAR INSTANSI/UNIT
ORGANISASI
9. MUTASI JABATAN
10.PENSIUN
3. PENGANGKATAN PNS DAN PPPK
PERENCANAAN
o PERANGKAT DAERAH MELAKUKAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
ASN LEWAT ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PENGUSULAN
o PENGUSULAN DILAKSANAKAN LEWAT E-FORMASI YANG
DISAMPAIKAN KE KEMENTERIAN PAN-RB
o BAGIAN ORGANSASI MELAKUKAN PENGISIAN JUMLAH JABATAN
YANG DIBUTUHKAN SESUAI DENGAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA YANG DIBUAT OLEH PERANGKAT DAERAH
o BKPSDM MELAKUKAN PENGISIAN BEZZETING ASN DAN
MELAKUKAN PENGUSULAN KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN
ANJAB DAN ABK SERTA MEMPERHATIKAN SKALA PRIORITAS
KEBUTUHAN SERTA ANGGARAN DAERAH
PELAKSANAAN
o SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENPAN –RB
INSTANSI DAERAH MEMBENTUK PANITIA PELAKSANA DAERAH DAN
BERSAMA DENGAN PANITIA PELAKSANA PUSAT MELAKSANAKAN
PENGADAAN ASN DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
5. DATAASN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TELAH MEMILIKI APLIKASI
UNTUK MENYIMPAN DATA ASN YAITU APLIKASI SARIP YANG
MEMUAT TENTANG RIWAYAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON DAN TELAH
DIGUNAKAN PADA PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT PNS DAN
KENAIKAN GAJI BERKALA PNS DAN SAAT INI AKAN
DIGUNAKAN JUGA PADA PENGURUSAN PENSIUN PEGAWAI
ATAUPUN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN LAINNYA
6. DATA ASN
UNTUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TELAH TERDAPAT BEBERAPA APLIKASI
PENUNJANG DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ANTARA LAIN:
-SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
-DOCU DIGITAL
-MALE_0
APLIKASI INI ADALAH BEBERAPA SARANA PENUNJANG DALAM
PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAIK UNTUK BKN PUSAT
MAUPUN BKN REGIONAL XI MANADO
SAAT INI DIHARAPKAN UNTUK KEDEPAN BAHWA APLIKASI – APLIKASI
INI DAPAT TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DI INSTANSI DAERAH
7. DATA ASN
Saat ini pemerintah pusat lewat Keputusan Kepala BKN
Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data
Mandiri (PDM) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi non
ASN Secara Elektronik Tahun 2021 telah mencanangkan
pemutakahiran data secara mandiri yang bertujuan
untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu,
berkualitas baik sehingga dapat menciptakan
interoperabilitas Data ASN.
Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ini merupakan
tahapan dari pembangunan satu data ASN yang
dikelolamelalui Aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN),
yang mengakomodir seluruhl ayanan data manajemen
ASN, mulai dari perencanaan, perekrutan,
pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward,
promosi, karir, dan purnabakti.
8. Data yang dimutakhirkan
Data Personal, Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS
(NIP Baru, NIK, Nama, Gelar Depan, Gelar Belakang, Jenis Kelamin, Tempat
Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Email, Nomor HP, Nomor Telepon, Nomor
NPWP, Nomor BPJS)
Data Riwayat, Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai
dengan data dukung:
Riwayat Jabatan
Riwayat Pendidikan
Riwayat Diklat
Riwayat Kursus
Riwayat SKP
Riwayat Penghargaan/Tanda Jasa
Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang
Riwayat Keluarga
Riwayat Peninjauan Masa Kerja
Riwayat Pindah Instansi
Riwayat Cuti DiluarTanggungan Negara
Riwayat CPNS/PNS
Riwayat Organisasi
DATA ASN
9. Aplikasi yang mendukung Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), diantaranya yaitu :
MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang
terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk
informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.
Sistem Informasi ASN (SIASN) adalah rangkaian informasi dan data mengenai
pegawai ASN yang disusunsecara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan
berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk Bahasa pemrograman
Helpdesk adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi Pegawai
Negeri Sipil apabila mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi mobile
MySAPK.
Program Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT non ASN memberi kesempatan
kepada setiap pegawai untuk dapat mengecek dan memutakhirkan data masing-
masing melalui aplikasi MySAPK versi android yang dapat diunduh di Playstore
atau melalui MySAPK versi web pada alamat https://mysapk.bkn.go.id
DATA ASN
10. Jadwal Pelaksanaan :
Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN
dilakukan oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu
terakhir bulan Juni 2021.
Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN tahun 2021
berlangsung pada bulan Juli– Oktober 2021
Proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan
Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan
evaluasi.
DATA ASN
Sanksi Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data
mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka
pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses
11. KENAIKAN PANGKAT PNS
KENAIKAN PANGKAT
OTOMATIS/REGULER
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
JABATAN STRUKTURAL
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
JABATAN FUNGSIONAL
KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG
MEMPEROLEH PENINGKATAN
PENDIDIKAN (PENYESUAIAN IJASAH)
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
12. KENAIKAN PANGKAT PNS
KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS/REGULER :
DIBERIKAN KEPADA PNS MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL UMUM SESUAI DENGAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERAKHIR
Persyaratan administrasi :
Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah;
Asli SKP tahun 2019 dan SKP tahun 2020;
Salinan/fotocopy surat perintah penugasan/Nota dinas (bagi yang
pernah pindah dari Perangkat Daerah lain);
Salinan/fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi Pegawai
Negeri Sipil yang pindah Golongan II ke Golongan III;
13. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG MENDUDUKI
JABATAN STRUKTURAL :
DIBERIKAN KEPADA PNS YANG MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL SESUAI DENGAN TINGKAT JABATAN
DAN PENDIDIKAN PNS
- KENAIKAN PANGKAT PILIHAN 1 TAHUN
- KENAIKAN PANGKAT PILIHAN 4 TAHUN
Persyaratan administrasi :
Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah;
Asli SKP tahun 2019 dan SKP tahun 2020;
Khusus pindah Gol. III/d ke IV/a melampirkan salinan/fotocopy sah
Sertifikat Diklat Kepemimpinan tingkat III/ pelatihan kepemimpinan
administrator atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;
Khusus Gol. IV/a ke atas melampirkan Ijazah akhir dan transkrip nilai;
KENAIKAN PANGKAT PNS
14. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG MENDUDUKI
JABATAN FINGSIONAL :
DIBERIKAN KEPADA PNS YANG MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL SESUAI DENGAN TINGKAT JABATAN
DAN PENDIDIKAN PNS
Persyaratan administrasi :
Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah;
Asli SKP tahun 2019 dan SKP tahun 2020;
Salinan/fotocopy sah Ijazah terakhir, transkrip nilai yang dilegalisir;
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK),bersama dengan lembar
pengesahan;
SK Kenaikan Jabatan Fungsional bagi yang pindah Golongan II/b,
III/a, III/c dan IV/a;
Sertifikat Uji Kompetensi Bagi Tenaga Fungsional yang mengalami
perpindahan jabatan.
KENAIKAN PANGKAT PNS
15. KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG MEMPEROLEH
PENINGKATAN PENDIDIKAN (PENYESUAIAN IJASAH)
Persyaratan administrasi :
Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah;
Asli SKP tahun 2019 dan SKP tahun 2020;
Asli Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar;
Salinan/fotocopy sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
Salinan/fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;
Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-
rendahnya Pejabat Eselon II tentang uraian tugas;
Asli Penetapan Angka Kredit (PAK),bersama lembar pengesahan;
SK Kenaikan Jabatan Fungsional bagi yang pindah ke Golongan II/c
dan III/a.
KENAIKAN PANGKAT PNS
16. Berkas usulan sebagaimana dimaksud discan dan dibuat dalam
Format Portable Document Format (PDF) dengan ukuran
Maksimum file 1 MB setiap dokumen dan dikirim melalui email
bkpsdmdpangkat@gmail.com
Adapun untuk dokumen kepegawaian lainya akan didownload
lewat Aplikasi SARIP dan bagi PNS yang belum menginput data
base Kepegawaian dalam Aplikasi SARIP maka usulan kenaikan
pangkat tidak akan diproses dan dikembalikan kepada Perangkat
Daerah masing-masing.
KENAIKAN PANGKAT PNS
17. ALUR PENGURUSAN KENAIKAN
PANGKAT
BKPSDM
VERIFIKASI BERKAS
OLEH PERANGKAT
DAERAH
ENTRY DATA PNS DAN
PROSES KENPA DI
SAPK
PENANDATANGANAN
PENGANTAR & NOTA
PERTIMBANGAN
TEKNIS KENPA
VERIFIKASI BERKAS
KENPA
NOTA
PERTIMBANGAN
TEKNIS
PENERBITAN SK
GOL III KEBAWAH
SKPD/PNS BKPSDM BKPSDM
BKN
PENERBITAN SK
GOL IV/a, IV/b
BKD PROV
PENERBITAN SK
GOL IV/c KE ATAS
BKN
BTL
18. KENAIKAN GAJI BERKALA
ALUR BERKALA:
BKPSDM
PERANGKAT
DAERAH
BKPSDM
1
2
3
1. BKPSDM MELAKSANAKAN VALIDASI DAN PROSES PENERBITAN SK BERKALA DAN
DISERAHKAN KE PERANGKAT DAERAH
2. PERANGKAT DAERAH MENGUSULKAN KEMBALI KE BKPSDM APABILA TERDAPAT PNS YANG
TELAH BERHAK UNTUK BERKALA NAMUN BELUM DIPROSES BKPSDM
3. SK GAJI BERKALA DISERAHKAN KEPADAYANG BERSANGKUTAN
19. PENINJAUAN MASA KERJA
Peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dapat
diusulkan apabila pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil pengalaman kerja PNS yang bersangkutan belum
dicantumkan pada SK pengangkatan CPNS
Pengalaman kerja yang dihitung:
1/1 bagi yang bekerja pada instansi Pemerintah secara
terus menerus sampai diangkat sebagai CPNS
1/2 bagi yang bekerja pada instansi swasta yang menunjang
dalam pelaksanaan pemerintah dan secara terus menerus
sampai diangkat sebagai CPNS
20. MUTASI ANTAR UNIT ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH
TUJUAN
ASN
BKPSDM
PERANGKAT
DAERAH
ASAL
Menyampaikan Surat Permohonan
Penerbitan SPP dengan melampirkan:
1. Anjab, ABK & Peta Jabatan tujuan
2. SK Kenpa Akhir PNS ybs
1
Menyampaikan Surat
Rekomendasi Penerbitan SPP
2
Menerbit SPP
3
21. MUTASI ANTAR INSTANSI (MASUK)
ASN
PPK
(Walikota)
BKPSDM
PERANGKAT
DAERAH
Menyampaikan surat permohonan
penerbitan Surat Permintaan
Persetujuan Mutasi
1
Melengkapi persyaratan yang dapat diakses
di https://bit.ly/PersyaratanMutasiTomohon
4
1. Menerbitkan Rekom. penempatan
2. Mengakomodir Anjab, ABK & Peta
Jabatan
3
Disposisi
2
1.Kajian Mutasi
2.Surat Permintaan
Persetujuan Mutasi
5
INSTANSI
ASAL
Surat Permintaan
Persetujuan Mutasi
6
1 / 2
22. MUTASI ANTAR INSTANSI (MASUK)
INSTANSI
ASAL
PPK
(Walikota)
BKPSDM
BKD PROV.
Menerbitkan Surat
Persetujuan Mutasi
7
Menerbitkan SK Mutasi
11
Disposisi
8
Upload dok. mutasi
9
BKN REG. XI
2 / 2
Menerbitkan Nota PerTek
10
ASN
23. MUTASI ANTAR INSTANSI (KELUAR)
INSTANSI
ASAL
PPK
(Walikota)
BKPSDM
PERANGKAT
DAERAH
Menyampaikan Surat
Permintaan Persetujuan
Mutasi
1
Melengkapi persyaratan yang dapat diakses
di https://bit.ly/PersyaratanMutasiTomohon
4
Menerbitkan Pernyataan
Persetujuan Mutasi
3
Disposisi
2
1.Kajian Mutasi
2.Surat Persetujuan
Mutasi
5
PNS
Surat Persetujuan
Mutasi
6
24. MUTASI JABATAN
Mutasi Jabatan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan pola karir Pegawai
Negeri Sipil .
25. SYARAT UNTUK DIANGKAT
PADA JABATAN SESUAI DENGAN
PP 11 TAHUN 2017
JPTP
•MEILIKI KUALIFIKASI
PENDIDIKAN PALING RENDAH S-
1 ATAU D-IV
•MEMILIKI KOMPETENSI
MANAJERIAL, SOSIAL KULTURAL
SESUAI STANDAR KOMPETENSI
•MEMILIKI PENGALAMAN
DALAM BIDANG TUGAS YANG
TERKAIT DENGAN JABATAN
SECARA KUMULATIF PALING
SINGKAT 5 TAHUN
•SEDANG ATAU PERNAH
MENDUDUKI JAB.
ADMINISTRATOR ATAU JF
MADYA PALING SINGKAT 2
TAHUN
•MEMILIKI REKAM JEJAK
JABATAN, INTEGRITAS DAN
MORALITAS YANG BAIK
•USIA PALING TINGGI 56 TAHUN
•SEHAT JASMANI DAN ROHANI
ADMINISTRATOR
•MEILIKI KUALIFIKASI
PENDIDIKAN PALING RENDAH S-
1 ATAU D-IV
•MEMILIKI INTEGRITAS DAN
MORALITAS YANG BAIK
•MEMILIKI PENGALAMAN KERJA
PD JABATAN PENGAWAS PALING
SINGKAT 3 THN ATAU JF YANG
SETINGKAT DENGAN JABATAN
PENGAWAS
•SETIAP UNSUR PENILAIAN
PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK
DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
•MEMILIKI KOMPETENSI
MANAJERIAL, SOSIAL KULTURAL
SESUAI STANDAR KOMPETENSI
•SEHAT JASMANI DAN ROHANI
PENGAWAS
•KUALIFIKASI PENDIDIKAN
MINIMAL D-III ATAU YANG
SETARA
•MEMILIKI DALAM JABATAN
PELAKSANA SEKURANG-
KURANGNYA 4 TAHUN
•MEMILIKI INTEGRITAS DAN
MORALITAS YANG BAIK
•SETIAP UNSUR PENILAIAN
PRESTASI KERJA BERNILAI BAIK
DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
•MEMILIKI KOMPETENSI
MANAJERIAL, SOSIAL KULTURAL
SESUAI STANDAR KOMPETENSI
•SEHAT JASMANI DAN ROHANI
26. PENSIUN
Untuk Pensiun diusulkan 6 (enam) bulan sebelum BUP, dan untuk Pensiun Atas
Permintaan Sendiri (APS), pensiun karena sakit dan pensiunJanda/Duda
menyesuaikan dengan keadaan,
Berkas Administrasi usulan pensiun di scan dandibuatdalam format Portable
Document Format (PDF) dengan ukuran maksimum file 1 MB serta dikirim
oleh pengelola kepegawaian pada perangkat daerahmasing-masing pada email
bkpsdmdpensiun@gmail.com
Apabila berkas administrasi pernah diupload pada aplikasi SARIP maka
berkas tersebut tidak perlu untuk diupload kembali hanya memberikan
keterangan pada pengantar pensiun.
Apabila berkas administrasi telah selesai diperiksa BKPSDMD Kota Tomohon
PNS/ahliwaris yang akan pensiun akan menandatangani Data Perorangan
Calon Penerima Pensiun (DPCP) dan membawa pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6
(enam) lembar.
27. BERKAS ADMINISTRASI PENSIUN
Pengantar dari kepala Perangkat Daerah yang memuat tentang berkas administrasi
dan mencantumkan nomor telepon/WA yang aktif dari PNS yang bersangkutan;
Surat Permohonan Pensiun oleh yang bersangkutan mengetahui Kepala Perangkat
Daerah yang ditujukan kepada Wali Kota Tomohon bermeterai cukup (khusus Pensiun
Atas Permintaan Sendiri);
Surat Pernyataan Pribadi telah siap pensiun (khusus Pensiun Atas Permintaan Sendiri);
Surat KeteranganDokter/Tim Penguji Tersendiri bagi PNS tidak dapat melaksanakan
tugas sebagai Pegawai Negeri karena sakit;
Asli Penilaian Kinerja 1 (satu)Tahunt erakhir;
Asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat
yang di TTD Kepala PD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berwenang;
Fotocopy legalisir SK CPNS;
Fotocopy Legalisir SK PNS;
Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
Fotocopy legalisir Akte Perkawinan;
Fotocopy legalisir Akta Kematian (khusus pensiun janda/duda)
Fotocopy legalisir Akte Kelahiran bagi anak yang masuk tanggungan PNS;
Asli surat PernyataanTidak sedang menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana
Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap bermeterai
cukup
