3. UNDANG-UNDANG TERKAIT APOTEK
1. UU Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949)
2. UU 3 Th 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran
Negara Th 1953 No 18);
3. UU No 7 Th 1963 tentang Farmasi (LN Th 1963 No. 81,
Tambahan LN No2580)
4. UU No. 23 Th 1992 Tentang : Kesehatan
(mencabut UU No 3 th 1953 dan UU No 7 th 1963)
5. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
6. UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
7. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. 6. UU No. 29 Tahun 2004 tentang: Praktik Kedokteran
9. UU No. 36 Th 2009 Tentang : Kesehatan
(mencabut UU 23 th 1992)
4. Peraturan Pemerintah
1. PP No. 20 Tahun 1962 tentang: Lafal
Sumpah/JanjiApoteker
2. PP No. 26 tahun 1965 tentang Apotik
3. PP No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP
No. 26 tahun 1965 tentang Apotik
4. PP No. 32 Tahun 1996 tentang: Tenaga Kesehatan
5. PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. PP No.51 tahun 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian
5. Peraturan Menteri Kesehatan
1. Reglement D.V.G. (St. 1882 No.97, sebagaimana dirobah terakhir menurut
St.1949 No.228) tentang Menjalankan Peracikan Obat
2. Permenkes No.28/Menkes/PER/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika
3. Permenkes No.26/Menkes/Per/I/1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan
Apotik
4. Permenkes No.244/Menkes/Per/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotik
5. Permenkes No. 918/ Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi
6. Permenkes No. 919/ Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat
Diserahkan Tanpa Resep
7. Permenkes No. 922/ Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotik
8. Permenkes No. 924/ Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar OWA No.2
9. Permenkes No. 925/ Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan
Obat No. 1
10. Permenkes No. 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika
11. Permenkes No. 284 tahun 2007 ttg APOTEK RAKYAT
12. Permenkes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Ttg PEDAGANG BESAR FARMASI
13. Permenkes No 889 thn 2011 ttg Registrasi Ijin Kerja, Ijin Praktek Tenaga
Kefarmasian
6. Keputusan Menteri Kesehatan
1. Kepmenkes No.278/Menkes/SK/V/1981 tentang Persyaratan Apotik
2. Kepmenkes No.279/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Perizinan Apotik
3. Kepmenkes No.280/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pengelolaan Apotik
4. Kepmenkes No.347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik
5. Kepmenkes No. 1176/ Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar OWA No. 3
6. Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002 tttg: Registrasi dan Praktik
Bidan
7. Kepmenkes No.1191/Menkes/PSK/IX/2002 ttg Perubahan atas
Kepmenkes No.918/Menkes/Per/X/1993 ttg Pedagang Besar Farmasi
8. Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 ttg Perubahan atas
Permenkes No. 922/ Menkes/Per/X/1993 ttg Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotik
9. Kepmenkes No.: 679/MENKES/S/IV/2003 ttg: Registrasi dan Izin Kerja
Asisten Apoteker
8. PP 25 tahun 1980
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan apotik
adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran obatkepada masyarakat.
2. Pasal 2
Tugas dan fungsi apotik adalah :
a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah
mengucapkan sumpah jabatan ;
b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan
bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bah an obat
c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harusmenyebarkan
obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.
9. PP 25 tahun 1980
Pasal 3
Setelah mendapat izin Menteri Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apotik
dapat diusahakan oleh :
a. Lembaga atau instansi Pemerintah dengan tugas
pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah ;
b. Perusahaan milik Negara yg ditunjuk oleh
pemerintah ;
c. Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan
telahmemperoleh izin kerja dari Menteri
Kesehatan.
10. PERMENKES
NO. 922/MENKES/PER/X/1993
a. Apotik adalah suatu tempat, tertentu
tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian
dan penyaluran perbekalan farmasi kepada
masyarakat.
b. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang
berlaku berhak melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.
11. PP25 tahun 1980 Ttg APOTEK
• Menjadi dasar hukum perijinan apotek
sebelum diberlakukannya PP51/2009
• PP 25 tahun 1980 dicabut oleh PP51
tahun 2009
• Sampai sekarang masih mnggunkanan
turunan PP25/1980 karena aturan
teknis PP 51 belum diterbitkan.
12. PERMENKES
NO. 922/MENKES/PER/X/1993
Ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Apotek
Sekarang masih berlaku dan jadi
dasar pemberian ijin apotek,
sepanjang tidak diubah oleh
Kepmenkes 1332/2002 ttg
Perubahan atas Permenkes
922/1993
13. PERMENKES NO. 922/MENKES/PER/X/1993TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
PASAL 4
Izin Apotik diberikan oleh Menteri.
(2) Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin
Apotik kepada Dirjend.
(3) Dirjend melimpahkan wewenang pemberian izin
Apotik kepada Kepala Kantor Wilayah.
(4) Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan pelaksanaan
pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin dan
pencabutan Izin Apotik sekali setahun kepada Dirjend.
(5) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut
dalam ayat (3), Kepala Kantor Wilayah tidak diizinkan
mengadakan pengaturan yang membatasi pemberian izin.
14. PERMENKES NO. 922/1993
PERSYARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK
Pasal 5
Untuk menjadi APA harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Ijazahnya telah terdaftar pada Depkes.
b. Telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apt.
c. Memiliki Surat izin Kerja dari Menteri.
d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan
mental untuk meiaksanakan tugasnya, sebagai Apt.
e. Tidak bekerja di suatu Perusahaan farmasi dan
tidak menjadi APA di Apotik iain
15. PERMENKES NO. 922/1993
PERSYARATAN APOTIK (Pasal 6)
(1) Untuk mendapatkan izin Apotik, Apt atau Apt
yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang
telah memenuhi persyaratan harus siap dengan
tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi
dan perbekalan lainnya yg merupakan milik sendiri
atau milik pihak lain.
(2) Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang
sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya
di luar sediaan farmasi.
(3) Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan
komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
16. Pengelolaan
(Pasal 10 Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993)
• Pembuatan, pengolahan, peracikan,
pengubahan bentuk, pencampuran,
penyimpanan dan penyerahan obat atau
bahan obat;
Pengadaan penyimpanan, penyaluran dan
penyerahan perbekalan farmasi lainnya;
• Pelayanan Informasi mengenai perbekalan
farmasi.
17. Perizinan Apotik
(Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002)
• Diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
• Persyaratan :
–Bangunan
• Sarana
• Ruangan
• Kelengkapan bangunan
–Perlengkapan
–Tenaga Kesehatan
• APA
• Apt. Pendamping
• AA
18. 6 hari kerja
6 hari kerja
12 hari kerja
APOTEKER
KABALAIPOM/TIM
DINKES KAB-KOTA
KADINKES
KAB/KOTA
KADINKES
KAB/KOTA
Belum Memenuhi
Syarat
Tidak dilakukan
pemeriksaan
Memenuhi
Syarat
Tidak Memenuhi
Syarat
Apoteker pemohon
dapat membuat surat
pernyataan siap
melakukan kegiatan
Surat
Penundaan
Surat Penolakan
(disertai alasan)
Surat IJIN
APOTEK
19. Pengelolaan
• Pemusnahan Perbekalan Farmasi (Kepmenkes
1332/Menkes/SK/X/2002)
• Kriteria Obat yg dapat diserahkan tanpa resep
(Permenkes 919/MenkesPer/X/1993)
• Obat Wajib Apotik No. 1, Obat Keras yg dapat diserahkan
tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik (Kepmenkes
347/Menkes/SK/VII/1990)
• Obat Wajib Apotik No. 2, Obat Keras yg dapat diserahkan
tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik (Kepmenkes
924/Menkes/Per/X/1993)
• Obat Wajib Apotik No. 3, Obat Keras yg dapat diserahkan
tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik (Kepmenkes
1176/Menkes/SK/X/1999)
20. Pengelolaan
• Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan
menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan
yang keabsahannya terjamin. (Kepmenkes
1332/Menkes/SK/X/2002)
• Pabrik Farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya
langsung ke PBF, Apotik, Toko Obat dan sarana
pelayanan kesehatan lainnya. (Permenkes
918/Menkes/Per/X/1993)
• Apotik dilarang membeli atau menerima bahan baku
obat selain dari PBF Penyalur Bahan Baku Obat PT.
Kimia Farma dan PBF yang akan ditetapkan kemudian.
(Permenkes 287/Menkes/SK/XI/76 ttg Pengimporan,
penyimpanan dan penyaluran bahan baku obat)
21. Permenkes 922/1993
Pasal 8
(1) Dalam hal Apt menggunakan sarana
pihak lain, maka penggunaan sarana
dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian
kerja sama antara Apt dan pemilik sarana.
(2) Pemilik sarana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi persyaratan tidak pernah
terlibat dalam pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang obat
sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Pernyataan yang bersangkutan.
22. Pasal 10 Permenkes 922/1993
PENGELOLAAN APOTIK
Pengelolaan Apotik meliputi:
a Pembuatan, pengolahan, peracikan,
pengubahan bentuk pencampuran,
penyimpanan dan penyerahan obat atau
bahan obat.
b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan
penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan
farmasi.
23. Permenkes 922/1993
Pasal11
(1) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam Pasal 10
huruf (c) meliputi:
a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan
farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter
dan tenaga kesehatan Iainnya maupun kepada
masyarakat.
b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai
khasiat keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan
perbekaian farmasi Iainnya.
(2) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam ayat (1)
wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat.
24. Pasal 12 Kepmenkes 1332/2002
(1). Apoteker berkewajiban menyediakan,
menyimpan danmenyerahkan Sediaan
Farmasi yang bermutu baik dan yang
keabsahannya terjamin;
(2). Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal
tidak dapat diigunakan lagi atau dilarang
digunakan, harus dimusnahkan den gan
cara dibakar atau ditanam atau dengan cara
lain yang ditetapkan oleh Menteri
25. PELAYANAN
Pasal 14 Permenkes 922/1993
(1) Apotik wajib melayani resep
dr, drg dan drh.
(2) Pelayanan resep dimaksud
dalam ayat (1) sepenuhnya atas
tanggung jawab APA.
26. Pasal 15Permenkes 922/1993
(1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan
tanggung jawab dankeahlian profesinya yang dilandasi
pada kepentingan masyarakat.
(2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat
generik yang ditulis didalam resep dengan obat paten.
(3) Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang
tertulis di dalam resep Apoteker wajib berkonsultasi
dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih tepat.
(4) Apoteker wajib memberikan informasi:
a. Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang
diserahkan kepada pasien.
b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas
permintaan masyarakat.
27. Pasal 16 Permenkes 922/1993
(1) Apabila Apt menganggap bahwa dlm
R/ terdapat kekeliruan atau penulisan R/
yang tdk tepat, Apt harus
memberitahukan kepada dr penulis R/.
(2) Apabila dlm hal dimaksud ayat (1)
karena pertimbangan tertentu dr penulis
R/ tetap pada pendiriannya, dr wajib
menyatakannya secara tertulis atau
membubuhkan tanda tangan yang lazim
di atas R/.
28. Pasal 17 Permenkes 922/1993
(1) Salinan R/ harus ditandatangani oleh Apt.
(2) R/ harus dirahasiakan dan disimpan di
Apotik dengan baik dalam jangka waktu 3
(tiga) tahun.
(3) R/ atau salinan R/ hanya boleh
diperlihatkan kpd dr penulis R/ atau yang
merawat penderita, penderita yang
bersangkutan.petugas kesehatan atau
petugas lain yang berwenang menurut
perUU yang berlaku
29. Pasai 18 Permenkes 922/1993
(1) Apoteker Pengelola Apotik, Apoteker
Pendamping atau Apoteker
Pengganti diizinkan untuk menjual obat keras
yang dinyatakan sebagai
Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep.
(2) Dattar Obat wajib apotik dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oieh Menteri
30. Pasal 19 Kepmenkes 1332/2002
(1). Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada
jam buka Apotik, APA harus menunjuk APING
pendamping;
(2). Apabila APA dan APING karena hal-hal tertentu
berhalangan melakukan tugasnya, APA menunjuk
Apoteker Pengganti
(3). Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus
dilaporkan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
/Kota dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi setempat dengan menggunakan contoh
Formulir Model APT-9;
31. Pasal 22
(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan
Apotik, Apoteker Pengelola Apotik
dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
(2) Asisten Apoteker melakukan
pekerjaan kefarmasian di Apotik di
bawah pengawasan Apoteker.
32. Pasal 25 Kepmenkes 1332/2002
4). APING dan Apoteker Pengganti wajib
memenuhi persyaratan dimaksud dalam
Pasal 5;
(5). Apabila Apoteker Pengelola Apotik
berhalangan melakukan tugasnya lebih
dari 2 (dua) tahun secara terus menerus,
Surat Izin Apotik atas nama Apoteker
bersangkutan dicabut.
33. Pasal 24 Kepmenkes 1332/2002
(1). Apabila APA meninggal dunia, dalam jangka
waktu dua kali dua puluh empat jam, ahli waris APA wajib
melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
(2). Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat APING,
pada pelaporan dimaksud ayat (1) wajib disertai
penyerahan R/, narkotik, psikotropik, obat keras dan
kunci tempat penyimpanan narkotik dan psikotropik;
(3). Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat
Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud Pasal
23 ayat (2)dengan Kepala Dinkes Kabupaten/Kota
setempat dengan menggunakan contoh formulir Model
APT. 11, dengan tembusan Kepala Balai POM setempat.
34. Pasal 25 Kepmenkes 1332/2002
(1). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat
mencabut surat izin apotik apabila
a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan
yang dimaksud pasal 5 dan atau;
b. Apt tidak memenuhi kewajiban dimaksud
dalamPasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan atau; c.
APA terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19
ayat (5) dan atau;
d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
peraturanperundang- undangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan atau;
35. Pasal 25 Kepmenkes 1332/2002
e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik
dicabut dan atau; f. Pemilik Sarana Apotik terbukti
terlibat dalam pe langgaran Perundang-undangan
di bidang obat, dan atau;
g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan
dimaksud dalam Pasal 6.
(2). Kepala Dinkes Kabupaten/Kota sebelum
melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud
ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM
setempat.
36. Pasal 26 Kepmenkes 1332/2002
(1). Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik
sebagaimanadimaksud, dalam Pasal 25 huruf (g)
dilakukan setelah dikeluarkan :
a. Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak
3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-12.
b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu
selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan
Apotik dengan menggunakan contoh Formulir
Model APT- 13.
37. Pasal 26 Kepmenkes 1332/2002
(2). Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud daiam
ayat (1) huru'f (b), dapat dicairkan kembali apabiia Apotik
telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-14 ;
(3). Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan sotelah menerima laporan pemeriksaan dari
Tim Pemeriksaan Dinkes Kabupaten/Kota setempat.
Pasal 27
Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinkes
Kab/Kota disampaikan langsung kepada yang
bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir
Model APT-15, dan tembusan disampaikan kepada
Menteri dan Kepala Dinkes Propinsi setempat serta
Kepala Balai POM setempat.
38. Pasal 26 Kepmenkes 1332/2002
Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti
tata cara sebagai berikut:
a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh
persediaan narkotika, Psikotropika, obat keras
tertentu dan obat lainnyas erta seluruh R/ yang
tersedia di apotik;
b. Narkotika, Psikotropika dan R/ harus
dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan
terkunci; APA wajib melaporkan secara tertulis
kpd Kepala Dinkes Kab/Kota, tentang
penghentian kegiatan disertai laporan
inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a).
39. Pasal 30 Kepmenkes 1332/2002
(1). Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan
secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai
dengan Daerah, atas petunjuk teknis
Menteri.
(2). Dalam pelaksanaan pem binaan dan
pengawasan Apotik sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh Depkes, Dinkes
dan Badan POM;
(3). Tata cara pemeriksaan menggunakan
contoh Formulir Model APT-
40. Pasal 19 Permenkes 922/1993
(1) Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada
jam buka Apotik, APA dapat menunjuk Apoteker
Pendamping.
(2) Apabila APA dan APING karena hal-hal tertentu
berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk
Apoteker Pengganti.
(3) Penunjukan dimaksud, dalam ayat (1) dan (2) harus
dilaporkan kepada KaKanWil dg tembusan kpd DirJend
dan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan
setempat, dgn menggunakan contoh Form Model AP-9.
(4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib
memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 5.
(5) Apabila APA, berhalangan melakukan tugasnya
lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, Surat Izin
Apotik atasnama Apoteker bersangkutan dicabut.
41. Penyimpanan Resep
• SK Menkes No. 704/Ph/63/b Tgl.
14/2/63
• Disimpan selama 3 tahun
berdasarkan nomor urut dan
tanggal pembuatan
• Pemusnahan resep hanya boleh
dengan jalan pembakaran
• Pemusnahan dengan membuat BAP
43. SE DIRJEN POM NO.336/E/SE/1977 Salinan
Resep Narkotika
1. Apotek dilarang melayani salinan resep
Narkotika walaupun resep itu baru
dilayani sebagian atau belum dilayani
samasekali
2. Resep Narkotika yg baru dilayani
sebagian atau belum dilayani
samasekali, apotek boleh membuat
salinan resep, tetapi salinan resep tsb
hanya boleh dilayani di apotek yang
menyimpan resep aslinya
44. 3 Salinan resep narkotika ITER tidak boleh
dilayani sama sekali
----------------------------------------------------------------------
# SE Dirjen POM
Nomor.011/EE/SE/X/1988#
Apotek melanggar peraturan salinan resep
Narkotika sesuai SE Dirjen POM
No.336/E/SE/77
1. Diberikan PERINGATAN KERAS,
2. Jika masih melanggar lagi dihentikan
kegiatannya sementara waktu
46. 3. Almari dibagi dua pintu dg kunci yg
berlainan:
- Bagian 1 utk Morphin, phetidin dan
garam – garamnya, persediaan narkotik
- Bagian ke 2 utk Narkotika lainnya yg
dipakai sehari-hari
4. Apabila ukuran Almari kurang dari
40x80x100 cm, Almari tsb harus di baut
/ di paku pada tembok atau lantai
5. Almari tdk boleh utk menyimpan
barang lain,
kecuali ditentukan oleh Menteri
47. Pembinaan dan Pengawasan
(Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002)
Pembinaan terhadap apotik
dilaksanakan secara berjenjang dari
tingkat Pusat sampai dengan Daerah,
atas petunjuk teknis Menteri.
Pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan apotik dilaksanakan oleh
Departemen Kesehatan, Dinas
Kesehatan, dan Badan POM.
48. Sanksi Administratif
(Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002)
• Pencabutan izin apotik (Pasal 26)
– Peringatan secara tertulis
– Pembekuan izin apotik
• Alasan (Pasal 25)
– Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai
dengan Pasal 5; dan atau
– Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 12 dan
Pasal 15 ayat (2); dan atau
– APA terkena ketentuan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
atau
– Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
Perundangan-undangan dimaksud dalam Pasal 31; dan atau
– SIK APA dicabut; dan atau
– PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan
di bidang obat; dan atau
– Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal
6.
50. PP25/80 : apotik adalah suatu
tempat tertentu, tempat
dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran
obat kepada masyarakat.
Apotik adalah suatu tempat,
tertentu tempat dilakukan
pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran
perbekalan farmasi kepada
masyarakat.
Apotik adalah suatu tempat tertentu,
tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran Sediaan
farmasi, Perbekalan Kesehatan
lainnya kepada masyarakat.
Apotek adalah tempat tertentu,
tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran
sediaan farmasi, perbekalan
kesehatan lainnya kepada
masyarakat.
DEFINISI APOTEK
ARTINYA :
APOTEK = TEMPAT JUAL BELI =
TOKO YANG MENJUAL OBAT,
SEDIAN FARMASI DLL
APOTEKER = PRAMUNIAGA/
PENJAGA TOKO, PELAYAN TOKO
AKTIFITAS APOTEK = JUAL BELI
BARANG/KOMODITAS
PP51/09
Apotek adalah
sarana pelayanan
kefarmasian tempat
dilakukan PRAKTEK
KEFARMASIAN oleh
Apoteker.
51. Praktik Kefarmasian
( Pasal 108 dari UU 36 tahun 2009 ttg Kesehatan )
Praktik kefarmasian yang meliputi
• Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi ,
• Pengamanan , pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian obat,
• Pelayanan obat atas resep dokter,
• Pelayanan informasi obat
• Serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional
HARUS (?)
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. 51
52. Pelanggaran atas pasal 108 UU 36/09
Pasal 198
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan
kewenangan untuk melakukan praktik
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp.
100.000.000,00
(seratus juta rupiah). 52
53. Amar Putusan MK
Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga
kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara
terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat
yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam
keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk
menyelamatkan pasien; (Dibacakan dalam Sidang MK tanggal 27 Juni
2011)
54. Pemahaman pasal:
•Keputusan MK ini memperkuat pasal 108 dari UU 36/09 (dan juga
keberadaan PP 51/2009) bahwa Praktik Kefarmasian diakui dan
• Dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian
• Dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter,
dokter gigi dan perawat dapat melakukan secara terbatas
54
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
55. 55
•Hanya tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang memiliki
kekuatan
hukum mengikat dalam menjalankan praktik kefarmasian dan
•Tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, perawat secara terbatas yang
melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan
jiwa
56. PP 51 tahun 2009
Pasal 1 Poin 1
Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk
pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau
penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas
resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan
obat, bahan obat dan obat tradisional.
Pasal 1 Poin 4
Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan
bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan
Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang
pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
57. PP51/2009
Pasal 4
Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:
a. memberikan perlindungan kepada pasien dan
masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan
sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
b. mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
peraturan perundangan-undangan; dan
c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat
dan Tenaga Kefarmasian.
58. PP51/2009
Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankan
praktik profesi kefarmasian secara baik.
Standar Prosedur Operasional adalah prosedur
tertulis berupa petunjuk operasional tentang
Pekerjaan Kefarmasian.
Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk
melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas
produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan
kefarmasian.
59. PP51/2009
Pasal 20
Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat
dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau
Tenaga Teknis Kefarmasian.
60. PP 51 TAHUN 2009
Pasal 21
(1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.
(2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan
oleh Apoteker.
(3) Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat
menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada
sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan
menyerahkan obat kepada pasien.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian ditetapkan oleh Menteri.
(5) Tata cara penempatan dan kewenangan Tenaga Teknis Kefarmasian di
daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
61. Pasal 22
Dalam hal di daerah terpencil yang
tidak ada apotek, dokter atau dokter
gigi yang telah memiliki Surat Tanda
Registrasi mempunyai wewenang
meracik dan menyerahkan obat
kepada pasien yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
62. PP51/2009
Pasal 23
(1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian,
Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.
(2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara
tertulis dan diperbaharui secara terus menerus
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang farmasi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
63. Pasal 24
Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Apoteker dapat:
a. mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA;
b. mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen
aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien;
dan
c. menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas
resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari
pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
(2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik
modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh
Apoteker yang bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
64. Pasal 26
1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf e dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki
STRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko Obat, Tenaga Teknis
Kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko
Obat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di
Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan
kefarmasian di toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian pada
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
diatur dengan Peraturan Menteri.
65. PP51/2009
Pasal 27
Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan
pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian
sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pasal 28
Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan
Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian
dan perkembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi
66. PP51/2009
Pasal 30
(1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan
Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia
Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian.
(2) Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian hanya
dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi
permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum,
permintaan pasien sendiri dan/atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia Kedokteran
dan Rahasia Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
67. PP51/2009
Pasal 31
(1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan
Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan
program kendali mutu dan kendali biaya.
(2) Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui audit kefarmasian.
Pasal 32
Pembinaan dan pengawasan terhadap audit
kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian
mutu dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh
Menteri.
68. Penjelasan Pasal 31PP51/2009
Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kendali mutu”
dalam ayat ini adalah suatu sistem pemberian
Pelayanan Kefarmasian yang efektif, efisien, dan
berkualitas dalam memenuhi kebutuhan Pelayanan
Kefarmasian.
Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah
Pelayanan Kefarmasian yang benar-benar sesuai
dengan kebutuhan dan didasarkan pada harga yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “audit kefarmasian”
adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap
mutu Pelayanan Kefarmasian yang diberikan kepada
masyarakat yang dibuat oleh Organisasi Profesi atau
Asosiasi Institusi Pendidikan Farmas
69. PP51/2009
Pasal 35
(1) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam
melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
(2) Keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaksanakan dengan menerapkan Standar Profesi.
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus didasarkan pada Standar Kefarmasian,
dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku sesuai
fasilitas kesehatan dimana Pekerjaan Kefarmasian
dilakukan.
(4) Standar Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
70. Penjelasan pasal 35 PP51/2009
Ayat (3) Standar kefarmasian pada sarana
produksi adalah cara pembuatan yang baik
(Good Manufacturing Practices), pada sarana
distribusi adalah cara distribusi yang baik
(Good Distribution Practices), dan pada
sarana pelayanan adalah cara pelayanan
yang baik (Good Pharmacy Practices).
71. PP51/2009
BAB IV
DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN
Pasal 56
Penegakkan disiplin Tenaga Kefarmasian dalam
menyelenggarakan Pekerjaan Kefarmasian dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 57
Pelaksanaan penegakan disiplin Tenaga Kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. PP51/2009
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 58
Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya serta Organisasi Profesi membina dan mengawasi
pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.
Pasal 59
(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
diarahkan untuk:
a. melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan
Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;
b. mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga
Kefarmasian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
73. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
TUJUAN DAN MANFAAT
TUJUAN
1. Merupakan bukti yang dapat dipercaya terhadap
pemenuhan GPP
2. Sebagai dokumentasi catatan mutu terhadap semua aspek
pelayanan, pengawasan mutu dan jaminan mutu.
3. Dokumentasi tertulis yang jelas mencegah terjadinya
kesalahan
4. Menyediakan jaminan bahwa aktivitas yang berhubungan
dengan mutu telah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan
prosedur yang telah direncanakan dan disetujui.
5. Karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan
6. Tanggung jawab dan wewenang diidentifikasi
7. Format untuk dasar perbaikan
74. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
MANFAAT
1. Administrasi
2. Legalitas dari sisi hokum
3. Berkaitan dengan keuangan/ finance
4. Research/ survey/ penelitian
5. Edukasi/ pendidikan
6. Dokumen penting
Apoteker harus menyediakan dokumen yang dibutuhkan, antara lain :
1. Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik,
2. Sumber informasi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan
yang berlaku,
3. Patient Medication Record (PMR),
4. Manajemen Efek Samping Obat (MESO).
5. Standar Prosedur Operasional (SPO),
75. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
Dalam rangka memudahkan pemahaman dan
pelaksanaannya, maka Standar Prosedur
Operasional (SPO) dibagi menjadi 4 (empat)
kelompok yaitu :
1. SPO Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
2. SPO Higiene dan Sanitasi
3. SPO Tata Kelola Administrasi
4. SPO lainnya
76. Beberapa contoh SPO yang dapat
digunakan sebagai acuan antara lain :
1. SPO Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2. Perencanaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan antar
Apotek
5. Penerimaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
7. Pemindahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
8. Pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Tanpa Resep
9. Pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Dengan
Resep
10. Penyiapan dan Penyerahan Resep Racikan
11. Penyiapan dan Penyerahan Sirup Kering
77. Beberapa contoh SPO yang dapat
digunakan sebagai acuan antara lain :
12. Penyiapan dan Penyerahan Tablet dan Kapsul
13. Penyiapan dan Penyerahan Sediaan Farmasi/ Alat Kesehatan
tertentu
14. Pelayanan Resep Narkotika
15. Pelayanan Informasi Obat
16. Konseling
17. Pelayanan Home Care
18. Pemeriksaan Tanggal Kadaluwarsa
19. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang telah
Kadaluwarsa
20. Pelayanan Obat Permintaan Bidan
21. Penanganan Obat Kembalian dari Pasien
22. Pelayanan Obat Permintaan Bidan
78. Beberapa contoh SPO yang dapat
digunakan sebagai acuan antara lain :
1. SPO Higiene dan Sanitasi
2. Pembersihan Ruangan
3. Pembersihan Lemari Es
4. Pembersihan Alat
5. Higiene Perorangan
79. Beberapa contoh SPO yang dapat
digunakan sebagai acuan antara lain :
1. SPO Tata Kelola Administrasi
2. Pengelolaan Resep
3. Pembuatan Patient Medication
Record (PMR)
80. Beberapa contoh SPO yang dapat
digunakan sebagai acuan antara lain :
SPO Lain-lain
1. Pemusnahan Resep
2. Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Penimbangan Bahan Baku
4. Produksi Skala Kecil
5. Pencatatan Kesalahan Peracikan
6. Pengaturan Suhu Ruangan
7. Penggunaan Baju Kerja
81. Posisi apoteker
81
SAYA APOTEKER PEMILIK
OTORITAS PELAYANAN
KEFARMASIAN DI APOTEK,
BUKAN PEMODAL (PSA ATAU
INVESTOR), BUKAN PULA ASISTEN
APOTEKER DAN UNTUK ITU, SAYA
TELAH DISUMPAH ATAS NAMA
ALLAH SWT
82. Pasal 3. UU Obat Keras
(St. No.419 tgl 22 Desember 1949)
(1) Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan
penawaran nntuk penjualan dari bahan-bahan G,
demikian pula memiliki bahan-bahan
ini dalam jumlah sedeniikian rupa seliingga secara
normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan
ini hanya diperuntukkan pemakaian
pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku
untuk pedagang- pedagang besar yang diakui,
Apoteker-apoteker yang memimpin
Apotek dan Dokter Hewan.
83. PP.51/2009Apoteker Komunitas (Hisfarma)
Apoteker Rumah Sakit (Hisfarsi)
Apoteker Distribusi (Hisfardis)
Apoteker Industri (Hisfarin)
Ikatan Apoteker Indonesia
• Apotek
• PuskesmasHealth Center
• Klinic
• Praktik Bersama
• Primary
Health Care
Services
• Public Health
Innitiative
84. •Standar Kompetensi
•Kode Etik
•Standar Praktik
•Good Pharmacy Practices
Apoteker Komunitas
(HISFARMA)
Ikatan Apoteker Indonesia
•Model of Practice
• Standard of Community Pharmacy Practic
• Good Community Pharmacy Practice
• Policy of Organization
• Guidelines of Practice
• Statements of Practice
• Standard of Procedures
Rencana
Strategis
85. Brand apotek bukan TOKO OBAT tetapi
tempat praktek apoteker yang
memberikan manfaat kepada masyarakat
LEBIH DARI KEASLIAN OBAT
PASTIKAN BERTEMU APOTEKER
KETIKA ANDA KE APOTEK
86.
87. ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN
Ps.23 UU 36/2009
Tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan
yan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian
Ps.21 (1) PP 32/1996
dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi tenaga kesehatan
Ps.27(1) UU 36/2009
.... melaksanakan tugas sesuai
dengan profesinya
Ps.24 (1) UU 36/2009
hrs penuhi ketentuan
kode etik,
standar profesi
Hak pengguna
Standar pelayanan
StandarProsedur Operasional
88. Liabiliti Profesi ,Menurut UU No. 36/09
(pasal 58 ayat 1,2)
(1)Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang
melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan
darurat.
90. RePOSISI APOTEKER (PP51/09)
90
Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh
Apoteker
Pasal 20
Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau
Tenaga Teknis Kefarmasian.
Pasal 21
(1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.
(2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan
oleh Apoteker.
91. 91
Pasal 24
Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker
dapat:
a. mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA;
b. mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen
aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien;
dan
c. menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari
dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari
pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
(2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik
modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh
Apoteker yang bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
RePOSISI APOTEKER (PP51/09)
92. Apoteker melakukan pekerjaan profesi
kepada pasien
Apoteker tidak “menjual obat” melainkan
berpraktik farmakoterapi farmasi untuk
optimalisasi “adherence” atau kepatuhan,
sekaligus monitoring farmakoterapi medik
melalui pilihan TX dokter 92
93. UU No.36/2009
Pasal 27
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan
imbalan dan pelindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya berkewajiban mengembangkan dan
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki.
(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
94. Aturan Pelaksana PP No 51 tahun 2009
• Permenkes No 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang
INDUSTRI FARMASI (Tertanggal 16 Desember 2010
diundangkan tanggal 31 Desember 2010)
• Permenkes No. 028/MENKES/PER/I/2011 tentang
KLINIK (Tertanggal 4 Januari 2011 diundangkan tanggal
10 Januari 2011)
• Permenkes No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang
PEDAGANG BESAR FARMASI (Tertanggal 13 Juni 2011
diundangkan tanggal 2011)
• Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang
REGISTRASI, IJIN PRAKTEK DAN IJIN KERJA TENAGA
KEFARMASIAN (Tertanggal 3 Mei 2011 dan
diundangkan tanggal 1 Juni 2011)
95. • Izin Industri dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
• Paling sedikit memiliki 3 Apoteker WNI
– PJ Pemastian mutu
– PJ Produksi
– PJ Pengawasan Mutu
Pasal 13……
asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing-
masing apoteker penanggung jawab produksi, apoteker
penanggung jawab pengawasan mutu, dan apoteker penanggung
jawab pemastian mutu;
fotokopi surat pengangkatan bagi masing-masing apoteker
penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab
pengawasan mutu, dan apoteker penanggung jawab pemastian
mutu dari pimpinan perusahaan;
Permenkes No 1799/2010 tentang
INDUSTRI FARMASI
96. Permenkes No. 028/2011 tentang KLINIK
Pasal 24
(1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan
pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang
dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki
kompetensi dan kewenangan untuk itu.
(2) Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat
apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh
tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis
yang bekerja di klinik yang bersangkutan.
97. Permenkes No. 1148/2011 tentang PBF
Pasal 14
1) Setiap PBF dan PBF Cabang harus memiliki apoteker
penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan
penyaluran obat dan/atau bahan obat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.
2) Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3) Apoteker penanggung jawab dilarang merangkap jabatan
sebagai direksi/pengurus PBF atau PBF Cabang.
4) Setiap pergantian apoteker penanggung jawab,
direksi/pengurus PBF atau PBF Cabang wajib melaporkan
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam)
hari kerja.
98. SIK DAN SIP APOTEKER
SIK : DI FASILITAS PRODUKSI (PABRIK UTK QC, QA DAN PRODUKSI)
ATAU DISTRIBUSI (PBF MAUPUN IF KAB/KOTA)
SIPA : PENANGGUNGJAWAB DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
(APOTEK, RS, KLINIK, PUSKESMAS)
SIPA : PENDAMPING (SEBAGAI PENDAMPING DI FASILITAS
PELAYANAN KEFARMASIAN
SIK : HANYA SATU TEMPAT
SIPA PENANGGUNGJAWAB : HANYA SATU TEMPAT KECUALI PUSKESMAS
DAN DILUAR JAM KERJA DAPAT SEBAGAI APOTEKER PENDAMPING
SIPA PENDAMPING : 3 TEMPAT
APOTEKER PEMILIK SIK TIDAK BOLEH SEKALIGUS MEMILIKI SIPA (BAIK
PENANGGUNGJAWAB MAUPUN PENDAMPING), DEMIKIAN PULA
MEMILIKI SIPA BAIK PENANGGUNGJAWAB MAUPUN PENDAMPING
TIDAK BOLEH MEMILIKI SIK
99. SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI APOTEKER (SKPA)
Dasar Hukum :PP51/2009 ; Pasal 37
(1) Apoteker yang mnjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki
sertifikat kompetensi profesi.
(2) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh
sertifikat kompetensi profesi secara langsung stelah meakukan
registrasi.
(3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) thn dan dpt
diperpanjang utk setiap 5 (lima) thn melalui uji kompetensi profesi
apabila Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mngenai tata cara mmperoleh setifikat
kompetensi sbgimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
registrasi profesi sebgmna dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
100. PP51/2009
Pasal 40
(1) Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki ijazah Apoteker;
b. memiliki sertifikat kompetensi profesi;
c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji Apoteker;
d. mempunyai surat keterangan sehat fisik dan
mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.
101. Permenkes 889/2011
Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki ijazah Apoteker;
b. memiliki sertifikat kompetensi profesi;
c. memiliki surat pernyataan tlh mengucapkan sumpah/janji Apt;
d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yg
memiliki surat izin praktik; dan
e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi.
(2) Selain memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Apoteker lulusan luar negeri harus memenuhi:
a. memiliki surat keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan
Apoteker dari institusi pendidikan yang terakreditasi; dan
b. memiliki surat izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan
102. Permenkes 889/2011
Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi Profesi
Pasal 9
(1) Sertifikat kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh organisasi profesi
setelah lulus uji kompetensi.
(2) Sertifikat kompetensi profesi berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapa dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa
berlakunya.
Pasal 10
(1) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap
telah lulus uji kompetensi dan. dapat memperoleh sertifikat
kompetensi profesi secara langsung
(2) Permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif 1
103. Pasal 11
(1) Uji kompetensi dilakukan
oleh organisasi profesi melalui
pembobotan Satuan Kredit
Profesi (SKP).
(2) Pedoman penyelenggaraan
uji kompetensi ditetapkan oleh
KFN.
105. APOTEK VISI 2016
ASURANSI
KESEHATAN/BPJS
• DOKTER
• DIAGNOSE
• RESEP
RAK
ELEKTRONIK
OBAT +
ETIKET
NO KODE:..
APOTEKKLINIK/
dr Praktek swasta
APOTEKER
OBAT +
PEMAHAMAN
TENTANG dan
Penggunaannya
e-Prescribing e-Prescribing
