Organisasi Unit Layanan Pengadaan lingkup Kementerian Kehutanan

1. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

2. DASAR HUKUM
• Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.33/Menhut-II/2012;
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2012
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkup
Kehutanan;

3. • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan;
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;
• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E- Tendering;
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2014
tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian
Kehutanan.
DASAR HUKUM

4. • ULP Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah unit organisasi
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
bersifat permanen yang dilekatkan pada Satker yang sudah ada.
• ULP Kemenhut berlaku selama lima (5) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
• Bentuk ULP Kemenhut:
– Di Pusat, pada salah satu Satker masing-masing Eselon I;
– Di Provinsi, pada salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhut.
• Pembentukan ULP di Kemenhut:
– Di Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/
Direktur Jenderal/Kepala Badan;
– Di Daerah, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan
Koordinator UPT Kementerian Kehutanan di masing-masing
provinsi.
ULP KEMENHUT

5. • Pemilihan Satker sebagai ULP wajib mempertimbangkan:
– Volume, besaran dana, dan jenis pengadaan barang/jasa;
– Lokasi/jumlah sebaran pekerjaan;
– Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
– Ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi informasi dan
komunikasi; dan
– Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
ULP KEMENHUT

6. Organisasi:
• Kepala ULP
• Sekretariat ULP;
– Staf tata usaha/administrasi/keuangan
– Staf perencanaan, dan
– Staf hukum dan sanggah
• Pokja ULP, dapat dibentuk sesuai kebutuhan, antara lain:
– Pokja pengadaan barang;
– Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi;
– Pokja pengadaan jasa konsultasi; dan
– Pokja pengadaan jasa lainnya.
(Apabila dibutuhkan, Kepala ULP dapat membentuk Sub Pokja)
ULP KEMENHUT

7. Tentang Pembentukan Sub Pokja
• Dibentuk sesuai kebutuhan (beban kerja, rentang kendali), Mis:
– Pada Pokja Pengadaan Jasa Lainnya di ULP Setjen terdapat pengadaan
Charter/Sewa Pesawat, maka mengingat beban kerja yang cukup besar
pada Pokja dimaksud, dan Pengadaan Charter/Sewa membutuhkan
Personal Pengadaan yang mempunyai kompetensi sesuai, maka kepala ULP
Setjen dapat membentuk Sub Pokja pada Pokja Jasa Lainnya yang khusus
melaksanakan Pengadaan Charter Pesawat.
– Pada ULP Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kepala ULP membentuk Sub
Pokja Pengadaan Barang; Sub Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; Sub
Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi; dan Sub Pokja Pengadaan Jasa
Lainnya, mengingat kota kedudukan UPT Balai Besar KSDA Papua Barat
jauh dari kota kedudukan ULP-nya.
ULP KEMENHUT

8. ULP KEMENHUT
Keanggotaan:
• Keanggotaan ULP Unit Pusat diangkat atau diberhentikan
oleh Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/
Kepala Badan;
• Keanggotaan ULP Unit Daerah diangkat atau diberhentikan oleh
Sekretaris Jenderal atas usul Koodinator UPT.
• Kepala ULP:
– merupakan Kepala Satker pada Satker yang ditunjuk sebagai ULP;
– mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama
memenuhi persyaratan.
• Keanggotaan Sekretariat ULP:
– Pegawai Negeri Sipil Aktif.
– mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama
memenuhi persyaratan.

9. ULP KEMENHUT
• Keanggotaan Pokja/Sub Pokja:
– Pegawai Negesi Sipil Aktif;
– Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
– Syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk
jabatan yang setara.
– Anggota Pokja/Sub Pokja diangkat sebagai pejabat fungsional
pengadaan barang/jasa berdasarkan kualifikasi pegawai dan melalui
mekanisme impassing sesuai peraturan perundang-undangan;
– Apabila dibutuhkan anggota Pokja/Sub Pokja dapat juga pejabat
lainnya yang diperbantukan yang bukan pejabat fungsional
pengadaan barang/ jasa.

10. ULP KEMENHUT
• Pemberhentian Sebagai Anggotaan Pokja/Sub Pokja:
– berakhir masa jabatan sebagai anggota;
– mengundurkan diri;
– meninggal dunia;
– tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3
(tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas;
– melanggar/menyalahgunakan tugas; atau
– dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. ULP KEMENHUT
Tata Hubungan Kerja
• Satker pusat wajib berkoordinasi dengan ULP-nya masing-masing;
• Satker daerah wajib berkoordinasi dengan ULP di Provinsi
• ULP di Pusat dan ULP di Provinsi wajib berkoordinasi dengan LPSE
Kementerian Kehutanan.
• ULP di Pusat dan ULP di Provinsi wajib berkoordinasi dengan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
• ULP di Provinsi dapat berkoordinasi dengan ULP di Pusat dalam
hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
• ULP di Pusat dan ULP di Provinsi dapat berkoordinasi dengan unit
kerja lingkup Kemenhut dalam hal pengelolaan SDM, anggaran,
dan sarana prasarana.

12. ULP KEMENHUT
Pembiayaan/Anggaran
• Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ULP,
dibebankan pada DIPA Satker yang ditunjuk sebagai ULP;
• Satker yang ditetapkan sebagai ULP mendapat alokasi anggaran
antara lain biaya honorarium, rapat-rapat, perjalanan dinas,
sarana prasarana, dan pembiayaan lainnya;
• Pegawai negeri yang ditugaskan di ULP berhak menerima
honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

13. ULP KEMENHUT
Sarana dan Prasarana
• Unit eselon I menyiapakan ruang kerja dan perlengkapannya
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi ULP di Pusat.
• Satker UPT yang ditunjuk sebagai ULP di Provinsi menyiapkan
ruang kerja dan perlengkapannya untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi ULP di Provinsi.
Pengawasan dan Pengendalian
• Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan ULP baik di Pusat maupun di
Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

14. ULP KEMENHUT
Kepala ULP, Anggota Sekretariat ULP, dan Anggota Pokja /
Sub Pokja Dilarang:
• Sebagai PPK;
• Sebagai Pejabat Penanda-tangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);
• Sebagai Bendahara
• Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali
menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansinya.
• Sebagai Anggota LPSE Kementerian Kehutanan;

15. ULP KEMENHUT
Ketentuan Peralihan
• ULP di Pusat dan ULP di Provinsi wajib dibentuk paling lambat
pada Tahun 2014.
• Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani
keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini, KPA pada masing-masing Satker lingkup
Kemenhut menetapkan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan kerjanya.
CATATAN:
• Pada Kesekretariatan ULP akan ditunjuk seorang Petugas yang
berfungsi sebagai ADMIN AGENSI LPSE Kemenhut;
• Dengan demikian KELAK Ke-Admin-Agensi-an yang ada pada
masing-masing Korwil/Satker akan diambilalih ULP.

16. Terima kasih
LPSE Kementerian Kehutanan
BIRO UMUM – SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
http://lpse.dephut.go.id