BPDASHL Bone Bolango adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan yang membantu mengoptimalkan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung di Gorontalo. BPDASHL Bone Bolango memiliki tugas menyusun rencana pengelolaan, melaksanakan rehabilitasi hutan, dan mengevaluasi pengelolaan daerah aliran sungai serta hutan lindung di wilayahnya

1. PROFIL
BPDASHL BONE BOLANGO

2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)
merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran
sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. BPDASHL membantu Ditjen PDASRH dalam
mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang pengelolaan
daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan di daerah.
Berdasarkan Pasal 183 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Ditjen PDASRH mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya
dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

3. BPDASHL & BPTH

4. STRUKTUR ORGANISASI
BPDASHL BONE BOLANGO

5. Tugas dan Fungsi BPDASHL
(Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016)
Fungsi :
• Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan HL
• Penyusunan RTk RHL
• Penyusunan dan penyajian informasi DAS dan HL
• Pengembangan model pengelolaan DAS dan HL
• Pelaksanaan RHL serta konservasi tanah
• Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan
• Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kerusakan perairan darat
• Pengembangan kelembagaan dan kemitraan
• Pemantauan dan eval. pengelolaan DAS dan HL
• Pelaksanaan urusan TU dan rumah tangga Balai
Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan
lahan serta konservasi tanah, pengembangan kelembagaan, pengendalian
kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

6. KONDISI SDM
No Jabatan S-2 S-1 D-3 SLTA Jumlah
A PNS
1 Kepala Balai 1 - - - 1
2 Eselon IV 2 1 - - 3
3 Fungsional PEH 1 4 1 2 8
4 Fungsional Umum 1 4 - 6 11
Jumlah PNS 5 9 1 8 23
B Non PNS
1 Staf Kantor 2 18 3 5 28
2 Satpam - - 1 5 6
3 Pengemudi - - - 1 1
4 Persemaian Permanen - 3 - 5 8
Jumlah Non PNS 2 21 4 16 43
Jumlah 7 30 5 24 66
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

7. No Jabatan IV III II I Jumlah
A PNS
1 Kepala Balai 1 - - - 1
2 Eselon IV 1 2 - - 3
3 Fungsional PEH - 6 2 - 8
4 Fungsional Umum - 8 3 - 11
Jumlah PNS 2 16 5 - 23
B Non PNS
1 Staf Kantor - 20 8 - 28
2 Satpam - - 6 - 6
3 Pengemudi - - 1 - 1
4 Persemaian Permanen - 3 5 - 8
Jumlah Non PNS - 23 20 - 43
Jumlah 2 39 25 - 66
BERDASARKAN GOLONGAN
Tanggal 1 Desember 2021 : Pensiun 1 orang

8. Luas wilayah : 1.235.128 Ha
Jumlah DAS : 520 DAS
Luas Lahan Kritis : 332.298 Ha (26,9 % dari luas wilayah)

9. Luas Lahan Kritis
No Kabupaten/Kota Dalam Kawasan
(Ha)
Luar Kawasan
(Ha)
Jumlah
1 Kab. Gorontalo 46.141 54.322 100.463
2 Kota Gorontalo 389 2.278 2.667
3 Kab. Gorontalo Utara 28.202 28.895 57.097
4 Kab. Bone Bolango 17.184 32.528 49.711
5 Kab. Boalemo 23.852 45.691 69.543
6 Kab. Pohuwato 24.679 28.139 52.818
Jumlah 140.446 191.852 332.298

10. O D U O L O