1. Perbedaan Ekonomi Makro Dan Ekonomi Mikro
ekonomi Tagged ekonomi makro, ekonomi mikro, perbedaan ekonomi makro dan mikro
Nopember 15th, 2010
A. Perbedaan antara Ekonimo Makro dan Ekonomi Mikro
Inti ilmu ekonomi adalah mengakui realitas kelangkaan, lalu memikirkan cara
mengorganisasi masyarakat dalam suatu cara yang menghasilkan pemanfaatan sumber daya
ekonomi yang paling efisien.
Teori ekonomi yaitu bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi.
Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro.
1.
Teori Ekonomi Mikro
Bidang ekonomi yang mempelajari bagaiman rumah tangga individual atau perusahaan
mengambil keputusan, dan melakukan interaksi di pasar tertentu, disebut ekonomi mikro.
2.
Teori Ekonomi Makro
Bidang ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau lus
misalnya inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi disebut ekonomi makro.untuk
membedakan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro dalam kegiatan
perekonomian suatu Negara seperti dikutip dari Joesron dan Fathorrozi (2003), setidaknya
dapat dilihat dar tiga aspek, yaitu aspek haga, unit analisis, dan tujuan analisis.
Berikut disajikan table perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro.
Aspek yang
Didandingkan
Aspek Harga
Unit Analisis
Tujuan Analisis
Ekonomi Mikro
Ekonomi Makro
Harga ialah nilai dari suatu
komoditas (barang tertentu saja).
Pembahasan tentang individual
kegiatan ekonomi secara
individual. Contohnya permintaan
dan penawaran, perilaku
konsumen, perilaku produsen,
pasar, penerimaan, biaya, dan laba
atau laba atau rugi perusahaan.
Lebih memfokuskan pada analisis
tentang cara mengolokasikan
sumber daya agar dapat dicapai
kombinasi yang tepat.
Harga adalah nilai dari komoditas
secara agrerat (keseluruhan).
Pembahasan tentang kegiatan
ekonomi secara keseluruhan.
Contohnya pendapatan nasional,
pertumbuhan ekonomi, inflaasi,
pengagguran, investasi, dan
kebijakan ekonomi.
Lebih memfokuskan pada analisis
tentang pengaruh kegiatan
ekonomi terhadap perekonomian
secara menyeluruh.
B. Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Sebagai salah satu pelaku ekonomi , rumah tangga pemerintah memiliki tiga fungsi penting
dalam perekonomian, yaitu sebagai fungsi stabilitas, alokasi, dan distribusi.

2. 1. Fungsi stabililasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi,
social politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi sebagai pemerintah ebagai penyedia barang dan jasa
public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas
penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi
pendapatan masyarakat.
Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam
mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Negara atau pemrintah
memilki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan
penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan
dikenal macam barang, yaitu barang dan jasa public, barang dan jasa privat.
a.
Barang dan jasa public adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati
bersama. Contohnya barang dan jasa public, yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan
transportasi, air minum, dan penerangan.
b.
Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat
dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Misalnya, pembeliaan pakaian akan berpindah
kepada orang yang membelinya.
Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian
Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuan harga, monopoli, dan
eksternalitas yang merugikan, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian
suatu Negara. Peranan ini bias dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun
tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung
dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan
penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling
price).
a.
Intervensi Pemerintah Secara Langsung
1.
Penetapan Harga Minimum (Floor Price)
Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan pemerintah bertujuan melindungi
produsen, terutama untuk produk dasar pertanian.
2.
Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)
Pentapan harga maksimum atau Harga Cceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah
bertujuan melindungi konsumen.
b.
Intervensi pemerintah secara tidak lansung
1.
Penetapan Pajak
Kebijakan penetapan pajak dilakukan pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang
berbeda - beda untuk berbagai komoditas.

3. 2.
Pembrian Subsidi
Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan hrga pasar,
yaitu melalui pemberian subsidi.
C.
Masalah - Msalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
1.
Masalah Kemiskinan
Upaya penggulangan kemiskinan dapat mellui berbagai cara, misalnya program Inpres Desa
Tertinggal (IDP), pemberian kredit untuk para petani dan pengusaha kecil berupa Kredit
Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMPK), Program Kwasan Terpadu
(PKT), Program Bapak Angkat, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), dan program
wajib belajar.
2.
Masalah Keterbelakangan
Cirri lain Negara berkembang adalah rendahnya tingkay pendapatan dan pemerataannya,
rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum,
rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya
produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manejemen usaha. Untuk mengatasi
masalah keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan
pertukaran tenaga ahli, melakukan teknologi dari negara- Negara maju.
3.
Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja
Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah
masalah
lapangan kerja dan pegangangguran. Masalh ini saling berhubungan satu sama
lain. Masalah penganggurang timbul karena terjadi ketimpangan antra jumlah angkatan kerja
dan kesempatan kerja yang tersedia.
4.
Masalah Kekurangan Modal
Kekurangan modal adalah satu cirri penting setiap Negara yang memulai proses
pembangunan.kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi
yang dapat dilaksanakan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan Negara tersebut untuk lepas
dari kemiskinan. Kekurangan modal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang
rendah, yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal menjadi rendah.
5.
Masalah Pemertaan Pendapatan
Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah
masalah pemerataan pembangunan. Factor yang perlu diakui adalah memang benar setiap
Negara berkembang, termasuk Indonesia, akan menghadapi kendala dalan pemerataan
pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
6.
Inflasi dan Tingkat Pengangguran yang Terus Meningkat
Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus bagi sebuah Negara
sebenarnya merupakan hal yang wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung

4. singkat dan masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika telah
melewati du digit (di atas 30 %) dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dalam
jangka panjang.infalsi ini dianggpa berbahay karena dapat menyebabkan dampak negative,
sperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan
mengganggu stabilitas ekonomi.
7.
Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar Negeri
Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah da sector swasta terhadap impor dan
utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tionggi jelas akan
mengurangi cadangan devisa Negara. Jika cadangan devisa berkurang , stabilitas ekonomi
nasional akan lemah. Utang luar negerimerupakan suatu masalah serius pemerintah.