Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Tantangan dan Dampak SJSN terhadap Apoteker
Similar to Tantangan dan Dampak SJSN terhadap Apoteker (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tantangan dan Dampak SJSN terhadap Apoteker
- 1. Tantangan dan Dampak SJSN terhadap Apoteker Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 2. Negara harus bebaskan biaya pendidikan Negara harus bebaskan biaya kesehatan Negara harus ciptakan pekerjaan Negara harus adil tidak memihak itulah tugas Negara. itulah gunanya Negara. itulah artinya Negara, tempat kita bersandar dan berharap… (Negara – Iwan Fals) Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 3. “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” (UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 5 ayat 1). Maka kesehatan rakyat adalah hak konstitusional yang pemenuhan haknya adalah tanggung jawab negara. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 4. SJSN : Solusi pemenuhan hak kesehatan rakyat? Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 5. SJSN? • Sistem Jaminan Sosial yang berdasar pada asuransi sosial mencakup seluruh penduduk dengan prinsip ekuitas (kesamaan hak) • Dalam UU SJSN Pasal 22 : • Pelayanan kesehatan yg dimaksud mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 6. SJSN Cakupan kepesertaan lebih luas Pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 7. Tenaga Kesehatan Pemerintah SJSN BPJS Apoteker (?) Rakyat Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 8. Konsekuensi penerapan jaminan kesehatan berbasis asuransi adalah bahwa akan terjadi pengendalian yang ketat terhadap terapi, termasuk terapi farmasi. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 9. Perubahan Praktek Kefarmasian Produk Pasien UU 36/2009 UU 44/2009 PP 51/2009 PP 32/1996 Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 10. Sasaran UU 36/2009 dan PP 51/2009 • Ter-selenggara-nya proses farmasi sebagai • peristiwa pelayanan kesehatan • Obat memiliki dimensi utama sebagai produk kesehatan , yang memiliki manfaat kesehatan sekaligus resiko kesehatan yang tinggi, disamping resiko ekonomi. • Apoteker mempunyai tugas dan jabatan sebagai tenaga kesehatan dan pelaku utama dari Praktik Kefarmasian Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 11. • Intervensi kesehatan masyarakat, asuhan kefarmasian, penggunaan obat yang rasional dan pengelolaan pasokan obat yg efektif merupakan komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan untuk menjamin efikasi, keamanan, dan mutu obat. • Apoteker dengan kompetensi yg dimilikinya mempunyai kemampuan utk meningkatkan hasil terapi dan kualitas hidup pasien • Pergeseran orientasi ke arah asuhan kefarmasian merupakan faktor penting dari poses ini. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 12. 60 % biaya Rumah Sakit adalah OBAT SJSN ? Apoteker ? Cost effectiveness ? Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 13. Prinsip Cost Effectiveness harga yang rendah efikasi yang baik Pool / Cakupan kepesertaan yang luas Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 14. Apa yang (sebenarnya) terjadi? • Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M,Sc,PH sbg Ketua DJSN menyatakan : “ Apoteker adalah tenaga kesehatan tetapi bukan kategori jenis tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi. Apoteker tidak berhubungan langsung dengan pasien terkait dalam proses penyembuhan penyakitnya.” Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 15. • Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang dihitung dalam proporsi reimbursement yang dilakukan oleh BPJS terhadap klaim dari pelayanan kesehatan hanyalah porsi harga obat, penggunaan alat medis dan jasa dokter saja. Sementara universal coverage (kesehatan semesta) menuntut sinergitas antara pelaku kesehatan baik itu dokter, apoteker, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. • Pemerintah menganak-tirikan apoteker dalam penyusunan skema Pemberi Layanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPKI), tidak memasukkan praktik kefarmasian dan jasa apoteker dalam sistem kapitasi. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 16. Padahal, 50 persen obat yang beredar saat ini digunakan secara tidak bertanggungjawab !! Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 17. Dampak Lain • Dari sisi industri farmasi akan banyak terjadi rasionalisasi dalam praktik bisnis, terutama terkait dengan biaya promosi. Persaingan tidak sehat dengan cara berlomba-lomba memberikan kickback (komisi) kepada penulis resep (prescriber) otomatis akan terkikis. Persaingan antar pabrik farmasi lebih pada kualitas produk dan harga bersaing kepada penyelenggara jaminan sosial nasional. Pada titik inilah akan banyak industri farmasi yang akan goyang, terutama industri farmasi kecil. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 18. • Di Farmasi komunitas, dengan sistem provider terseleksi maka hampir bisa dipastikan tidak semua apotek yang ada akan ditunjuk sebagai penyedia layanan farmasi dalam satu wilayah atau kota. Pengalaman dalam seleksi provider oleh PT. Askes (Persero), bila akses masih memungkinkan dan mudah ke apotek yang ditunjuk maka jumlah optimal adalah 1 (satu) apotek untuk satu kota kecil. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 19. Apa yang harus kita lakukan? • Pengawalan kebijakan SJSN dengan mendorong pemerintah untuk lebih memerhatikan peran apoteker. • Menuntut Pemerintah untuk merealisasikan dan memasukkan peran apoteker sebagai tenaga medis di SJSN • Bersama tenaga kesehatan lain ikut bekerjasama menciptakan pelayanan kesehatan yg merata Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 20. Kesimpulan • SJSN, bagaimanapun punya sisi positif dan negatif. Prinsip asuransi yang dianut perlu ditinjau ulang agar tidak merugikan pihak tertentu. • Realisasi SJSN tidak hanya ditinjau dari kesiapan BPJS dan berapa premi yang cukup, tapi juga kesiapan banyak pihak dalam merealisasikan pelayanan kesehatan yang merata. • Apoteker adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam praktik kefarmasian, maka apoteker pun terlibat dalam pelayanan kesehatan di SJSN. • Industri farmasi perlu banyak berbenah demi persiapan menuju SJSN • Jasa apoteker dalam SJSN dapat dilakukan dengan konsep jasa berbasis kompetensi. Disampaikan oleh @finaasilmy dalam Diskusi Advokat BEM KMFA 2013 25 September 2013
- 21. Selamat Hari Farmasis Sedunia !