SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
1.1. PEMERINTAH & SEKTOR SWASTAPEMERINTAH & SEKTOR SWASTA
2.2. PERAN PEMERINTAH DLMPERAN PEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
3.3. KELEMAHAN MEKANISME PASARKELEMAHAN MEKANISME PASAR
4.4. EKTERNALITAS & BARANG PUBLIKEKTERNALITAS & BARANG PUBLIK
5.5. KEGIATAN PEMERINTAHKEGIATAN PEMERINTAH
1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH &
SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA
Pemerintah bertujuan normatif untuk
memaksimumkan kesejahteraan
masyarakat. Sektor swasta:
maksimalisasi laba bagi produsen,
maksimalisasi kepuasan bagi konsumen
1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH &
SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA
Anggaran penerimaan pemerintah
ditentukan oleh pengeluarannya,
sedangkan anggaran pengeluaran
sektor swasta ditentukan oleh
penerimaannya
1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH &
SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA
Ilmu keuangan negara mempelajari
tentang berbagai kegiatan pemerintah
dalam bidang ekonomi, terutama
mengenai penerimaan dan
pengeluarannya beserta pengaruhnya
dalam perekonomian.
1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH &
SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA
Melihat pengaruh anggaran pemerintah
terhadap: pertumbuhan ekonomi,
stabilitas harga, distribusi pendapatan
masyarakat, efisiensi perekonomian, &
perluasan kesempatan kerja.
2.2. PERANPERAN
PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
Intensitas peran pemerintah dalam
perekonomian tergantung pada sistem
ekonomi yang dianut: Kapitalis Murni,
Sosialis Murni, Campuran
2.2. PERAN PEMERINTAH DLMPERAN PEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
IdeologiIdeologi Kapitalis/Liberal MurniKapitalis/Liberal Murni
menerapkanmenerapkan mekanisme pasarmekanisme pasar dengandengan
basis kebebasan mutlak individu pelakubasis kebebasan mutlak individu pelaku
ekonomi. Mengakuiekonomi. Mengakui pemilikan individupemilikan individu..
Pemerintah diberi peran terbatas.Pemerintah diberi peran terbatas.
Fungsi pemerintah hanyaFungsi pemerintah hanya: (1): (1)
memelihara keamanan & pertahanan,memelihara keamanan & pertahanan,
(2) menyelenggarakan peradilan, dan(2) menyelenggarakan peradilan, dan
(3) menyediakan barang-barang publik.(3) menyediakan barang-barang publik.
2.2. PERANPERAN
PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
Tanpa campur tangan pemerintah,Tanpa campur tangan pemerintah,
mekanisme pasar “mekanisme pasar “invisible handinvisible hand”” dipercayadipercaya
akan membangun harga keseimbanganakan membangun harga keseimbangan
dimana:dimana:
(1) alokasi sumberdaya dan output akan(1) alokasi sumberdaya dan output akan
mencapai efisiensi maksimum, (2) labamencapai efisiensi maksimum, (2) laba
maksimum bagi perusahaan, (3) kepuasanmaksimum bagi perusahaan, (3) kepuasan
maksimum bagi konsumen, dan (4)maksimum bagi konsumen, dan (4)
kesejahteraan maksimum bagi masyarakat.kesejahteraan maksimum bagi masyarakat.
2.2. PERANPERAN
PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
IdeologiIdeologi sosialissosialis menerapkan sistemmenerapkan sistem
sentralistiksentralistik dalam semua kegiatandalam semua kegiatan
ekonomi dan membatasi kegiatanekonomi dan membatasi kegiatan
sektor swasta. Tidak mengenalsektor swasta. Tidak mengenal
pemilikan individu.pemilikan individu.
2.2. PERANPERAN
PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM
PEREKONOMIANPEREKONOMIAN
Dalam kenyataan ideologiDalam kenyataan ideologi campurancampuran
yang banyak dipraktekan.yang banyak dipraktekan.
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Mekanisme pasar tidak efektif jika :Mekanisme pasar tidak efektif jika :
(1) adanya “public goods, (2)(1) adanya “public goods, (2)
ekternalitas, (3) adanya risiko usahaekternalitas, (3) adanya risiko usaha
yang besar, (4) adanya “monopolyyang besar, (4) adanya “monopoly
power”, (5) adanya inflasi & deflasi,power”, (5) adanya inflasi & deflasi,
(6) perkembangan usaha, (7) dalam(6) perkembangan usaha, (7) dalam
upaya pemerataan distribusiupaya pemerataan distribusi
pendapatan (keadilan).pendapatan (keadilan).
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Public goods mempunyai dua sifatPublic goods mempunyai dua sifat
pokok: (1) non-rivalry, (2) non-pokok: (1) non-rivalry, (2) non-
exclusion dalam konsumsi.exclusion dalam konsumsi.
Public Goods
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Non-rivalry: konsumsi suatu pihakNon-rivalry: konsumsi suatu pihak
tidak akan mengurangi jatah konsumsitidak akan mengurangi jatah konsumsi
pihak lainnya.pihak lainnya.
Non-exclusion: seseorang yang tdkNon-exclusion: seseorang yang tdk
bersedia melakukan pembayaran tidakbersedia melakukan pembayaran tidak
dapat dikecualikan dari jatahdapat dikecualikan dari jatah
konsumsinyakonsumsinya
Public Goods
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
5 7 12
P P P
Q Q Q
Da Db Da+b
S
E
Rivalry & exclusion
pada barang swasta
6 6 6
Private
Goods
Harga sama
untuk
semua
P =
MC
3.3. KELEMAHAN MEKANISMEKELEMAHAN MEKANISME
PASARPASAR
5 5 5
P P
P
Q Q Q
Da Db
Da+b
S
E
Non-rivalry & Non-
exclusion pada barang
publik
6
7
13
Public Goods
Harga tidak
sama untuk
semua
MCP ≠
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Karena sifat non-rivalry & non-exclusionKarena sifat non-rivalry & non-exclusion
barang publik: (1) Sistem harga tidak dapatbarang publik: (1) Sistem harga tidak dapat
digunakan sebagai alat untuk menunjukkandigunakan sebagai alat untuk menunjukkan
kesukaan masyarakat terhadap barangkesukaan masyarakat terhadap barang
public, (2) Sektor swasta tidak tertarikpublic, (2) Sektor swasta tidak tertarik
untuk memproduksi brg publik karenauntuk memproduksi brg publik karena
sulit/tidak menguntungan.sulit/tidak menguntungan.
Public Goods
• Penjual tunggal
• Tidak ada barang substitusi
• Bariers to entry
Monopoly Power
Ciri-Ciri Monopoly
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Penyebab Monopoly
BARRIERS
TO ENTRY
TECHNICAL
BARRIERS
TO ENTRY
LEGAL
BARRIERS
TO ENTRY
Monopoly Power 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
TECHNICAL
BARRIERS
TO ENTRY
SPECIAL
KNOWLEDGE
ECONOMIES
OF SCALE
KEMAMPUAN
KONTROL THD
SUMBER DAYA
Monopoly Power
Penyebab Monopoly
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
LEGAL
BARRIERS TO
ENTRY
UNDANG-
UNDANG
SPECIAL
FRANCHISE
PATENT
Monopoly Power
Penyebab Monopoly
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Q
0
AC
MC
MR
AR=D
$
AC
Qm
Pm
Laba Total = PABAC
Monopoly
A
B
LABA PER UNIT
= P - AC
MR = MC
Slope MR < Slope MC
P ≥ AVC
Syarat SRE:
Profit Maximizing
Output Monopoly
C
Monopoly Power
Pc
Qc
E
F
Profit
Maximizing
Output
Perfect
Competition
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Monopoly Power
Pada monopoly: P > MC
Adanya kekuatan monopoly
menyebabkan harga lebih mahal, output
lebih sedikit. Kesejahteraan
masyarakat (surplus konsumen)
berkurang.
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Inflasi & Deflasi
Mekanisme harga tidak akan mampu
mengatasi masalah inflasi atau deflasi
dalam perekonomian. Intervensi
pemerintah berupa pengurangan belanja
atau peningkatan pajak diperlukan
untuk mengatasi inflasi, dan sebaliknya
untuk deflasi
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Inflasi & Deflasi
Ye0
45
o
Yf
C,I,G
Y
AE1=C+I+G1
AE = Y
B
A
Mengurangi
AE2=C+I+G2
AE
D
Inflationary Gap
G
Keseimbangan Full-
Employment
C
Inflasi
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Inflasi & Deflasi
Ye0
45
o
Yf
C,I,G
Y
AE1=C+I+G1
AE = Y
B
A
Injection
AE2=C+I+G2
AE
D
Deflationary
Gap
G
Keseimbangan Full-
Employment
C
Pengangguran
Perkembangan Usaha
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISMEMEKANISME
PASARPASAR
Perkembangan usaha mengurangiPerkembangan usaha mengurangi
kemampuan perusahaan dalamkemampuan perusahaan dalam
berproduksi dengan konsekwensiberproduksi dengan konsekwensi
pengurangan input sehinggapengurangan input sehingga
mengurangi kesempatan kerja.mengurangi kesempatan kerja.
Oleh karena itu pemerintah perluOleh karena itu pemerintah perlu
intervensi untuk mencegahintervensi untuk mencegah
pengangguranpengangguran
Distribusi
Pendapatan
3.3. KELEMAHANKELEMAHAN
MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
Dalam mekanisme pasar dimungkinkanDalam mekanisme pasar dimungkinkan
golongan ekonomi kuat semakin kuat, dangolongan ekonomi kuat semakin kuat, dan
golongan ekonomi lemah semakin lemah,golongan ekonomi lemah semakin lemah,
sehingga memperparah ketimpangansehingga memperparah ketimpangan
distribusi pendapatan. Oleh karena itudistribusi pendapatan. Oleh karena itu
perlu intervensi pemerintah untukperlu intervensi pemerintah untuk
memperbaiki distribusi pendapatan.memperbaiki distribusi pendapatan.
4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS &
BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK
Eksternalitas adalah akibat sampingEksternalitas adalah akibat samping
berupa faedah atau kerugian yangberupa faedah atau kerugian yang
diterima oleh pihak lain yang tidakditerima oleh pihak lain yang tidak
terlibat langsung dalam suatu kegiatanterlibat langsung dalam suatu kegiatan
ekonomi (produksi, distribusi, maupunekonomi (produksi, distribusi, maupun
konsumsi).konsumsi).
4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS &
BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK
EksternalitasEksternalitas
PositifPositif
NegatifNegatif
4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS &
BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK
Sebab Akibat
Konsumen Konsumen
ProdusenProdusen
4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS &
BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK
Seperti halnya barang publik, eksternalitas
mempunyai sifat non-rivalry & non-
exclusion.
Perbedaan keduanya terletak pada sifat &
distribusi manfaat/kerugian yang diterima.
Berbeda dengan externalitas, besar
manfaat/kerugian yang diterima dari
barang publik cenderung sama bagi semua
pihak baik yang terlibat langsung maupun
tidak langsung dalam suatu kegiatan.
5.5. KEGIATAN PEMERINTAHKEGIATAN PEMERINTAH
1. Mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun
barang2/jasa yang tidak dapat dilakukan oleh sektor
swasta, untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga/memperbaiki distribusi pendapatan
masyarakat.
3. Menjaga stabilitas harga dengan menggunakan
kebijakan fiskal dan moneter.
4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk
meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan
masyarakat.
Akibat adanya kelemahan mekanisme pasar, dalam
perekonomian moderen pemerintah berperan:

More Related Content

What's hot

Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13
Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13
Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13Dimas Kamil Prayogio
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barangYusron Blacklist
 
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanHak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanIndah Priantini
 
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Pengeluaran Konsumsi MasyarakatPengeluaran Konsumsi Masyarakat
Pengeluaran Konsumsi Masyarakatwidya adhy
 
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Yeni Sujarnoko
 
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu EkonomiBab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu EkonomiJajang Sulaeman
 
12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesiamuhammad muhaimin
 
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )Vivien Patricia S
 
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uas
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uasPasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uas
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uasrobbiatul Adawiyah
 
4 pajak dan retribusi daerah
4 pajak dan retribusi daerah4 pajak dan retribusi daerah
4 pajak dan retribusi daerahnatal kristiono
 
Pasar persaingan sempurna.ppt
Pasar persaingan sempurna.pptPasar persaingan sempurna.ppt
Pasar persaingan sempurna.pptDamayanti
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIDian Oktavia
 
Ppt ai obligasi
Ppt ai obligasiPpt ai obligasi
Ppt ai obligasiRiza Ahmad
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 

What's hot (20)

Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13
Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13
Siklus kegiatan ekonomi kelompok6 mb40_13
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12   keseimbangan pasar uang dan barangBab 12   keseimbangan pasar uang dan barang
Bab 12 keseimbangan pasar uang dan barang
 
Ekonomi publik
Ekonomi publikEkonomi publik
Ekonomi publik
 
Harga barang publik
Harga barang publikHarga barang publik
Harga barang publik
 
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinanHak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
Hak hak asasi manusia dalam kepemimpinan
 
Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
 
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Pengeluaran Konsumsi MasyarakatPengeluaran Konsumsi Masyarakat
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
 
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
 
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu EkonomiBab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
 
12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia12 neraca pembayaran indonesia
12 neraca pembayaran indonesia
 
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )
Skala Prioritas & Pengelolaan Keuangan ( Ekonomi )
 
Pengertian pasar modal
Pengertian pasar modalPengertian pasar modal
Pengertian pasar modal
 
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uas
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uasPasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uas
Pasar persaingan sempurna, ekonomi mikro,uas
 
4 pajak dan retribusi daerah
4 pajak dan retribusi daerah4 pajak dan retribusi daerah
4 pajak dan retribusi daerah
 
Pasar persaingan sempurna.ppt
Pasar persaingan sempurna.pptPasar persaingan sempurna.ppt
Pasar persaingan sempurna.ppt
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XI
 
Ppt ai obligasi
Ppt ai obligasiPpt ai obligasi
Ppt ai obligasi
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 

Viewers also liked

5 Stage Recruitment Process
5 Stage Recruitment Process5 Stage Recruitment Process
5 Stage Recruitment ProcessSailaja Deol
 
BVP- Expanding Your Business
BVP- Expanding Your BusinessBVP- Expanding Your Business
BVP- Expanding Your Businesspeterb1013
 
7 analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm
7  analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm7  analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm
7 analisis biaya manfaat a analysis-s3hkmRatih Puji Astuti
 

Viewers also liked (7)

5 Stage Recruitment Process
5 Stage Recruitment Process5 Stage Recruitment Process
5 Stage Recruitment Process
 
7 analisis manfaat biaya b
7  analisis manfaat biaya b7  analisis manfaat biaya b
7 analisis manfaat biaya b
 
4 candles
4 candles4 candles
4 candles
 
BVP- Expanding Your Business
BVP- Expanding Your BusinessBVP- Expanding Your Business
BVP- Expanding Your Business
 
7 analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm
7  analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm7  analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm
7 analisis biaya manfaat a analysis-s3hkm
 
Selection
SelectionSelection
Selection
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2
 

Similar to fungsi pemerintah

Peran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintahPeran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintahSiti Sahati
 
Sistem Ekonomi Campuran 2009
Sistem Ekonomi Campuran 2009Sistem Ekonomi Campuran 2009
Sistem Ekonomi Campuran 2009Mr. H
 
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianPpt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianalexmendrofa
 
KEU. PUBLIK 1.ppt
KEU. PUBLIK 1.pptKEU. PUBLIK 1.ppt
KEU. PUBLIK 1.pptanisa560573
 
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: Ekonomi
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: EkonomiRingkasan Materi UAN SMA IPS: Ekonomi
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: EkonomiIswi Haniffah
 
pengantar ekonomi&bisnis
pengantar ekonomi&bisnispengantar ekonomi&bisnis
pengantar ekonomi&bisnisZilvana Tembem
 
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomian
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomianPola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomian
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomianITBAD
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publikAry Efendi
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Irvan Malvinas
 
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Mulyadi Yusuf
 
Pengenalan ilmu ekonomi stpm
Pengenalan ilmu ekonomi stpmPengenalan ilmu ekonomi stpm
Pengenalan ilmu ekonomi stpmNur Firdaus
 
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptxp4lhdlhkaranganyar
 
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan Ekonomi
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan EkonomiSerial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan Ekonomi
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan EkonomiKhaerul Umam Noer
 
Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2budionoutomo
 
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRetna Rindayani
 

Similar to fungsi pemerintah (20)

Peran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintahPeran ekonomi pemerintah
Peran ekonomi pemerintah
 
Sistem Ekonomi Campuran 2009
Sistem Ekonomi Campuran 2009Sistem Ekonomi Campuran 2009
Sistem Ekonomi Campuran 2009
 
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianPpt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
 
KEU. PUBLIK 1.ppt
KEU. PUBLIK 1.pptKEU. PUBLIK 1.ppt
KEU. PUBLIK 1.ppt
 
Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1Kebijakan publik 1
Kebijakan publik 1
 
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: Ekonomi
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: EkonomiRingkasan Materi UAN SMA IPS: Ekonomi
Ringkasan Materi UAN SMA IPS: Ekonomi
 
Ekonomi
EkonomiEkonomi
Ekonomi
 
pengantar ekonomi&bisnis
pengantar ekonomi&bisnispengantar ekonomi&bisnis
pengantar ekonomi&bisnis
 
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomian
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomianPola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomian
Pola Kegiatan perekonomian dalam sistem perekonomian
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
 
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
 
Pengenalan ilmu ekonomi stpm
Pengenalan ilmu ekonomi stpmPengenalan ilmu ekonomi stpm
Pengenalan ilmu ekonomi stpm
 
FILE_2.pdf
FILE_2.pdfFILE_2.pdf
FILE_2.pdf
 
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx
1. IPUNG@34.B @ LINGKBIS 1 (1).pptx
 
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan Ekonomi
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan EkonomiSerial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan Ekonomi
Serial Kuliah Ekologi Administrasi #3: Administrasi, Pasar, dan Ekonomi
 
Prespek ukm
Prespek ukmPrespek ukm
Prespek ukm
 
Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2
 
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
 
Fungsi pemerintah
Fungsi pemerintahFungsi pemerintah
Fungsi pemerintah
 

Recently uploaded

mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfsaptari3
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 

Recently uploaded (20)

mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 

fungsi pemerintah

  • 1. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN 1.1. PEMERINTAH & SEKTOR SWASTAPEMERINTAH & SEKTOR SWASTA 2.2. PERAN PEMERINTAH DLMPERAN PEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN 3.3. KELEMAHAN MEKANISME PASARKELEMAHAN MEKANISME PASAR 4.4. EKTERNALITAS & BARANG PUBLIKEKTERNALITAS & BARANG PUBLIK 5.5. KEGIATAN PEMERINTAHKEGIATAN PEMERINTAH
  • 2. 1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH & SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA Pemerintah bertujuan normatif untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta: maksimalisasi laba bagi produsen, maksimalisasi kepuasan bagi konsumen
  • 3.
  • 4.
  • 5. 1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH & SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA Anggaran penerimaan pemerintah ditentukan oleh pengeluarannya, sedangkan anggaran pengeluaran sektor swasta ditentukan oleh penerimaannya
  • 6. 1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH & SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA Ilmu keuangan negara mempelajari tentang berbagai kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruhnya dalam perekonomian.
  • 7. 1.1. PEMERINTAH &PEMERINTAH & SEKTOR SWASTASEKTOR SWASTA Melihat pengaruh anggaran pemerintah terhadap: pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan masyarakat, efisiensi perekonomian, & perluasan kesempatan kerja.
  • 8. 2.2. PERANPERAN PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN Intensitas peran pemerintah dalam perekonomian tergantung pada sistem ekonomi yang dianut: Kapitalis Murni, Sosialis Murni, Campuran
  • 9. 2.2. PERAN PEMERINTAH DLMPERAN PEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN IdeologiIdeologi Kapitalis/Liberal MurniKapitalis/Liberal Murni menerapkanmenerapkan mekanisme pasarmekanisme pasar dengandengan basis kebebasan mutlak individu pelakubasis kebebasan mutlak individu pelaku ekonomi. Mengakuiekonomi. Mengakui pemilikan individupemilikan individu.. Pemerintah diberi peran terbatas.Pemerintah diberi peran terbatas. Fungsi pemerintah hanyaFungsi pemerintah hanya: (1): (1) memelihara keamanan & pertahanan,memelihara keamanan & pertahanan, (2) menyelenggarakan peradilan, dan(2) menyelenggarakan peradilan, dan (3) menyediakan barang-barang publik.(3) menyediakan barang-barang publik.
  • 10. 2.2. PERANPERAN PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN Tanpa campur tangan pemerintah,Tanpa campur tangan pemerintah, mekanisme pasar “mekanisme pasar “invisible handinvisible hand”” dipercayadipercaya akan membangun harga keseimbanganakan membangun harga keseimbangan dimana:dimana: (1) alokasi sumberdaya dan output akan(1) alokasi sumberdaya dan output akan mencapai efisiensi maksimum, (2) labamencapai efisiensi maksimum, (2) laba maksimum bagi perusahaan, (3) kepuasanmaksimum bagi perusahaan, (3) kepuasan maksimum bagi konsumen, dan (4)maksimum bagi konsumen, dan (4) kesejahteraan maksimum bagi masyarakat.kesejahteraan maksimum bagi masyarakat.
  • 11. 2.2. PERANPERAN PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN IdeologiIdeologi sosialissosialis menerapkan sistemmenerapkan sistem sentralistiksentralistik dalam semua kegiatandalam semua kegiatan ekonomi dan membatasi kegiatanekonomi dan membatasi kegiatan sektor swasta. Tidak mengenalsektor swasta. Tidak mengenal pemilikan individu.pemilikan individu.
  • 12. 2.2. PERANPERAN PEMERINTAH DLMPEMERINTAH DLM PEREKONOMIANPEREKONOMIAN Dalam kenyataan ideologiDalam kenyataan ideologi campurancampuran yang banyak dipraktekan.yang banyak dipraktekan.
  • 13.
  • 14. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Mekanisme pasar tidak efektif jika :Mekanisme pasar tidak efektif jika : (1) adanya “public goods, (2)(1) adanya “public goods, (2) ekternalitas, (3) adanya risiko usahaekternalitas, (3) adanya risiko usaha yang besar, (4) adanya “monopolyyang besar, (4) adanya “monopoly power”, (5) adanya inflasi & deflasi,power”, (5) adanya inflasi & deflasi, (6) perkembangan usaha, (7) dalam(6) perkembangan usaha, (7) dalam upaya pemerataan distribusiupaya pemerataan distribusi pendapatan (keadilan).pendapatan (keadilan).
  • 15. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Public goods mempunyai dua sifatPublic goods mempunyai dua sifat pokok: (1) non-rivalry, (2) non-pokok: (1) non-rivalry, (2) non- exclusion dalam konsumsi.exclusion dalam konsumsi. Public Goods
  • 16. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Non-rivalry: konsumsi suatu pihakNon-rivalry: konsumsi suatu pihak tidak akan mengurangi jatah konsumsitidak akan mengurangi jatah konsumsi pihak lainnya.pihak lainnya. Non-exclusion: seseorang yang tdkNon-exclusion: seseorang yang tdk bersedia melakukan pembayaran tidakbersedia melakukan pembayaran tidak dapat dikecualikan dari jatahdapat dikecualikan dari jatah konsumsinyakonsumsinya Public Goods
  • 17. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR 5 7 12 P P P Q Q Q Da Db Da+b S E Rivalry & exclusion pada barang swasta 6 6 6 Private Goods Harga sama untuk semua P = MC
  • 18. 3.3. KELEMAHAN MEKANISMEKELEMAHAN MEKANISME PASARPASAR 5 5 5 P P P Q Q Q Da Db Da+b S E Non-rivalry & Non- exclusion pada barang publik 6 7 13 Public Goods Harga tidak sama untuk semua MCP ≠
  • 19. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Karena sifat non-rivalry & non-exclusionKarena sifat non-rivalry & non-exclusion barang publik: (1) Sistem harga tidak dapatbarang publik: (1) Sistem harga tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkandigunakan sebagai alat untuk menunjukkan kesukaan masyarakat terhadap barangkesukaan masyarakat terhadap barang public, (2) Sektor swasta tidak tertarikpublic, (2) Sektor swasta tidak tertarik untuk memproduksi brg publik karenauntuk memproduksi brg publik karena sulit/tidak menguntungan.sulit/tidak menguntungan. Public Goods
  • 20. • Penjual tunggal • Tidak ada barang substitusi • Bariers to entry Monopoly Power Ciri-Ciri Monopoly 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
  • 21. Penyebab Monopoly BARRIERS TO ENTRY TECHNICAL BARRIERS TO ENTRY LEGAL BARRIERS TO ENTRY Monopoly Power 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
  • 22. TECHNICAL BARRIERS TO ENTRY SPECIAL KNOWLEDGE ECONOMIES OF SCALE KEMAMPUAN KONTROL THD SUMBER DAYA Monopoly Power Penyebab Monopoly 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
  • 23. LEGAL BARRIERS TO ENTRY UNDANG- UNDANG SPECIAL FRANCHISE PATENT Monopoly Power Penyebab Monopoly 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
  • 24. Q 0 AC MC MR AR=D $ AC Qm Pm Laba Total = PABAC Monopoly A B LABA PER UNIT = P - AC MR = MC Slope MR < Slope MC P ≥ AVC Syarat SRE: Profit Maximizing Output Monopoly C Monopoly Power Pc Qc E F Profit Maximizing Output Perfect Competition 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR
  • 25. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Monopoly Power Pada monopoly: P > MC Adanya kekuatan monopoly menyebabkan harga lebih mahal, output lebih sedikit. Kesejahteraan masyarakat (surplus konsumen) berkurang.
  • 26. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Inflasi & Deflasi Mekanisme harga tidak akan mampu mengatasi masalah inflasi atau deflasi dalam perekonomian. Intervensi pemerintah berupa pengurangan belanja atau peningkatan pajak diperlukan untuk mengatasi inflasi, dan sebaliknya untuk deflasi
  • 27. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Inflasi & Deflasi Ye0 45 o Yf C,I,G Y AE1=C+I+G1 AE = Y B A Mengurangi AE2=C+I+G2 AE D Inflationary Gap G Keseimbangan Full- Employment C Inflasi
  • 28. 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Inflasi & Deflasi Ye0 45 o Yf C,I,G Y AE1=C+I+G1 AE = Y B A Injection AE2=C+I+G2 AE D Deflationary Gap G Keseimbangan Full- Employment C Pengangguran
  • 29. Perkembangan Usaha 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISMEMEKANISME PASARPASAR Perkembangan usaha mengurangiPerkembangan usaha mengurangi kemampuan perusahaan dalamkemampuan perusahaan dalam berproduksi dengan konsekwensiberproduksi dengan konsekwensi pengurangan input sehinggapengurangan input sehingga mengurangi kesempatan kerja.mengurangi kesempatan kerja. Oleh karena itu pemerintah perluOleh karena itu pemerintah perlu intervensi untuk mencegahintervensi untuk mencegah pengangguranpengangguran
  • 30. Distribusi Pendapatan 3.3. KELEMAHANKELEMAHAN MEKANISME PASARMEKANISME PASAR Dalam mekanisme pasar dimungkinkanDalam mekanisme pasar dimungkinkan golongan ekonomi kuat semakin kuat, dangolongan ekonomi kuat semakin kuat, dan golongan ekonomi lemah semakin lemah,golongan ekonomi lemah semakin lemah, sehingga memperparah ketimpangansehingga memperparah ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itudistribusi pendapatan. Oleh karena itu perlu intervensi pemerintah untukperlu intervensi pemerintah untuk memperbaiki distribusi pendapatan.memperbaiki distribusi pendapatan.
  • 31. 4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS & BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK Eksternalitas adalah akibat sampingEksternalitas adalah akibat samping berupa faedah atau kerugian yangberupa faedah atau kerugian yang diterima oleh pihak lain yang tidakditerima oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam suatu kegiatanterlibat langsung dalam suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, maupunekonomi (produksi, distribusi, maupun konsumsi).konsumsi).
  • 32. 4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS & BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK EksternalitasEksternalitas PositifPositif NegatifNegatif
  • 33. 4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS & BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK Sebab Akibat Konsumen Konsumen ProdusenProdusen
  • 34. 4.4. EKSTERNALITAS &EKSTERNALITAS & BARANG PUBLIKBARANG PUBLIK Seperti halnya barang publik, eksternalitas mempunyai sifat non-rivalry & non- exclusion. Perbedaan keduanya terletak pada sifat & distribusi manfaat/kerugian yang diterima. Berbeda dengan externalitas, besar manfaat/kerugian yang diterima dari barang publik cenderung sama bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan.
  • 35. 5.5. KEGIATAN PEMERINTAHKEGIATAN PEMERINTAH 1. Mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang2/jasa yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta, untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. 2. Menjaga/memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. 3. Menjaga stabilitas harga dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akibat adanya kelemahan mekanisme pasar, dalam perekonomian moderen pemerintah berperan: