Kejahatan Peta
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•673 views
Dokumen tersebut membahas mengenai ketidakjelasan definisi dan kriteria hutan produksi terbatas dalam peraturan perundangan, yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan aturan. Dokumen ini juga menggunakan beberapa studi kasus untuk mengilustrasikan masalah yang terjadi akibat ketidakjelasan peraturan tersebut.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to Kejahatan Peta
Similar to Kejahatan Peta (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Kejahatan Peta
- 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152789973534217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater KEJAHATAN PETA (MAP CRIME) Pembelajaran dari konflik regulasi kehutanan dan penataan ruang (1986-2015) Fungsi Kawasan Hutan Vs Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Oleh: Raflis Disampaikan pada: Diskusi terbatas dengan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) Pada Tanggal 31 Desember 2015 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta
- 2. Berawal dari Ketidak Jelasan https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152748038954217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater • Ketidak Jelasan: • Definisi tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan bidang kehutanan • Kriteria tidak diatur dengan tegas dalam peraturan perundangan bidang kehutanan • Ketidak jelasan bentuk pengelolaan yang diperbolehkan pada kawasan ini • Praktek: • Praktek dilapangan, perlakuannya sama dengan Hutan Produksi Tetap (HP) • Terjadi perubahan fungsi menjadi: Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK) • Terjadi Perubahan peruntukan menjadi Area Pemanfaatan Lain (APL) • Peraturan perundangan yang mengatur: • Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi • PP No 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Permenhut Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan • PP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- 3. Hutan Produksi Terbatas • Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih ...... (Pengertian point 1.3 Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi)........ Apakah “Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas” sama dengan “Hutan Produksi Terbatas”? • Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174 ....... (Pasal 1 point 4 Permenhut Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Pasal 1 Point 10 PP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan) • ..Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi terbatas...a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125- 174 ....(Pasal 45 ayat 1 point a PP No 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) • hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (pasal 46 ayat 2 PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Apakah Skoring 125 sampai 174 merupakan Kriteria atau Definisi?
- 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152753225614217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater SK.173/Kpts-II/1986 1.954.384 ha*) SK 7651/Menhut-VII/KUH/2011 1.031.600 ha *) dihitung ulang setelah dikurangi provinsi kepulauan riau SK.173/Kpts-II/1986 1.954.384 ha*) Skor 125-174 ................. ha • Bagaimana mekanisme penunjukan/ penetapan hutan produksi Terbatas? • Apakah kriteria Scoring 125-174 digunakan? • Kenapa ada perbedaan luas pada masing masing SK? • Apakah perubahan fungsi ini didasarkan scientific analisis?
- 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152615663469217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Studi Kasus Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Sudah selesai di tata batas • Panjang : 14. 085,00 meter dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan : Jakarta, 8 Mei 2000 an. Menteri kehutanan dan perkebunan kepala badan Planologi kehutanan dan perkebunan Ir. Moch. Toh M.B • Panjang : 45.000 Km dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan : Jakarta, 12 Oktober 1998 an. Menteri Kehutanan dan Perkebunan direktu jendral inventarisasi tata guna hutan dan kebun Ir. Soebagjo Hadisepoetro • Panjang : 39. 739,48 Km dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan : Jakarta, 14 Maret 1996 an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal inventarisasi dan tata guna hutan Ir. Sumahadi, • Kenapa terjadi perubahan fungsi? • Apakah ada perubahan skoring kawasan sehingga fungsinya berubah? • Perubahan Fungsi HPT ke HP, HPK dan APL hanya mungkin terjadi jika terjadi perubahan skoring • Perubahan skoring hanya mungkin terjadi apa bila faktor pembentuk skoring (Curah hujan, jenis tanah dan kemiringan) berubah • Tidak mungkin terjadi perubahan curah hujan, jenis tanah dan curah hujan
- 6. Kondisi Eksisting HPT Batu Gajah Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dipicu oleh Perizinan
- 7. Studi Kasus Kota Pekanbaru 1986 2011 2012 2014 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Kota Pekanbaru diusulkan dalam Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang Usulan Pemerintah Provinsi disetujui dan direkomendasikan oleh tim terpadu pada tahun 2012 Tidak semua kawasan yang direkomendasikan oleh tim terpadu ditetapkan oleh mentri pada tahun 2014 Telah ada perubahan Peruntukan kawasan hutan pada tahun 2011 untuk konsesi perkebunan Artinya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kota Pekanbaru baru dilakukan pada tahun 2014 Pemberian hak atas tanah oleh BPN sebelum tahun 2014 merupakan perbuatan melawan hukum Sebelum tahun 2014, warga kota pekanbaru dapat dipidana dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah (Jika mengikuti logika berfikir Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
- 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153154829869217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. • Pada tahun 2015 Luas hutan tetap di provinsi riau adalah 4.230.926 ha atau 49,20% dari luas provinsi riau. • Terjadi pengurangan hutan tetap seluas 89.868 ha atau 1,05% dari luas provinsi pada SK 878 terhadap SK 173 (Bukan merupakan perubahan yang significant) • HPK bukanlah merupakan kawasan hutan, kenapa masih dipertahankan seluas 1.268.767 ha, apakah kondisinya masih berhutan atau sudah dikelola? • Kawasan Hutan seluas 4.230.926 ha masih dalam tahap penunjukan (bukanlah merupakan kawasan hutan yang dimaksud oleh UU 41 tahun 1999) Kawasan Hutan di Provinsi Riau
- 9. Kawasan di Provinsi Riau https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152565043049217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penunjukan kawasan hutan dapat dimaknai sebagai kawasan hutan yang diusulkan oleh mentri Kawasan hutan yang dimaksud oleh UU 41/1999 di provinsi riau adalah 596.145 ha • Kenapa semenjak tahun 1986-2014 (28 tahun) baru 596.145 ha atau 13,08% yang ditetapkan? • Proses penyusunan RTRWP selama 15 tahun (2000 -2015) terkendala karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Dapat dikatakan bahwa objek hukum UU 41 hanyalah seluas 596.145 ha
- 10. Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Versi 2007)
- 11. Best Practice Yang Terabaikan Skenario Hijau 2060 Pada tahun 2006 masyarakat sipil berhasil mendorong BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk menyusun rencana tata ruang berdasarkan kriteria kawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Kesepakatan yang dibuat diantaranya: • Karena sudah terlanjur banyak izin yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan maka kondisi ideal baru bisa tercapai pada tahun 2060 • Izin yang sudah terlanjur diberikan akan dihapus secara bertahap dan tidak ada pemberian izin baru pada kawasan yang berkategori lindung. • Langkah langkah yang akan dilakukan ditulis dalam buku rencana Riau telah mencanangkan moratorium perizinan semenjak adanya skenario hijau ini. Karena lamanya proses persetujuan substansi di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, sampai tahun 2015 kebijakan ini belum diperdakan dan tidak bisa di eksekusi
- 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152648743274217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Usulan Perubahan Fungsi akawasan Hutan Tim Terpadu Memberikan Rekomendasi Perubahan Fungsi dan Peruntukan Mentri Menetapkan Perubahan Fungsi dan Peruntukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Terpadu TimTerpaduBekerja Kenapa Keluar SK Kawasan Hutan yang baru Pada Saat Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan yang sedang diverifikasi Tim terpadu tengah dilaksanakan? Rekomendasi Timdu yang dipakai hanya sebagian, apa pertimbangannya? Penyesuaian Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Rencana Tata Ruang Tidak ada instrumen untuk menguji hasil Timdu
- 13. Kawasan Hutan Dephut Tidak Ada Ijin Ijin NK Ijin IUPHHK Ijin IUPHHK dan NK Skor > 175 HL TGHK TGHK TGHK Tidak Ada Ijin Ijin NK Ijin IUPHHK Ijin IUPHHK dan NK Skor 125- 175 HPT TGHK TGHK TGHK Tidak Ada Ijin Ijin NK Ijin IUPHHK Ijin IUPHHK dan NK Skor <125 HP TGHK TGHK TGHK Pemutihan Pelanggaran Hasil GIS Sumber Data ??? Distorsi Kajian Timdu Cacat Metodologi? Izin yang dikeluarkan oleh mentri dilindungi Izin yang dikeluarkan oleh daerah dipersoalkan Sumber yang digunakan TGHK Update (tidak memiliki dasar hukum)
- 14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152629672989217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Praktek Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Kriteria Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan Scoring • Skor > 175 Hutan Lindung • Skor 125-174 Hutan Produksi Terbatas • Skor < 124 Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi dan Area Pemanfaatan Lain Perubahan Fungsi yang diperbolehkan antara HP, HPK Perubahan Peruntukan yang diperbolehkan adalah dari HP, HPK menjadi APL atau sebaliknya Dalam Prakteknya terjadi Perubahan pada semua fungsi • Apakah terjadi perubahan scoring? • Bukankah praktek ini merupakan pelanggaran? Pola Ruang dan Fungsi Kawasan Hutan memiliki Kriteria yang sama, kenapa muncul perbedaan antara Draft RTRWP dengan Kawasan Hutan?
- 15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152690186779217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Peta Sebagai Alat Bukti Kejahatan Salah satu alat bukti yang digunakan adalah Peta Sudah banyak pejabat daerah yang dihukum, tetapi belum ada pejabat kementrian Dalam kasus korupsi, yang menerima suap dan memberi sama sama mendapat hukuman, kecuali untuk kasus riau (Penerima dihukum, pemberi tidak diproses hukum) Izin yang diperoleh melalui praktek korupsi masih berjalan dan dilegalkan oleh kementrian Tidak adanya persamaan di depan hukum menjadi kan pejabat daerah berhati hati dalam dalam penetapan rencana tata ruang, karena ada sangsi pidana terhadap pemberi izin apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- 16. PEMUKIMAN DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN
- 17. PEMUKIMAN DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN
- 18. PEMUKIMAN DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN
- 19. FUNGSI KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU 1985-2014 http://www.hutanriau.org
- 20. TGHK 1985 • Merupakan sebuah kesepakatan diantara pejabat di tingkat provinsi • Tidak ada penjelasan tentang metode pengambilan keputusan • Tidak ada penjelasan apakah skoring kawasan digunakan dalam kesepakatan ini
- 21. SK.173/KPTS-II/1986 • Provinsi Riau 100% Kawasan Hutan • Merupakan penetapan TGHK 1985 oleh mentri sebagai Penunjukan kawasan Hutan
- 22. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Perubahan Fungsi Perubahan Peruntukan Penelitian Tim Terpadu Ditetapkan Oleh Pemerintah Berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis Persetujuan DPR Tata Cara diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010 Apa yang terjadi selama 11 tahun?
- 23. N O NAMA PERUSAHAAN NO TANGGAL LUAS 1 PT. Adel Plantation & Industry 027/Kpts-II/90 13/01/1990 15526 2 PT. Adel Plantations 692/Kpts-II/95 26/12/1995 12500 3 PT. Adi Mulia Agrolestari 339/Kpts-II/1992 31/03/1992 7726 5 PT. Agrita Sari Prima 161/Kpts-II/1993 27/03/1993 9000 7 PT. Agro Jaya Gema Trans 151/Kpts-II/98 27/02/1998 53476 10 PT. Arindo Tri Sejahtera 921/Kpts-II/91 30/01/1991 7540 12 PT. Bumi Palma Lestari Persada 89/Kpts-II/90 25/06/1990 11562 13 PT. Bumi Raksa Nusa Sejati 98/Kpts-II/1993 20/02/1993 93021 15 PT. Cibaliung Tunggal Plantation 787/Kpts-II/1996 20/12/1996 4914 16 PT. Ciliandra Perkasa 590/Kpts-II/1990 6/10/1990 17 PT. Cipta Daya Sejati 256/Kpts-II/1991 8/5/1991 6520 19 PT. Duta Swakarsa Indah 17/Kpts-II/98 6/6/1998 13532 21 PT. Ekadura Indonesia 1999/Kpts-II/88 13/061988 12277 22 PT. Flora Wahana Tirta 642/Kpts-II.3/91 24/04/1991 3899 23 PT. Gandaerah Hendana 806/Kpts-II/1993 30/11/1993 14000 24 PT. Gunung Mas Jaya 892/Kpts- II/95,HK,350/187/BUD.5 /III/2001 26/12/1995, 16/03/1989 12088 8. 12826 25 PT. Hutahean 723/Kpts-II/1989 25/11/1989 5065 26 PT. Indri Plant 079/Kpts-II/88 27/02/1988 6011 27 PT. Inecda Plantations 93/Kpts-II/1989, 195/M/XI/1989 15/05/1989, 18/09/1989 12702, 1785 29 PT. Inti Indo Sawit Subur 664/Kpts-II.3/89, 664/Kpts-II.3/89 31/10/1989, 31/10/1989 2572, 97750 31 PT. Ivomas Tunggal 369/Kpts-II/1990 20/01/1990 28095 32 PT. Ivomas Tunggal 369/Kpts-II/90 20/01/1990 28099 33 PT. Jatim Jaya Perkasa 135/Kpts-II/1998 24/02/1998 20300 34 PT. Kebun Pantai Raja No.112/Kpts-II/1994 10/5/1994 3556 35 PT. Kimia Tirta Utama (PIR/KKPA) 152/Kpts-II/94 18/04/1994 6560 36 PT. Lahan Tani Sakti 720/Kpts-II/1988 3/10/1988 15300 39 PT. Langgam Inti Hibrido 256/Kpts-II/1995 16/05/1995 15038 40 PT. Mega Nusa Inti Sawit HPL.Mentrans No.Kep.49/Men/1996 19/04/1996 6000 41 PT. Meridan Sejati Surya Plantation 772/Kpts-II/1993, 264/Kpts-II/1997 18/11/1993, 19/05/1997 5158 42 PT. Mitra Unggul Pusaka 713/Kpts-II/1989 22-11-1990 1557 43 PT. Murini Wood Indah Industri (First Resources) 331/Kpts-II/1995 3/7/1995 9903 44 PT. Musim Mas 98/Kpts-VII.3/90 20-05-1990 30360 45 PT. Mustika Agro Sari 435/Kpts-II/1995 22/08/1995 3330 46 PT. Mustika Agro Sari HK. 350/ES.719/11.94 4/1/1994 2700 47 PT. Panca Surya Agrindo 027/Kpts-II/1990 13/01/1990 15526 49 PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara 41/IV-/1992 17-02-1992 7 50 PT. Raja Garuda Mas Sejati 791/Kpts-II/1991 24-09-1991 11795 51 PT. Ramajava Pramukti 248/Kpts-8/1991, 437/Kpts-II/1993 08/05/1991, 09/09/1993 4942, 8356 52 PT. Riau Makmur Sentosa / PT. Surya Dumai Agrindo 2 328/Kpts-II/1997 20/06/1997 10400 53 PT. Riau Sakti United Plantations 1490/Ktps-II/88 10/10/1988 20157 54 PT. Rigunas Agri Utama 690/Kpts-II/1992 9/7/1992 28171 55 PT. Salim Ivomas Pratama 35/Kpts-II/1990, 785/Kpts- II/1996 20/01/1990, 20/12/1996 20373, 2703 56 PT. Sari Lembah Subur 126/Kpts-II/1990 27-02-1990 25000 57 PT. Sawit Asahan Indah 182/Kpts-II/1990 16/04/1990 7376 58 PT. Sekar Bumi Alam Lestari 692/Kpts-II/1991 5/8/1991 6500 59 PT. Serikat Putera 919/Kpts-II/1991 17-12-1991 9330 60 PT. Sewangi Sejati Luhur 132/Kpts-V/1990, 79/Kpts- V/1996 26/03/1990, 04/03/1996 7500 62 PT. Sindora Seraya 157/Kpts-II/98 26-02-1998 11284 64 PT. Surya Agrolika Reksa 725/Kpts-II/1989 27/11/1989 65 PT. Surya Dumai Agrindo 230/Kpts-II 11506 66 PT. Surya Inti Sari Raya 1698/Menhut 28/11/1996 5557 68 PT. Teguh Karsa Wana Lestari 583/Kpts-II/1995 26/12/1995 7525 69 PT. TH Indo Plantations 831/Kpts-II/1993, 611/kpts-II/1995 21-12-1993, 15- 11-1995 55872, 27750 70 PT. Triomas FDI 05/Menhut-II/06 4/1/2006 10713 71 PT. Tunggal Mitra Plantation 794/Kpts-II/96 20/12/1996 2790 72 PT. Tunggal Mitra Plantation 793/Kpts-II/1996 20/12/1996 2091 73 PT. Tunggal Perkasa Plantations 809/Kpts-VII.3/91 26/07/1991 5000 74 PT. Tunggal Yunus Estale 103/Kpts-II/1997 2/12/1997 5242 SK Pelepasan Kawasan Hutan Sebelum 1999 Sumber: Kajian DPRD Provinsi Riau 2015
- 24. • Ada Berapa SK Perubahan Fungsi? • Ada Berapa SK Perubahan Peruntukan? • Berapa SK yang dikeluarkan dari tahun 1999 sampai 2011? • Kenapa tidak dimunculkan No SK nya SK 7651/MENHUT-VII/KUH/2011 (30 DESEMBER 2011)
- 25. 0718 0717 0818 0817 0917 08160716 0916 1016 0815 0915 1015 0914 SK 7651/MENHUT-VII/KUH/2011 (30 DESEMBER 2011) • Apa Sumber data yang merubah peta ini dari SK.173/Kpts-II/1986 • Bagaimana Melacak tidak terjadi pemutihan pelanggaran dalam SK ini?
- 26. REKOMENDASI TIM TERPADU (18 OKTOBER 2012)
- 27. REKOMENDASI TIM TERPADU (18 OKTOBER 2012) Sumber data sebagai alat verifikasi tidak memadai Bagaimana memastikan tidak terjadi pemutihan pelanggaran dalam rekomendasi ini?
- 28. 0718 0717 0818 0817 0917 08160716 0916 1016 0815 0915 1015 0914 SK 673/MENHUT-II/2014 (8 AGUSTUS 2014) • Tidak Seluruh hasil Kajian Timdu yang disetujui • Tidak ada penjelasan kenapa sebagian tidak disetujui • Bagaimana memastikan perubahan ini tidak terjadi pemutihan pelanggaran
- 29. (23 SEPTEMBER 2014) 0718 0717 0818 0817 0917 08160716 0916 (no data) 1016 0815 0915 1015 0914
- 30. 0718 0717 0818 0817 0917 08160716 0916 1016 0815 0915 1015 0914 SK 878/MENHUT-II/2014 (29 SEPTEMBER 2014) • Ada Dua Versi Peta • Kenapa ada perbedaan dengan SK 673 • Bagaimana Memastikan Tidak Terjadi PemutihanPelanggaran?
- 31. Terdapat gap yang besar antara hasil kajian Timdu dengan SK 878/Menhut-II/2014
- 32. Kesimpulan 1. Fungsi kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan lebih hanya merupakan sebuah kesepakatan, dan tidak taat pada kriteria fungsi kawasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan. 2. Penunjukan/penetapan Fungsi Kawasan lebih didominasi oleh politik penguasaan lahan daripada scientific analisis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Dalam Perubahan Fungsi dan Peruntukan kawasan Hutan rentan terjadi pemutihan pelanggaran (Kejahatan Peta) 4. Pemukiman dan wilayah masyarakat yang telah ada semenjak ratusan tahun yang lalu banyak yang masih merupakan kawasan hutan (Rentan dikriminalisasi) 5. Rencana Tata Ruang yang disusun tunduk terhadap politik penguasaan ruang dengan mengakomodir keterlanjuran izin dan mengabaikan kriteria pola ruang yang diatur dalam peraturan perundangan (Kejahatan Peta) 6. Baik Pemerintah Provinsi maupun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sama sama melanggar peraturan perundangan. 7. Walaupun Fungsi kawasan hutan telah ditetapkan, tetapi karena RTRWP belum ditetapkan rentan terjadi saling lempar tanggungjawab antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten (Contohnya kebakaran Hutan yang berulang setiap tahun selama 18 tahun)
- 33. Rekomendasi • Diharapkan kepada pemerintah Provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segera menemukan solusi awal sehingga RTRWP Riau segera ditetapkan sebagai peraturan daerah yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum. • Setelah peraturan daerah tentang RTRWP Riau ditetapkan, Pemerintah Provinsi Riau agar segera menyiapkan revisi rencana tata ruang yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. • Setelah keluarnya revisi SK 878, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan kawasan hutan yang baru berdasarkan kriteria yang ditetapkan peraturan perundangan. • Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan singronisasi vertikal dan horizontal terhadap kriteria fungsi kawasan hutan dalam berbagai peraturan perundangan. • Agar Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan metode untuk menguji akuntabilitas dari setiap peta yang pernah di keluarkan. • Agar kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan setiap SK beserta lampiran peta yang menyertainya (termasuk diantaranya data yang digunakan untuk membuat peta) menjadi dokumen publik yang tersedia setiap saat, sehingga publik bisa ikut serta menguji setiap produk peta yang dihasilkan