Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas dan unsur-unsur desa lama dan baru menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen juga membahas tentang peran kader desa, pendampingan desa, dan tipe-tipe kepemimpinan kepala desa.

1. 25 MEI 2017 Desa Matanga

2. ASAS REKOGNISI
( Hak Asal Usul )
ASAS SUBSIDIARITAS
( Kewenangan Lokal Berskala Desa )

3. Unsur-Unsur Desa Lama Desa Baru
Dasar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat
7
Payung hukum UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 UU No. 6/2014
Visi-misi Tidak ada Negara melindungi dan memberdayakan desa
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan Desa sebagai organisasi pemerintahan
yang berada dalam sistem pemerintahan
kabupaten/kota (local state government)
Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid
antara self governing community dan local self
government.
Delivery kewenangan
dan program
Target: pemerintah menentukan target-
target kuantitatif dalam memnangun desa
Mandat: negara memberi mandat
kewenangan, prakarsa dan pembangunan
Kewenangan Selain kewenangan asal usul, menegaskan
tentang sebagian urusan kabupaten/kota
yang diserahkan kepada desa
Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan
kewenangan lokal berskala desa
(subsidiaritas).
Politik tempat Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari
atas
Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa
untuk menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan dan
kemasyarakatan
Posisi dalam
pembangunan
Obyek Subyek
Model pembangunan Government driven development atau
community driven development
Village driven development
Demokrasi Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai,
melainkan menjadi instrumen.
Membentuk demokrasi elitis dan
mobilisasi partisipasi
Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem dan
tatakelola. Membentuk demokrasi inklusif,
deliberatif dan partisipatif

4. KADER DESA PENGGERAK PRAKARSA MASYARAKAT DESA
Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam sebuah
organisasi, adalah orang yang dibentuk untuk memegang peran
penting (orang kunci) dan memiliki komitmen dan dedikasi kuat
untuk menggerakan organisasi mewujudkan visi misinya. Dalam
konteks desa, Kader Desa adalah “Orang Kunci “
Musyawarah Desa untuk memilih Kader
Desa dalam wadah KPMD.
Permendes no. 2 Mekanisme Musyawarah
Desa
Penetapan susunan organisasi KPMD
melalui Keputusan Kepala Desa
berkaitan dengan tipe kepemimpinan
inovatif-progresif.

6.  KPMD merupakan individu-individu yang
dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan
kerja pemberdayaan di kemudian hari. Oleh
karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat
penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan
sebagai penyiapan warga desa untuk menggerakkan
seluruh kekuatan Desa. KPMD adalah sub-sistem dari
pendampingan Desa secara keseluruhan namun
bergerak di lingkup kewenangan skala lokal Desa.

7. Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan
Menteri ini meliputi:
 a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan
akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan
Desa;
 b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang
partisipatif;
 c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa
antarsektor; dan
 d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara
emansipatoris.

8.  Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping
yang terdiri atas:
 a. tenaga pendamping profesional;
 b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 c. pihak ketiga.

9. TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA.
Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai
kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara
teori otokrasi berarti pemerintahan yang
kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang.
Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait
dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa
baik itu Musyarawah Desa, usaha ekonomi
bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan
ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama
berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau
yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk
pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya
melahirkan kepemimpinan seperti ini.

10. Kepemimpinan konservatif-involutif,
merupakan model kepemimpinan ini
ditandai dengan hadirnya 12
kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken
for granted), menikmati kekuasaan dan
kekayaan, serta tidak berupaya melakukan
inovasi (perubahan) yang mengarah pada
demokratisasi dan kesejahteraan rakyat.
Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya
melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan
fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa.

11.  Kepemimpinan inovatif-progresif,
kepemimpinan tipe ini ditandai dengan
adanya kesadaran baru mengelola
kekuasaan untuk kepentingan
masyarakat banyak. Model
kepemimpinan ini tidak anti terhadap
perubahan, membuka seluas-luasnya
ruang partisipasi masyarakat,
transparan serta akuntabel. Dengan
pola kepemimpinan yang demikian
kepala Desa tersebut justru akan
mendapatkan legitimasi yang lebih
besar dari masyarakatnya.