“Bagaimana Negaradan KorporasiMengurus HutanIndonesia?”Raflishttp://raflis.wordpress.com/Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sum...
Penguasaan Hutan (UU 41/1999)HutanNegaraPemerintahRakyatMenguasaiWewenangUntuk MengurusMengurusMemanfaatkanmengatur dan me...
Perencanaan (UU 41/1999)inventarisasipengukuhanpenatagunaanpembentukan wilayah pengelolaanpenyusunan rencanaNeraca Sumberd...
Pengelolaan (UU 41 1999)tata hutan danpenyusunan rencanapengelolaan hutanpemanfaatan hutan danpenggunaan kawasanhutanrehab...
SK Penunjukan Kawasan Hutanhttp://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246AcehSumatera UtaraSumatera BaratRiau dan Kepual...
Penunjukan Kawasan Hutan• Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan, tetapi hanyamembagi kawasan berdasarkan fungsi kawasan ...
Status Kawasan HutanHutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan• Merupakan bagian dari Hutan Negara dalamstatus kawasan Hutan (Pas...
Perubahan Fungsi (Sumbar)SebuahKesalahan???
Perubahan Fungsi (Bengkulu)SebuahKesalahan???
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan• Fungsi kawasan hutan diatur berdasarkan skoring(topografi, jenis tanah dan Curah hujan), k...
Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastianhukum (baik berdasarkan statu...
Hutan Tergadai ????Pemerintah KoorporasiRakyatNegaraPerampasan Lahan
MomentumPUU 35 Hutan AdatPUU 45 PengukuhanNKB KPK & 12 Kementrian Kepastian HukumMoratoriumRevisi Rencana Tata Ruang Provi...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia

8,709

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,709
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia

  1. 1. “Bagaimana Negaradan KorporasiMengurus HutanIndonesia?”Raflishttp://raflis.wordpress.com/Wakil Sekjen Forum Tata Ruang SumateraDisampaikan pada:Pertemuan Nasional Masyarakat Korban Pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI)/Kebun Kayu Komersial (KKK) dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Pendukung “Putaran Kedua” danStrategi Advokasi Radja Garuda Mas (RGM) : “Selamatkan Kehidupan Rakyat, Rebut Hak hak Rakyat”Parapat, Sumatera Utara: 16-20 Juni 2013
  2. 2. Penguasaan Hutan (UU 41/1999)HutanNegaraPemerintahRakyatMenguasaiWewenangUntuk MengurusMengurusMemanfaatkanmengatur dan mengurussegala sesuatu yang berkaitandengan hutanmenetapkan status wilayahtertentu sebagai kawasan hutanhubungan-hubungan hukumantara orang dengan hutanMengakui hak masyarakat hukum adatKemakmuran Rakyat1 2 3
  3. 3. Perencanaan (UU 41/1999)inventarisasipengukuhanpenatagunaanpembentukan wilayah pengelolaanpenyusunan rencanaNeraca Sumberdaya HutanSistim Informasi Kehutananpenunjukanpenataan bataspemetaanpenetapanMemperhatikan rencana tata ruangKepastianHukumHubunganHukumPenetapan Fungsi dan PenggunaanUnit PengelolaanMempertahankan 30% Kawasan HutanPerubahan Fungsi Kawasan HutanTGHK
  4. 4. Pengelolaan (UU 41 1999)tata hutan danpenyusunan rencanapengelolaan hutanpemanfaatan hutan danpenggunaan kawasanhutanrehabilitasi danreklamasi hutanperlindungan hutan dankonservasi alampembagian kawasan hutan dalamblok-blokekosistem tipefungsirencana pemanfaatanUntuk memperoleh manfaat yang optimal bagikesejahteraan seluruh masyarakat secaraberkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.Izin PemanfaatanHutanIzin Penggunaan diluarkehutananPembatasan IzinHutan AdatHutan HakHutan NegaraSelain Hkm dan HDDisesuaikanTidak dibutuhkanizin daripemerintahDirevisi berdasarkan PUU 35
  5. 5. SK Penunjukan Kawasan Hutanhttp://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246AcehSumatera UtaraSumatera BaratRiau dan Kepualauan RiauJambiSumatera SelatanBengkuluLampungBangka Belitung
  6. 6. Penunjukan Kawasan Hutan• Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan, tetapi hanyamembagi kawasan berdasarkan fungsi kawasan hutan(Pasal 6 UU 41/1999)• Belum pernah ada penunjukan kawasan hutan berdasarkanstatus (Pasal 5 UU 41/1999), yang membagi kawasan hutanberdasarkan Hutan Negara, Hutan Adat dan HutanHak, Hutan Negara termasuk didalamnya Hutan Desa danHutan Kemasyarakatan.• Dalam prakteknya pemerintah mengasumsikan bahwa “Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsimerupakan hutan negara” (lihat PP dan permen)• Apakah fenomena ini merupakan bentuk perampasan lahansecara konstitusi ??
  7. 7. Status Kawasan HutanHutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan• Merupakan bagian dari Hutan Negara dalamstatus kawasan Hutan (Pasal 5 UU 41 tahun1999).• Kepastian hukum didapat setelah melalui prosespengukuhan yang diawali dengan penunjukandan diakhiri dengan penetapan (lihat PUU 45)• Kementrian kehutanan mendefinisikan keduajenis hutan ini kedalam perizinan. (Izin HD danIzin Hkm)• Apakah hal ini merupakan upaya untukmengabaikan mandat pasal 5 UU 41/1999 ???
  8. 8. Perubahan Fungsi (Sumbar)SebuahKesalahan???
  9. 9. Perubahan Fungsi (Bengkulu)SebuahKesalahan???
  10. 10. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan• Fungsi kawasan hutan diatur berdasarkan skoring(topografi, jenis tanah dan Curah hujan), kecualiuntuk kawasan konservasi• Perubahan fungsi tidak bisa dilakukan tanpa adaperubahan skoring (khususnya HL dan HPT)• Perubahan fungsi hanya bisa terjadi padakawasan yang memiliki skoring yang sama yaitu:Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversidan Area Pemanfaatan Lain.• Apakah merupakan upaya untuk melegalkanpelanggaran yang sudah terjadi ???
  11. 11. Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastianhukum (baik berdasarkan status maupun fungsi)• Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izinuntuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan.• Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginanpenerima izin• Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakanoleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjukberdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadikriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai kawasan hutan.• Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengankebutuhan pemilik izin.• Apakah ini merupakan salah satu bentuk perampasan lahan secarakonstitusi???? (LAND GRABBING fenomena)
  12. 12. Hutan Tergadai ????Pemerintah KoorporasiRakyatNegaraPerampasan Lahan
  13. 13. MomentumPUU 35 Hutan AdatPUU 45 PengukuhanNKB KPK & 12 Kementrian Kepastian HukumMoratoriumRevisi Rencana Tata Ruang ProvinsiUU 41 Kriminalisasi
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×