Recommended
More Related Content
Similar to BPR SDM Pengembangan
Similar to BPR SDM Pengembangan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
BPR SDM Pengembangan
- 1. - 1 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH Menimbang: a. bahwa untuk mendukung industri Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan daya tahan yang baik atau resiliensi, daya saing yang tinggi, dan kontribusi yang optimal dalam memberikan kemudahan akses keuangan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat di daerah atau wilayahnya, serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi di era digital, diperlukan sumber daya manusia yang I. UMUM Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, serta mampu mengantisipasi tren perkembangan inovasi teknologi informasi di era digital, diperlukan industri BPR dan BPRS dengan daya tahan yang baik dan daya saing yang tinggi, sehingga BPR dan BPRS dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam memberikan kemudahan akses keuangan kepada usaha mikro dan
- 2. - 2 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi, sehingga pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas; b. bahwa untuk mendorong Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah melakukan berbagai pengembangan kualitas terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, pengaturan terkait sumber daya manusia Bank Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah saat ini perlu dilakukan pembaruan ketentuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; masyarakat di daerah atau wilayahnya. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya pengelolaan SDM secara berkelanjutan mengingat SDM merupakan aset paling penting dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh BPR dan BPRS serta berperan siginifikan terhadap keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan di era digital. Agar SDM yang dimiliki BPR dan BPRS memiliki kualitas yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing, pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS secara berkelanjutan harus menjadi prioritas yang dilakukan oleh BPR dan BPRS. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BPR dan BPRS dalam rangka mendukung pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS adalah melalui penyediaan dana yang direalisasikan oleh BPR dan BPRS dalam rangka peningkatan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan non teknis. Selain itu, diperlukan sistem dan prosedur yang digunakan Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali
- 3. - 3 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran sebagai pedoman bagi BPR dan BPRS dalam menyusun strategi pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS secara berkelanjutan, sehingga BPR dan BPRS dapat berkompetisi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan keselarasan dengan ketentuan terkini antara lain ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS.
- 4. - 4 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam Cukup jelas.
- 5. - 5 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 3. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi, atau direksi bagi BPR dan BPRS yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas atau koperasi. 4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi, serta komisaris atau dewan pengawas bagi BPR dan BPRS yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas atau koperasi. 5. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap pada BPR dan BPRS, serta anggota dewan pengawas syariah pada BPRS. 6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat
- 6. - 6 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 9. Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut dengan Program Pemeliharaan adalah program pengkinian kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja. Pasal 2
- 7. - 7 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan (1) BPR dan BPRS wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan. (2) Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada BPR dan BPRS. (3) Pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. melalui peningkatan kompetensi kerja SDM; dan b. memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPRS. Ayat (1) Yang dimaksud “secara berkelanjutan” adalah pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dilaksanakan secara terus menerus dengan sistematis, terencana, dan objektif untuk mengantisipasi perkembangan perbankan dan sektor jasa keuangan ke depan. Ayat (2) Siklus kepegawaian pada BPR atau BPRS mencakup berbagai tahapan yang dilalui SDM antara lain strategi dan perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan adaptasi (onboard), budaya, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan imbalan, pengembangan karier, manajemen talenta atau suksesi, pemberhentian dan program pensiun (offboard). Ayat (3) Pengembangan kualitas SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPRS antara lain untuk:
- 8. - 8 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan a. mendukung pencapaian bisnis BPR dan BPRS; b. mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi dengan mempersiapkan SDM yang berwawasan digital; dan c. menghadapi persaingan antar SDM dan sumber daya manusia di dunia usaha lainnya. Pasal 3 (1) BPR dan BPRS wajib menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku. (2) Dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi kerja SDM. (3) Jumlah atau nominal penyediaan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan BPR dan BPRS untuk setiap tahun buku paling sedikit 3% (tiga persen) dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya. (4) BPR dan BPRS wajib merealisasikan penyediaan dana untuk Ayat (1) Dana untuk pengembangan kualitas SDM mencakup semua dana yang disediakan BPR dan BPRS yang dicatatkan dalam laporan keuangan BPR dan BPRS, antara lain terkait dengan program sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, dan/atau detasering (secondment), termasuk juga antara lain biaya perjalanan, konsumsi, pemeliharaan aplikasi, handbook, modul, lisensi/software subscription, dan e- library/journal subscription, untuk mendukung kegiatan pengembangan kualitas SDM di bidang teknis dan/atau non teknis.
- 9. - 9 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku. (5) Dalam kondisi tertentu, BPR dan BPRS dapat menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 3% (tiga persen) berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPRS untuk: a. menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 3% (tiga persen); b. menambahkan sisa dana pengembangan SDM tahun buku sebelumnya pada tahun buku yang akan datang; dan/atau c. mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktifitas atau fungsi kritikal dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja. (7) BPR dan BPRS wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Tidak termasuk dalam cakupan dana untuk pengembangan kualitas SDM yaitu belanja modal (capital expenditure) yang dikeluarkan BPR dan BPRS yang terkait dengan sarana pendidikan yang akan dicatatkan sebagai aset tetap BPR dan BPRS. Yang dimaksud dengan “tahun buku” adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “beban tenaga kerja” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Ayat (4) Cukup jelas.
- 10. - 10 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan Ayat (5) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah keadaan kahar atau BPR dan BPRS ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan atau bank dalam resolusi sehingga penyediaan dana pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS berdampak material terhadap laba rugi atau permodalan BPR dan BPRS. Keadaan kahar yaitu keadaan bencana yang tidak dapat dihindari terdiri atas: a. bencana alam; b. bencana nonalam; dan/atau c. bencana sosial, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c
- 11. - 11 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan Fungsi kritikal yaitu fungsi inti dalam aktivitas operasional BPR dan BPRS yang bersifat strategis atau memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kegiatan usaha BPR dan BPRS. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 4 Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan BPR dan BPRS dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang nonteknis melalui: a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang BPR dan BPRS; b. Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di bidang BPR dan BPRS; dan peningkatan kompetensi lainnya. Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang teknis” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan bidang teknis dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada BPR dan BPRS. Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang nonteknis“ adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan interaksi baik secara intrapersonal maupun interpersonal dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada
- 12. - 12 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan BPR dan BPRS, termasuk untuk memimpin dan/atau mengelola BPR dan BPRS dan/atau unit organisasi BPR dan BPRS. Huruf a Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang BPR dan BPRS yaitu sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bagi BPR dan BPRS yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Huruf b Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di bidang BPR dan BPRS yaitu sertifikasi lain yang berkaitan dengan aktivitas di sektor perbankan baik dalam bentuk program sertifikasi internasional maupun domestik antara lain di bidang manajemen risiko, perencanaan keuangan, teknologi informasi, audit, dan keuangan syariah. Huruf c Peningkatan kompetensi lainnya yaitu pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan
- 13. - 13 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan kompetensi SDM selain sertifikasi kompetensi, antara lain melalui program pendidikan formal berkelanjutan, pendidikan kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan interpersonal lainnya, pembimbingan, pemagangan dan program lainnya yang mendukung operasional BPR dan BPRS. Pasal 5 (1) Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara: a. dilaksanakan oleh BPR dan BPRS; b. dilaksanakan oleh BPR dan BPRS bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau c. mengikutsertakan SDM pada: 1) Sertifikasi Kompetensi Kerja; 2) sosialisasi, lokakarya, dan seminar; 3) pendidikan formal; dan/atau 4) program pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan/atau non teknis; Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh BPR dan BPRS” adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dengan sumber daya BPR dan BPRS sendiri. Sebagai contoh pelaksanaan pelatihan (in house training) dengan tenaga pengajar dari SDM BPR dan BPRS sendiri atau tenaga pengajar eksternal. Huruf b Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh BPR dan BPRS bekerja sama dengan pihak lain” adalah pelaksanaan
- 14. - 14 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan yang diselenggarakan oleh pihak lain. (2) Pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. pengembangan kualitas SDM dilakukan BPR dan BPRS dengan pihak di luar BPR dan BPRS, antara lain BPR atau BPRS dengan BPR atau BPRS lain, dengan bank umum, dengan lembaga jasa keuangan nonbank, dan/atau dengan institusi lain. Institusi lain antara lain otoritas, kampus, konsultan, asosiasi industri, lembaga sertifikasi, dan lembaga pendidikan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 (1) BPR dan BPRS menyusun rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis BPR dan BPRS. (2) BPR dan BPRS menyampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan realisasi dan pengawasan rencana bisnis BPR dan BPRS. Ayat (1) Format dan tata cara penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 15. - 15 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan (3) BPR dan BPRS wajib mengadministrasikan realisasi program pengembangan kualitas SDM. Ayat (2) Format dan tata cara penyampaian realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam laporan realisasi dan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ayat (3) Pengadministrasian realisasi program pengembangan kualitas SDM dilakukan antara lain terhadap: a. bukti dan/atau dokumen pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang BPR dan BPRS, Sertifikasi Kompetensi Kerja selain di bidang BPR dan BPRS, dan pelaksanaan peningkatan kompetensi lainnya, termasuk dokumen Program Pemeliharaan; b. daftar SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM; dan c. bukti pembayaran jika terdapat biaya dalam pelaksanaan
- 16. - 16 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan program pengembangan kualitas SDM. Pasal 7 (1) BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat (3), BPR dan BPRS dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. (3) Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal Cukup jelas.
- 17. - 17 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat (3), pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KUALITAS SDM BPR DAN BPRS Pasal 8 (1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS secara berkelanjutan. (2) Sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. perencanaan dan analisis kebutuhan program pengembangan kulitas SDM BPR dan BPRS; b. rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS; c. pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM BPR Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bentuk atau metode dari sistem dan/atau prosedur didasarkan atas kebijakan internal BPR dan BPRS. Sistem dan/atau prosedur diperlukan agar BPR dan BPRS dapat menetapkan tindakan yang diperlukan sehingga pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dapat berjalan sesuai rencana, mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada, dan sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPRS. Huruf a
- 18. - 18 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan dan BPRS, termasuk metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS; dan d. evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS. (3) BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. (5) Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai Perencanaan dan analisis kebutuhan disusun dengan menilai dan mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM BPR dan BPRS yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan kompetensi SDM antara lain disusun untuk jangka panjang dan memenuhi kebutuhan kompetensi SDM saat ini. Dalam mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM, BPR dan BPRS memperhatikan antara lain standar kompetensi SDM BPR dan BPRS sesuai dengan SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berlaku bagi BPR dan BPRS yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Huruf b Rancangan dan pengembangan program disusun dengan menentukan rencana atau bentuk program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS, termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program. Huruf c
- 19. - 19 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM berdasarkan rancangan dan pengembangan program yang telah disusun atau kebutuhan lainnya antara lain mempertimbangkan waktu, tempat, anggaran dan metode (daring atau luring). Huruf d Evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS antara lain untuk mengukur pengaruh pelaksanaan program pada peningkatan kualitas SDM. Hasil evaluasi antara lain berupa kesimpulan dan saran perbaikan program pengembangan kualitas SDM ke depan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
- 20. - 20 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan Ayat (5) Cukup jelas. BAB III SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Pasal 9 BPR atau BPRS wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LSP. Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Pasal 10 (1) Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPRS, yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Sertifikat Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam 1 (satu) tingkat dan Ayat (1) Perbedaan antara Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 dan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2, antara lain ditetapkan berdasarkan cakupan unit kompetensi pada SKKNI, yaitu jumlah unit kompetensi tingkat 2 lebih banyak dibandingkan dengan tingkat 1. Ayat (2) Cakupan dan jumlah unit kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris
- 21. - 21 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS. berbeda dengan cakupan dan jumlah unit kompetensi bagi anggota Direksi. Pasal 11 (1) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). (2) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Ayat (1) Kepemilikan Kompetensi Kerja tingkat 1 dapat dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 atau tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 namun memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. Ayat (2) Kepemilikan Kompetensi Kerja tingkat 2 dapat diperoleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan menambah jumlah unit kompetensi yang dipersyaratkan pada Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sesuai dengan SKKNI yang tidak tercakup pada unit kompetensi untuk memperoleh Sertifikasi Kompetensi Kerja tingkat 1. Pasal 12 (1) Dalam hal BPR dan BPRS mengalami peningkatan total aset menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dalam jangka Ayat (1) Kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 dimulai sejak bulan ke-7 (tujuh).
- 22. - 22 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak total aset BPR dan BPRS memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bagi BPR yang melakukan perubahan usaha menjadi BPRS, batas waktu pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. (4) Bagi BPR dan BPRS hasil penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan, batas waktu pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPR dan BPRS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ayat (2) Perhitungan jangka waktu kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 dimulai pada bulan berikutnya dari laporan bulan ke enam hingga 12 (dua belas) bulan kemudian. Contoh: Berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, BPR atau BPRS memiliki total aset diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Berdasarkan laporan bulanan BPR atau BPRS bulan Juni 2024 yang diterima pada bulan Juli 2024, anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sejak akhir bulan Juli 2024 hingga paling lambat akhir bulan Juni 2025. Ayat (3) Contoh 1: BPRS A memiliki aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Direksi BPRS A efektif
- 23. - 23 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan (5) Kepemilikan sertifikasi Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) tetap berlaku bagi anggota Direksi BPR dan BPRS yang mengalami penurunan total aset BPR dan BPRS. menjabat per 1 Januari 2024. Aset BPRS A per 1 September 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 1 Maret 2025. Kewajiban Direksi untuk memenuhi Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagai berikut: a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak 1 Januari 2025 yaitu 1 Januari 2026. b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 1 Maret 2025 yaitu pada tanggal 1 Maret 2026. Bagi anggota Direksi BPRS, batas waktu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dapat dipilih yang sisa
- 24. - 24 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan waktunya paling lama yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tanggal 1 Maret 2026. Contoh 2: BPRS B memiliki aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Direksi BPRS B efektif menjabat per 1 Januari 2024. Aset BPRS B per 1 Februari 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024. Kewajiban Direksi untuk memenuhi Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagai berikut: a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS, Direksi yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak 1 Januari 2024 yaitu pada tanggal 1 Januari 2026. b. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Direksi yang
- 25. - 25 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan bersangkutan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Agustus 2017 yaitu tanggal 1 Agustus 2025. Batas waktu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dipilih yang sisa waktunya paling lama yaitu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPRS yaitu tanggal 1 Januari 2026. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 (1) BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Cukup jelas.
- 26. - 26 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan (2) BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (1), dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimna dimaksud Pasal 12 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Dalam hal BPR dan BPRS dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2), BPR dan BPRS dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. (4) Dalam hal BPR dan BPRS dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan belum memenuhi
- 27. - 27 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2), pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. BAB IV LSP SEKTOR PERBANKAN Pasal 14 LSP sektor perbankan menetapkan persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemeliharaan kompetensi dan/atau kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai pemeliharaan kompetensi. Penetapan persyaratan oleh LSP sektor perbankan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku terkait dengan praktek sertifikasi (best practice). Pasal 15 (1) LSP sektor perbankan yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan wajib menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan. (2) LSP sektor perbankan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Untuk menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan, LSP sektor perbankan melakukan paling sedikit: a. peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji
- 28. - 28 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan. kompetensi, dan asesor yang ditugaskan; dan b. pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan ke depan. Ayat (2) Cukup jelas. BAB V PEMANTAUAN Pasal 16 (1) BPR dan BPRS wajib: a. melakukan pemantauan untuk memastikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja, termasuk mengikuti Program Pemeliharaan secara berkala; dan b. melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sejak berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja” adalah sejak tanggal diterbitkan atau sejak tanggal perpanjangan terakhir Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 29. - 29 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan (2) Jangka waktu Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam masa berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja sebagai salah satu persyaratan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja. (3) Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja. Pasal 17 (1) BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal BPR dan BPRS dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi Cukup jelas.
- 30. - 30 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 16 ayat (3), BPR dan BPRS dikenai sanksi administratif berupa: a. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau b. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 BPR dan BPRS yang belum memiliki sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM atau telah memiliki sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM namun belum memenuhi cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 19 Kewajiban anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengikuti Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) mulai
- 31. - 31 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan berlaku sejak tanggal berakhirnya Sertifikat Kompetensi Kerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5815); dan b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 153, Tambahan Cukup jelas.
- 32. - 32 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6096), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Cukup jelas. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
- 33. - 33 - Draft Peraturan Tanggapan Usulan Perubahan Batang Tubuh Penjelasan REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR