Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Pkn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

Published in Design
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
38,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
383
Comments
1
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. OLEH : RESZKY SETIAWAN RIMA PRIDAYANI RIZKI DWI PANGESTU RUMONDANG MELLYINDA SEPTIANY KHOIRUM M VEDLY SEPTIAN VERA WINDIA
  • 2. Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi Dasar Negara Hubungan Konstitusi Pengertian Substansi Pengertian Fungsi Kedudukan Sifat Substansi Fungsi
  • 3. Adalah pandangan filsafat mengenai negara. Ajaran ini sering disebut dengan idiologi . Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tsb.
  • 4. Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok :
    • Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis
    • Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.
    • Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.
  • 5. SUBSTANSI DASAR NEGARA
    • Liberalisme
    • Sosialisme
    • Marxisme
    • Pancasila
  • 6. FUNGSI DASAR NEGARA
    • Dasar berdiri dan tegaknya negara
    • Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
    • Dasar partisipasi warga negara
    • Dasar pergaulan antarwarga negara
    • Dasar dan sumber hukum nasional
  • 7. PENGERTIAN KONSTITUSI
    • Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
    • Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
    • Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.
  • 8.
    • SIFAT KONSTITUSI
    • Rigid (Kaku), apabila konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang biasa.
    • Fleksibel (luwes), jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang.
    • NILAI KONSTITUSI
    • Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality).
    • Nilai nominal: bahwa konstitusi secara hukum berlaku , namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku.
    • Nilai semantik: konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.
  • 9.
    • FUNGSI KONSTITUSI
    • Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah
    • Menjamin hak-hak asasi warga negara
    • TUJUAN KONSTITUSI
    • Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
    • Agar semua warga negara penyelenggara negara mentaati peraturan hukum yang berlaku sehingga tercapai kehidupan yang damai dan unik.
    • Tujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik
    • Untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari pengusasa itu sendiri
    • Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan politik
  • 10. SUBSTANSI/ISI KONSTITUSI
    • Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral, dan keagamaan.
    • Ketentuan tentang struktur organisasi negara
    • Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia
    • Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar
    • Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar
  • 11. ISI DAN KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
    • Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
    • Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka.
    • Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan.
    • Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YMK, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.
    • Terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.
  • 12. 1. Kedudukan Pembuka yang berkaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut: a.Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi sekuruh rakyat Indonesia. b.Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c.Negara yang berkedaulatan berkedaulatan berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. d. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 itu merupakan pancaran dari filsafah negara Pancasila yang dijelmakan kedalam pasal demi pasal UUD 1945.
  • 13.
    • 2. Makna Tiap Alinea yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
    • Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk perjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.
    • Alinea kedua adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan.
    • Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa.
    • Alinea keempat adalah memuat tujuan negara.
  • 14. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
    • Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.
    • Contoh :
    • Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 (UUD 1945 amandemen)
    • Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia.
    • Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 UUD 1945
    • Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 s.d 24 UUD 1945.
    • Sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945
  • 15. Perkembangan Konstitusi di Indonesia
    • Periodisasi Konstitusi di Indonesia
    • Konstitusi di Indonesia ada tiga yaitu:
    • Isi Dekrit Presiden:
    • Tidak berlakunya UUD Sementara 1945
    • Kembali berlakunya UUD 1945
    • Pembubaran Badan Konstituante
    • Dibentuknya MPRS dan DPRS
  • 16.
    • Kesepakatan Dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945
    • a. Lima kesepakatan dasar untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945,yaitu:
    • Tidak mengubah pembukaan UUD1945
    • Tetap mempertahankan NKRI
    • Mempertegas sistem Presidensial
    • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
    • Perubahan dilakukan dengan cara addendum , maksudnya perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Lembaran Negara no.75 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Jadi, perubahannya diletakan melekat pada naskah asli.
  • 17.
    • b. Landasan Hukum. Disamping lima kesepakatan dasar tersebut,perubahan UUD 1945 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:
    • Pasal 3 UUD 1945
    • Pasal 37 UUD 1945
    • TAP MPR No: IX/MPR/1999
    • TAP MPR No: IX/MPR/2000
    • TAP MPR No: X/MPR/2001
  • 18.
    • Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar sbb :
    • Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
    • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    • Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
    • Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal
    • Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum (mempertahankan naskah aslinya)
  • 19. TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA TERHADAP KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA
    • Sebagai warga negara, kita, seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melalui hal-hal sbb :
    • Memahami Pancasila dan UUD 1945
    • Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi
    • Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku
  • 20. SELESAI