Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan pengelolaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mencapai transparansi, mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi, memenuhi kewajiban hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas pembangunan desa. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup dan prosedur pengawasan oleh berbagai pihak sesuai peratur

1. PENGAWASAN TATA CARA PENGELOLAAN,
PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Desa Sungai Bakau
17 Juli 2023

2. PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN, PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA SANGATLAH PENTING KARENA BERBAGAI ALASAN BERIKUT
 Transparansi dan Akuntabilitas
Pengawasan keuangan desa membantu memastikan
transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga
masyarakat dapat mengetahui bagaimana dan untuk
apa dana desa digunakan. Transparansi ini akan
meningkatkan akuntabilitas bagi para pengelola
keuangan desa dalam mengelola anggaran dengan
penuh tanggung jawab.
 Pencegahan Kecurangan dan Korupsi:
Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya praktik
kecurangan, penyalahgunaan keuangan, dan tindakan
korupsi di dalam pengelolaan dana desa. Hal ini akan
membantu menghindari kerugian keuangan desa dan
memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan
seluruh masyarakat.
 Efisiensi Pengelolaan Dana Desa
Dengan pengawasan yang tepat, desa dapat mengevaluasi
dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Proses
pengawasan dapat membantu mengidentifikasi area di
mana pengelolaan dana dapat dioptimalkan, sehingga
alokasi dana desa dapat digunakan secara efektif untuk
mencapai tujuan pembangunan desa.
 Pemenuhan Kewajiban Hukum
Pengawasan keuangan desa adalah bagian dari
kewajiban hukum dan regulasi yang harus dipatuhi
oleh setiap desa. Ini mencakup penyusunan laporan
keuangan dan pertanggungjawaban secara berkala
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.  Kepercayaan Masyarakat
Dengan adanya pengawasan yang baik, masyarakat
memiliki kepercayaan lebih terhadap pemerintahan
desa dan proses pengelolaan keuangan. Hal ini dapat
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa
dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
desa.
 Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa
Dengan pengawasan yang efektif, dana desa dapat
digunakan secara optimal untuk proyek-proyek
pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak
positif bagi masyarakat. Ini akan membantu
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat desa secara keseluruhan.
 Menjaga Stabilitas Keuangan Desa
Pengawasan keuangan desa membantu mencegah
defisit anggaran atau pemborosan yang dapat
menyebabkan ketidakstabilan keuangan desa. Dengan
memantau secara teratur, desa dapat mengambil
tindakan korektif untuk menjaga keseimbangan
keuangan dan kelangsungan operasional.
Dalam keseluruhan, pengawasan
terhadap pengelolaan,
pembukuan, dan
pertanggungjawaban keuangan
desa merupakan pilar penting
dalam mencapai pengelolaan
keuangan yang efisien,
transparan, dan akuntabel.
Pengawasan yang baik akan
memberikan manfaat jangka
panjang bagi perkembangan dan
kemajuan desa serta kehidupan
masyarakat di dalamnya.

4. PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MENURUT
PERMENDAGRI NOMOR 73
TAHUN 2020

5.  Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah kabupaten, terdiri atas:
 evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota;
 pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
 pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;
 reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan
RKP Desa;
 reviu atas kualitas belanja Desa;
 reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
 pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
 Pemeriksaan Investigatif.

6. pengawasan oleh camat
Camat melaksanakan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan aset Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 evaluasi rancangan peraturan Desa
terkait dengan APB Desa;
 evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
dan aset Desa; dan
 evaluasi dokumen laporan
pertanggungjawaban APB Desa.
pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c terhadap kinerja kepala
Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,
melalui:
 perencanaan kegiatan dan anggaran
Pemerintahan Desa;
 pelaksanaan kegiatan;
 laporan pelaksanaan APB Desa

7. Pengawasan olah masyarakat desa merupakan salah satu
bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud, masyarakat Desa
berhak meminta dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa. Informasi tersebut meliputi:
 APB Desa;
 pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan;
 realisasi APB Desa;
 realisasi kegiatan;
 kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
dan
 sisa anggaran
Pemantauan dilakukan melalui:
 partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi
laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
 penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan
Desa; dan
 penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan
Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Pembukuan keuangan yang akurat dan teratur di desa memiliki
beberapa kepentingan dan manfaat penting, di antaranya:
 Transparansi dan Akuntabilitas
 Pemantauan Pengeluaran
 Perencanaan Anggaran yang Efektif
 Kepatuhan Hukum
 Pengambilan Keputusan yang Bijaksana
 Mendukung Pertanggungjawaban
 Mendorong Investasi dan Bantuan
 Pengendalian Risiko Keuangan
Pembukuan keuangan yang akurat dan
teratur adalah fondasi yang kuat bagi
pengelolaan keuangan yang efisien dan
transparan di desa. Hal ini membantu desa
dalam merencanakan, mengendalikan, dan
memastikan penggunaan dana desa yang
tepat sasaran dan memberikan manfaat
yang maksimal bagi masyarakat desa secara
keseluruhan.

9. Tata cara pengelolaan keuangan desa yang baik
melibatkan beberapa prosedur yang penting,
termasuk prosedur pengeluaran, penerimaan,
dan pengendalian kas.
Langkah-langkah yang umumnya diterapkan
dalam pengelolaan keuangan desa:
1. Prosedur Pengeluaran
 Penetapan Anggaran
 Permintaan Dana
 Persetujuan dan Pemrosesan
 Pembayaran
2. Prosedur Penerimaan
 Penetapan Sumber Penerimaan
 Pencatatan Penerimaan
 Kontrol dan Verifikasi
3. Prosedur Pengendalian Kas
 Pemisahan Tugas
 Rekonsiliasi Bank
 Pembatasan Akses
 Pemantauan dan Evaluasi

10. Audit keuangan desa merupakan bagian penting
dari pengawasan keuangan yang bertujuan untuk
memastikan keakuratan, keterandalan, dan
kepatuhan terhadap peraturan dalam
pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah
pentingnya melakukan audit keuangan desa
sebagai bagian dari pengawasan:
 Mengidentifikasi Ketidaksesuaian dan
Ketidakberesan
 Memastikan Akuntabilitas
 Mendukung Transparansi
 Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa
 Mendukung Pengambilan Keputusan yang
Bijaksana
 Memastikan Kepatuhan Hukum
 Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Pengelolaan Keuangan
 Penguatan Pengawasan
Dengan melakukan audit keuangan desa secara
teratur dan independen, desa dapat memastikan
bahwa dana desa digunakan secara tepat
sasaran dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Audit menjadi instrumen penting dalam
mencapai pengelolaan keuangan desa yang
transparan, akuntabel, dan efisien untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.