2. Defenisi
• Berasal dari dua kata : yaitu
– hospital ( rumah sakit ) dan
p
– Bylaws ( peraturan institusi )
• Jadi pengertian yang sebenarnya dari hospital
bylaws adalah seperangkat peraturan yang
dibuat oleh rumah sakit (secara sepihak) dan
hanya b l k di rumah sakit yang
h berlaku h kit
bersangkutan. Tetapi dapat mengikat pihak-
pihak lain seperti pasien sepanjang mereka
sepakat dirawat di rumah sakit yang
bersangkutan.
g
3. Peraturan Internal Rumah Sakit
dan Staff M dik
d S ff Medik
• Peraturan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS
yang dibuat oleh masing-masing RS (tailor’s
made)
• KepMenKes RI No. 772/Menkes/SK/VI/02
tentang Peraturan Internal RS (Hospital Bylaws)
• KepMenKes RI No. 631/Menkes…./05 tentang
Pedoman P
P d Peraturan I
Internal S f Medis (M di l
l Staf M di (Medical
Staff Bylaws)
4. Penting
• Perobahan pola pelayanan di RS
dari pelayanan sosial menjadi sosio-
ekonomis.
Masyarakat penerima kesehatan makin
sadar hak-haknya dalam pelayanan
hak haknya
kesehatan
Memerlukan manajemen yang jelas
terukur dan terkesan menjadi rumit
5. Tailor s
Tailor’s Made
• Peraturan-peraturan dibuat oleh masing-
Peraturan peraturan masing
masing RS secara jelas dan rinci
• Dapat dikaitkan sebagai perpanjangan
tangan hukum untuk kepentingan internal
RS sendiri.
• Sebagi pedoman dalam penyelenggaraan
p y
pelayanan kesehatan dan gguna
menyelesaikan masalah internal RS.
• Lembaga p
g profesi y g self g
yang governance
6. • Dalam pandangan hukum perdata, hospital
bylaws dapat dijadikan klausula baku (perjanjian
baku) yang dapat berfungsi sebagai undang-
undang bagi pihak-pihak yang secara sadar
mengadakan ikatan dengan rumah sakit; baik
sebagai pasien, manager, t
b i i tenaga medik,
dik
pekerja non medik dsb.
• Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam
menyusun hospital bylaws adalah
memperhatikan berbagai etika dari berbagai
profesi yang ikut terlibat dalam pemberian jasa
layanan medik.
7. RUMAH SAKIT SWASTA
• Rumah sakit swasta adalah sarana
kesehatan yang didirikan dan dikelola oleh
swasta, baik perorangan atau badan
hukum (pasal 56 dan 58 UU kesehatan
(
No.23 thn.1992)
• Crowford Morris dan Allan Moritz :
– Founded and maintained by private person or
a private corporation.
– The state having no voice in the management
or control of hospital property or the formation
of rules for its government
8. • Berarti
ea RS Swasta bebas
S S as a
membuat hospital bylaws yg sesuai
dengan visi, misi, tujuan serta falsafahnya.
g , , j y
Pemerintah tidak punya hak secara
langsung p y
g g penyusunan hospital bylaws di
p y
rumah sakit swasta.
• Tetapi pemerintah mempunyai the police
power (the power of the state to protect
the health safety morals and general
health, safety, morals,
welfare of its citizens) yang mengatur
prinsip prinsip saja.
prinsip-prinsip saja
9. Ruang Lingkup
• Ada tiga aspek penting yang terkait
dengan kerumahsakitan yang perlu
diatur yaitu :
1. Clinical care
2. Public health care
j
3. Manajemen
• Aspek clinical care menyangkut
profesionalisme (standar pelayanan
pelayanan,
prosedur pelayanan, rekam medik,
informed consent, quality assurance dsb)
10. • Aspek public health care menyangkut
pemberdayaan masyarakat dalam rangka
upaya p
p y promotif dan p preventif.
• Aspek manajemen meliputi staf, provider
kesehatan, pasien, pemilik, kesehatan
kerja, kesehatan lingkungan dsb.
• Kebanyakan rumah sakit (utamanya
rumah sakit pemerintah) yang dalam
membuat hospital bylaws menjiplak begitu
saja peraturan-peraturan yang dikeluarkan
j t t dik l k
oleh Depkes.
11. CIRI HOSPITAL BYLAWS YANG
BERTANGGUNG JAWAB
• Menurut Husein Karbala, ciri-ciri hospital
ciri ciri
bylaws yang bertanggung jawab adalah :
– Tidak menyimpang dari hukum y g berlaku
y p g yang
– Tidak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku
– Tidak menyimpang dari ketertiban umum dan
kesusilaan.
• Ci i l i : tid k b t t
Ciri lain tidak bertentangan d
dengan h k
hak
azasi manusia.
12. FUNGSI DAN MANFAAT
HOSPITAL BYLAWS
• Fungsi :
– Mengatur kewenangan dan kewajiban
pemilik, direksi, manajer, profesional dan
tenaga kerja lainnya.
– Mengatur hak dan kewajiban klien.
– Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
kewajiban rumah sakit terhadap pemerintah
serta lembaga penegakan hukum
hukum.
– Mengatur tatalaksana melaksanakan
kewajiban, kewenagan dan hak.
j g
13. • Manfaat :
– Sebagai pedoman bagi semua yang bekerja di
rumah sakit
– Sebagai sarana untuk menjamin efektivitas,
efisiensi serta mutu bagi pelaksanaan tugas dan
kewajiban rumah sakit kepada masyarakat.
– Sebagai p
g pedoman bagi klien.
g
– Sebagai prasyarat akreditasi institusi.
– Sebagai sarana perlindungan hukum bagi
semua pihak.
– Sebagai acuan bagi p y
g g penyelesaian sengketa,
g ,
baik di dalam atau di luar pengadilan.
14. Perlu
• Masing-masing pemandu (pemilik atau
Masing masing
mewakili), motor penggerak (eksekutif,
pimpinan) dan staf medis sebagai core
business harus memahami peran, tugas,
wewenang dan tanggung jawabnya yang
tersusun dalam peraturan yang jelas
15. BENTUK HOSPITAL BYLAWS
• Menurut Guwandi, bentuk hospital bylaws:
– Peraturan Rumah Sakit
– Standard Operating Procedure (SOP)
– Surat Keputusan
– Surat Penugasan
– Pengumuman
– Pemberitahuan
• Perlu dilakukan sosialisasi agar hospital
bylaws d
b l dapat dik t h i oleh pihak-pihak
t diketahui l h ih k ih k
yang berkepentingan.
16. HAKIKAT HOSPITAL BYLAWS
• Regulasi yang dibuat oleh rumah sakit dan
hanya berlaku di rumah sakit yang bersangkutan
• Prasyarat bagi rumah sakit agar dapat
melaksanakan tugas dan kewenangan dengan
baik
b ik
• Prasyarat dalam upaya mewujudkan visi, misi
dan tujuan i tit i
d t j institusi
• Transformasi atau diskresi dari berbagai
peraturan perundang undangan yang ada agar
perundang-undangan
supaya lebih profesional, termasuk peraturan
dari pihak pemilik rumah sakit
17. • At
Aturan t t
tentang h k d k
hak dan kewajiban pemilik,
jib ilik
direksi, manajer, profesional, tenaga kerja
lainnya d kli
l i dan klien
• Acuan bagi penyelesaian sengketa hukum
asalkan validitasnya dapat
dipertanggungjawabkan
• Acuan bagi penyelesaian sengketa di luar
g
pengadilan
18. PISM (Peraturan Internal Staf Medis )
• Staf medis sebagai core busines di RS
• U k menjaga mutu pelayanan
Untuk j l
kesehatan, perlu peraturan sendiri yang
dapat mengatur staf medis secara internal
d t t t f di i t l
• Mengenai : self governing, self ccontrolling
dan self disiplining dalam otonomi kolektif
19. PISM
1) Nama dan tujuan pengorganisasian
2) Keanggotaan
3) Kategori staf medis
4) Pelayanan medik
5) Komite M dik
K it Medik
6) Pengaturan mengenai jasa medis
7) Mekanisme review dan revisi
8) Pengaturan mengenai RM, PTM dll
