BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxsiska828015
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS untuk Pemilu 2024, meliputi persyaratan calon anggota KPPS, tahapan pendaftaran, seleksi, dan pelantikan anggota KPPS.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan KPPS (Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) untuk Pemilu 2019, mencakup syarat-syarat menjadi anggota KPPS, tugas dan wewenang KPPS, serta jadwal pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, mencakup tugas pengawasan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, serta strategi pencegahan dan pengawasan yang dilakukan.
BAHAN PERSYARATAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS.pptxsiska828015
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS untuk Pemilu 2024, meliputi persyaratan calon anggota KPPS, tahapan pendaftaran, seleksi, dan pelantikan anggota KPPS.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan KPPS (Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) untuk Pemilu 2019, mencakup syarat-syarat menjadi anggota KPPS, tugas dan wewenang KPPS, serta jadwal pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, mencakup tugas pengawasan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, serta strategi pencegahan dan pengawasan yang dilakukan.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Rincian formasi asn daerah dari pelamar umumanang dwi
Rangkuman dokumen:
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka lowongan 30 posisi pegawai negeri sipil dari pelamar umum untuk tahun anggaran 2014. Posisi tersebut terdiri dari 23 guru sekolah dasar, 5 tenaga kesehatan seperti dokter dan apoteker, serta 2 tenaga teknis/strategis seperti auditor dan penyuluh keluarga berencana. Pelamar harus memenuhi syarat umum seperti kewarganegaraan, usia, kesehat
Focus Group Discussion with MPR RI ang Universitas HasanuddinAwaluddinSaputra1
1. Dokumen tersebut membahas proses rekrutmen anggota KPU dan KPUD di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Beberapa kelemahan dalam proses rekrutmen diantaranya adalah ketidakmerataan sosialisasi pendaftaran, hilangnya berkas calon, terjadinya kecurangan dalam tes tertulis, ketidakobjektifan tes kesehatan, dan subjek
Dokumen tersebut membahas tentang proses penetapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Ada beberapa kondisi yang dapat menghasilkan calon tunggal seperti hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau memenuhi syarat. Dokumen juga menjelaskan tahapan penetapan calon tunggal dan mekanisme pemungutan suara untuk calon tunggal.
Bimbingan teknis membahas pembentukan petugas pemutahiran data pemilih untuk pemilu 2024, mencakup dasar hukum, tahapan, jadwal, dan persyaratan pembentukan petugas tersebut.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon PPPK, penetapan nomor induk PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Dokumen tersebut membahas kesiapan dan kelebihan Pelaksanaan Pemilu 2014 dibanding Pemilu sebelumnya. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah kesiapan penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan pemerintah sudah matang. KPU juga berhasil memperbaiki sistem dengan menggunakan teknologi informasi untuk membuat proses pelaksanaan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan memiliki tugas antara lain mengumumkan daftar pemilih, melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS, serta melakukan evaluasi setiap t
Buku panduan ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, mulai dari persiapan sebelum hari pemungutan suara hingga pengumuman hasil di TPS.
Dokumen tersebut berisi pedoman pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kelurahan/Desa. Dokumen menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih, tugas Panwaslu dan Pantarlih, fokus pengawasan, dan strategi pencegahan serta pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan dengan baik.
Laporan ini merangkum hasil observasi proses pemilu legislatif 2014 di TPS 10 Banaran, Gunung Pati, Semarang. Isinya menjelaskan tentang sistem pemilihan umum, proses pencalonan calon legislatif termasuk syarat dan jumlahnya, pelaksanaan pemungutan suara, serta daerah pemilihan yang meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kota.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil pemutakhiran.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih.
More Related Content
Similar to 5 MATERI KELIMA; PEMBENTUKAN PANTARLIH.pptx
Dokumen tersebut membahas kebijakan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Beberapa poin utama meliputi persyaratan calon anggota badan adhoc, mekanisme pembentukan, dan penggunaan sistem informasi akademik untuk mendukung proses pendaftaran dan seleksi calon anggota.
Rincian formasi asn daerah dari pelamar umumanang dwi
Rangkuman dokumen:
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuka lowongan 30 posisi pegawai negeri sipil dari pelamar umum untuk tahun anggaran 2014. Posisi tersebut terdiri dari 23 guru sekolah dasar, 5 tenaga kesehatan seperti dokter dan apoteker, serta 2 tenaga teknis/strategis seperti auditor dan penyuluh keluarga berencana. Pelamar harus memenuhi syarat umum seperti kewarganegaraan, usia, kesehat
Focus Group Discussion with MPR RI ang Universitas HasanuddinAwaluddinSaputra1
1. Dokumen tersebut membahas proses rekrutmen anggota KPU dan KPUD di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Beberapa kelemahan dalam proses rekrutmen diantaranya adalah ketidakmerataan sosialisasi pendaftaran, hilangnya berkas calon, terjadinya kecurangan dalam tes tertulis, ketidakobjektifan tes kesehatan, dan subjek
Dokumen tersebut membahas tentang proses penetapan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Ada beberapa kondisi yang dapat menghasilkan calon tunggal seperti hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau memenuhi syarat. Dokumen juga menjelaskan tahapan penetapan calon tunggal dan mekanisme pemungutan suara untuk calon tunggal.
Bimbingan teknis membahas pembentukan petugas pemutahiran data pemilih untuk pemilu 2024, mencakup dasar hukum, tahapan, jadwal, dan persyaratan pembentukan petugas tersebut.
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon PPPK, penetapan nomor induk PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Dokumen tersebut membahas kesiapan dan kelebihan Pelaksanaan Pemilu 2014 dibanding Pemilu sebelumnya. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah kesiapan penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan pemerintah sudah matang. KPU juga berhasil memperbaiki sistem dengan menggunakan teknologi informasi untuk membuat proses pelaksanaan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dan memiliki tugas antara lain mengumumkan daftar pemilih, melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari TPS, serta melakukan evaluasi setiap t
Buku panduan ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, mulai dari persiapan sebelum hari pemungutan suara hingga pengumuman hasil di TPS.
Dokumen tersebut berisi pedoman pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kelurahan/Desa. Dokumen menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih, tugas Panwaslu dan Pantarlih, fokus pengawasan, dan strategi pencegahan serta pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan dengan baik.
Laporan ini merangkum hasil observasi proses pemilu legislatif 2014 di TPS 10 Banaran, Gunung Pati, Semarang. Isinya menjelaskan tentang sistem pemilihan umum, proses pencalonan calon legislatif termasuk syarat dan jumlahnya, pelaksanaan pemungutan suara, serta daerah pemilihan yang meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kota.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil pemutakhiran.
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, mulai dari persiapan, pelaksanaan pencocokan data, penyusunan daftar pemilih sementara, hingga rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih.
Similar to 5 MATERI KELIMA; PEMBENTUKAN PANTARLIH.pptx (20)
2. • warga negara Indonesia;
• berusia paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun;
• berdomisili dalam wilayah kerja PPK,
PPS, dan KPPS;
• mampu secara jasmani dan rohani;
• berpendidikan paling rendah sekolah
menengah atas atau sederajat;
• tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memeroleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
• tidak menjadi anggota Partai
Politik yang dinyatakan dengan
surat pernyataan yang sah atau
paling singkat 5 (lima) tahun tidak
lagi menjadi anggota partai politik
yang dibuktikan dengan surat
partai
keterangan dari pengurus
politik yang bersangkutan;
• tidak menjadi tim kampanye atau
tim pemenangan atau saksi
Peserta Pemilu atau Pemilihan
pada penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan paling singkat 5 (lima)
tahun
Dalam pembentukan
mempertimbangkan
Pantarlih
keterampilan
penggunaan teknologi dan informasi.
Penyandang disabilitas dapat menjadi
anggota Pantarlih sepanjang memenuhi
persyaratan dan mampu dalam
anggota
melaksanakan tugas sebagai
Pantarlih
Dalam pemenuhan persyaratan mampu
secara jasmani calon Pantarlih, KPU
Kabupaten/Kota dapat bekerja sama
dengan dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kesehatan/dinas kesehatan setempat
untuk
rekomendasi/penunjukan
mendapatkan
puskesmas
atau rumah sakit setempat, serta
mekanisme pelayanan pembuatan surat
keterangan di rumah sakit
puskesmas
atau
yang
direkomendasikan/ditunjuk
PERSYARATAN PANTARLIH
KPU PERSYARATAN PANTARLIH
3. fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik yang
masih berlaku
fotokopi ijazah
SMA/sederajat atau ijazah
terakhir
surat pernyataan yang
bersangkutan bermaterei
dan ditandatangani
• Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang
pada tiap TPS.
• Pantarlih dapat berasal dari
perangkat kelurahan/desa atau
yang disebut dengan nama lain,
rukun warga, rukun tetangga,
dan/atau warga masyarakat.
• Pantarlih bertanggung jawab
kepada PPS terhadap pelaksanaan
pemutakhiran data Pemilih.
PANTARLIH
Pantarlih diangkat oleh PPS atas
nama KPU Kabupaten/Kota.
DOKUMEN PERSYARATAN
Pantarlih melaksanakan tahapan
pemutakhiran data Pemilih
surat pendaftaran sebagai
calon Pantarlih
Surat keterangan sehat
jasmani dari rumah
sakit/puskesmas/klinik
daftar riwayat hidup 4x6
Tambahan Dokumen
surat keterangan partai politik bagi calon Pantarlih
yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling
singkat 5 (lima) tahun;
surat pernyataan bermeterai yang memuat
informasi bahwa nama dan identitas calon
Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan
KPU DOKUMEN PERSYARATAN PANTARLIH
4. a. pengumuman
pendaftaran calon
Pantarlih;
b. penerimaan
pendaftaran calon
Pantarlih;
c. penelitian administrasi
calon Pantarlih;
d. pengumuman hasil
seleksi calon Pantarlih;
dan
e. penetapan nama hasil
seleksi Pantarlih.
Tahapan Seleksi
PPS mengangkat dan
memberhentikan
Pantarlih.
Pengumuman pendaftaran
dilakukan pada tempat publik
Menerima pendaftaran dan
melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen
Melakukan penelitian
administrasi pada
dokumen persyaratan
Menentukan hasil
administrasi dan
mengumumkan hasil
seleksi
Menetapkan Pantarlih
berdasarkan hasil seleksi
Mengangkat dan melantik
Pantarlih yang dinyatakan
lulus seleksi
1 2 3
6 5 4
KPU Kabupaten/Kota dapat
melaukan penunjukan
Pantarlih apabila dalam
pelaksanaan seleksi PPS
tidak mendapatkan calon
anggota Pantarlih yang
memenuhi syarat
7
Melaporkan seluruh
pelaksanaan kepada KPU
Kabupaten/Kota
Pengangkatan Pantarlih
KPU MEKANISME PENGANGKATAN PANTARLIH
5. NO TAHAPAN SELEKSI AWAL AKHIR
1 Pengumuman pendaftaran calon
pantarlih
26 Januari 2023 28 Januari 2023
2 Penerimaan pendaftaran calon
pantarlih
26 Januari 2023 31 Januari 2023
3 Penelitian administrasi calon
pantarlih
27 Januari 2023 2 Februari 2023
4 Pengumuma hasil seleksi calon
pantarlih
3 Februari 2023 5 Februari 2023
5 Penetapan nama hasil seleksi
pantarlih
5 Februari 2023 5 Februari 2023
6 Pelantikan pantarlih 6 Februari 2023 6 Februari 2023
KPU JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH
6. • Pantarlih wajib melaporkan
pelaksanaan tahapan pemutakhiran
data pemilih secara berkala kepada
PPS pada akhir masa jabatan.
• Pada akhir masa jabatan Pantarlih,
dilakukan penilaian kinerja dengan
mempertimbangkan aspek:
a. pelaksanaan tahapan pemutakhiran
data pemilih;
b. penegakan kode etik, kode perilaku,
sumpah/janji, dan pakta integritas
penyelenggara pemilu; dan
c. hasil laporan.
• Penilaian dilakukan oleh PPS dan
Pantarlih.
• Penghitungan nilai menjadi
tanggungjawab PPS.
• PPS melaporkan hasil penilaian kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
a. membantu KPU Kabupaten/Kota,
PPK, dan PPS dalam melakukan
penyusunan daftar Pemilih dan
pemutakhiran data Pemilih;
b. melaksanakan pencocokan dan
penelitian data Pemilih;
c. memberikan tanda bukti terdaftar
kepada Pemilih;
d. menyampaikan hasil pencocokan
dan penelitian kepada PPS; dan
e. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan
PPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
a. melakukan koordinasi dalam
membantu PPS untuk menyusun
daftar Pemilih hasil
pemutakhiran; dan
b. menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan pencocokan
dan penelitian kepada PPS.
Tugas Pantarlih Kewajiban Pantarlih Evaluasi Kinerja Pantarlih
KPU TUGAS DAN KEWAJIBAN PANTARLIH