Aspek Legal dan Legislasi Pelayanan Kebidanan

1. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Uraian Materi
Kasus : seorang Bidan baru menyele-saikan
pendidikan dan baru selesai
di wisuda dengan memiliki nilai ter-baikbelum
memiliki STR,dirumahnya
dilakukan syukuran atas kelulusannya,
banyak keluarga dan handai tolan yang
datang untuk memberikan selamat.
Pada saat selesai acara ada seorang
ibu hamil yang mengeluh mulas mulas
mau melahirkan, bidan tersebut me-meriksa
ternyata ibu hamil tersebut su-dah
masuk masa persalinan kala I fase
aktif,pembukaan 6cm, Bidan menahan
ibu tersebut di rumahnya membimb-ing/
menolongibu untuk bersalin.dan
tidak lama kemudian bayi lahir,ibu dan
bayi selamat. Akhirnya bidan tersebut
dikenal masyarakat dan banyak yang
datang untuk periksa,bidan melak-sanakan
pelayanan tanpa dia memiliki
STR.
Pertanyaan:
Apa persepsi anda tentang kasus
diatas? _______________________________
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Silakan pendapat anda cocokan den-gan
uraian di bawah ini.
A. Latar Belakang Sistem Legislasi
Tenaga Bidan
Sebelum membahas tentang latar
belakang sistem legislasi ada baikn-ya
kita membahas dahulu siapakah
Bidan ?
1. Menurut IBI
Bidan adalah Seorang wani-ta
yang telah mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan
bidan yang telah diakui pemer-intah
dan lulus ujian sesuai per-syaratan
yang berlaku, dicatat,
diberi ijin secara sah untuk men-jalankan
praktik.
2. Permenkes No. 1464/MENK-ES/
X/2010
Bidan adalah Seorang wanita
yang telah mengikuti program
pendidikan bidan dan lulus ujian
sesuai persyaratan yang berlaku
3. Menurut WHO
Bidan adalah Wanita yang telah
diakui secara regular dala pro-
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 2

2. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
gram pendidikan kebidanan se-bagai
mana yang telah diakui ska-la
yuridis, dimana ia ditempatkan
dan telah menyelesaikan pendi-dikan
kebiadanan dan memper-oleh
izin melaksanakan praktik
kebidanan.
4. International confederation of
midwife
Bidan adalah Seorang yang telah
menyelesaikan pendidikan bidan
yang diakui oleh Negara serta
memperoleh kualifiksi dan diberi
izin untuk melaksanakan praktik
kebidanan dinegara itu.
Adapun yang menjadi latar belakang
sistem legislasi tenaga bidan adalah
sebagai berikut :
a. UUD 1945
Amanat dan pesan mendasar dan
UUD 1945 adalah UUD 1945 upaya
pembangunan nasional yaitu pem-bangunan
disegadan bidang guna
kepentingan keselamatan, keba-hagiaan
dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia secara terarah, ter-padu
dan berkesinambungan.
b. UU No.23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan.
c. Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
Tujuan dan Pembangunan
Kesehatan adalah meningkatkan ke-sadaran,
kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap warga Nega-ra
Indonesia melalui upaya promo-tif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif
sebagai upaya peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas.
Dengan adanya arus globa-lisasi
salah satu focus utama agar
mampu mempunyai daya saing ada-lah
bagaimana peningkatan kuali-tas
sumber daya manusia. Kualitas
sumber daya manusia dibentuk se-jak
janin di dalam kandungan, masa
kelahiran dan masa bayi serta masa
tumbuh kembang balita. Hanya
sumber daya manusia yang berkual-itas,
yang memiliki pengetahuan
dan kemampuan sehingga mampu
survive dan mampu mengantisipasi
perubahan serta mampu bersaing.
d. Bidan erat hubungannya dengan
penyiapan sumber daya manusia.
Karena pertayanan bidan melipu-ti
kesehatan wanita selama kurun
kesehatan reproduksi wanita, sejak
remaja, masa calon pengantin, masa
hamil, masa persalinan, masa nifas,
periode interval, masa klimakterium
dan menopause serta memantau
tumbuh kembang balita serta anak
pra sekolah.
e. Visi Pembangunan kesehatan In-
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 3

3. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
donesia Sehat 2010 adalah derajat
kesehatan yang optimal dengan
strategi: Paradigma sehat, Profe-sionalisme,
JPKM, dan Desentralisasi
B. Otonomi Bidan
Menurut persepsi anda, aktivitas
apakah yang dilakukan oleh bidan ?
Bidan merupaakan profesi
yang berhubungan dengan kese-lamatan
jiwa manusia, adalah per-tanggungjawaban
dan tanggung
gugat (accountability) atas semua
tindakan yang dilakukannya. Seh-ingga
semua tindakan yang dilaku-kan
oleh bidan harus berbasis kom-petensi
dan didasari suatu evidence
based. Accountability diperkuat
dengan satu landasan hukum yang
mengatur batas-batas wewenang
profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi ke-wenangan
bidan yang lebih luas,
bidan memiliki hak otonomi dan
mandiri untuk bertindak secara pro-fesional
yang dilandasi kemampuan
berfikir logis dan sistematis serta
bertindak sesuai standar profesi dan
etika profesi.
Praktik kebidanan merupakan
inti dan berbagai kegiatan bidan
dalam penyelenggaraan upaya kes-ehatan
yang harus terus menerus
ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan berke-lanjutan.
2. Penelitian dalam bidang ke-bidanan.
3. Pengembangan ilmu dan tekh-nologi
dalam kebidanan.
4. Akreditasi.
5. Sertifikasi.
6. Registrasi.
7. Uji Kompetensi.
8. Lisensi.
Beberapa dasar dalam otonomi
dan aspek legal yang mendasari dan
terkait dengan pelayanan kebidana
antara lain sebagai berikut:
1. Permenkes No. 1464/MENK-ES/
X/2010 Tentang registrasi
dan praktik bidan.
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 4

4. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
2. Standar Pelayanan Kebidanan,
2001.
3. Kepmenkes Republik Indone-sia
Nomor 369/Menkes/SK/III/
2007 Tentang Standar Profesi
Bidan.
4. UU Kesehatan No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang
tenaga kesehatan.
6. Kepmenkes Republik Indonesia
1277/Menkes/SK/XI/2001 Ten-tang
organisasi dan tata kerja
Depkes.
7. UU No 22/ 1999 Tentang Oto-nomi
daerah.
8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi
tabung, dan transplantasi.
10. KUHAP, dan KUHP, 1981.
11. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor: 585/
Menkes/ Per/ IX/ 1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medik.
12. UU yang terkait dengan Hak re-produksi
dan Keluarga Beren-cana;
a) UU No. 10/1992 Tentang
pengembangan Kependudu-kan
dan Pembangunan Kelu-arga
Sejahtera.
b) UU No. 23/2003 Tentang
Penghapusan Kekerasan Ter-hadap
Perempuan di Dalam
Rumah Tangga.
C. Legislasi, Registrasi, Lisensi
Apa yang Anda ketahui tentang
legislasi?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
.........................................................................
Sekarang cocokan pendapat anda
dengan uraian berikut ini
Legislasi
1. Pengertian
Legislasi adalah proses
pembuatan undang-undang
atau penyempurnaan perangkat
hukum yang sudah ada melalui
serangkaian kegiatan sertifikasi
(pengaturan kompetensi), regis-trasi
(pengaturan kewenangan),
dan lisensi (pengaturan penye-lenggaraan
kewenangan).
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 5

5. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Ketetapan hukum yang
mengantur hak dan kewajiban
seseorang yang berhubungan
erat dengan tindakan dan peng-abdiannya.
Rencana yang sedang
dijalankan oleh Ikatan Bidan In-donesia
(IBI) sekarang adalah
dengan mengadakan uji kompe-tensi
terhadap para bidan, min-imal
sekarang para bidan yang
membuka praktek atau member-ikan
pelayanan kebidanan harus
memiliki ijasah setara D3.
Uji kompetensi yang dilaku-kan
merupakan syarat wajib se-belum
terjun ke dunia kerja. Uji
kompetensi itu sekaligus mer-upakan
alat ukur apakah tenaga
kesehatan tersebut layak beker-ja
sesuai dengan keahliannya.
Mengingat maraknya sekolah-se-kolah
ilmu kesehatan yang terus
tumbuh setiap tahunnya. Jika ti-dak
lulus dalam uji kompetensi,
jelas bidan tersebut tidak bisa
menjalankan profesinya. Karena
syarat untuk berprofesi adalah
memiliki surat izin yang dikeluar-kan
setelah lulus uji kompetensi.
2. Tujuan Legislasi
Tujuan legislasi adalah
memberikan perlindungan ke-pada
masyarakat terhadap pe-layanan
yang telah diberikan.
Bentuk perlindungan tersebut
adalah meliputi :
a. Mempertahankan kualitas
pelayanan
b. Memberi kewenangan
c. Menjamin perlindungan hu-kum
d. Meningkatkan profisionalisme
STR adalah bukti Legislasi yang
dikeluarkan oleh DEPKES yang
menyatakan bahwa bidan ber-hak
menjalankan pekerjaan ke-bidanan.
Registrasi
1. Pengertian
Registrasi adalah sebuah pros-es
dimana seorang tenaga profesi
harus mendaftarkan dirinya pada
suatu badan tertentu secara period-ic
guna mendapatkan kewenangan
dan hak untuk melakukan tindakan
profesionalnya setelah memenuhi
syarat-syarat tertentu yang ditetap-kan
oleh badan tesebut.
Menurut Permenkes No 1464/
Menkes/X/2010,. egistrasi ada-lah
proses pendaftaran, pendoku-mentasian
dan pengakuan terhaap
bidan, setelah dinyatakan me-menuhi
minimal kopetensi inti atau
standar penampilan minimal yang
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 6

6. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
ditetapkan, sehingga secara fisik
dan mental mampu melaksanakan
praktik profesinya.
Dengan teregistrasinya seo-rang
tenaga profesi, maka akan
mendapatkan haknya untuk ijin
praktik ( lisensi ) setelah memenuhi
beberapa persyaratan administrasi
untuk lisensi.
2. Tujuan Registrasi
a) Meningkatkan keemampuan
tenaga profesi dalam mengadop-si
kemajuan ilmu pengetahuan
dan tehnologi yang berkembang
pesat.
b) Meningkatkan mekanisme yang
obyektif dan komprehensif dalam
penyelesaian kasus mal praktik.
c) Mendata jumlah dan kategori
melakukan praktik
Aplikasi proses regisrtasi dalam
praktek kebidanan adalah sebagai
berikut, bidan yang baru lulus men-gajukan
permohonan dan mengi-rimkan
kelengkapan registrasi kepa-da
kepala Dinas Kesehatan Propinsi
dimana institusi pendidikan berada
guna memperoleh SIB ( surat ijin
bidan ) selambat-lambatnya satu bu-lan
setelah menerima Ijasah bidan.
Kelengkapan registrasi menurut Per-menkes
No. 1464/MENKES/X/2010
adalah meliputi: fotokopi ijasah
bidan, fotokopi transkrip nilai aka-demik,
surat keterangan sehat dari
dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.
STR berlaku selama 5 tahun dan
dapat diperbaharui, serta merupa-kan
dasar untuk penerbitan lisensi
praktik kebidanan atau SIPB (surat
ijin praktik bidan). STR tidak ber-laku
lagi karena: dicabut atas dasas
ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, habis masa berlakun-ya
dan tidak mendaftar ulang, dan
atas permintaan sendiri.
3. Syarat Registrasi
Pada saat akan mengajukan reg-istrasi,
maka akan diminta untuk
melengkapi dan membawa bebera-pa
syarat, antara lain :
1) Fotokopi ijasah bidan
2) Fotokopi Transkrip nilai akade-mik
3) Surat keterangan sehat dari
dokter
4) Pas foto ukuran 4 x 6 cm seban-yak
2 (dua) lembar.
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 7

7. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
Lisensi
Lisensi adalah proses adminis-trasi
yang dilakukan oleh pemerintah
atau yang berwenang berupa surat ijin
praktik yang diberikan kepada tenaga
profesi yang telah teregistrasi untuk
pelayanan mandiri.
1. Tujuan umum dari lisensi adalah un-tuk
melindungi masyarakat dari pe-layanan
profesi
2. Tujuan khusus dari lisensi adalah
memberikan kejelasan batas we-wenang
dan menetapkan sarana
prasarana.
Pengertian lisensi adalah proses
ministrasi yang dilakukan oleh pemer-intah
atau yang berwenang berupa su-rat
ijin praktik yang diberikan kepada
tenaga profesi yang telah teregistrasi
untuk pelayanan mandiri.
Tujuan umum lisensi adalah: Melindun-gi
masyarakat dan pelayanan profesi.
Tujuan khusus lisensi adalah:
a. Memberikan kejelasan batas wewe-nang.
b. Menetapkan sarana dan prasarana.
Aplikasi Lisensi dalam praktik
kebidanan adalah dalam bentuk SlPB
(Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB ada-lah
bukti tertulis yang diberikan oleh
Depkes RI kepada tenaga bidan yang
menjalankan praktik setelah me-menuhi
persyaratan yang ditetapkan.
Bidan yang menjalankan praktik harus
memiliki SIPB, yang diperoleh dengan
cara mengajukan permohonan kepa-da
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
atau Kota setempat dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut: fotokopi
STR yang masih berlaku, fotokopi ija-sah
bidan, surat persetujuan atasan,
surat keterangan sehat dari dokter,
rekomendasi dari organisasi profesi,
pas foto. Rekomendasi yang diberikan
organisasi profesi setelah terlebih da-hulu
dilakukan penilaian kemampuan
keilmuan dan keterampilan, kepatuhan
terhadap kode etik serta kesanggupan
melakukan praktik bidan.
Bentuk penilaian kemampuan
keilmuan dan keterampilan inilah
yang diaplikasikan dengan rencana
diselenggarakannya Uji Kompetensi
bagi bidan yang mengurus SIPB atau
lisensi. Meskipun Uji Kompetensi se-karang
ini baru pada tahap uji coba di
beberapa wilayah, namun terdapat be-berapa
propinsi yang menerapkan ke-bijaksanaan
daerah untuk penyeleng-garaan
uji kompetensi dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan
bidan, misalnya Propinsi Jawa Tengah,
Yogyakarta dan beberapa propinsi lain-nya,
dengan menempatkan uji kom-petensi
pada tahap pengajuan STR.
Dengan diselenggarakannya uji kom-petensi
diharapkan bahwa bidan yang
menyelenggarakan praktik kebidanan
adalah bidan yang benar-benar kom-
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 8

8. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
peten. Upaya ini dilakukan dalam rang-ka
meningkatkan kualitas pelayanan
kebidanan, mengurangi medical error
atau malpraktik dalam tujuan utama
untuk menurunkan angka kematian ibu
dan anak. Dalam rancangan uji kompe-tensi
apabila bidan tidak lulus uji kom-petensi,
maka bidan tersebut menjadi
binaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) se-tempat.
Materi uji kompetensi sesuai 9
area kompetensi dalam standar profesi
bidan Indonesia. Namun demikian uji
kompetensi belum di bakukan den-gan
suatu dasar hukum, sehingga baru
pada tahap draft atau rancangan.
Menurut Permenkes No. 1464/
MENKES/X/2010 SIPB berlaku sepan-jang
STR belum habis masa berlakunya
dan dan dapat diperbaharui kembali.
Bentuk permohonan SIPB dapat dilihat
pada lampiran.
Kembali ke : Pendahuluan Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas 9