Peraturan Daerah ini membahas tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nunukan melalui program-program seperti bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan ketrampilan, dan modal usaha untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi keluarga miskin. Tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan di bawah 10% pada tahun 2010.

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN NUNUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,
Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektor
dengan beragam karakteristiknya yang merupakan masalah yang harus
segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
b. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan
koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan danpenajaman
kebijakan penanggulangan kemiskinan;
c. bahwa brdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
huruf b maka dianggap perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN NUNUKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, selaku Badan Legislatif Daerah.
4. Pengertian Kemiskinan
Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai suatu
standard hidup minimum tertentu. Oleh karenanya tingkat kemiskinan diberbagai
Negara akan berbeda-beda ; semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin tinggi
pula batas tingkat kemiskinannya.
Melalui pendekatan kebutuhan dasar,Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of
capabilities)seseorang , keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
minimum, antara lain pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan,
penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang,
keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Melalui pendekatan pendapatan, kemiskinan adalah rendahnya suatu tingkat pendapatan atau
pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu
(garis kemiskinan); kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pengeluaran
asset seperti saham , modal dan kesempatan berusaha (lack of opportunity)
Menurut Badan Pusat Statistik , kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat
memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori perhari.
Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup
minimal sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan di antaranya kebutuhan makan yang
cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadai yang ditandai
dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Nunukan.
Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta
ketidakberdayaan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat di
Kabupaten Nunukan.

3. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat,
orang tua/ mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi
tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi
kemiskinan.
Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan untuk mengatasi/ menanggulangi masyarakat dan keluarga dari
kemiskinan.
5. Instansi/ Dinas adalah Instansi/ Dinas Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai pelaksana teknis
yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Nunukan.
6. Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan adalah tim lintas pelaku di Kabupaten Nunukan yang
berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program
penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
7. Program Bantuan Pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak
keluarga miskin yang bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/ Madrasah Tsanawiyah (MTs),
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA/ MA, Perguruan Tinggi dan bantuan operasional bagi
lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.
8. Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan
dan pengobatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit, baik penyakit ringan yang
hanya memerlukan penanganan di Puskesmas maupun penyakit-penyakit khusus yang
memerlukan pengobatan dan perawatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit yang
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
9. Program Bantuan Peningkatan Ketrampilan adalah upaya pemberian bantuan bagi keluarga
miskin yang ingin melakukan usahanya atau ingin melakukan kegiatannya dalam rangka
meningkatkan pendapatan keluarganya tetapi masih memiliki ketrampilan terbatas yang dapat
ditingkatkan.
10. Program Pemberian Bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin
terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan itu diharapkan keluarga miskin
dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan
keluarganya dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah atau pihak lainnya.
BAB II
ASAS , VISI DAN MISI
Bagian Pertama
Asas
Pasal 2
Penanggulangan kemiskinan berdasarkan atas azas adil dan merata, partisipatif, demokratis,
mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.
Bagian Kedua
Visi
Pasal 3
Visi dari penanggulangan kemiskinan adalah perubahan penurunan angka kemiskinan di wilayah
Kabupaten Nunukan menjadi dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2010.

4. Bagian Ketiga
Misi
Pasal 4
Misi Penanggulangan Kemiskinan adalah :
(1). Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utama pada
terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan dan
kesehatan.
(2). Mendorong warga miskin untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan memberikan
kesempatan berusaha serta dukungan permodalan ;
(3). Meningkatkan ekonomi warga miskin dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui
upaya peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) yang
ditunjang dengan penguatan peran lembaga keuangan Mikro (LKM) dan lembaga
Prekreditan Desa (LPD), berbasis pada agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif,
mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerintah.
BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN
Pasal 3
Kriteria keluarga miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
(1) Penetapan keluarga miskin sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dilakukan berdasarkan hasil survey.
(2) Survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
(3) Warga masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin Kabupaten Nunukan akan
mendapatkan Kartu Identitas Pendudukan Miskin dan atau Bentuk Identitas lainnya yang
diperlukan.
Pasal 5
Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar
penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 6
Tujuan dari Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mencegah :
(1). Kekurangan giji ;
(2). Kebodohan ;
(3). Keterbelakangan kualitas Sumber Daya Manusia ;

5. (4). Apatisme ;
(5). Kriminalitas ;
(6).Sifat yangmudah terpengaruh atau mengorbankan Idiologi Negara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi/golongan /kelompok ;
(7).Lingkungan warga masyarakat yang sukar diatur/kumuh ; dan
(8).Upaya untuk menghambat lajunya pembangunan.
Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7
(1). Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah keluarga miskin yang terdata lewat kegiatan
pendataan penduduk miskin di Desa dan atau Kelurahan berdasarkan criteria /indicator yang
telah ditetapkan oleh Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan dan
disepakati sebagai data dasar dalam program Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati ;
(2). Penduduk Miskin yang terdata adalah penduduk yang dapat membuktikan kepemilikan Kartu
Identitas Penduduk Miskin yang masih aktif berlaku dan dikeluarkan oleh Dinas/Instansi
terkati dan berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Desa /Kelurahan tersebut;
(3). Untuk mendapatkan semua pelayanan dari program penduduk miskin adalah dengan cara
wajib menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Miskin guna menghindari penyimpangan
dari target sasaran dimaksud;
Bagian Ketiga
Target
Pasal 8
Target dari Penanggulangan Kemiskinan adalah dengan tercapainya penurunan angka kemiskinan
di Kabupaten Nunukan menjadi dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2010.
BAB V
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 9
(1) Program Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri
secara sosial dan ekonomi yang diderita secara struktural oleh keluarga miskin.
(2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
program :
a. Bantuan Pendidikan
b. Bantuan Pelayanan Kesehatan
c. Bantuan Peningkatan Ketrampilan
d. Bantuan Modal Usaha

6. Pasal 10
Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang TK, SD/ MI, SLTP/ MTs dan SLTA/ MA, Perguruan
Tinggi.
b. Bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah di TK, SD/
MI, SLTP/ MTs, SLTA/ MA, Perguruan Tinggi.
c. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diberikan untuk sekolah-sekolah yang menampung siswa
dari keluarga miskin, sebagai dana bantuan operasional pengganti iuran komite sekolah.
Pasal 11
Besarnya program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12
(1) Program Bantuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b
dilaksanakana melalui pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatana bagi keluarga miskin
yang sedang menderita sakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan pada institusi
pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya yang
ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Tim
Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan.
Pasal 13
(1) Program Bantuan Peningkatan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)
huruf c meliputi:
a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
b. Bantuan bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha.
(2) Setiap anggota keluarga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis
pelatihan.
Pasal 14
(1) Program Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d
diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin (kelompok) untuk
mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan
keluarganya.
(2) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pinjaman
dana bergulir tanpa bunga.
(3) Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nunukan.

7. BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 15
Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara
berkelanjutan.
Pasal 16
(1) Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pendidikan adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten Nunukan.
(2) Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
(3) Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Peningkatan Keterampilan
adalah Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
(4) Instansi / Dinas yang berwenang menangani Program Bantuan Modal Usaha adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Nunukan.
Pasal 17
(1) Selain Instansi/ Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dibentuk Tim Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan.
(2) Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, LSM, Pers, dan Perguruan Tinggi.
(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18
(1) Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dan sumber dana lainnya yang sah dan
tidak mengikat.
(2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan minimal 2,5%
dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

8. Pasal 20
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.
Ditetapkan di : Nunukan
pada tanggal : ………………………..
BUPATI NUNUKAN
H. ABDUL HAFID ACHMAD
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal ……………
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
DRS. ZAINUDDIN HZ, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN …..NOMOR …. SERI : ….
NOMOR ….