Makalah ini membahas tentang sistem pemerintahan negara menurut demokrasi pancasila. Makalah ini menjelaskan pengertian sistem pemerintahan, demokrasi pancasila, sistem pemerintahan menurut demokrasi pancasila, fungsi dan prinsip demokrasi pancasila, serta perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT DEMOKRASI
PANCASILA
DISUSUN OLEH :
- MISBAHUSSURUR
- DESSI WULANDARI
- NUR ROHMAN
- UMU HAMDANAH
Dosen Pengampu : Thomas Alfa Adison,M.Si
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AS-SHIDDIQIYAH
TAHUN AKADEMIK 2014 /2015
JL. Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI
Sum-sel 30657

2. ii
Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan
limpahanrahmat,taufikdan hidayah-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan makalah
ini.Sholawatserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga,
sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.
Penyusunan makalah “Sistem Pemerintahan Negara Menurut Demokrasi
Pancasila” ini dibuat Penulis dalam rangka memenuhi tugas Pancasila Semester 1.
Penulismenyadari banyakkekurangandalampenyusunanmakalahini.Namun,
Penulisberharapsemogamakalahini dapatbermanfaatbagi Penulispadakhususnya
dan pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
LempuingJaya,Desember2014
Penulis

3. iii
Daftar Isi
Halaman Depan .............................................................................................i
Kata Pengantar ..............................................................................................ii
Daftar Isi........................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..............................................................................1
1.2 Perumusan Masalah......................................................................1
1.3 Tujuan..........................................................................................2
1.4 Manfaat........................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 PengertianSistemPemerintahan...................................................2
2.2 Demokrasi Pancasila.....................................................................4
2.3 PengertianDemokrasi Pancasila ....................................................4
2.4 SistemPemerintahanMenurutDemokrasi Pancasila ......................7
2.5 Fungsi Demokrasi Pancasila...........................................................9
2.6 PrinsipPokokDemokrasi Pancasila................................................9
2.7 Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila .........................................................10
2.8 PerkembanganDemokrasi Di Indonesia .........................................11
BAB II PENUTUP
3.1 Kesimpulan ..................................................................................12
Daftar Pustaka ...............................................................................................13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan
politik.Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi
basis tegaknya sistem politik demokrasi.Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi
penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang
kedaulatan.Negarayangtidakmemegangdemokrasi disebut negara otoriter.Negara
otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi.Ini menunjukkan
bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.Sejak
merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang
surut. Dari Demokrasi Parlementer/Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin
(1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah
memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan
demokrasi.Setelahreformasi demokrasiyangditerapkandi Indonesiasemakin diakui
oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa
PresidenSoehartodikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di
Bawah Bendera Revolusi (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya tentang
demokrasi bagi bangsa Indonesia.“Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah
’pemerintahanrakyat’.Masyarakatbebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat
juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya.Komisi negara dibentuk
olehnegara.Diperbolehkannyajalurindependenataucalonperseorangandi luarjalur
politikmencalonkandiri dalampemilihankepala daerah (pilkada) turut meramaikan
kehidupan demokrasi di Indonesia.
1.2 Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa pengertian sistem pemerintahan?
2. Apa pengertian demokrasi pancasila?
3. Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi pancasila?
4. Apa fungsi demokrasi pancasila ?
5. Apa saja prinsif pokok demokrasi pancasila ?
6. Apa ciri demokrasi pancasila?
7. Bagaimana perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia?

5. 2
1.3 Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan
2. Agar lebih memahami bagaimana sistem pemerintahan menurut
demokrasi Pancasila
3. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia
1.4 Manfaat
Kita mengetahui tujuan Demokrasi Pancasila yaitu untuk menetapkan
bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya.
Dan menjadikan semua teratur tanpa terjadi hal–hal yang melewati batas norma
kesopanan. Jadi jelas bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan di setiap tingkat
pendidikanmulai dari SD,SMP,SMA/SMK hinggaPerguruan tinggi agar kita menjadi
manusiayangdemokrasi yangselalumenghargaipendapatorang lain, tenggang rasa
dan bertanggung jawab dalam menjadi warga negara yang baik.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN
Sistemadalahsekumpulanbagianyangmemiliki fungsi, dan sistem juga dapat
diartikansebagai suatukebulatanataukeseluruhanyangkompleksdanterorganisasi.
Sedangkanpengertianpemerintahanadalahprinsipyang membentuk satu kesatuan
yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur , melaksanakan dan
mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu satu sama lain atau
dengannegaradan hubungannegaradengannegara lain. Pemerintahan merupakan
bagian dari fungsi politik dalam ketatanegaraan. Tata cara pemerintahan, ataupun
dalam hal kekuasaan negara tertuang dalam sebuah consensus awal pembentukan
Negara.
Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan Negara, berkonsensus untuk
mendirikanNegaramelaluiproklamasi kemerdekaanyang dilakukan pada tanggal 17
Agustus 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam peryataan atas nama bangsa-
bangsa Indonesia pada teks proklamasi. Sedangkan kesepakatan untuk memegang
dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi.
Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang
mempunyai hubunganfungsional.Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/
lembaga-lembaganegara yang menjalankan segalah tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif.1[1]
Sistem pemerintahan di Indonesia cukup dinamis, ada beberapa sistem
pemerintahan yang pernah di terapkan oleh penguasa Indonesia, hal ini berkaitan
dengan kepentingan pemerintah dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, dan
sistempolitikinternalsertasuhupolitikglobal.Padaawal pemerintahan Ir. Soekarno
Indonesiamengadopsi sistempresidensil, kemudian berubah menjadi parlementer
dan kembali kepada sistem presidensil, ketika masa Soeharto Indonesia lebih
condong kearah quasi presidensil, di era pasca reformasi menjadi presidensial
lagi.2[2]
1[1] Tim Penyusun MKD, Pancasila, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011) 193-195
2[2]Ibid., 196

7. 4
2.2 DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi yang secara resmi mengkristal didalam UUD 1945 dan yang saat
berlaku di Indonesia biasa di sebut “Demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya
dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku
sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965 tetapi istilah
“Demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966).3[3]
Kendati secara retorik dan “resmi” sering dinyatakan bahwa “Demokrasi
Pancasila” merupakan koreksi total atas sistem-sistem demokrasi yang
“menyimpang” dalam masa-masa sebelumnya, namun praktek-praktek politik
seperempat abad terakhir memperlihatkan masih berlimpahnya distorsi.4[4]
Wilopo mengemukakan bahwa di dalam sistem UUD 1945 jelas ada
keseimbanganatauchecksand balances yang khas antara Pemerintah dan DPR; DPR
kuat karena tidak dapat di bubarkan oleh Pemerintah dan begitu pula Pemerintah
kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.5[5]
2.3 PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
Secara teoritisbanyakyangmenganggapbahwademokrasiadalahusahauntuk
menghormati hak-hak individu, karena di Negara-negara liberal ataupun komunis
disaksikan keruntuhan ketiranian, lalu diusahakanlah pemerintahan rakyat drngan
berbagai pola dan model yang berkembang pada masing-masing system politik
pemerintahan.
Demos berarti rakyat dan cratein berarti kekuasaan, dengan demikian
kekuasaan ada ditangan rakyat,dalam arti kekuasaan untuk, oleh, dan dari rakyat
banyak.Lebihdiharapkanagarterjadi kebebasanberkarya,kebebasan menampilkan
kebolehan dan penemuan ilmiah, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, yang
pada gilirannya cenderung melupakan dan mengabaikan pertimbangan agama
(religious).
Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang
relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan
mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua
kelompok, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah.
Demokrasi pancasila berusaha untuk menyeimbangkan apa yang dibicarakan
tersebut di muka. Hak-hak individu yang tertera dalam sila keempat “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”
harus diseimbangkan dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang memuat
3[3]Moh. Mahfud MD,Demokrasi DanKonstitusi Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)41-42
4[4] Syamsuddin Haris, Demokrasi Di Indonesia, (Jakarta: PT PustakaLP3ESIndonesia,1995) 9
5[5]Ibid., 44

8. 5
peraturan dalam mewujudkan kesatuan.Hal ini karena sila-sila pancasila itu sendiri
harus saling kait dan menguatkan.6[6]
Uraian tentang topik ini juga ada pengertian harfiah tanpa mengabaikan
pengertianumumnyameskipun hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan
tentangpengertianumumdemokrasi pancasilaapabilasuatudefinisi ilmiah. Berikut
ini akan di uraikan secara berturut-turut: 7[7]
1. Pengertian harfiah
Demokrasi pancasila, sepintas lalu dapat diartikan sebagai “pemerintahan
rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila”, atau “ pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat yang dituntun oleh lima prinsip dasar yaitu sila-sila
pancasila”.
Pengertian harfiah tersebut diatas ini adalah pengertian yang tercipta dari
perpaduanpengertiankatademokrasidanpengertiankatapancasila.Dari pengertian
tersebut diperoleh gambaran bahwa:8[8]
a. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh
pemerintah/bangsa indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang
dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa indonesia
(pancasila) hasil masyarakat/bangsa indonesia semdiri.
b. Demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat , pada dasarnya adalah
transformasi nilai-nilai falsafah pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem
pemerintahan khas indonesia.
c. Demokrasi pancasilaataupemerintahanrakyatyangdituntunoleh nilai-nilai
pancasila adalah konsekuensi atau tindak lanjut dari komitmen masa orde
baru yakni pelaksanaanpancasiladanuud 1945 secara murni dan konsekuen
di bidang pemerintahan/politik.
d. Untuk melaksanakan demokrasi pancasila dengan baik, prasyarat utamanya
adalah pemahaman/penghayatan sungguh-sungguh akan akan nilai falsafat
pancasila.
e. Melaksanakan demokrasi pancasiladengan benar berarti mengamalkan
pancasila melaui politik pemerintahan.
6[6]Drs. Inu Kencana Syafiie, M.Si.dkk. Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994)
137-138
7[7] M. Taopan, DemokrasiPancasila, (Kupang: Sinar Grafika, 1989) 44
8[8]Ibid., 45

9. 6
2. Pengertian Umum Populer
Melaui subtopikini akandiketengahkanbeberaparumusanpengertian umum
tentang pengertian demokrasi pancasila baik yang bersifat popular maupun yang
merupakan pendapat para sarjana yang tercantum didalam berbagai karya ilmiah/
karya tulis.9[9]
a. Pengertian umum populer
Pengertian kata pancasila dalam ungkapan demokrasi pancasila, tidak
terungkap melalui rumusan tersebut. Atau dengan perkataan lain, pengertian
demokrasi pancasila menurut rumusan tadi hanya ,mengeksplisitkan satu prinsip
dasar yaitu sila ke-4 dari kelima pancasila.
Disamping rumusan pengertian di atas, ada pula rumusan lainnya, yaitu: “
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi
social-budayasekaligus”.Maksudnya,ialahbahwademokrasi pancasila adalah suatu
sistempemerintahanrakyatyangmengandungnilai-nilai politik,ekonomi,dansocial-
budaya.
b. Pengertian Para Ahli
Karya tulistentangdemokrasi Pancasilayangsedangberedar sehingga saat ini
tercatat sangat-sangat terbatas juimlahnya.
Dari karya-karya yang telah ada dapat dibaca rumusan tentang pengertian
demokrasi yang berbeda-beda aksentuasinya karena berbeda-beda pula sudut
tinjauannya. Rumusan-rumusan yang dimaksudkan, di antaranya:10[10]
Prof. Dr. Hazairin, S.H. : “Demokrasi Pancasila, sebagai istilah dipergunakan oleh
MPRS 1968 ialahpada dasarnyademokrasi sebagaimanayangtelahdipraktekkanoleh
semua pihak-pihak bagsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai
sekarangini dalampraktekhidupmasyarakathukumadat,seperti desa,kuria,marga,
nagari dan wanua”.
Rumusan di atas mengigatkan kita bahwa Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi asli Indonesiaatausuatusistempemerintahan rakyat asli Indonesia dan
yang bertumbuh dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat Indonesia.
Sri Soemantri, S.H.,: “Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan yang mengandung
semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.”
9[9]Ibid., 45-46
10[10]Ibid., 47-49

10. 7
Rumusan diatas dapat di pandang sebagai rumusan pengertian demokrasi
pancasilayangsangat lengkapmeskipunsepintas lalu kelihatan seolah-olah hanya
merangkaikan rumusan kalimat kelima sila pancasila menjadi satu kalimat.
2.4 SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi.ItulahsistempemerintahanyangditerapkanolehIndonesia saat ini
setelahmelewati32 tahunmasa ketidaktransparananterhadappublik.Indonesia kini
boleh mengecap indahnya demokrasi.Pers bisa mengkritik pemerintah dan bukan
berperan sebagai kaki tangan pemerintah.Masyarakat bebas berekspresi,
mengutarakan pendapatnya, melakukan aksi unjuk rasa dan lain
sebagainya.Pemerintah pun kini juga lebih dituntut untuk transparan dan tidak
menutup-nutupi koreng yang ada dibadannya sendiri.Demokrasi telah mengubah
masyarakat menjadi semakin aktif.Ini merupakan sebuah konsekuensi logis
mengingatdemokrasi sangatmenjunjungtinggi pendapatsetiaporang.Tidak ada lagi
hal-hal yang sebenarnya melarang setiap pribadi untuk berbicara.Bagi pemerintah,
demokrasi telah mengubah pemerintah untuk lebih bisa menerima masukan-
masukan dan pendapat-pendapat dari masyarakat.
sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu
sebagai berikut:
1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum
NegaraIndonesiaberdasarkanhukum(Rechsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machsstaat).Hal ini mengandung arti bahwa baik
pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam
melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan
tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya.Persamaan
kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.
2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas).Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan
konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah
disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,
bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara

11. 8
tertinggi sebagai penjelmaanseluruhrakyat Indonesia. Sebagai pemegang
kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai:
Tugas pokok MPR, yaitu:
a. Menetapkan UUD
b. Menetapkan GBHN
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh
lembaganegaralain,seperti penetapanGBHN yangpelaksanaannya
ditugaskan kepada Presiden
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai
pelaksanaan GBHN
c. MelaksanakanpemilihandanselanjutnyamengangkatPresiden dan
Wakil Presiden
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa
jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh
melanggar haluan negara dan UUD 1945
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di bawah MPR, presiden ialah
penyelenggarapemerintah negara tertinggi.Presiden selain diangkat oleh
majelisjugaharustundukdanbertanggungjawabkepadamajelis.Presiden
adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
pelaksanaanmandat(kekuasaanpemerintah)yangdipegangolehpresiden
dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus
mendapat persetujuan dari DPR.Hak DPR di bidang legislative ialah hak
inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
b. Hak interpelasi,yaitumemintapenjelasan atau keterangan kepada
pemerintah
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

12. 9
6. Menteri Negara
Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.Presiden memiliki wewenang untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri negara.Menteri ini tidak
bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.Berdasarkan hal
tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab
kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini
menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan
diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan
sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat
dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi
anggota MPR.DPR sejajar dengan presiden.
2.5 FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya: IkutmenyukseskanPemilu,ikutmenyukseskanPembangunan,ikut
duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, dll.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
5. Menjaminadanyahubunganyangselaras,serasi danseimbang antara lembaga
Negara
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
Contohnya: PresidenadalahMandatarisMPR dan Presidenbertanggung jawab
kepada MPR.
2.6 PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA
Prinsipmerupakankebenaranyangpokok/dasar orang berfikir, bertindak dan
lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum,
terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak
untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara / rakyat /
masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan
atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik
penguasa negara.

13. 10
2. Siapapunyangmenjadi pemegangkekuasaannegara,prinsipnyaadalahselaku
pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap
seluruhrakyatnya,dansekaligusselakupelayanarakyat,yaitutidakboleh/bisa
bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a) Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).
b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).
c) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat.
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
7. KedaulatanadalahditanganrakyatdandilakukansepenuhnyaolehMPR (pasal
1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyai Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
2.7 CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
Dalambukunya,PendidikanPembelajarandanPenyebaran Kewarganegaraan,
Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan
disalurkanmelalui wakil-wakil rakyat.Tidakmenghendaki adanya demonstrasi
dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

14. 11
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
2.8 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Haruslah diakui, bahwa kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad tak
dapat dihindarkantelahmempengaruhiasasdemokrasi yangdi anut undang-undang
dasar 1945 sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan di indonesia mempunyai
corak khususbiladi bandingkandengandemokrasi-demokrasi yang hidup di negara-
negara lain. Ke khasan demokrasi di indonesia bisa dilihat pada beberapa hal yang
sifatnya cukup mendasar:
Pertama, sistem lembaga perwakilan rakyak yang memiliki pola yang tidak
jelas, unicameral, bicameral atau trikameral.Hal ini dengan adanya mpr sebagai
lembaga negara.Dalam konteks ketatanegaraan secara keberadaan mpr ini tidak
dikenal.Hal ini berimplikasi pada pola hubungan lembaga legislative dan lembaga
eksekutifdalamfungsi dankedudukanmasing-masing serta hubungan dalam bidang
perundang-undangan.
Kedua, aparatur demokrasi di tingkat pusat yang menjadi poros-poros
kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam lembaga negara, tetapi terdiri dari
empatlembaganegarayangmemegangkekuasaanyaitukekuasaaneksaminatifoleh
bpk,kekuasaanlegislative olehmpr,dprdandpd, kekuasaaneksekutif olehpresiden,
dan kekuasaan yudisial oleh MA dan MK.
Ketiga, hubungan antara tiga poros kekuasaan tidak memakai model
pemisahantetapi modelpembagian kekuasaan yang membuka kemungkinan saling
mempengaruhi.
Dengan demikian, untuk mengetahui perkembangan demokrasi dari suatu
negara terlebih dahulu haruslah mengetahui undang-undang dasar dan sejarah
perkembangannya dinegara tersebut, sebab pemakaian asas demokrasi didalam
suatunegara pastilahdicantumkandi dalamundang-undangdasar itu, tak terkecuali
di indonesia.
Pada tahun1945, tepatnyapadatanggal 18 Agustus1945, Demokrasi Pancasila
yang dijiwai olehfalsafah Pancasila kembali berfungsi secara operasional/nyata.hal
ini terbukti dengan adanya pemecahan perbedaan pendapat di kalangan PPKI
menyangkut tujuh kata di belakang sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya).

15. 12
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa Sistem adalah sekumpulan
bagianyang memiliki fungsi,dansistemjugadapatdiartikansebagaisuatukebulatan
atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sedangkan pengertian
pemerintahan adalahprinsipyangmembentuksatukesatuanyangberhubungansatu
sama lainuntukmengatur,melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan
cara mengatur individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara
dengan negara lain.
Wilopo mengemukakan bahwa di dalam sistem UUD 1945 jelas ada
keseimbanganatauchecksand balances yang khas antara Pemerintah dan DPR; DPR
kuat karena tidak dapat di bubarkan oleh Pemerintah dan begitu pula Pemerintah
kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.
Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan, yang
keduanyabisa dipakai di negara manapun, dengan cara masing masing di indonesia
sendiri demokrasi pancasila sudah mendarah daging disetiap warga nya, karena
demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi /
pemerintahanliberal tidakakancocokuntukditerapkandi indonesiakarenaadatdan
budaya negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat, NKRI harga mati,
demokrasi pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita.

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
Tim Penyusun MKD, Pancasila, Surabaya: IAIN SA Press, 2011
Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2000
Haris, Syamsuddin. Demokrasi Di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995
Syafiie, Inu Kencana. M.Si. Drs. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : PT Rineka
Cipta, 1994
M. Taopan, Demokrasi Pancasila, Kupang: Sinar Grafika, 1989
Budiardjo, Miriam.Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2002
Israil, Idris.Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan.Malang:
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005
Sharma, P. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu, 2004