SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
1
KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT
PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DASAR
2012
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Teacher
is
the heart
of educatio n quality
3
TUPOKSI
1
TUGAS
Melaksanakan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi
penerapan standar teknis di bidang pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
FUNGSI
1. perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan dasar;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan dasar;
3. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan
kesetaraan pendidikan dasar;
6
4. pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan
karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan
khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar;
5. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta
masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar;
6. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus,
pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar;
FUNGSI ( lanjutan)
7. pelaksanaan pemberian penghargaan dan pelindungan
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan
layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar;
8. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan
dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta
pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan
kesetaraan pendidikan dasar; dan
9. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
FUNGSI ( lanjutan)
8
PROGRAM
2
9
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
1. Perencanaan Sistem
Rekrutmen
2. Perencanaan Distribusi dan
Redistribusi PTK Dikdas
3. Perencanaan Persentase SD
yang memiliki rasio pendidik
terhadap siswa 1:20
4. Perencanaan Persentase SMP
yang memiliki rasio pendidik
terhadap siswa 1:32
5. Perencanaan Persentase
Kab/Kota yang memiliki
pengawas SD/SDLB dengan
rasio 1 pengawas : 15 SD
6. Persentase Kab/Kota yang
memiliki tenaga
perpustakaan SD/SDLB
dengan rasio 1:1 sekolah
7. Perencanaan Persentase
PTK yang mendapatkan
tunjangan persentase
Kab/Kota yang memiliki
tenaga administrasi SD/SDLB
dengan rasio 1:1 sekolah
10
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
8. Perencanaan persentase
Kab/Kota yang memiliki
tenaga perpustakaan
SMP/SMPLB dengan rasio 2:1
9. Perencanaan persentase
Kab/Kota yang memiliki
tenaga administrasi
SMP/SMPLB dengan rasio 3:1
10.Perencanaan persentase
Kab/Kota yang memiliki
tenaga laboran SMP/SMPLB
dengan rasio 3:1
11. Perencanaan persentase
Kab/Kota yang memiliki
pengawas Matpel dengan rasio
1 pengawas : 30 guru Matpel
12. Perencanaan persentase
Kab/Kota yang memiliki
pengawas rumpun Matpel
dengan rasio 1 pengawas ; 30
guru Matpel
13. Perencanaan Multigrade
Teaching dan Multi Subject
Teaching
11
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
1. Tunjangan Profesi
2. Tunjangan Fungsional
3. Tunjangan Khusus
4. Tunjangan Peningkatan
Kualifikasi
5. Tunjangan Guru SIKK dan
Humana
6. Tunjangan Lainnya
12
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
1. Peningkatan Kualifikasi
2. Penilaian Angka Kredit
3. Program Induksi
4. Program Inpassing
5. Penyesuaian Jabatan PNS
13
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
1. Perlombaan PTK
Berprestasi
2. Penghargaan PTK
berprestasi
3. Perhargaan PTK daerah
khusus
4. Satya Lencana Kesadaran
Berkonstitusi
5. Pemilihan PTK
Berprestasi
6. Pengiriman PTK Ke Luar
Negeri
7. Kerjasama dengan LBH
Guru
8. Kerjasama dengan Kode
Etik & Dewan Guru
9. Pendidikan Karakter
Bangsa Bagi PTK
PROGRAM
P2TK
DIKDAS
PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN
KARIR
HARLINDUNG
MONEV
Monitoring pelaksanaan
Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria Perencanaan
Kebutuhan PTK Pendidikan
Dasar, Pemberian
Kesejahteraan, Karir, dan
Penghargaan dan
Perlindungan.
Pemetaan Data PTK
Pendidikan Dasar
15
ANGGARAN
3
Sesuai tugas pokok dan fungsi,
program
JUMLAH
DIREKTORAT P2TK DIKDAS 444,450 OK 5,017,480,724,000
7,597 OK 88,603,900,000
315 OK 3,014,476,000
422,502 OK 4,694,887,853,000
3,967 OK 54,426,651,000
10,057 OK 141,991,527,000
12 BLN 34,556,317,000
SASARAN
APBN 2012
5
6
U R A I A N
A
1
2
3
4
PELAYANAN MANAJEMEN PERKANTORAN DIREKTORAT
PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN
PERENCANAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
PEMBINAAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
pembagian pendanaan berdasarkan dana mengikat
(insentif, tunjangan, blockgrant) dan tidak mengikat
(manajemen pendukung blockgrant, insentif dan
tunjangan)
JUMLAH DANA
1.5
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN
DASAR
5,017,480,724
001 PEMBAYARAN GAJI,LEMBUR,HONORARIUM DAN VAKASI 13 Bln 8,621,764
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bln 4,324,790
003
PROGRAM BERMUTU (BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT
UNIVERSAL TEACHER UPGRAIDING)
75 Kab/Kota 30,138,350
004 SUBDIDI TUNJANGAN GURU 418,987 Org 4,597,143,208
005 TUNJANGAN GURU SILN 576 Org 49,425,804
006 PENGELOLAAN TUNJANGAN PTK DI PROVINSI 34 pusat/prov 50,158,598
007 PERENCANAAN DAN PENATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 33 prov 62,230,043
008
PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
33 prov 24,537,508
009 PENGHARGAAN PTK DIKDAS 33 prov 29,467,897
010 PERLINDUNGAN PTK DIKDAS 33 prov 24,958,754
011
PELAKSANAAN PROGRAM ANGKA KREDIT DAN PENILAIAN JABATAN
FUNGSIONAL PTK DIKDAS
33 prov 77,000,168
012 FASILITASI PENINGKATAN KARIR PTK DIKDAS 33 prov 10,231,374
013 FASILITASI PENINGKATAN KARIR TUTOR PAKET A/B 33 prov 12,396,954
014 MAPPING KOMPETENSI PTK DIKDAS 33 prov 12,221,273
015
EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
33 prov 3,014,476
016 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 12 Bln 21,609,763
ALOKASI SASARAN DAN BIAYA
SASARAN/KELUARAN
NO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SUBSIDI TUNJANGAN GURU
JUMLAHDANA
004 SUBDIDITUNJANGANGURU 418,987 Org 4,597,143,208
1 TunjanganProfesi 57,651 Org 1,889,338,572
2 TunjanganFungsional 207,946 Org 748,605,600
3 TunjanganPTKDaerahKhusus 48,138 Org 1,577,578,536
4 TunjanganPTKPendidikanKhusus 913 Org 16,434,000
5 BantuanPeningkatanKualifikasiS-I/D-IV 104,339 Org 365,186,500
ALOKASISASARANDANBIAYA
SASARAN/KELUARAN
NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN
KUALIFIKASI S2
IPS IPA MATEMATIKA
BAHASA
INGGRIS
BAHASA
INDONESIA
PGSD/
PENDIDIKAN
DASAR
MANAJEMEN
PENDIDIKAN
KETUNAAN TOTAL
1 UPI 23 23 23 23 23 23 23 20 181
2 UNY 23 23 23 23 23 23 23 161
3 UNESA 23 23 23 23 23 23 23 161
4 UM 23 23 23 23 23 23 23 161
92 92 92 92 92 92 92 20 664
NO PERGURUANTINGGI
PRODI(ORG)
TOTAL
BANTUAN PENGUATAN KARIR PTK DIKDAS
NO KELOMPOKKERJA
1 Kelas(SD) = 1,498 KK X 28,000,000 = 41,944,000,000
2 Matapelajaran(SMP) = 2,455 KK X 28,000,000 = 68,740,000,000
3 Khusus(PKLK) = 132 KK X 28,000,000 = 3,696,000,000
4,085 KK = - 114,380,000,000
SASARAN UNITCOST JUMLAH
Total
JADWAL KEGIATAN
JADWAL KEGIATAN
Pasca Sertifikasi oleh direktorat
P2TK Dikdas, P2TK Dikmen,
P2TK PAUD NI
Pasca Sertifikasi oleh direktorat
P2TK Dikdas, P2TK Dikmen,
P2TK PAUD NI
Pra dan proses Sertifikasi oleh
Badan PSDM dan PMP
Pra dan proses Sertifikasi oleh
Badan PSDM dan PMP
1.Penentuan Kuota Pusat
2. Penetapan peserta yg baru
(penomoran calon peserta baru
dan mengirimkannya ke KSG)
3.Pelaksanaan Sertifikasi bekerja sama
dengan LPTK
4. Mengumumkan Kelulusan
1. Pemberian Nomor Registrasi Guru
2. Penerbitan SK Tunjangan DAU dan
Dekon
3. Alokasi dana Dekon di DIPA Provinsi
PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN,
2011
Data Kelulusan
ALOKASI DAN SASARAN
JUMLAHDANA
005 TUNJANGANGURUSILN 576 Org 49,425,804
InsentifGuruSekolahIndonesiadiLuarNegeri 253 Org 6,072,000
InsentifGuruSekolahIndonesiadiSabahMalaysia 33 Org 33,101,344
PenyusunanPedomanKeberadaanGuruIndonesiaDiLuarNegeri 60 Org 883,100
BimtekGuruUntukSekolahIndonesiaLuarNegeri 190 Org 4,755,390
SosialisasiBagiGuruTkiBaruDariIndonesia 30 Org 356,029
PengirimanDanPemulanganGuruTidakTetapTkiMalaysia 99 Org 4,121,274
MonitoringdanEvaluasiGuruMalaysia 7 Org 136,667
ALOKASISASARANDANBIAYA
SASARAN/KELUARAN
NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
INSENTIF GURU
SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI (SILN)
No. SILN Jumlah Guru
1 Singapura 16
2 Malaysia (KL) 34
3 Thailand 14
4 Filipina 10
5 Myanmar 7
6 Jepang 19
7 Arab Saudi (Makkah & Jeddah) 51
8 Arab Saudi (Riyadh) 16
9 Mesir 19
10 Suriah 9
11 Belanda 17
12 Rusia 10
13 Serbia 7
14 Malaysia (Kinabalu) 23
252TOTAL
Output dari Perumusan Kebijakan Kebutuhan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dikdas
NO
REGULASI PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
SUBDIT
1
1. Peta PTK
2. peningkatan karir PTK
3. kerjasama lembaga
PROGRAM
2
1. Juknis permenpan 21 2010 tentang pengawas sekolah
2. pedoman pengawasan sekolah
3. pengelolaan sekolah 1 atap
4. Penyesuaian jabatan fungsional pengawas
SD
3
1. Networking
2. sistem rekruitment
3. double subject
4. penguatan kepala sekolah dan pengawas
SMP
4
1. Inklusi
2. Ketunaan
3. permen no. 28 tahun 2010 tentang pengangkatan guru
sebagai kepala sekolah
4. perencanaan kebutuhan guru
PKPLK
PENGELOLAAN TUNJANGAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
Sosialisasi program kebijakan tunjangan kepada seluruh kabupaten/kota
di provinsinya.
Verifikasi data: validasi data, baik NUPTK, tempat kerja, jumlah jam
mengajar dan variabel lainnya yang berkaitan dengan jenis tunjangan
yang didapat dari kabupaten/kota sebelum diusulkan ke pusat
Monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan bagi dinas pendidikan
provinsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota
terhadap validitas pendataan dan hasil kuota data yang terserap
Pengolahan data hasil monev, merupakan kegiatan internal dinas
pendidikan provinsi untuk melakukan analisis data yang telah terambil di
kabupaten/kota, dan menyerahkan hasil analisis tersebut ke tingkat
pusat.
30
PERMASALAHAN SERTIFIKASI 2011 OLEH PENGELOLA BARU
(DIT P2TK DIKDAS, P2TK DIKMEN, P2TK PAUD NI)
1. MASIH ADA SK TUNJANGAN DITERIMA DESEMBER TAHUN 2010 SEHINGGA TIDAK BISA
TERBAYARKAN KARENA DANA SUDAH DIKEMBALIKAN KE NEGARA
(PROVINSI NTT, KAB. MAMUJU UTARA, DLL)
2. BANYAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PADA TAHUN 2010 YANG MENJADI BEBAN DIPA 2011
3. PERPINDAHAN GURU ANTAR KAB/KOTA SEHINGGA MEMBEBANI KAB/KOTA PENERIMA
4. PERPINDAHAN GURU DEPAG KE DIKNAS
5. PENGALOKASIAN DANA DILAKUKAN TAHUN SEBELUMNYA SEDANGKAN PEMBAYARAN
DILAKUKAN TAHUN BERJALAN, SEHINGGA DANA TIDAK AKAN MENCUKUPI
6. REKONSILIASI DANA TAHUN LALU MASIH DIBAWAH DITJEN PMPTK DAN HASILNYA BELUM
DITERIMA OLEH DIREKTORAT YANG MENGELOLA SEKARANG.
7. MEMPRIORITASKAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TAHUN LALU TIDAK DIMUNGKINKAN
KARENA DATA KEKURANGAN MASIH BELUM DITERIMA DARI KAB/KOTA DAN PROVINSI
SEBAGAI DASAR PENERBITAN SK KEKURANGAN
PERENCANAAN DAN PENATAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
JUMLAHDANA
007 PERENCANAANDANPENATAANPENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKAN 33 prov 62,230,043
1 PenyusunanPedomanTunjangandanPendataanPtkDikdas 120 Org 883,100
2 KoordinasiPendataanPTKPendidikanDasar 243 Org 16,791,276
3 KoordinasiPengendalianProgramRasioPtkDikdasTingkatKab/Kota 3,144 Org 21,793,830
4 PemenuhanKebutuhanPerencanaan,PendataanDanEvaluasiProgram 2 Unt 80,625
5 PemetaanDanVerifikasiDataPendidikPendidikanDasarPenerimaTunjangan 891 Org 6,568,012
6 PengolahanDataPTKDikdas 240 Org 1,759,950
7 SosialisasiPeraturanBersamaRegulasiPemerataanDistribusiGuru 1,885 Org 14,353,250
ALOKASISASARANDANBIAYA
SASARAN/KELUARAN
NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
PELAKSANAAN PROGRAM ANGKA KREDIT
DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PTK
DIKDAS
Perumusan kebijakan angka kredit dan jabatan fungsional
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, berupa
kebijakan angka kredit, lanjutan penyesuaian jabatan
fungsional guru, subsidi tunjangan jabatan fungsional,
kebijakan sistem informasi manajemen penilaian angka kredit
dan lainnya
bimbingan teknis calon tim penilai angka kredit pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan dasar.
Pengelolaan Pendataan dan penilaian angka kredit dan jabatan
Fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
dasar
JADWAL
KUOTA TUNJANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DIKDAS TAHUN 2012
KODE PROVINSI KUOTA DANA
010022 DKI JAKARTA 35 630.000.000
020002 JAWA BARAT 277 4.986.000.000
030059 JAWA TENGAH 132 2.376.000.000
040007 DI. YOGYAKARTA 19 342.000.000
050034 JAWA TIMUR 153 2.754.000.000
060071 ACEH 17 306.000.000
070003 SUMATERA UTARA 17 306.000.000
080015 SUMATERA BARAT 21 378.000.000
090015 R I A U 6 108.000.000
100028 J A M B I 2 36.000.000
110010 SUMATERA SELATAN 17 306.000.000
120064 LAMPUNG 11 198.000.000
130013 KALIMANTAN BARAT 2 36.000.000
140028 KALIMANTAN TENGAH 5 90.000.000
150046 KALIMANTAN SELATAN 4 72.000.000
160015 KALIMANTAN TIMUR 7 126.000.000
170002 SULAWESI UTARA 12 216.000.000
180007 SULAWESI TENGAH 10 180.000.000
190024 SULAWESI SELATAN 52 936.000.000
200007 SULAWESI TENGGARA   -
210011 MALUKU   -
220042 B A L I 11 198.000.000
230010 NUSA TENGGARA BARAT 12 216.000.000
240068 NUSA TENGGARA TIMUR 20 360.000.000
250002 PAPUA 23 414.000.000
260014 BENGKULU 10 180.000.000
280014 MALUKU UTARA 3 54.000.000
290027 BANTEN 9 162.000.000
300002 BANGKA BELITUNG 4 72.000.000
310030 GORONTALO 2 36.000.000
320031 KEPULAUAN RIAU 2 36.000.000
330022 PAPUA BARAT   -
340033 SULAWESI BARAT 18 324.000.000
TOTAL 913 16.434.000.000
16.434.000.00036
Sistem Pengelolaan Kepala/Pengawas Sekolah
37
38
KEGIATAN SUBDIT TK PK-
PLK DIKDAS
4
PROGRAM KEGIATAN SUBDIT PTK PK-
PLK
No KEGIATAN
1 Perumusan Kebijakan Pemenuhan PTK PK dan PLK Dikdas
2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
3 Pengembangan Bahan/Materi Bimtek PTK Dikdas
4 Pengembangan Juklak/Juknis Bimtek PTK Dikdas
5 Bimtek PTK Pendidikan Khusus Ketunaan
6 Bimtek PTK Pendidikan Khusus Inklusi
7 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
8 Penyusunan dan Penyebaran Instrumen Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
9 Analisis Instrumen Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
10 Workshop Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
39
PROGRAM KEGIATAN (Lanjutan)
No KEGIATAN
11 Pemetaan Data Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
12 Analisis Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
13 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas
14 Fasilitasi dan Bimtek Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Per Jenjang
Pendidikan
15 Penyusunan Pedoman, Instrumen dan Evaluasi Dampak Program Kemitraan Kepala
sekolah Daerah Khusus/Tertinggal Dengan Daerah Maju
16 Penghargaan PTK Pendidikan Khusus Berdedikasi Tingkat Nasional
17 Monev Pelaksanaan PTK PK dan PLK Berprestasi Tingkat Nasional
18 Perlindungan Dan Penghargaan Bagi PTK (LKBH)
19 Dewan Kehormatan Guru
20 Sosialisasi Pembinaan Etika Profesi, Penghargaan dan Perlindungan PTK Dikdas
21 Bantuan Peningkatan Kualifikasi PTK PK dan PLK
22 Rapat Koordinasi Dengan LPTK
40
PROGRAM KEGIATAN (Lanjutan)
No KEGIATAN
23 Sosialisasi Dan Seleksi Bantuan Peningkatan Kualifikasi PTK PK dan PLK
24 Penyusunan Pedoman PTK PK dan PLK Di Kawasan Nelayan
25 Sosialisasi Pedoman PTK PK dan PLK Di Kawasan Nelayan
26 Sosialisasi Peraturan Bersama Regulasi Pemerataan Distribusi Guru Ke Kab/Kota
(Regional II)
27 Penyusunan Pola Pembinaan Karir PTK PK dan PLK
28 Penyusunan Instrumen Pembinaan Karir PTK PK dan PLK
29 Penyusunan Kurikulum Pembinaan Karir PTK PK dan PLK
30 Bantuan Peningkatan Karir PTK PK dan PLK
31 Validasi Instrumen Pembinaan Karir PTK PK dan PLK
32 Bimtek TIM SIMPAK PTK Dikdas
33 Bimtek Calon Tim Penilai Angka Kredit bagi PTK Dikdas
34 Bimtek Peningkatan ICT bagi PTK, PK dan PLK Dikdas
41
Terima kasih
http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id
ahendras@yahoo.com
subditpklk@yahoo.com
42

More Related Content

What's hot

31 barisan-puji iryanti
31 barisan-puji iryanti31 barisan-puji iryanti
31 barisan-puji iryantiNdah Indah
 
Pedoman pemetaan mutu pendidikan
Pedoman pemetaan mutu pendidikanPedoman pemetaan mutu pendidikan
Pedoman pemetaan mutu pendidikanGan Anom
 
Proposal block grant program revitalisasi kkg
Proposal block grant program revitalisasi kkgProposal block grant program revitalisasi kkg
Proposal block grant program revitalisasi kkgChusnul Labib
 
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka
Buku 7  panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbukaBuku 7  panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbukaNandang Sukmara
 
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPGRambu-Rambu Pelaksanaan PLPG
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPGsekolah maya
 
17 ps-2014 bantuan smk rujukan
17 ps-2014 bantuan smk rujukan17 ps-2014 bantuan smk rujukan
17 ps-2014 bantuan smk rujukanWinarto Winartoap
 
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)putu micana
 
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Guss No
 
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012Mulyati Rahman
 
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)kreasimaster
 
Sejarah kelompok kompetensi a
Sejarah kelompok kompetensi aSejarah kelompok kompetensi a
Sejarah kelompok kompetensi agondolrengit
 
5. modul 5. ept pelayanan peserta didik
5. modul 5. ept pelayanan peserta didik5. modul 5. ept pelayanan peserta didik
5. modul 5. ept pelayanan peserta didiksyifaul123
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010liliamalia
 

What's hot (19)

20 materi
20 materi20 materi
20 materi
 
31 barisan-puji iryanti
31 barisan-puji iryanti31 barisan-puji iryanti
31 barisan-puji iryanti
 
Pedoman pemetaan mutu pendidikan
Pedoman pemetaan mutu pendidikanPedoman pemetaan mutu pendidikan
Pedoman pemetaan mutu pendidikan
 
Pembekalan Panitia Pelatihan Kurikulum 2013
Pembekalan Panitia Pelatihan Kurikulum 2013Pembekalan Panitia Pelatihan Kurikulum 2013
Pembekalan Panitia Pelatihan Kurikulum 2013
 
Proposal block grant program revitalisasi kkg
Proposal block grant program revitalisasi kkgProposal block grant program revitalisasi kkg
Proposal block grant program revitalisasi kkg
 
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka
Buku 7  panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbukaBuku 7  panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbuka
 
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPGRambu-Rambu Pelaksanaan PLPG
Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG
 
17 ps-2014 bantuan smk rujukan
17 ps-2014 bantuan smk rujukan17 ps-2014 bantuan smk rujukan
17 ps-2014 bantuan smk rujukan
 
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
Pengertian ( juknis permenpan 35 tahun 2010)
 
Lampiran iii br
Lampiran iii brLampiran iii br
Lampiran iii br
 
Matrik rkpd 2012
Matrik rkpd 2012Matrik rkpd 2012
Matrik rkpd 2012
 
Penyusunan KTSP
Penyusunan KTSPPenyusunan KTSP
Penyusunan KTSP
 
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
Lampiran Permendiknas No 35 Tahun 2010
 
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
Pedoman Uji Kompetensi Guru 2012
 
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
Pedoman ukg (revisi 12 07-2012)
 
Sejarah kelompok kompetensi a
Sejarah kelompok kompetensi aSejarah kelompok kompetensi a
Sejarah kelompok kompetensi a
 
5. modul 5. ept pelayanan peserta didik
5. modul 5. ept pelayanan peserta didik5. modul 5. ept pelayanan peserta didik
5. modul 5. ept pelayanan peserta didik
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010
 
5. pedoman pendampingan
5. pedoman pendampingan5. pedoman pendampingan
5. pedoman pendampingan
 

Viewers also liked

Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikan
Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikanPpt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikan
Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikanlinda_rosalina
 
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...Nikmon Amal
 
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)ARISKA COMPNET
 
Rencana kerja gugus
Rencana kerja gugusRencana kerja gugus
Rencana kerja gugusJamaludin ..
 
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulLaporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulInformation and Technology
 
Laporan kegiatan praktek kerja industri
Laporan kegiatan praktek kerja industriLaporan kegiatan praktek kerja industri
Laporan kegiatan praktek kerja industriHamka Cadaz
 
Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu
Pedoman Pengelolaan PAUD TerpaduPedoman Pengelolaan PAUD Terpadu
Pedoman Pengelolaan PAUD TerpaduFKIP UHO
 
STANDAR KOMPETENSI GURU
STANDAR KOMPETENSI GURUSTANDAR KOMPETENSI GURU
STANDAR KOMPETENSI GURUguestc6f390
 
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganata
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganataLAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganata
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganataAditya Arga
 
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKV
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKVCONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKV
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKVFirdaus Firdaus
 
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)Ruth Dian
 
Contoh laporan pkl smk
Contoh laporan pkl smkContoh laporan pkl smk
Contoh laporan pkl smkBae Haqie
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...Sutny_Wulan_Sary_Puasa
 
Contoh persentasi laporan PKL
Contoh persentasi laporan PKLContoh persentasi laporan PKL
Contoh persentasi laporan PKLFirman Sufiana
 
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJ
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJContoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJ
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJAriefiandra Ariefiandra
 

Viewers also liked (17)

Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikan
Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikanPpt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikan
Ppt pengelolaan tenaga didik dan tenaga kependidikan
 
Laporan pkl alfiyah
Laporan pkl alfiyahLaporan pkl alfiyah
Laporan pkl alfiyah
 
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...Laporan kegiatan praktek kerja indust ri  di kantor universitas flores       ...
Laporan kegiatan praktek kerja indust ri di kantor universitas flores ...
 
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)
LAPORAN PRAKERIN (ARISKA COMPNET)
 
Rencana kerja gugus
Rencana kerja gugusRencana kerja gugus
Rencana kerja gugus
 
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulLaporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
 
Laporan kegiatan praktek kerja industri
Laporan kegiatan praktek kerja industriLaporan kegiatan praktek kerja industri
Laporan kegiatan praktek kerja industri
 
Gugus paud 2016
Gugus paud 2016Gugus paud 2016
Gugus paud 2016
 
Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu
Pedoman Pengelolaan PAUD TerpaduPedoman Pengelolaan PAUD Terpadu
Pedoman Pengelolaan PAUD Terpadu
 
STANDAR KOMPETENSI GURU
STANDAR KOMPETENSI GURUSTANDAR KOMPETENSI GURU
STANDAR KOMPETENSI GURU
 
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganata
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganataLAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganata
LAPORAN PRAKERIN SMKN 1 KARAWANG adittya aprillia arganata
 
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKV
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKVCONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKV
CONTOH Laporan praktik kerja industri (SMK) PRAKERIN PROGRAM STUDI DKV
 
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
Laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
 
Contoh laporan pkl smk
Contoh laporan pkl smkContoh laporan pkl smk
Contoh laporan pkl smk
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
 
Contoh persentasi laporan PKL
Contoh persentasi laporan PKLContoh persentasi laporan PKL
Contoh persentasi laporan PKL
 
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJ
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJContoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJ
Contoh Laporan Prkatek Kerja Industri (PRAKERIN) SMK TKJ
 

Similar to Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar 2012, 7 3-2

Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanadijbg
 
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdfMakeGreen
 
35 dk-2014 data dan informasi program psmk
35 dk-2014 data dan informasi program psmk35 dk-2014 data dan informasi program psmk
35 dk-2014 data dan informasi program psmkWinarto Winartoap
 
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)SriWahyuni508454
 
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Anwar Sanusi
 
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plkUndang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plkbtkipkalteng
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxEkoPurnomo80
 
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TPedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TAdy Setiawan
 
10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp regioneli priyatna laidan
 
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptKabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptNanang Kurniawan
 
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalPedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalTopik Budiantoro
 
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptxIGIKarawang
 
A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)Sutiono Tio
 
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptxMateri BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptxEnang Cuhendi
 
Pedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukaPedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukasugainanaf
 
Pedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukaPedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukaOom Rohman
 

Similar to Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar 2012, 7 3-2 (20)

Kiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikanKiat kiat dinas pendidikan
Kiat kiat dinas pendidikan
 
Ka.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.pptKa.Dipendik.ppt
Ka.Dipendik.ppt
 
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf
05 - 112023 Pengimbasan PSP di Sekolah sekitar.pdf
 
35 dk-2014 data dan informasi program psmk
35 dk-2014 data dan informasi program psmk35 dk-2014 data dan informasi program psmk
35 dk-2014 data dan informasi program psmk
 
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)
Renstra smk negeri 1 peusangan (tata busana)
 
Kebijakan ptk dikmen 2014 laboratorium
Kebijakan ptk dikmen 2014 laboratoriumKebijakan ptk dikmen 2014 laboratorium
Kebijakan ptk dikmen 2014 laboratorium
 
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
 
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plkUndang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
Undang undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2016 plk
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3TPedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
Pedoman Diklat Berjenjang Bagi Guru PAUD di Daerah 3T
 
10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region10. juknis pemb implementasi ktsp region
10. juknis pemb implementasi ktsp region
 
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptKabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
 
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_finalPedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
Pedoman pelaksanaan osn-guru_2015_final
 
Paparan psnp
Paparan psnpPaparan psnp
Paparan psnp
 
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
2023_Materi pendampingan Pengimbasan_PSP.pptx
 
A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)A.gambaran umum bermutu (fix)
A.gambaran umum bermutu (fix)
 
Panduan pendampingan pip 2021
Panduan pendampingan pip 2021Panduan pendampingan pip 2021
Panduan pendampingan pip 2021
 
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptxMateri BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
 
Pedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukaPedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca uka
 
Pedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca ukaPedoman diklat pasca uka
Pedoman diklat pasca uka
 

Kebijakan dan program direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar 2012, 7 3-2

  • 1. 1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DASAR 2012 Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 4. TUGAS Melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
  • 5. FUNGSI 1. perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; 2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; 3. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar;
  • 6. 6 4. pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar; 5. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar; 6. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar; FUNGSI ( lanjutan)
  • 7. 7. pelaksanaan pemberian penghargaan dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar; 8. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan kesetaraan pendidikan dasar; dan 9. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. FUNGSI ( lanjutan)
  • 9. 9 PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV 1. Perencanaan Sistem Rekrutmen 2. Perencanaan Distribusi dan Redistribusi PTK Dikdas 3. Perencanaan Persentase SD yang memiliki rasio pendidik terhadap siswa 1:20 4. Perencanaan Persentase SMP yang memiliki rasio pendidik terhadap siswa 1:32 5. Perencanaan Persentase Kab/Kota yang memiliki pengawas SD/SDLB dengan rasio 1 pengawas : 15 SD 6. Persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga perpustakaan SD/SDLB dengan rasio 1:1 sekolah 7. Perencanaan Persentase PTK yang mendapatkan tunjangan persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga administrasi SD/SDLB dengan rasio 1:1 sekolah
  • 10. 10 PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV 8. Perencanaan persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga perpustakaan SMP/SMPLB dengan rasio 2:1 9. Perencanaan persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga administrasi SMP/SMPLB dengan rasio 3:1 10.Perencanaan persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga laboran SMP/SMPLB dengan rasio 3:1 11. Perencanaan persentase Kab/Kota yang memiliki pengawas Matpel dengan rasio 1 pengawas : 30 guru Matpel 12. Perencanaan persentase Kab/Kota yang memiliki pengawas rumpun Matpel dengan rasio 1 pengawas ; 30 guru Matpel 13. Perencanaan Multigrade Teaching dan Multi Subject Teaching
  • 11. 11 PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV 1. Tunjangan Profesi 2. Tunjangan Fungsional 3. Tunjangan Khusus 4. Tunjangan Peningkatan Kualifikasi 5. Tunjangan Guru SIKK dan Humana 6. Tunjangan Lainnya
  • 12. 12 PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV 1. Peningkatan Kualifikasi 2. Penilaian Angka Kredit 3. Program Induksi 4. Program Inpassing 5. Penyesuaian Jabatan PNS
  • 13. 13 PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV 1. Perlombaan PTK Berprestasi 2. Penghargaan PTK berprestasi 3. Perhargaan PTK daerah khusus 4. Satya Lencana Kesadaran Berkonstitusi 5. Pemilihan PTK Berprestasi 6. Pengiriman PTK Ke Luar Negeri 7. Kerjasama dengan LBH Guru 8. Kerjasama dengan Kode Etik & Dewan Guru 9. Pendidikan Karakter Bangsa Bagi PTK
  • 14. PROGRAM P2TK DIKDAS PERENCANAAN KESEJAHTERAAN KARIR HARLINDUNG MONEV Monitoring pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perencanaan Kebutuhan PTK Pendidikan Dasar, Pemberian Kesejahteraan, Karir, dan Penghargaan dan Perlindungan. Pemetaan Data PTK Pendidikan Dasar
  • 16. Sesuai tugas pokok dan fungsi, program JUMLAH DIREKTORAT P2TK DIKDAS 444,450 OK 5,017,480,724,000 7,597 OK 88,603,900,000 315 OK 3,014,476,000 422,502 OK 4,694,887,853,000 3,967 OK 54,426,651,000 10,057 OK 141,991,527,000 12 BLN 34,556,317,000 SASARAN APBN 2012 5 6 U R A I A N A 1 2 3 4 PELAYANAN MANAJEMEN PERKANTORAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PERENCANAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PEMBINAAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
  • 17. pembagian pendanaan berdasarkan dana mengikat (insentif, tunjangan, blockgrant) dan tidak mengikat (manajemen pendukung blockgrant, insentif dan tunjangan)
  • 18. JUMLAH DANA 1.5 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 5,017,480,724 001 PEMBAYARAN GAJI,LEMBUR,HONORARIUM DAN VAKASI 13 Bln 8,621,764 002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bln 4,324,790 003 PROGRAM BERMUTU (BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT UNIVERSAL TEACHER UPGRAIDING) 75 Kab/Kota 30,138,350 004 SUBDIDI TUNJANGAN GURU 418,987 Org 4,597,143,208 005 TUNJANGAN GURU SILN 576 Org 49,425,804 006 PENGELOLAAN TUNJANGAN PTK DI PROVINSI 34 pusat/prov 50,158,598 007 PERENCANAAN DAN PENATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 33 prov 62,230,043 008 PERUMUSAN KEBIJAKAN KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 33 prov 24,537,508 009 PENGHARGAAN PTK DIKDAS 33 prov 29,467,897 010 PERLINDUNGAN PTK DIKDAS 33 prov 24,958,754 011 PELAKSANAAN PROGRAM ANGKA KREDIT DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PTK DIKDAS 33 prov 77,000,168 012 FASILITASI PENINGKATAN KARIR PTK DIKDAS 33 prov 10,231,374 013 FASILITASI PENINGKATAN KARIR TUTOR PAKET A/B 33 prov 12,396,954 014 MAPPING KOMPETENSI PTK DIKDAS 33 prov 12,221,273 015 EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 33 prov 3,014,476 016 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 12 Bln 21,609,763 ALOKASI SASARAN DAN BIAYA SASARAN/KELUARAN NO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
  • 19.
  • 20. SUBSIDI TUNJANGAN GURU JUMLAHDANA 004 SUBDIDITUNJANGANGURU 418,987 Org 4,597,143,208 1 TunjanganProfesi 57,651 Org 1,889,338,572 2 TunjanganFungsional 207,946 Org 748,605,600 3 TunjanganPTKDaerahKhusus 48,138 Org 1,577,578,536 4 TunjanganPTKPendidikanKhusus 913 Org 16,434,000 5 BantuanPeningkatanKualifikasiS-I/D-IV 104,339 Org 365,186,500 ALOKASISASARANDANBIAYA SASARAN/KELUARAN NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
  • 21. PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S2 IPS IPA MATEMATIKA BAHASA INGGRIS BAHASA INDONESIA PGSD/ PENDIDIKAN DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN KETUNAAN TOTAL 1 UPI 23 23 23 23 23 23 23 20 181 2 UNY 23 23 23 23 23 23 23 161 3 UNESA 23 23 23 23 23 23 23 161 4 UM 23 23 23 23 23 23 23 161 92 92 92 92 92 92 92 20 664 NO PERGURUANTINGGI PRODI(ORG) TOTAL
  • 22. BANTUAN PENGUATAN KARIR PTK DIKDAS NO KELOMPOKKERJA 1 Kelas(SD) = 1,498 KK X 28,000,000 = 41,944,000,000 2 Matapelajaran(SMP) = 2,455 KK X 28,000,000 = 68,740,000,000 3 Khusus(PKLK) = 132 KK X 28,000,000 = 3,696,000,000 4,085 KK = - 114,380,000,000 SASARAN UNITCOST JUMLAH Total
  • 25. Pasca Sertifikasi oleh direktorat P2TK Dikdas, P2TK Dikmen, P2TK PAUD NI Pasca Sertifikasi oleh direktorat P2TK Dikdas, P2TK Dikmen, P2TK PAUD NI Pra dan proses Sertifikasi oleh Badan PSDM dan PMP Pra dan proses Sertifikasi oleh Badan PSDM dan PMP 1.Penentuan Kuota Pusat 2. Penetapan peserta yg baru (penomoran calon peserta baru dan mengirimkannya ke KSG) 3.Pelaksanaan Sertifikasi bekerja sama dengan LPTK 4. Mengumumkan Kelulusan 1. Pemberian Nomor Registrasi Guru 2. Penerbitan SK Tunjangan DAU dan Dekon 3. Alokasi dana Dekon di DIPA Provinsi PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN, 2011 Data Kelulusan
  • 26. ALOKASI DAN SASARAN JUMLAHDANA 005 TUNJANGANGURUSILN 576 Org 49,425,804 InsentifGuruSekolahIndonesiadiLuarNegeri 253 Org 6,072,000 InsentifGuruSekolahIndonesiadiSabahMalaysia 33 Org 33,101,344 PenyusunanPedomanKeberadaanGuruIndonesiaDiLuarNegeri 60 Org 883,100 BimtekGuruUntukSekolahIndonesiaLuarNegeri 190 Org 4,755,390 SosialisasiBagiGuruTkiBaruDariIndonesia 30 Org 356,029 PengirimanDanPemulanganGuruTidakTetapTkiMalaysia 99 Org 4,121,274 MonitoringdanEvaluasiGuruMalaysia 7 Org 136,667 ALOKASISASARANDANBIAYA SASARAN/KELUARAN NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
  • 27. INSENTIF GURU SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI (SILN) No. SILN Jumlah Guru 1 Singapura 16 2 Malaysia (KL) 34 3 Thailand 14 4 Filipina 10 5 Myanmar 7 6 Jepang 19 7 Arab Saudi (Makkah & Jeddah) 51 8 Arab Saudi (Riyadh) 16 9 Mesir 19 10 Suriah 9 11 Belanda 17 12 Rusia 10 13 Serbia 7 14 Malaysia (Kinabalu) 23 252TOTAL
  • 28. Output dari Perumusan Kebijakan Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dikdas NO REGULASI PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR SUBDIT 1 1. Peta PTK 2. peningkatan karir PTK 3. kerjasama lembaga PROGRAM 2 1. Juknis permenpan 21 2010 tentang pengawas sekolah 2. pedoman pengawasan sekolah 3. pengelolaan sekolah 1 atap 4. Penyesuaian jabatan fungsional pengawas SD 3 1. Networking 2. sistem rekruitment 3. double subject 4. penguatan kepala sekolah dan pengawas SMP 4 1. Inklusi 2. Ketunaan 3. permen no. 28 tahun 2010 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah 4. perencanaan kebutuhan guru PKPLK
  • 29. PENGELOLAAN TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR Sosialisasi program kebijakan tunjangan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsinya. Verifikasi data: validasi data, baik NUPTK, tempat kerja, jumlah jam mengajar dan variabel lainnya yang berkaitan dengan jenis tunjangan yang didapat dari kabupaten/kota sebelum diusulkan ke pusat Monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan bagi dinas pendidikan provinsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota terhadap validitas pendataan dan hasil kuota data yang terserap Pengolahan data hasil monev, merupakan kegiatan internal dinas pendidikan provinsi untuk melakukan analisis data yang telah terambil di kabupaten/kota, dan menyerahkan hasil analisis tersebut ke tingkat pusat.
  • 30. 30 PERMASALAHAN SERTIFIKASI 2011 OLEH PENGELOLA BARU (DIT P2TK DIKDAS, P2TK DIKMEN, P2TK PAUD NI) 1. MASIH ADA SK TUNJANGAN DITERIMA DESEMBER TAHUN 2010 SEHINGGA TIDAK BISA TERBAYARKAN KARENA DANA SUDAH DIKEMBALIKAN KE NEGARA (PROVINSI NTT, KAB. MAMUJU UTARA, DLL) 2. BANYAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PADA TAHUN 2010 YANG MENJADI BEBAN DIPA 2011 3. PERPINDAHAN GURU ANTAR KAB/KOTA SEHINGGA MEMBEBANI KAB/KOTA PENERIMA 4. PERPINDAHAN GURU DEPAG KE DIKNAS 5. PENGALOKASIAN DANA DILAKUKAN TAHUN SEBELUMNYA SEDANGKAN PEMBAYARAN DILAKUKAN TAHUN BERJALAN, SEHINGGA DANA TIDAK AKAN MENCUKUPI 6. REKONSILIASI DANA TAHUN LALU MASIH DIBAWAH DITJEN PMPTK DAN HASILNYA BELUM DITERIMA OLEH DIREKTORAT YANG MENGELOLA SEKARANG. 7. MEMPRIORITASKAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TAHUN LALU TIDAK DIMUNGKINKAN KARENA DATA KEKURANGAN MASIH BELUM DITERIMA DARI KAB/KOTA DAN PROVINSI SEBAGAI DASAR PENERBITAN SK KEKURANGAN
  • 31. PERENCANAAN DAN PENATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JUMLAHDANA 007 PERENCANAANDANPENATAANPENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKAN 33 prov 62,230,043 1 PenyusunanPedomanTunjangandanPendataanPtkDikdas 120 Org 883,100 2 KoordinasiPendataanPTKPendidikanDasar 243 Org 16,791,276 3 KoordinasiPengendalianProgramRasioPtkDikdasTingkatKab/Kota 3,144 Org 21,793,830 4 PemenuhanKebutuhanPerencanaan,PendataanDanEvaluasiProgram 2 Unt 80,625 5 PemetaanDanVerifikasiDataPendidikPendidikanDasarPenerimaTunjangan 891 Org 6,568,012 6 PengolahanDataPTKDikdas 240 Org 1,759,950 7 SosialisasiPeraturanBersamaRegulasiPemerataanDistribusiGuru 1,885 Org 14,353,250 ALOKASISASARANDANBIAYA SASARAN/KELUARAN NO ESELONI/ESELONII/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
  • 32. PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
  • 33. PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
  • 34. PELAKSANAAN PROGRAM ANGKA KREDIT DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PTK DIKDAS Perumusan kebijakan angka kredit dan jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, berupa kebijakan angka kredit, lanjutan penyesuaian jabatan fungsional guru, subsidi tunjangan jabatan fungsional, kebijakan sistem informasi manajemen penilaian angka kredit dan lainnya bimbingan teknis calon tim penilai angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Pengelolaan Pendataan dan penilaian angka kredit dan jabatan Fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
  • 36. KUOTA TUNJANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DIKDAS TAHUN 2012 KODE PROVINSI KUOTA DANA 010022 DKI JAKARTA 35 630.000.000 020002 JAWA BARAT 277 4.986.000.000 030059 JAWA TENGAH 132 2.376.000.000 040007 DI. YOGYAKARTA 19 342.000.000 050034 JAWA TIMUR 153 2.754.000.000 060071 ACEH 17 306.000.000 070003 SUMATERA UTARA 17 306.000.000 080015 SUMATERA BARAT 21 378.000.000 090015 R I A U 6 108.000.000 100028 J A M B I 2 36.000.000 110010 SUMATERA SELATAN 17 306.000.000 120064 LAMPUNG 11 198.000.000 130013 KALIMANTAN BARAT 2 36.000.000 140028 KALIMANTAN TENGAH 5 90.000.000 150046 KALIMANTAN SELATAN 4 72.000.000 160015 KALIMANTAN TIMUR 7 126.000.000 170002 SULAWESI UTARA 12 216.000.000 180007 SULAWESI TENGAH 10 180.000.000 190024 SULAWESI SELATAN 52 936.000.000 200007 SULAWESI TENGGARA   - 210011 MALUKU   - 220042 B A L I 11 198.000.000 230010 NUSA TENGGARA BARAT 12 216.000.000 240068 NUSA TENGGARA TIMUR 20 360.000.000 250002 PAPUA 23 414.000.000 260014 BENGKULU 10 180.000.000 280014 MALUKU UTARA 3 54.000.000 290027 BANTEN 9 162.000.000 300002 BANGKA BELITUNG 4 72.000.000 310030 GORONTALO 2 36.000.000 320031 KEPULAUAN RIAU 2 36.000.000 330022 PAPUA BARAT   - 340033 SULAWESI BARAT 18 324.000.000 TOTAL 913 16.434.000.000 16.434.000.00036
  • 38. 38 KEGIATAN SUBDIT TK PK- PLK DIKDAS 4
  • 39. PROGRAM KEGIATAN SUBDIT PTK PK- PLK No KEGIATAN 1 Perumusan Kebijakan Pemenuhan PTK PK dan PLK Dikdas 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 3 Pengembangan Bahan/Materi Bimtek PTK Dikdas 4 Pengembangan Juklak/Juknis Bimtek PTK Dikdas 5 Bimtek PTK Pendidikan Khusus Ketunaan 6 Bimtek PTK Pendidikan Khusus Inklusi 7 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 8 Penyusunan dan Penyebaran Instrumen Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 9 Analisis Instrumen Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 10 Workshop Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 39
  • 40. PROGRAM KEGIATAN (Lanjutan) No KEGIATAN 11 Pemetaan Data Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 12 Analisis Perencanaan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 13 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan PTK PK dan PLK Dikdas 14 Fasilitasi dan Bimtek Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Per Jenjang Pendidikan 15 Penyusunan Pedoman, Instrumen dan Evaluasi Dampak Program Kemitraan Kepala sekolah Daerah Khusus/Tertinggal Dengan Daerah Maju 16 Penghargaan PTK Pendidikan Khusus Berdedikasi Tingkat Nasional 17 Monev Pelaksanaan PTK PK dan PLK Berprestasi Tingkat Nasional 18 Perlindungan Dan Penghargaan Bagi PTK (LKBH) 19 Dewan Kehormatan Guru 20 Sosialisasi Pembinaan Etika Profesi, Penghargaan dan Perlindungan PTK Dikdas 21 Bantuan Peningkatan Kualifikasi PTK PK dan PLK 22 Rapat Koordinasi Dengan LPTK 40
  • 41. PROGRAM KEGIATAN (Lanjutan) No KEGIATAN 23 Sosialisasi Dan Seleksi Bantuan Peningkatan Kualifikasi PTK PK dan PLK 24 Penyusunan Pedoman PTK PK dan PLK Di Kawasan Nelayan 25 Sosialisasi Pedoman PTK PK dan PLK Di Kawasan Nelayan 26 Sosialisasi Peraturan Bersama Regulasi Pemerataan Distribusi Guru Ke Kab/Kota (Regional II) 27 Penyusunan Pola Pembinaan Karir PTK PK dan PLK 28 Penyusunan Instrumen Pembinaan Karir PTK PK dan PLK 29 Penyusunan Kurikulum Pembinaan Karir PTK PK dan PLK 30 Bantuan Peningkatan Karir PTK PK dan PLK 31 Validasi Instrumen Pembinaan Karir PTK PK dan PLK 32 Bimtek TIM SIMPAK PTK Dikdas 33 Bimtek Calon Tim Penilai Angka Kredit bagi PTK Dikdas 34 Bimtek Peningkatan ICT bagi PTK, PK dan PLK Dikdas 41