Dokumen tersebut membahas konservasi energi di Indonesia dengan menggunakan contoh dari Jepang dan Thailand. Ia menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil Indonesia untuk meningkatkan konservasi energi, termasuk membentuk lembaga khusus dan menyiapkan undang-undang terkait. Dokumen ini juga menyarankan strategi seperti kampanye hemat energi dan memberikan insentif untuk meningkatkan efisiensi energi.

1. Nama Kelompok 3 :
1. Kartika Dwi Rahayu (4001412003)
2. Febriana Istiqomah (4001412028)
3. Ulfiana Diah Ismirianti (4001412005)
4. Natalia Dewi Sari (4001412039)

3. Pendahuluan
 Konservasi energi sebagai sebuah pilar
manajemen energi nasional yang belum
mendapat perhatian.
 Faktor yang membuat konservasi energi
tidak berkembang di Indonesia
“Pandangan di kalangan masyarakat bahwa
Indonesia adalah negara yang dianugerahi
kekayaan sumber daya energi yang
berlimpah, karena itu menggunakan energi
secara hemat tidak dianggap sebagai sebuah
keharusan”

5.  Dengan premis bahwa konservasi energi
merupakan suatu keharusan bagi manajemen
energi nasional Indonesia, tulisan ini
menunjukkan pengalaman Jepang dan
Muangthai dalam mengembangkan program
konservasi nasional mereka, serta mencoba
memberikan gagasan mengenai apa yang perlu
dilakukan Indonesia dalam hal konservasi energi.
Jepang dipilih karena negara tersebut
merupakan contoh terbaik dunia untuk program
konservasi energi. Selain Jepang, Muangthai
diambil sebagai contoh dari sebuah negera
berkembang di ASEAN yang telah mulai serius
melaksanakan program konservasi energi.

6. Konservasi energi adalah upaya sistematis,
terencana, dan terpadu guna melestarikan
sumberdaya energi dalam negeri serta
meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

7. Negara yang dijadikan contoh
penerapan Konservasi Energi

8. Jepang yang semula 80 persen ketika Krisis Minyak Pertama telah
dapat diturunkan menjadi sekitar 47 persen sekarang ini.
 Jepang telah mencatat perkembangan yang menakjubkan di bidang
konservasi energi, sebagai buah dari kerjasama masyarakat dan
pemerintah sejak Krisis Minyak Pertama (1973). Ketika krisis
minyak tersebut melanda, ketergantungan Jepang terhadap minyak
bumi dalam konsumsi energi primernya masih sekitar 80 persen.
 Tahun 1978 terjadi Krisis Minyak Kedua. Pusat Konservasi Energi
Jepang didirikan untuk memperluas upaya Jepang dalam
melakukan konservasi energi yang sebelumnya telah dilakukan
tanpa lelah. Undang-Undang Konservasi Energi pertama Jepang
diterbitkan pada tahun 1979 dan terus mengalami beberapa kali
penyempurnaan kemudian.

9. Undang-undang Konservasi
Energi di Jepang
 Tujuan dari Undang-undang
Konservasi Energi tersebut adalah
menyumbangkan pertumbuhan
ekonomi nasional yang sehat melalui
penerapan aturan-aturan untuk
menggunakan energi secara rasional
di berbagai sektor pemakaian serta
mengembangkan pemanfaatan
sumberdaya energi yang akan
memenuhi tuntutan ekonomi dan
lingkungan di dalam maupun luar
negeri.

10. Tabel 1. Kategori industri dalam UU Konservasi Energi di
Jepang

11.  Konservasi energi tidak selalu berarti
penggunaan energi yang sesedikit
mungkin, tapi adalah pengeluaran
biaya untuk konsumsi energi yang
serendah mungkin. Bagaimana cara
untuk memperoleh hal ini diberikan
dalam petunjuk-petunjuk yang
diberikan gratis kepada berbagai
sektor pemakai energi.

12.  Muangthai sebenarnya memiliki
kekayaan sumberdaya energi,
misalnya gas bumi, namun mereka
tidaklah memandang diri sebagai
negeri yang kaya dengan sumberdaya
energi. Sebaliknya, Muangthai
termasuk negara di Asia yang
menaruh perhatian besar terhadap
bagaimana menggunakan energi
secara rasional dan ekonomis.

14.  Muangthai merupakan salah satu dan
contoh sukses dari beberapa negara di
dunia yang belajar dari pengalaman
Jepang melakukan program Konservasi
Energi. Kerjasama Muangthai dengan
Jepang di bidang Konservasi Energi
dimulai awal 1980-an, dengan melakukan
sejumlah training dan pembuatan master
plan konservasi energi. Pusat Konservasi
Energi Muangthai didirikan tahun 1985,
dan Undang-undang Konservasi
diterbitkan tahun 1992.

15. Apa yang mesti dilakukan
Indonesia?
 Potensi untuk melakukan konservasi
energi sesungguhnya sangat terbuka di
tanah air. Gambar 2 memperlihatkan
pengunaan energi berdasarkan jenis
dan sektor pemakai di Indonesia.
Tampak jelas bahwa BBM merupakan
jenis energi yang paling banyak
dikonsumsi di Indonesia dan bahwa
sektor transportasi adalah pemakai
utama BBM.

17.  Instruksi Presiden di Indonesia tentang Konservasi Energi
diterbitkan tahun 1982 (InPres No. 9/1982) yang kemudian
disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1991.
Di kalangan masyarakat muncul Lembaga Swadaya Masyarakat
(Masyarakat Hemat Energi) yang menaruh perhatian terhadap
konservasi energi. Sebuah ESCO didirikan oleh pemerintah yang
kemudian menjadikannya BUMN di bidang energi (PT KONEBA).
PLN melakukan beberapa proyek manajemen sisi permintaan
(demand side management) untuk menekan konsumsi listrik di sisi
pemakaian. Departemen Energi melakukan sejumlah proyek
percontohan konservasi energi, misalnya di gedung kantor
pemerintah (hal serupa dilakukan di gedung kampus perguruan
tinggi). Pemerintah bahkan sempat menerbitkan dokumen RIKEN
(Rencana Induk Konservasi Energi) yang namun tidak diikuti
dengan rencana tindak (action pan) yang jelas.

18. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk
mengefektifkan gerakan konservasi energi, adalah:
 Kampanye hemat energi, melakukan
audit energi (cuma-cuma), menyebarkan
teknik-teknik konservasi energi,
memberikan insentif untuk melakukan
efisiensi pemanfaatan energi.
 Menyiapkan Undang-Undang Konservasi
Energi (serinci yang dikembangkan
misalnya oleh Jepang).
 Membentuk Pusat Konservasi Energi
Nasional (seperti yang dilakukan

19. KESIMPULAN
 Pertumbuhan konsumsi energi nasional
dalam masyarakat cukup tinggi dan
penggunaannya masih didominasi energi
fosil.
 Strategi pengelolaan Konservasi Energi
dari Jepang perlu dicontoh dan
dikembangkan.
 Salah satu hambatan pelaksanaan
konservasi energi disektor industri dan
komersial adalah belum adanya
mekanisme pendanaan.

20. Energy Conservation Center, Japan. Japan Energy Conservation Handbook
2003/2004.
Nugroho. H. 2004. Penyediaan BBM Nasional, Masalah Besar Menghadang.
Jakarta: Kompas, 6 Juli 2004.
Nugroho, H. 2004. Subsidi BBM bukan uang keluar, tapi mesti ditekan.
Jakarta: Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004.
Nugroho, H. 2004. Energy in Asia. Presentasi. Vienna: OPEC Office.
Nugroho, H. et al. 2005. Toward a better energy conservation policy for
Indonesia.
Yokohama: Workshop on Energy Conservation, Jan. – Feb. 2005.
Nugroho, H. 2005. Apakah persoalannya pada subsidi BBM? Tinjauan
terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi,
manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi.
Perencanaan Pembangunan X/1/2005, h. 2-18.
Lu, Y. 1993. Fueling One Billion: An Insider's Story of Chine Energy Policy
Development. Paragon House Publishers.
http://www.djlpe.go.id
http://www.eccj.or.jp
http://www.eppo.go.th